cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Prasetyo
Contact Email
yustitia@unira.ac.id
Phone
+6282140920968
Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Madura
ISSN : 14122928     EISSN : 29858887     DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 122 Documents
 8   9   10   11   12 
TINDAKAN WANPRESTASI DEVELOPER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI CONDOTEL Suwardi, Suwardi; Nadir, Nadir
Jurnal Yustitia Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i1.1965

Abstract

Abstrak Terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan developer dalam perjanjian yang dibuat tidak mampu membangunnya condotel sesuai yang diperjanjikan pada para pembeli selaku konsumen. Atas tindakan tersebut terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak lain yang merasa di rugikan maka pihak yang merasa di rugikan atau di langgar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Dampak bagi pelaku usaha di antaranya dibidang property khususnya pengembang  atau developer yang mengalami kesulitan didalam merealisasi kan bangunannya sehingga lepas tanggungjawabnya berujung pada tindakan wanprestasi. Bagaimana perlindungan hukumnya bagi pembeli condotel atas tindakan wanprestasi developer ? Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah Normatif yang mengacu pada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rusun sebagai akibatnya maka partum buhan disector property khususnya hunian condotel terjadi penurunan hal itu juga terjadi pada sector lain. Bagi konsumen agar memperoleh proteksi dan keamanan maka sangat dibutuhkan perlindungan hukum itu sendiri perlindungan hukum disebut proventif dan perlindungan hukum represif Dari perlindungan hukum preventif maka konsumen yang di rugikan diberikan kesem patan untuk mengajukan keberatan terhadap hak - haknya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Setiap warga Negara ataupun segenap orang sebagai warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tertib dan optimal. Maka sangat diperlukan adanya perlindungan konsumen bagi pembeli condotel untuk memperoleh kepastian hukum sehingga akan memperoleh hak yang adil dimata hukum. Kata Kunci  :  Tindak wanprestasi serta perlindungan hukum 
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER DALAM TRANSAKSAKSI JUAL BELI SISTEM PPJB Suwardi, Suwardi
Jurnal Yustitia Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i1.1966

Abstract

AbstrakPerkembangan dalam dunia usaha property sangat menarik minat palaku usaha sehingga dengan konsep market yang menjajikan maka developer selaku pengembang secara aspek hukum memiliki tanggungjawab hukum yang sangat penting untuk itu bagi para calon pembeli. Selaku konsumen harus jeli dan paham terhadap pemberlakukan aturan hukum dalam perjanjian yang dibuat agar memperoleh kepastian hukum agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Jual beli hunian atau rumah secara umum diawali dengan sebuah PPJB sebagai pengikat antara developer dan konsumen rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen sehingga memiliki resiko yang lebih besar mengenai hak-hak konsumen. Bagaimana tanggung jawab developer terhadap konsumen atas perjanjian jual beli hunian rumah dengan mekanisme perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Metode  yang di gunakan Normatif yang mengacu pada undang - undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rusun. Tujuan penelitian guna memperoleh tanggungjawab hukum  bagi pengembang pada para pembeli selaku konsumen sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat selaku pembeli dengan sistem PPJB yang diterapkan developer selaku pengembang harus bertanggungjawab kepada konsumen adalah menanggung kerugian yang dialami konsumen sebagai mana diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Developer juga bertanggung jawab terhadap informasi yang benar serta jaminan kualitas bangunan. Tanggung jawab developer tidak hanya sampai disitu, saat pembangunanya hingga pada masa pemeliharaan developer juga bertanggungjawab atas kualitas bangunan hingga berakhirnya semua perjanjian pengikatan jual beli selesai. Kata Kunci : Tanggungjawab, Developer, Sistem PPJB
MENINJAU MOTIF KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Puspita, Putu Lia; Anggono, Bayu Dwi; Tanuwijaya, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2312

Abstract

ABSTRAKKasus kekerasan seksual di era digital semakin meningkat sering dengan majunya perkembangan teknologi. Sayangnya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut hingga pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan menyebabkan jatuhnya korban. Kasus kekerasan seksual meningkat di era digital, yang menjadi sumber keprihatinan. Namun demikian, banyak upaya dapat dilakukan. Pencegahan kekerasan seksual dan mengakhiri kekerasan seksual memerlukan tanggung jawab individu dan sosial serta tindakan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah dalam mencegah dan merespon kekerasan seksual perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang mencakup kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat 2 bentuk kekerasan seksual di media sosial, diantaranya seperti kekerasan seksual secara langsung dan kekerasan seksual secara tidak langsung. Untuk kekerasn seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming): Peretasan (hacking); Konten ilegal (illegal content); Pelanggaran privasi (infringement of privacy); Pencemaran nama baik (online defamation);dan Rekrutmen online (online recruitment). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual. 
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN JUAL BELI GET ARISAN ONLINE BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT POLRES PAMEKASAN Supriyadi, Moh.; Hidayat, Nur; Ismail, Mahsun; Mohammad, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2182

Abstract

ABSTRAKPenipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlidung, pendidikan dan kesehatan. Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejahatan terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada pihak Kepolisan.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (yuridis – sosiologis). Sumber data primer pemelitian ini adalah penyidik di satreskrim Polres Pamekasan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polres Pamekasan diselesaikan dengan asas restorative justice dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak – pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik satreskrim Polres Pamekasan dalam menerapkan asas restorative justice dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan – akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Akan tetapi setelah berbagai upaya penyilidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Satrsekrim Polres Pamekasan dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan adanya tawaran arisan online dengan keuntungan yang singkat dan besar akan tetapi tidak jelas sistem pengelolaannya yang nantinya akan merugikan korban.
PENGATURAN CYBERSCURITY SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Mahfud, Mahfud
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2307

Abstract

AbstrakKonfrontasi di dunia cyber tidak hanya berdampak pada individu, ekonomi,  namun juga terhadap kedaulatan suatu negara dan stabilitas global. cyberwarfare merupakan ancaman serius. Ini juga menjadi medan perang intelijen dan meliter. Cyberspace menyediakan ruang dan sarana untuk baik mengancam ataupun melindungi warga negara dan negara itu sendiri. Untuk menghadapi tantangan itu, negara di seluruh dunia gencar mencari tahu untuk bisa memahmi secara pasti berbagai dampak dari kemajuan teknologi ini yang kemudian bermuara pada kebijakan-kebijakan regulasinya. Indonesia salah satu negara yang dikategorikan negara yang rentan akan cybercrime. Indonesia juga masih belum mempunyai payung hukum khusus mengenai cyber scurity. negara harus ikut andil dalam menangkal serangan siber bergandeng tangan dengan swasta yang salah satu yang harus dilakukannya adalah membuat kebijakan khusus terkait cyber attack. Namun terkadang kebijakan itu tidak berbanding lurus dengan harapan yang ada untuk menjamin keamanan dan kebebasan masyarakat. tidak mudah untuk menyatukan antara rasa keamanan digital dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara sebelum membuat kebijkan terkait keamanan digital harus juga memperhatikan batasan-batasan dan aturan-aturan HAM yang ada. Sehingga bisa mengharmonikan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, dalam menyusu kebijakan harus proporsional dengan perlindungan HAM, khususnya dalam freedom of expresion and privacy. Konsekuensi dari itu, kebijakan harus merujuk pada norma-norma tentang HAM baik Internasional ataupun nasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menfokuskan kajian pada norma baik di level hukum positif, teori atau azaz-azaz hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kata Kunci: cyberscurity, Hak Asasi Manusia, Kebijakan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Yuliadita, Shinta; Suhaimi, Suhaimi; Ismail, Mahsun; Pakendek, Adriana
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2183

Abstract

AbstrakPencurian kotak amal majid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari’at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur adalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta’zir sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. 
MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Pakendek, Adriana; Purwandi, Agustri; Heryanti, Febrina; Arianti, Melisa
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2308

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkapkan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan.  Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara ekplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.
PERBEDAAN KEWENANGAN PERDANA MENTERI DALAM SISTEM PARLEMENTER DENGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA) Holidi, Achmad; Nadir, Nadir; Gunawan, Adi; Wardani, Win Yuli
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2184

Abstract

AbstrakKewenangan Perdana Menteri dalam sistem parlementer dengan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial, secara umum di tentukan oleh konstitusi negara. Negara Indonesia menganut Civil Law system yang berasal dari negara Belanda yang menganut sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem tersebut mempengaruhi terhadap konsitusi negara Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Malaysia menganut sistem hukum, Common Law System yang berasal dari negara Inggris, dan mempunyai konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Persekutuan Federal Constitution. Negara Malaysia terdiri atas negara federal (persekutuan) dan negara bagian. Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia), merupakan suatu kajian hukum tata negara yang mengkaji mengenai sistem pemerintahan. Penelitian ini akan mengetahui perbedaan kewenangan perdana menteri dalam sistem parlementer, presiden dalam sistem presidensial dan mengetahui kelebihan, kekurangan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Comparative Approach yakni membandingkan teori dan mengkaji konsep yang berkaitan dengan penelitian, menelaah konstitusi dari negara, serta menganalisa kelebihan dan kekurangan dari kedua negara, sehingga akan memberikan hasil tentang kewenangan kepala pemerintahan dan kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan harus dijalankan dengan baik, serta menggunakan kelebihan yang sudah ada, menutupi kekurangan dari sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia.
IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN)UNTUK PENILAIAN BERKELAKUAN BAIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN mohammad, mohammad; Rifai, Achmad; Ismail, Mahsun; Sakinah, Asha
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2309

Abstract

AbstrakDi dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai dilapas kelas IIA  Pamekasan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan. faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yaitu: a) motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil. 
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk) Mustari, Zir Nuriyah; Rifai, Achmad; Wardani, Win Yuli; Nadir, Nadir
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2185

Abstract

AbstrakPengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk menangani perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun, seringkali para pihak yang bersengketa mengalami kekeliruan dalam mengajukan gugatan ke suatu pengadilan. Sehingga mengakibatkan gugatan yang cacat formil dan berkenaan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, bagaimana akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Guna menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan untuk mengetahui akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang mana dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum angka 3, terdapat bunyi gugatan yang mengandung objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka dari itu akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Page 10 of 13 | Total Record : 122

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue