cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,074 Documents
 99   100   101   102   103 
Strategi Peningkatan Moril Pasukan Melalui Peran Musik Ditajenad Studi Kasus: Satuan Tugas Pembinaan Mental TNI AD dalam Operasi Militer di Aceh Tahun 2003 Anton Indra Pambudi; Edy Saptono; Gunaryo Gunaryo
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8072

Abstract

Penelitian ini membahas strategi peningkatan moril pasukan melalui pemanfaatan musik oleh Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD pada kegiatan Satuan Tugas Pembinaan Mental selama Operasi Militer di Aceh tahun 2003. Penelitian bertujuan menganalisis kondisi moril prajurit, faktor pendukung dan penghambat pembinaan mental, serta kontribusi kegiatan musik dalam meningkatkan semangat juang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui analisis dokumen dan wawancara dengan personel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai media komunikasi emosional, penguatan nilai patriotisme, serta peningkatan kohesi satuan. Kegiatan musik mampu menurunkan tingkat stres, meningkatkan motivasi, dan memperkuat ketahanan psikologis prajurit. Dengan demikian, musik menjadi strategi non-tempur yang efektif dalam mendukung kesiapan mental dan keberhasilan operasi militer.
Strategi Penegakan Hukum dan Disiplin Prajurit TNI AD dalam Operasi Pengamanan Perbatasan Papua – PNG Guna Mewujudkan Prajurit Profesional Gorga Alam Harahap; Hipdizah Hipdizah; Novky Asmoro
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8073

Abstract

Penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD dalam operasi pengamanan perbatasan Papua–PNG merupakan aspek penting untuk menjamin keberhasilan tugas dan menjaga profesionalisme prajurit di wilayah dengan kompleksitas ancaman tinggi, mulai dari aktivitas kelompok separatis bersenjata hingga dinamika sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD dalam operasi Pamtas Papua–PNG serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan langkah optimalisasi guna memperkuat profesionalisme prajurit. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan disiplin telah dilaksanakan melalui mekanisme komando, pengawasan melekat, dan penerapan hukum militer, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan hukum, ketimpangan pemahaman aturan, tekanan situasional, serta kondisi geografis dan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pembinaan hukum, penguatan pengawasan, penyempurnaan mekanisme operasional, dan adaptasi doktrin. 
Strategi Bekal dan Angkutan Daerah Militer (Bekjangdam) Jaya Dalam Pendistribusian Logistik Untuk Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Jakarta Tahun 2020-2025 Zakaria Zakaria; Hipdizah Hipdizah; Novky Asmoro
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8074

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi Pembekalan dan Angkutan Kodam (Bekangdam) Jaya dalam pendistribusian logistik untuk penanggulangan bencana banjir di wilayah Jakarta periode 2020–2025. Penanggulangan banjir memerlukan distribusi logistik yang cepat, tepat, dan terkoordinasi karena dampaknya bersifat sistemik terhadap aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bekangdam Jaya memiliki kapabilitas logistik yang kuat, meliputi armada angkut, perahu karet, dapur lapangan, dan personel terlatih. Namun, efektivitas distribusi masih menghadapi kendala koordinasi antar-lembaga, akurasi data kebutuhan yang dinamis, serta keterbatasan akses wilayah terdampak. Optimalisasi strategi distribusi logistik memerlukan penguatan interoperabilitas sipil-militer, integrasi sistem informasi real-time, dan desentralisasi logistik melalui penempatan awal pada wilayah rawan banjir. 
Gagalnya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla) M Damar Fahriza; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8084

Abstract

Keterlibatan anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Perbuatan membawa senjata tajam berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila dilakukan dalam konteks tawuran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan uraian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yakni unsur “barang siapa”, unsur “tanpa hak”, dan unsur “membawa atau menguasai senjata tajam. Selain itu, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, majelis hakim menjatuhkan pidana pembinaan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dengan memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik, aspek sosiologis dengan memperhatikan latar belakang sosial dan usia anak, serta aspek filosofis yang menekankan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, penjatuhan pidana tetap diarahkan pada upaya pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana dan kesalahan terpenuhi. Namun, penerapan sanksi harus mengedepankan pendekatan yang edukatif dan rehabilitatif guna menjamin masa depan anak serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.
Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Stres Kerja pada Perawat di RS Kartika Husada Setu Bekasi Tahun 2025 Dame Haryanti Siagian; Ahmad Irfandi; Mirta Dwi Rahmah Rusdy; Mugi Wahidin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8085

Abstract

Stres kerja merupakan salah satu masalah psikologis yang banyak dialami oleh perawat akibat tuntutan pekerjaan, beban kerja yang tinggi, serta sistem kerja shift di rumah sakit. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dan kesejahteraan perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada perawat di RS Kartika Husada Setu Bekasi. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 60 responden yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05). Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok umur dewasa madya (61,7%), berjenis kelamin perempuan (65,0%), memiliki masa kerja berisiko (≤ 5 tahun) (53,3%), dan bekerja pada shift pagi dan siang (73,3%). Mayoritas responden memiliki beban kerja rendah (86,7%) dan tidak mengalami stres kerja (88,3%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur (p = 0,010), jenis kelamin (p = 0,045), shift kerja (p = 0,000), masa kerja (p = 0,043), dan beban kerja (p = 0,000) dengan stres kerja pada perawat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa beban kerja, shift kerja, umur, masa kerja, dan jenis kelamin berhubungan dengan stres kerja pada perawat, dengan beban kerja sebagai faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit disarankan untuk melakukan pengelolaan beban kerja secara optimal melalui penyesuaian distribusi tugas dan rasio perawat-pasien, serta pengaturan sistem shift kerja yang lebih seimbang. Perawat juga diharapkan meningkatkan kemampuan manajemen stres melalui strategi coping adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti dukungan organisasi dan kepemimpinan serta menggunakan desain longitudinal untuk memperoleh gambaran hubungan sebab-akibat yang lebih komprehensif.
Gambaran Stres Kerja, Depresi, dan Kecemasan pada Perawat RS XYZ Tahun 2025 Dedi Gunawan; Eka Cempaka Putri; Fierdania Yusvita; Izzatu Millah; Erna Veronika
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8086

Abstract

Stres kerja, depresi, dan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang berpotensi dialami perawat akibat tuntutan pekerjaan, tanggung jawab profesional, dan tekanan lingkungan kerja rumah sakit. Kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis serta kualitas pelayanan keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stres kerja, depresi, dan kecemasan pada perawat di RS XYZ Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 85 perawat yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat stres kerja, depresi, dan kecemasan dengan kategori normal, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Data dianalisis secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perawat berada pada kategori normal untuk stres kerja (77,6%), depresi (77,6%), dan kecemasan (78,8%). Meskipun demikian, masih terdapat perawat yang mengalami stres kerja, depresi, dan kecemasan pada tingkat ringan hingga parah dalam proporsi yang lebih kecil. Kesimpulan yang didapatkan adalah kondisi kesehatan mental perawat di RS XYZ Tahun 2025 berada pada kategori normal, namun tetap ditemukan gejala pada sebagian responden sehingga diperlukan upaya pemantauan dan dukungan psikologis secara berkelanjutan.
Pelindungan Penasihat Hukum Perusahaan: Etika dan Tanggung Jawab Dalam Memberikan Pandangan Hukum Andi Wulan Rahmadania; Trubus Rahardiansah Prawiraharja
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8093

Abstract

Perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal perusahaan dalam pemberian pandangan hukum, dengan menyoroti praktik kriminalisasi opini hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Kenny Wisha Sonda dan Oey Hoey Tiong. Permasalahan utama terletak pada batas tanggung jawab pidana dan etika profesi penasihat hukum internal ketika pandangan hukum dijadikan dasar keputusan korporasi yang kemudian menimbulkan kerugian atau dugaan tindak pidana. Kajian ini bertumpu pada kerangka normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diperkaya data empiris melalui wawancara dengan Kepala Divisi Penasihat Hukum Internal PT Airkon Pratama dan PT AirPune Indonesia. Analisis mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta prinsip Good Corporate Governance OECD. Secara kualitatif, ditemukan bahwa penasihat hukum internal berfungsi strategis sebagai penjaga kepatuhan dan mitigasi risiko, namun secara kuantitatif posisi ini rentan karena tidak memiliki imunitas profesi eksplisit sebagaimana advokat, sehingga berpotensi dipidana meskipun hanya memberikan opini. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dan teori stakeholder Freeman menunjukkan urgensi keseimbangan antara kepentingan korporasi, pemangku kepentingan, dan kepastian hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan standar etika yang memberikan perlindungan hukum proporsional bagi penasihat hukum internal yang bertindak dengan iktikad baik, guna mencegah kriminalisasi dan menjaga integritas profesi hukum korporasi.
Implementasi Etika Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pantai Parangtritis Prastiwi Damaryanti; Primantoro Nur Vitrianto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8096

Abstract

Kawasan Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi wisata pantai yang sangat populer dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta sosial yang padat. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan signifikan dan isu strategis yang kompleks seperti keselamatan wisatawan, pelestarian lingkungan hidup, dan transparansi informasi kepada wisatawan. Isu-isu strategis ini menuntut adanya penerapan standar etis dalam tata kelola pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut, dengan menggunakan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (Global Code of Ethics for Tourism) sebagai kerangka acuan utama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, meliputi unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kalurahan Parangtritis, Perusahaan Asuransi, Tim SAR Parangtritis, Pelaku Usaha, dan Wisatawan, didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Kondisi ini menjadikan Pantai Parangtritis sebagai studi kasus yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pengelolaan di Kawasan Pantai Parangtritis telah sejalan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (Global Code of Ethics for Tourism). Upaya positif diwujudkan dengan kegiatan patroli rutin Tim SAR, penyediaan asuransi, pemasangan papan informasi, pemberdayaan masyarakat lokal pada kegiatan pemungutan retribusi, kegiatan penertiban demi mengurangi kekumuhan, serta kepatuhan wisatawan dalam mendukung pencapaian tujuan pasal tersebut. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan etika. Hasil penelitian ini merekomendasikan kebijakan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata di Kawasan Pantai Parangtritis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan sistem informasi hibrida (digital dan fisik real-time) dan peningkatan mekanisme pengawasan yang konsisten.
Liberty of Tourist Movements pada Implementasi Pedestrian di Kawasan Malioboro Windy Wulandari; Primantoro Nur Vitrianto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8097

Abstract

Seiring terjadinya perubahan pola pikir wisatawan yang lebih memilih pengalaman pariwisata yang berkualitas daripada sekedar rekreasi, kebebasan bergerak wisatawan menjadi elemen penting untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan dalam aktivitas berwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi wisatawan terhadap kebebasan bergerak wisatawan setelah diterapkannya kebijakan pedestrian di kawasan Malioboro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam mengungkapkan persepsi tentang kebebasan bergerak wisatawan setelah diterapkannya pedestrian di kawasan Malioboro. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada partisipan yang sedang jalan-jalan di kawasan Malioboro. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola makna dan persepsi yang terkandung dalam pengalaman wisatawan mengenai kebebasan bergerak wisatawan di kawasan Malioboro. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana wisatawan memaknai tentang kebijakan pedestrian mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kelancaran mobilitas wisatawan serta menciptakan kualitas pengalaman berwisata di Malioboro. 
Strategi Batalyon Zeni Tempur 5/ABW pada Satgas Pengamanan Perbatasan Ri - Malaysia Dalam Membantu Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Kalimantan Barat Ekashiva Raja Adilah; Mhd Halkis; Ari Pitoyo Sumarno
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8098

Abstract

Penelitian ini membahas strategi Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Penelitian bertujuan menganalisis tugas, hambatan, dan strategi yang diterapkan Yonzipur 5/ABW. Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat dengan metode kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilaksanakan melalui pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial. Kendala meliputi faktor geografis, keterbatasan logistik, dan sumber daya. Strategi berbasis koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya terbukti mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah.

Page 101 of 108 | Total Record : 1074

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026 Vol 4, No 2 (2025): December 2025 Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022