cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 164 Documents
 13   14   15   16   17 
Implementasi hak perawatan tahanan pada Rutan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Hassanah, Nurul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/3mrkfm63

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan, meskipun secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fenomena di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung menunjukkan tingginya indikasi depresi dan kecemasan di kalangan tahanan, disertai keterbatasan tenaga kesehatan jiwa serta fasilitas yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan belum terlaksana secara optimal, yang berakibat dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental di lingkungan pemasyarakatan. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya seperti skrining awal, konseling, dan pembinaan spiritual, hasilnya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek psikologis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tenaga ahli kesehatan jiwa, peningkatan pelatihan petugas, serta kerja sama dengan psikolog dan psikiater guna memastikan layanan kesehatan jiwa yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Rutan Perempuan.
Sistem garansi keaslian sebagai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk palsu di platform Lazada Alfiyah, Wiwid; Khaerudin, Ariy; Suparwi, Suparwi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.2131

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari belanja konvensional di toko fisik menjadi transaksi elektronik melalui marketplace. Perubahan ini mempermudah akses barang dan memperluas pilihan produk bagi konsumen. Namun, kemajuan tersebut memunculkan persoalan baru, terutama maraknya peredaran barang palsu yang ditawarkan oleh penjual di platform e-commerce. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi, ancaman keselamatan, dan melemahkan kepastian hukum bagi konsumen. Platform marketplace seperti Lazada merespons persoalan ini melalui penerapan garansi keaslian sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap barang tiruan. Garansi keaslian memberikan jaminan bahwa barang yang dibeli merupakan produk asli dan konsumen berhak atas pengembalian dana atau kompensasi bila terbukti palsu.Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penerapan garansi keaslian di Lazada dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi hak konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta kebijakan platform terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Analisis difokuskan pada aspek normatif perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum penyelenggara marketplace, dan mekanisme klaim garansi keaslian.
Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum dalam kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia Daniella, Christabel; Parhusip, Naomi Inly; Mongkaw, Marchya Gwenervee
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1947

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan hak gugat organisasi lingkungan dalam Pasal 90–93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Kajian penelitian berfokus pada pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023 antara Yayasan PELITA dan PT. Danone Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penggugat mendalilkan bahwa Danone bertanggung jawab atas pencemaran plastik produk Aqua berdasarkan laporan Sungai Watch tahun 2022 dan menuntut penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum membuka ruang gugatan bagi organisasi lingkungan, pembuktian hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan kerusakan ekologis menjadi hambatan utama. Hakim menilai bahwa tanggung jawab tidak dapat dibebankan pada satu produsen saja, sehingga keseluruhan gugatan ditolak. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan perdata memerlukan penguatan pembuktian ilmiah dan penerapan tegas prinsip tanggung jawab produsen.
Implementasi restorative justice dalam penanganan perkara kecil (tipiring) di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis Silalahi, Donni; Sihotang , Januari
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya optimalisasi penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi dokumen perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan evaluasi perkara, mediasi penal, dan kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal berupa keterbatasan kompetensi mediasi penyidik dan kendala eksternal berupa resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polsek Batangkuis melakukan strategi berupa peningkatan kapasitas internal, pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak netral, serta sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif efektif mendorong keadilan substantif dan efisiensi penanganan perkara, meskipun memerlukan penguatan kapasitas dan legitimasi sosial secara berkelanjutan.
Perlindungan pasien dalam malpraktik medis berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam perspektif teori keadilan Alfie, Dhea; Wiradirja , Imas Rosidawati; Durahman , Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/47n1rd80

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus malpraktik medis yang menimbulkan kerugian serius bagi pasien, baik berupa cacat permanen, kebutaan, hingga kematian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya menjamin hak pasien atas pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas, di mana pasien sering berada dalam posisi lemah ketika menghadapi proses hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls dan teori keadilan Pancasila digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana hukum kesehatan telah benar-benar berpihak pada pasien korban malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus malpraktik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasi perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif hak pasien telah dijamin melalui kewajiban tenaga kesehatan, hak atas informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif karena beban pembuktian sangat berat, akses terhadap rekam medis terbatas, dan sanksi administratif seringkali dianggap ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, upaya preventif untuk mencegah terjadinya malpraktik medis belum maksimal. Standar operasional prosedur masih sering diabaikan, pengawasan profesi belum konsisten, dan akuntabilitas lembaga kesehatan belum transparan, sehingga risiko kelalaian tetap tinggi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum kesehatan dengan memperkuat akses keadilan bagi pasien, mempertegas tanggung jawab tenaga kesehatan, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dan hukum berpihak pada kelompok rentan. Penelitian ini memberikan saran agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme pembuktian dalam kasus malpraktik medis sehingga tercapai perlindungan hak pasien secara adil. Selain itu, aparat penegak hukum dan institusi kesehatan perlu menegakkan standar profesi secara konsisten untuk menjamin keadilan bagi semua pihak sesuai amanat UUD 1945 dan nilai Pancasila
Pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan proyek pembangunan strategis nasional terhadap hak komunal masyarakat: kasus Bendungan Desa Wadas Ramadhani, Aulia Zahra; Perwitasari, Dita
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.1924

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik agraria akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi mengabaikan perlindungan hak komunal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah serta kesesuaian kebijakan PSN di Desa Wadas dengan prinsip hukum agraria dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, namun implementasinya belum mencerminkan keadilan substantif karena lemahnya partisipasi publik, ketidaksesuaian dengan prinsip AAUPB, serta adanya disharmonisasi antara regulasi agraria dan lingkungan hidup. Selain itu, putusan pengadilan cenderung menekankan legalitas formal dibandingkan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus Wadas masih bersifat administratif dan perlu direkonstruksi melalui penguatan perlindungan hak komunal, integrasi kebijakan lingkungan, serta penerapan prinsip keadilan substantif dalam kebijakan pembangunan nasional.
Perlindungan hukum perdata terhadap korban salah tangkap dan penganiayaan oleh aparat penegak hukum: tinjauan kasus Ragil Alfarizi Mardiansah, Songgi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/g7p3ak44

Abstract

Kasus yang menimpa Ragil Alfarizi menjadi representasi penting atas pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi korban dan tantangan dalam mengakses keadilan substantif. Penelitian berfokus pada analisis mekanisme perlindungan hukum perdata yang memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan hak secara hukum. Studi ini juga menelaah akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus salah tangkap dan penganiayaan, termasuk evaluasi pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data utama dari literatur hukum, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap sejauh mana sistem hukum menyelenggarakan perlindungan yang efektif bagi korban dan memastikan aparat bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum perdata yang menjamin perlindungan dan kompensasi bagi korban, implementasinya masih menemui sejumlah hambatan. Akuntabilitas aparat perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera dan mendorong kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem hukum perdata dan penegakan hukum aparat demi mewujudkan keadilan bagi korban salah tangkap dan penganiayaan.
Implikasi hukum diskresi birokrasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus Thomas Trikasih Lembong dan La Nyalla Mattalitti) Bawono, Nurman Sadam; Purnomo, Hadi; Pranadita, Nugraha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/vh4jp671

Abstract

Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum Diskresi Birokrasi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Thomas Trikasih Lembong dan La Nyalla Mahmud Mattalitti. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi mengapa terdapat disparitas implikasi hukum antara dua kasus tersebut dan menentukan faktor-faktor dominan yang memengaruhi perbedaan itu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan implikasi disebabkan oleh perbedaan penafsiran norma (legal interpretation), pembuktian unsur mens rea dan kerugian negara, paradigma penegakan hukum (formalistik vs. substantif-proporsional), konteks kelembagaan-politik, serta peran ahli dan media dalam membentuk opini publik. Kasus Tom Lembong cenderung dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dengan dampak kerugian negara, sementara kasus La Nyalla diputus bebas karena tidak terpenuhinya unsur niat jahat dan kerugian aktual. Kesimpulannya, penelitian merekomendasikan harmonisasi norma administrasi dan pidana, penguatan prinsip ultimum remedium, dan pedoman teknis bagi penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi kebijakan administratif.
Penegakan hukum penyimpangan bantuan dana sosial dikaitkan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Karawang Munib, Munib; Purnomo, Hadi; Machmud, Syahrul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/hm888e09

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya praktik penyimpangan dalam penyaluran bantuan dana sosial (bansos) di Kabupaten Karawang, seperti manipulasi data penerima, pemotongan dana tanpa dasar hukum, dan adanya penerima fiktif. Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial, sehingga menimbulkan kerugian negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prosedur penegakan hukum terhadap penyimpangan penyaluran dana sosial di Kabupaten Karawang serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris (law in action), melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta wawancara dan laporan lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum atas penyimpangan dana bansos di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, kurangnya transparansi dalam proses distribusi bansos, serta rendahnya kesadaran hukum aparat dan masyarakat. Faktor dominan yang memengaruhi penegakan hukum antara lain faktor aparat penegak hukum, faktor peraturan yang belum diterapkan secara konsisten, dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pengawasan, peningkatan integritas aparat, serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mewujudkan tata kelola dana sosial yang bersih dan berkeadilan.
Pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing: studi kasus dan implikasi terhadap kedaulatan negara Winata, Angelica Nathasya; Wardhana, Callista Alifia; Setiawan, Christin Laurensia; Nugraha, Dwi Putra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1933

Abstract

Penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia, khususnya di Bali, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara secara administratif serta mekanisme kerja sama internasional terhadap pelanggaran izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deduktif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keimigrasian di Indonesia, seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 37 Tahun 1999, serta doktrin hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Selain itu, kerja sama internasional terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga hubungan antarnegara. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi kerja sama internasional, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan preventif melalui edukasi, menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.

Page 15 of 17 | Total Record : 164

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue