cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 164 Documents
 13   14   15   16   17 
Analisis pertanggungjawaban hukum platform e-commerce atas penjualan barang palsu oleh penjual pihak kedua sebagai perbuatan melawan hukum Sastraatmaja, Keisha Nadine; Khaliza, Ashila Raisya; Dior, Valence Deanthony
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum platform e-commerce atas penjualan barang palsu oleh penjual pihak kedua sebagai perbuatan melawan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran barang palsu dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen serta melanggar hak kekayaan intelektual. Metode yuridis normatif digunakan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ketika barang palsu dijual. Karena penjual pihak kedua secara langsung melakukan pelanggaran, mereka adalah pihak utama yang bertanggung jawab. Sementara itu, platform e-commerce hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti tidak melakukan pengawasan atau menindaklanjuti laporan pelanggaran. Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuat sistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan bertanggung jawab, peraturan harus diperkuat, pengawasan platform harus ditingkatkan, dan konsumen harus lebih sadar.
Tanggung jawab negara terhadap peredaran produk kecantikan ilegal: perspektif hukum administrasi negara dan hukum internasional Erfira, Zara Siti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1946

Abstract

Peredaran produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid tanpa izin edar merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif HAN, tanggung jawab negara diwujudkan melalui pengawasan administratif oleh BPOM, mulai dari perizinan hingga penindakan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan maladministrasi. Sementara itu, dalam perspektif HI, peredaran kosmetik ilegal berkaitan dengan perdagangan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme regional dan global. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab negara bersifat holistik dan memerlukan sinergi antara pengawasan nasional dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen.
Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk skincare tanpa izin edar di Indonesia Erfira, Zara Siti; Eng, Fidelya Heryxlim; Sari, Vincensia Esti Purnama
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.2009

Abstract

Peredaran produk skincare tanpa izin edar dari BPOM di Indonesia menjadi isu serius yang mengancam kesehatan konsumen, terutama karena potensi kandungan bahan berbahaya seperti merkuri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas peredaran produk skincare ilegal serta kewajiban memperoleh izin edar sesuai regulasi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan produk, memberikan informasi yang benar, dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 secara tegas melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik karena risiko toksisitas yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Temuan juga menunjukkan lemahnya pengawasan, terutama di platform e-commerce. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan denda hingga Rp2M. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan marketplace serta penegakan hukum yang lebih tegas.
Kajian konfrontasi antara gagasan keadilan dan kepastian hukum dalam filsafat hukum Zaini Cholis; Masrial Masrial; Eko Nur Sukma; Parningotan Malau
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.2002

Abstract

Kajian ini membahas konfrontasi antara gagasan keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Secara historis dan filosofis, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua nilai fundamental yang kerap berada dalam hubungan dialektis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan menelaah pemikiran Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch sebagai landasan teoritis, serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai representasi praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut positivisme hukum secara ekstrem, melainkan berupaya menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif melalui penafsiran konstitusional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pola balancing of values antara legalitas formal dan keadilan sosial, yang menandai pergeseran menuju paradigma hukum progresif dan berpusat pada manusia. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum bukanlah nilai yang saling meniadakan, melainkan harus dikelola secara harmonis untuk mewujudkan negara hukum Pancasila yang berkeadilan, bermartabat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penerapan non-conviction based asset forfeiture (NCB-AF) sebagai mekanisme perampasan aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara Naufal Sakti Ramadhani Amin; Ade Adhari
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2239

Abstract

Korupsi di Indonesia masih mengakibatkan kerugian negara yang besar, sementara mekanisme perampasan aset berbasis conviction-based hanya mampu memulihkan sekitar 30–35% aset. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengadopsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana NCB-AF dapat diterapkan untuk memulihkan kerugian negara, dan (2) kesesuaiannya dengan sistem peradilan Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan dan instrumen internasional, penelitian menemukan bahwa NCB-AF tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun presumption of innocence karena bersifat tindakan terhadap objek kejahatan. Implementasi efektif memerlukan pengesahan RUU Perampasan Aset serta harmonisasi dengan KUHAP 2026. Penerapan NCB-AF dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kejahatan ekonomi transnasional dalam skema pencucian uang korporasi: analisis hukum dan upaya penaggulangan internasional Andriana, Andriana; Purwati, Ani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1703

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional yang diwujudkan melalui skema pencucian uang korporasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kompleksitas modus pencucian uang lintas yurisdiksi yang memanfaatkan struktur korporasi dan lemahnya transparansi kepemilikan manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, standar internasional Anti-Money Laundering (AML), serta evaluasi implementasi kebijakan dan praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki posisi strategis dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, menyusun analisis intelijen keuangan, serta mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan aset. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya, infrastruktur teknologi, kompleksitas pembuktian korporasi, dan hambatan koordinasi internasional dalam pelacakan dana lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional, peningkatan interoperabilitas sistem pertukaran informasi global, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna memperkuat efektivitas rezim AML Indonesia dalam konteks tanggung jawab hukum korporasi transnasional.
Tinjauan yuridis klasifikasi kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam proses kepailitan Adyaksa, Damar Budi; Khaerudin, Ariy; Zaelani, Muhammad Aziz
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2129

Abstract

Kompleksitas kepailitan perusahaan besar menimbulkan ketidakpastian pemenuhan hak pekerja sebagai kreditur preferen, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan posisi pekerja dalam proses kepailitan dari perspektif perlindungan hukum serta mengkaji kedudukannya sebagai kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum meliputi bahan primer (UU No. 37 Tahun 2004, KUHPerdata, dan putusan pengadilan), bahan sekunder (buku dan jurnal), serta bahan tersier (artikel dan laporan media), yang dianalisis melalui studi kepustakaan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atas upah dan hak normatif lainnya, namun dalam praktik sering mengalami degradasi akibat dominasi kepentingan kreditur separatis dan keterbatasan aset pailit. Kasus Sritex memperlihatkan bahwa realisasi hak pekerja sangat bergantung pada nilai boedel pailit dan profesionalisme kurator. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja.
Sinkronisasi norma hukum nasional dengan FIDIC 2017(Yellow Book) dalam penyelesaian klaim konstruksi di Indonesia TR, As’ari; Taufiq, Taufiq; Koenmiriyanto, R Prayit
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.2198

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017) dengan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam penyelesaian klaim dan sengketa konstruksi. Fokus utama terletak pada Sub-Clause 20 dan 21 FIDIC 2017 yang mengatur mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 16 Tahun 2021, dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif dan preskriptif, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional pada dasarnya telah mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa yang sepadan dengan Dispute Adjudication Board (DAB) dalam FIDIC 2017 melalui pembentukan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK). Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada disharmoni norma, melainkan pada efektivitas implementasi DSK dalam praktik proyek konstruksi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan Kontrak Nasional Adaptif FIDIC sebagai model kontrak hibrida guna memperkuat kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan efektivitas penyelesaian sengketa.
Analisis peran digital forensik dalam mendeteksi manipulasi data lokasi pada sistem absensi berbasis GPS Widijawan, Dhanang; Febrina, Nabila; Jafri, Titania Elvindry; Katuuk, Hendriko Berni Richardo; Alpiansyah, Alpiansyah; Angin, Ronny Mulya Perangin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/dhcmax14

Abstract

Penerapan sistem absensi berbasis Global Positioning System (GPS) di instansi pemerintah bertujuan meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Namun, praktik manipulasi data lokasi melalui aplikasi fake GPS menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan data elektronik, pembuktian pelanggaran disiplin, serta penegakan sanksi administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran digital forensik dalam perspektif hukum sebagai instrumen pembuktian untuk mendeteksi manipulasi data lokasi pada sistem absensi berbasis GPS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo, UU No. 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital forensik memiliki peran strategis dalam menjamin keabsahan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mendukung penegakan disiplin aparatur. Integrasi analisis forensik dengan kebijakan internal institusi memperkuat legitimasi hukum sistem absensi digital.
Kedudukan alat bukti digital forensik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia Widijawan, Dhanang; Suryawin, Paulana Christian; Firdaus, Muhammad Raihan; Haryati, Eti; Rahim, Abdul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i6.2278

Abstract

Kejahatan di era digital tidak lagi meninggalkan jejak fisik. Pelaku menggunakan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan siber yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam sistem pembuktian perkara pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara eksplisit mengenai bukti digital. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan alat bukti digital forensik dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia serta bagaimana kekuatan pembuktiannya menurut teori pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan penerapan alat bukti digital dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan KUHAP, UU ITE, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital memiliki kedudukan sah sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kekuatan pembuktiannya bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materil, meliputi keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan data. Proses digital forensik diperlukan untuk menjamin integritas bukti agar dapat diterima di pengadilan. Namun penerapan bukti digital di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium forensik, dan pemahaman hakim terhadap teknologi informasi. Inkonsistensi dalam menilai bukti digital juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE agar alat bukti digital forensik memperoleh kepastian hukum yang kuat dalam pembuktian perkara pidana.  

Page 16 of 17 | Total Record : 164

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue