cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Prasetyo
Contact Email
yustitia@unira.ac.id
Phone
+6282140920968
Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Madura
ISSN : 14122928     EISSN : 29858887     DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN) Subroto, Gatot; mohammad, mohammad; suhaimi, suhaimi
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2311

Abstract

AbstrakSanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juag merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengetahui pandangan hukum islam terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika serta pemahaman tentang efektifitas  hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pidana penjara tidak pernah disyari’atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

Abstract

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung  jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut. 
KONSEP PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Partha, Putu Gde Nuraharja Adi; Amrullah, M. Arief; Tanuwijaya, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2306

Abstract

AbstrakJaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi berperan penting dalam proses peradilan pidana dengan memastikan kesaksian mereka diberikan tanpa rasa takut dan ancaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, karena keterlibatan saksi korban tidak hanya menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran serta memastikan keadilan tercapai, tetapi juga berperan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang perlindungan saksi korban dan keterbatasan sumber daya. Hasil penerlitian menunjukkan bahwa Konsep perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi, terutama terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi, yang diimplementasikan dalam Putusan Hakim Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST tentang Kasus Jiwasraya memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran terwujud. Dalam konteks kasus Jiwasraya, saksi korban memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi.  Penerapan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi korban meliputi perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Hal ini penting untuk melindungi saksi korban dari ancaman, intimidasi, atau balasan yang mungkin diterima sebagai akibat dari kesaksiannya.
ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024) Mahfud, Mahfud; Nadir, Nadir; Wardani, Win Yuli; Wahyono, Sapto
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2526

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kepatuhan dan kelayakan hukum masa jabatan kepala desa dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui Efektivitas hukum pengaturan masa jabatan kepala desa menurut hukum positif Indonesia terhadap kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan buku berupa studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara normatif, yakni mengenai teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erbandingan menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dan fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat desa. Sementara itu, pembatasan yang lebih ketat untuk presiden dan kepala daerah mencerminkan upaya untuk menjaga dinamika politik yang sehat di tingkat nasional dan regional. Secara hukum, semua batasan ini dirancang untuk memastikan rotasi kekuasaan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, kepala desa diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyadari bahwa setiap enam tahun sekali akan ada penilaian kinerja yang menentukan kelayakan mereka untuk dipilih kembali. Hal ini mendorong kepala desa untuk fokus pada kinerja, hasil, dan inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pembatasan ini juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat dan mendorong perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif dari pembatasan masa jabatan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.Kata kunci: Batas kepatutan dan kelayakan, masa jabatan, kepala desa, presiden dan kepala daerah
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Saputro, Moh Suaji; Mohammad, Mohammad; Umam, Khairul
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2527

Abstract

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara penerapan sanksi dan pertimbangan hukum kepada pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia dan pertimbangan dispensasinya. Dengan metode pendekatan perundang undangan (Statute Aproach) dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama; Sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang menyebabkan korban meninngal dunia adalah berdasarkan pasal 310 Undang Undang lalulintas Nomor 22 tahun 2009 dan KUHP pasal 359, kedua; pertimbangan hukum yang dapat diberikan kepada pengemudi adalah berupa sanksi kurungan ataupun ganti kerugian baik kerugian materil dan inmateril ataupun sanksi sanksi tambahan seperti biaya pemakaman yang yang harus diberikan pelaku kepada keluarga korban tergantung putusan hakim. Kata Kunci:Tindak Pidana, Kecelakaan,Meninggal dunia, Sanksi Pidana
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan) Madina, Nura Safira; Rifai, Achmad; pakendek, adriana; Suhaimi, Suhaimi
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2528

Abstract

ABSTRAKPerlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus khusus pada peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pamekasan. Kejahatan seksual merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Hukum Empiris. pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pamekasan adalah kota yang sangat memperhatikan Korban sehingga memaksimalkan segala hak-hak Korban korban kejahatan seksual bisa dipenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara DP3AKB dengan instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi korban. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak_hak Korban yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami korban_korban kejahatan seksual.Sebagaimana yang telah di rasakan korban yaitu mengalami trauma yang begitu dalam. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Pamekasan
IMPLEMENTASI HUKUM SYARI’AH DALAM RESTORASI EKOSISTEM Syarifah, Masykurotus; Rusdi, Rusdi; Muberok, Muberok; Faizal, Moh
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2524

Abstract

AbstrakRestorasi ekosistem merupakan upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali seimbang dan lestari. Restorasi ekosistem berbasis syariah mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan nilai dan prinsip Islam dalam pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep dan implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah serta kontribusinya dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan global. Metode yang digunakan mencakup tinjauan literatur, analisis prinsip-prinsip syari'ah, dan studi kasus implementasi di berbagai komunitas Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorasi ekosistem berbasis syari'ah tidak hanya memberikan solusi teknis untuk pemulihan lingkungan tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral terhadap alam. Restorasi ekosistem berbasis syari'ah diharapkan menjadi solusi efektif dan holistik dalam mengatasi krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Kata Kunci: Restorasi, ekosistem, syari’ah
IMPLIKASI SINGGLE PARENT PARENTING PASCA PERCERAIAN MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Susantin, Jamiliya; Rijal, Syamsul
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2533

Abstract

AbstrakPerceraian membawa dampak besar terhadap struktur keluarga, terutama pada keluarga dengan orang tua tunggal. Artikel ini menganalisis implikasi pola pengasuhan tunggal dari perspektif psikologi keluarga dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian memengaruhi kesejahteraan emosional orang tua dan anak-anak, meningkatkan tekanan psikologis, serta memperparah tantangan sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum Islam, pentingnya hadhanah dan dukungan komunitas berbasis nilai Islam menjadi solusi potensial. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan psikologi keluarga dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mendukung pola pengasuhan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pasca perceraian.Kata Kunci: Single Parent, Perceraian, Psikologi Keluarga, Hukum Islam
KUALIFIKASI HUKUM KESAMAAN DALAM SUATU MEREK YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN PERDATA KHUSUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) Aulia Sakti, Mohammad Nauval; pakendek, Adriana; Dwi C.A.S, Insana Melia; Taufik, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2525

Abstract

AbstrakPersaman Merek yang terjadi antara “Keen, Inc.” yang berasal dari Portland, Oregon, Amerika Serikat melawan “Keen” milik Arif yang berasal dari kota Tangerang. “Keen, Inc.” yang mengklaim dirinya sebagai Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 dan berkekuatan hukum sejak tahun 2003 merasa ada perusahaan lain memiliki nama serupa dan melakukan aktivitas dagang dengan produk serupa, yaitu Produk Fashion. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana maksud dari dari persamaan merek dagang antara “Keen, Inc.” dengan “Keen” serta mengetahui bagaimana tindakan hukum menangani kasus Persamaan Merek yang terjadi pada Putusan ini. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Hasil Penelitian ini adalah, membuktikan bahwasannya “Keen, Inc.” merupakan satu-satunya perusahaan yang benar-benar otentik dan sudah dibuktikan mereka adalah perusahaan besar dan sudah berdiri lebih lama, ditambah pula aktivitas dagang dan investasinya sudah lebih baik dan berkembang daripada “Keen” milik Arif yang baru saja lahir. “Keen” milik Arif juga dengan mudah dikalahkan karena adanya tindakan “itikad tidak baik”. Kata kunci: persamaan merek, itikad tidak baik, merek
ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ATAS INFORMASI PEMAKAIAN KONDIMEN UNTUK PENYAKIT TERTENTU Ariyanto, Rio Febri; Pakendek, Adriana; Dwi CAS, Insana Melia; purwandi, Agustri; Rifai, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2677

Abstract

Abstrak            Semakin tinggi daya konsumtif sebuah produk saat ini dan luasnya inovasi produk oleh pelaku usaha mengakibatkan daya kreativitas juga harus bisa bersaing antar produk mulai dari kemasan, bentuk, rasa, khasiat atau manfaat dari produk itu sendiri hingga kondimen atau komposisinya. Yang mana kondimen ini akan menjadi peran utama dalam sebuah produk sebagai suatu bentuk dari kandungan kandungan sebuah produk. Kondimen dalam produk harus di informasikan dengan secara terbuka dimana hal tersebut besar kaitannya dengan keadaan bahkan kesehatan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha juga harus sesuai dengan standart dari Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman ataupun barang yang memiliki daya konsumtif seharusya sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikadbaik sebagaimana yang disuratkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Itikad baik itu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab atau ganti rugi pelaku usaha atas produk yang telah di keluarkan dan di pasarkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelasaian dari sengketa konsumen ini dapat di selesaikan oleh lembaga-lembaga yang sudah di tunjuk langsung guna untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen.Kata Kunci: Asas Itikat baik, Pelaku usaha, pemakaian kondimen

Page 11 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue