cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Astutik
Contact Email
rio.unitomo@gmail.com
Phone
+628123137066
Journal Mail Official
rio.unitomo@gmail.com
Editorial Address
Jl. Semolowaru no 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia Telp: (031) 592 5970 Fax: (031) 593 8935
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25812033     EISSN : 25809113     DOI : https://doi.org/10.25139/lex.v6i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Journal is a scientific journal published by the Faculty of Law, Dr. Soetomo University which will be published regularly every six months. In July and December containing articles in the form of articles, studies, and research results. This journal is published as a forum to provide space for law and justice observers in their contribution to the development of law. Editors accept independent writings which can be in the form of articles, studies, and research results related to the field of law and justice, in Indonesian and English according to the writing style.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 225 Documents
 16   17   18   19   20 
Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Kepegawaian Afifa Cusnulia; Siti Marwiyah; Dedi Wardana Nasution; Muhammad Yustino Aribawa
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12675

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, data dihimpun melalui kajian dokumen regulasi, literatur hukum, serta putusan PTUN terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PTUN dipengaruhi secara signifikan oleh kewajiban menempuh upaya administratif sebelum gugatan diajukan, serta pembagian kompetensi peradilan. Dalam praktiknya, PTUN tidak hanya menilai keabsahan formal kewenangan dan prosedur, tetapi juga menguji substansi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan perlindungan hak pegawai. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, kejelasan kompetensi peradilan, dan penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN agar perlindungan hukum ASN lebih efektif dan berdaya guna.
Judicial Populism and the Politicization of Constitutional Courts: A Threat to the Rule of Law Marlinda Martha Fenny Pandi; Prettysita Kusuma Wardhani; Yovan Iristian
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12678

Abstract

This research examines the conceptualization, mechanisms, and systemic ramifications of judicial populism and the politicization of constitutional courts. In contemporary comparative constitutional law, the traditional role of constitutional courts as neutral guardians of fundamental rights and counter-majoritarian checks on state authority is increasingly compromised by populist political movements and internal shifts in judicial philosophy. This article investigates how populist actors utilize institutional re-engineering, court-packing, and abusive constitutional borrowing to weaponize judicial institutions, while some jurists actively adopt a populist discursive style that disparages pluralistic contestation and institutional mediation. Applying a descriptive normative legal methodology combined with comparative constitutional analysis, this study evaluates the structural erosion of de jure and de facto judicial independence across multiple jurisdictions. The findings demonstrate that judicial populism undermines the rule of law by replacing principled legal reasoning with majoritarian rhetoric, dismantling unwritten democratic guardrails such as institutional forbearance, and transforming constitutional review from a shield against tyranny into a sword for autocratic consolidation. The study highlights the urgent necessity of fortifying judicial appointment procedures, tenure protections, and cross-institutional safeguards to insulate constitutional adjudication from political capture.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Rentenir yang Melakukan Perampasan Harta Secara Paksa Ferdiana Fransiska Werfete; Ernu Widodo; Fitri Ayuningtyas; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12690

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada maraknya pelaku pinjam-meminjam uang melalui rentenir di Indonesia. Masalah krusial muncul saat debitur mengalami gagal bayar, di mana oknum rentenir atau pihak ketiga melakukan tindakan main hakim sendiri berupa perampasan harta benda secara paksa. Rumusan masalah meliputi dua poin utama: pertama, bagaimana ketentuan penegakan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaku rentenir yang melakukan perampasan harta secara paksa; dan kedua, bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum perdata, tindakan perampasan sepihak tanpa putusan resmi pengadilan bertentangan dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, serta memindahkan ranah sengketa menjadi urusan hukum pidana publik. Dalam perspektif hukum pidana materiil, tindakan perampasan aset secara paksa di bawah intimidasi memenuhi unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 482 KUHP Baru) atau Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479 KUHP Baru). Berdasarkan Ajaran Penyertaan, pertanggungjawaban pidana secara penuh tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku fisik di lapangan, melainkan dapat dibebankan kepada rentenir selaku aktor intelektual atau penganjur. Doktrin hukum menolak dalih eksekusi utang perdata sebagai alasan pembenar penghapus pidana.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE dan KUHP Nasional Bahrunsyah Maturbongs; Wahyu Prawesthi; Fitri Ayuningtyas; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12691

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Maraknya penggunaan media sosial di ruang digital memberikan kemudahan komunikasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kejahatan siber yang menyerang kehormatan, reputasi, serta menimbulkan kerugian psikologis, moral, dan sosial bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis, meliputi sinkronisasi norma, asas-asas hukum pidana, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dikonstruksikan sebagai delik aduan yang mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur pidana secara kumulatif dan kontekstual, meliputi keberadaan subjek hukum, kesengajaan, perbuatan menyerang kehormatan/nama baik, tuduhan atas suatu hal, maksud agar diketahui umum, serta penggunaan informasi dan dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Penegakan hukum dituntut untuk bersikap cermat dan proporsional dalam membedakan antara tindakan pencemaran nama baik dengan kritik sosial atau hak kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, serta mengoptimalkan pendekatan restorative justice dan penguatan pembuktian digital forensik guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Kaimana Papua Barat Adilla Nur Fatima Achmad; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti; Ernu Widodo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang mengkaji penerapan hukum sebagai kenyataan sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan enam kategori hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004—meliputi hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, rasa aman selama pemeriksaan, serta informasi perkembangan perkara—telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung dalam penanganan perkara mencakup komitmen dan responsivitas aparat penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), keberadaan struktur kelembagaan Unit PPA, serta koordinasi awal dengan lembaga terkait. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas keterbatasan jumlah personel Unit PPA, minimnya sarana prasarana ruang pelayanan khusus, belum tersedianya kerja sama permanen dengan rumah aman (shelter) dan lembaga pendamping, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kuatnya norma budaya lokal yang menempatkan KDRT sebagai persoalan internal keluarga. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan fasilitas yang representatif, dan jejaring koordinasi terpadu untuk memastikan pemenuhan hak korban yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Perlindungan Hak Korban dalam Proses Penyidikan Perkara KDRT oleh Penyidik Polri (Studi di Wilayah Hukum Polres Kaimana) Osama Papua Amanarauw; Vieta Imelda Cornelis; M. Yustino Aribawa; Dedi Wardana Nasution
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses penyidikan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kaimana, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 14 Laporan Polisi (LP) kasus KDRT periode Januari hingga Juli 2026 di wilayah hukum Polres Kaimana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Kaimana telah berupaya memberikan perlindungan awal (immediate protection) dan menjalankan Prosedur Operasional Standar (SOP), khususnya dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, fasilitasi visum et repertum, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pemenuhan hak korban belum berjalan secara optimal. Penyampaian informasi perkembangan perkara secara proaktif masih bervariasi bergantung pada beban kerja penyidik, serta penanganan pemulihan psikologis dan trauma belum mendalam. Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana prasarana seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK), ketiadaan tenaga ahli psikologi forensik, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosiologis berupa dominasi budaya patriarki dan penyelesaian sengketa berbasis adat yang kerap meminggirkan hak-hak hukum korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan fasilitas pendukung, serta konsistensi sinergi interprofesional lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan gender dan berpusat pada korban.
Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Diskresi Kepolisian pada Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan (Studi Wilayah Polres Kaimana Papua Barat) Simon Petrus Latusuay; Ernu Widodo; Fitri Ayuningtyas; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan perkara pidana umum di Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian bersumber dari data perkara periode 2024 hingga Mei 2026 yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi kepolisian di Polres Kaimana dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang berbasis restorative justice, dimulai dari mediasi awal oleh Bhabinkamtibmas, verifikasi melalui gelar perkara, hingga penyusunan berita acara perdamaian. Diskresi diterapkan secara selektif pada perkara pidana ringan dengan kerugian materiil dan dampak sosial yang kecil, di mana perkara penganiayaan ringan menjadi kasus paling dominan diselesaikan melalui jalur ini (50% dari total perkara diskresi). Penerapan diskresi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang bekerja secara berlapis: perdamaian para pihak (27,8%), kerugian kecil (22,2%), rekam jejak pelaku baru pertama kali (19,4%), hubungan kekeluargaan yang mencerminkan nilai sosial-budaya lokal (16,7%), serta pertimbangan kepentingan umum (13,9%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi kepolisian di Polres Kaimana telah berjalan secara terukur melalui kontrol internal yang berlapis serta dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat adat setempat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.
Konstitusionalisme Peralihan Kekuasaan Eksekutif (Studi Perbandingan Antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China) Arsy Widiya Arsad; Vieta Imelda Cornelis; Fathul Hamdani; Nur Handayati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12696

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme konstitusional peralihan kekuasaan eksekutif presiden serta peran lembaga legislatif negara dalam menjamin legalitas suksesi kepemimpinan politik, dengan membandingkan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 serta Konstitusi RRC Tahun 1982 beserta amandemen 2018. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan struktural dan ideologis yang mendasar di antara kedua tata hukum. Indonesia menerapkan sistem presidensial konstitusional berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan tertutup (maksimal dua periode lima tahunan berdasarkan Pasal 7), serta pengawasan konstitusional oleh MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, RRC menganut sistem sosialis satu partai di bawah kendali Partai Komunis China (PKC), di mana Kongres Rakyat Nasional (KRN) bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan pemilihan tidak langsung. Pasca amandemen konstitusi RRC tahun 2018 yang menghapus batas masa jabatan presiden, peralihan kekuasaan berpusat pada institusionalisasi kepemimpinan partai. Implikasinya, Indonesia mengedepankan legitimasi demokratis dan pengawasan antarlembaga, sedangkan China mengutamakan stabilitas politik dan kesinambungan tata kelola pemerintahan berbasis partai.
Hak Waris Suami atau Istri terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Miguel Leonardo Sudjana; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; M. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12697

Abstract

Pembagian harta warisan dalam praktik tidak selalu berjalan dengan baik dan sering menimbulkan sengketa, terutama mengenai status harta yang diwariskan serta pihak yang berhak mewarisinya. Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran yakni hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun Pasal 852a KUHPerdata menempatkan suami atau istri sebagai ahli waris yang kedudukannya dipersamakan dengan seorang anak sah, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas apakah status harta sebagai harta bawaan memengaruhi hak suami atau istri dalam pewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan dan ketentuan pewarisan masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta bawaan pewaris dalam sistem pewarisan serta hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris berlandaskan KUHPerdata. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak terbukanya pewarisan berlandaskan Pasal 830 KUHPerdata, harta bawaan tidak lagi hanya berkedudukan sebagai harta pribadi menurut hukum perkawinan, melainkan menjadi bagian dari boedel waris yang pembagiannya tunduk pada ketentuan hukum waris. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan ditentukan berlandaskan kedudukannya sebagai ahli waris menurut Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPerdata, bukan berlandaskan asal-usul harta tersebut. Berlandaskan hasil penelitian tersebut, status suatu harta sebagai harta bawaan tidak memengaruhi hak waris suami atau istri sebagai ahli waris menurut undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024.
The Urgency of Gender Equality for Women in Coastal Area Development in Tembilahan, Indragiri Hilir Muhammad A Rauf; Elmayanti; Ferawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): September
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12698

Abstract

This study aims to analyze the policies and programs implemented by the local government and relevant agencies to advance gender equality in the coastal development of Tembilahan, Indragiri Hilir. The research addresses the strategic efforts required to foster effective gender mainstreaming at the regional level. Employing a qualitative methodology, data were collected through in-depth interviews and a comprehensive literature review. The research framework is grounded in Hugo Krabbe’s Rule of Law theory—which posits the supremacy of law within the state—alongside the theory of legal protection. The findings reveal that gender mainstreaming has become a central priority for the local government to empower women and achieve gender justice in the Indragiri Hilir Regency. To accelerate gender equality in regional development, the government has instituted several concrete measures, including the compilation of gender-disaggregated data, the establishment of a gender mainstreaming working group, the formulation of a gender-responsive budget, and the enactment of specific Regent Regulations (Peraturan Bupati).

Page 18 of 23 | Total Record : 225

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 4 (2026): December (In Progress) Vol 10 No 3 (2026): September Vol 10 No 2 (2026): June Vol 10 No S2 (2026): Special Issue Vol 10 No S1 (2026): Special Issue Vol 9 No 2 (2025): In Progress Vol 8 No 2 (2024): December (In Progress) Vol 8 No 1 (2024): July Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): July Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): July Vol 5 No 2 (2021): December Vol 5 No 1 (2021): July Vol 4 No 2 (2020): December Vol 4 No 1 (2020): July Vol 3 No 2 (2019): December Vol 3 No 1 (2019): July Vol 2 No 2 (2018): December Vol 2 No 1 (2018): July Vol 1 No 2 (2017): December Vol 1 No 1 (2017): July More Issue