cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 626 Documents
 59   60   61   62   63 
Strategi Pergeseran Satuan Kecabangan Perbekalan dan Angkutan (Bekang) TNI AD Dalam Rangka Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Maluku Hatorangan Efendy Situmeang; Sunarko; Rudi Lazuardi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8955

Abstract

Satuan Kecabangan Pembekalan dan Angkutan (Bekang) TNI Angkatan Darat dalam mendukung penugasan pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku menghadapi kompleksitas tantangan mobilitas dan dukungan logistik. Karakteristik wilayah daerah kepulauan yang luas, terfragmentasi, dan memiliki tingkat kerawanan keamanan yang fluktuatif di Maluku, menuntut adanya strategi pergeseran satuan Bekang yang mampu menjamin ketepatan waktu, efektivitas distribusi logistik, serta keberlangsungan dukungan operasi pengamanan. Namun demikian, keterbatasan sarana transportasi laut dan udara, kondisi infrastruktur yang belum merata, serta kendala koordinasi lintas sektor menyebabkan proses pergeseran satuan Bekang sering menghadapi hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kerawanan keamanan dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas pergeseran satuan Kecabangan Bekang TNI AD, serta merumuskan strategi pergeseran yang efektif, efisien, dan adaptif mendukung penugasan pengamanan daerah rawan. Metode kualitatif dengan desain studi kasus dan data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pergeseran satuan Kecabangan Bekang TNI AD dalam mendukung pengamanan daerah rawan Maluku dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu 1) koordinasi antarlembaga yang belum optimal; 2) keterbatasan rantai pasok logistik; 3) minimnya infrastruktur pendukung; 4) belum terintegrasinya kerja sama sipil-militer secara berkelanjutan, serta 5) dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Maka, strategi pergeseran satuan Bekang yang efektif dan adaptif melalui penerapan Model Pergeseran Gabungan, yaitu dengan memanfaatkan intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan, membangun pangkalan aju logistik di pulau-pulau strategis, serta menerapkan sistem rotasi dan distribusi logistik berdasarkan analisis risiko yang terus diperbarui. Implementasi strategi ini memerlukan dukungan alutsista transportasi yang memadai, penguatan infrastruktur logistik modern, dan sistem informasi terintegrasi guna mewujudkan kesiapan operasional satuan Kecabangan Bekang TNI AD yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan strategis di wilayah kepulauan.
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar IPAS Siswa Kelas V di SD Negeri 76 Pekanbaru Haykal Adith; Laili Rahmi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8969

Abstract

Rendahnya hasil belajar IPAS siswa kelas V SD Negeri 76 Pekanbaru masih menjadi permasalahan yang dipengaruhi oleh pembelajaran yang berpusat pada guru, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta minimnya penerapan model pembelajaran yang mendorong aktivitas berpikir dan kolaborasi. Kondisi tersebut mengakibatkan siswa kurang aktif dalam memahami konsep-konsep IPAS sehingga hasil belajar belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas V SD Negeri 76 Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-eksperimental melalui desain One Group Pretest–Posttest Design. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengukur perubahan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada satu kelompok sampel. Sampel penelitian berjumlah 30 siswa kelas V yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan dengan validitas isi sebesar 95%, sebanyak 24 butir soal dinyatakan valid, serta memiliki reliabilitas sangat tinggi dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,935. Hasil uji prasyarat menunjukkan data berdistribusi normal (Sig. pretest = 0,071; Sig. posttest = 0,200) dan homogen (Sig. = 0,837). Hasil uji hipotesis menggunakan paired sample t-test menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) = 0,042 (<0,05) sehingga terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar IPAS siswa. Selain itu, aktivitas pembelajaran juga meningkat dari 58,33% pada pertemuan pertama menjadi 91,67% pada pertemuan keempat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) efektif meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas V SD Negeri 76 Pekanbaru. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain eksperimen dengan kelompok kontrol, melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, serta mengkaji pengaruh TPS terhadap aspek lain seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi siswa.
Analisis Fasilitas Komersial pada Terminal Keberangkatan Terhadap Tingkat Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Muhammad Arief Hakim; Agoes Soebagio; Lina Rosmayanti
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8970

Abstract

Keberadaan fasilitas bandar udara menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas penumpang. Fasilitas yang lengkap, nyaman, mudah diakses, dan memiliki pelayanan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan penumpang di area terminal. Fasilitas komersial menjadi salah satu pemegang peran dalam upaya pelayanan penumpang di bandar udara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fasilitas komersial pada terminal dan menganalisis berapa besar pengaruh fasilitas komersial tersebut terhadap kepuasan penumpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan 100 responden. Jumlah responden ditentukan menggunakan data penumpang Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim tahun 2025 dengan menggunakan probability sampling dengan jenis simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang tervalidasi dan teruji realibilitasnya. Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh bahwa fasilitas komersial di terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki pengaruh sebesar 44,6% terhadap kepuasan penumpang, sementara 55,4% dipengaruhi variabel lain (kenyamanan terminal, kebersihan, informasi ruang tunggu, dan aspek lainnya). Berdasarkan hasil uji-t menunjukan nilai signifikansi 0,001 (<0,1) yang artinya fasilitas komersial memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan penumpang. Kesimpulan pada penelitian ini adalah fasilitas komersial memberikan dampak positif dan cukup signifikan (sedang) terhadap kepuasan penumpang di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
Flood Risk Reduction Strategy through Land Policy in Solok Regency Putri Adinda Ardhanaisvara; Sunarno
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8971

Abstract

Solok Regency's hilly terrain and watershed areas make it prone to hydrometeorological disasters, particularly flooding, a vulnerability worsened by land use inconsistent with spatial planning and ecological functions. This research analyzes the legal regulation of land policy in controlling land use to reduce flood risk in Solok Regency, evaluates its conformity and effectiveness, and formulates applicable legal strategies. The method used is normative legal research through statutory, conceptual, historical, and analytical approaches, examining the Basic Agrarian Law alongside spatial planning, environmental, and disaster management regulations. Results show that national agrarian law positions land as carrying social and ecological functions under Article 6 of the UUPA, yet regulatory disharmony, weak oversight, and sectoral approaches persist, leaving land use in flood-prone areas uncontrolled. Stronger integration of land policy, spatial planning, and disaster management, along with consistent enforcement of land's social function, is needed to support sustainable development and reduce flood risk.
Kepemilikan dan Perlindungan Hukum pada Konflik Agraria (Studi Kasus Register 45, Kabupaten Mesuji) Haris Miftah Abdilla; Lukmanul Hakim
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8976

Abstract

Konflik agraria di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji muncul akibat penetapan wilayah sebagai hutan produksi negara, sementara masyarakat telah bermukim sejak tahun 1999. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana status kepemilikan tanah di kawasan Register 45 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan konflik agraria dan pengelolaan hutan negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Register 45 sebagai kawasan hutan negara menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Perhutanan Sosial dinilai sebagai alternatif solusi dalam meredam konflik agraria, karena memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat tanpa mengubah status kawasan, serta membuka peluang pengakuan administratif melalui penerbitan identitas kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Perhutanan Sosial secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
Perspektif Kebijakan Formulasi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP Nasional Fabiola Rezulina Fabiani Putri; Ahmad Irzal Fardiansyah; Emilia Susanti; Diah Gustiniati; Aisyah Muda Cemerlang
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8977

Abstract

Pengaturan tindak pidana aborsi merupakan salah satu persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin dan perlindungan hak perempuan atas kesehatan, keselamatan, serta integritas tubuhnya. Perubahan pengaturan aborsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya perkembangan kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional, mengkaji formulasi pengecualian terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif perlindungan hak hidup janin dan hak perempuan, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dan perempuan yang mengalami kondisi kedaruratan medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kriminalisasi yang cenderung bersifat absolut menuju pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual. KUHP Nasional tetap menempatkan aborsi sebagai tindak pidana, tetapi memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, khususnya kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual tertentu serta adanya indikasi kedaruratan medis. Formulasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin dengan perlindungan terhadap hak, kesehatan, keselamatan, dan martabat perempuan. Namun, pengaturan tersebut masih menghadapi persoalan normatif terkait harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum yang konsisten agar kebijakan formulasi tindak pidana aborsi mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, serta tetap menjamin penghormatan terhadap nilai kehidupan dan perlindungan anak sejak dalam kandungan.
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Pria Adil Laksana Irawan; Virra Wirdhiningsih; Imma Yedida Ardi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9000

Abstract

Buruknya kualitas pelayanan publik dan tumpang-tindihnya birokrasi menjadi permasalahan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ideal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai etalase pelayanan publik dan penegakan hukum negara, memiliki urgensi tinggi untuk mengakselerasi lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui program Zona Integritas (ZI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sangat tepat untuk membedah data dokumen evaluasi dan capaian secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif di mana 119 satuan kerja (60,41%) telah meraih predikat ZI per tahun 2025, yang terdiri atas 103 WBK dan 16 WBBM. Kesimpulannya, pencapaian ZI di Direktorat Jenderal Imigrasi telah menunjukkan kemajuan masif, namun masih terhambat oleh belum tuntasnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan kendala administratif di satuan kerja baru. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah perlu adanya kajian khusus mengenai efektivitas platform digital dalam mengontrol tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2025g /PN Gdt) Karina Pramay Shella; Erna Dewi; Refi Meidiantama; Diah Gustiniati
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9006

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para anak, alat bukti surat, barang bukti, Visum et Repertum, serta keyakinan hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, antara lain usia para pelaku yang masih berstatus anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kondisi psikologis anak, penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan pembinaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah mengakomodasi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Evaluasi Kemampuan Fisik dan Teknik Dasar Bola Voli Atlet Tansaran Tasik VC Aceh Tengah Novri Armanto; Tawakal; Novia Rozalini
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9018

Abstract

Masalah utama yang terjadi pada atlet Tansaran Tasik VC adalah seringnya ditemukan atlet yang mengalami kelelahan dini serta pelaksanaan teknik dasar seperti servis dan passing yang tidak akurat saat bertanding. Penelitian ini dilakukan karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi formal terhadap kondisi fisik dan teknik para atlet tersebut, padahal kedua aspek ini merupakan fondasi utama pencapaian prestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara objektif tingkat kemampuan fisik dan penguasaan teknik dasar bola voli pada atlet Tansaran Tasik VC Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian evaluasi menggunakan metode deskriptif evaluatif. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan guna dasar pengambilan keputusan pembinaan. Sampel penelitian berjumlah 13 atlet yang diambil melalui teknik total sampling. Instrumen tes fisik meliputi push-up, vertical jump, dan Balke tes 15 menit, sedangkan tes teknik meliputi servis, passing, dan smash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan power tungkai berada pada kategori baik sekali (mean 62), namun daya tahan kardiorespirasi berada pada kategori kurang sekali (mean 38,72), sementara seluruh komponen teknik dasar (servis, passing, dan smash) berada pada kategori cukup. Kesimpulannya, profil fisik atlet belum merata di mana rendahnya kapasitas aerobik menjadi penghambat utama konsistensi teknik saat pertandingan durasi lama. Rekomendasi penelitian lanjutan adalah memperluas jangkauan populasi ke tingkat provinsi, serta bagi pelatih disarankan untuk meningkatkan intensitas latihan daya tahan jantung-paru dan kekuatan otot lengan secara lebih saintifik.
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal pada Putusan Nomor 1079/PID.B/2025/PN TJK Yogi Firmansyah; Firganefi; Refi Meidiantama
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9032

Abstract

Tindak pidana pencurian kotak amal merupakan salah satu bentuk pencurian yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan terhadap benda yang berada di tempat ibadah dan berasal dari dana infak atau sedekah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal pada Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan pendukung analisis. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, ketentuan hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terlihat dari pertimbangan terhadap dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Aspek filosofis terlihat dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan, khususnya memberikan efek jera dan mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya. Sementara itu, aspek sosiologis terlihat dari pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah. Meskipun demikian, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan masih dapat dikritisi dari perspektif keadilan dan kemanfaatan karena dampak sosial dan nilai moral yang melekat pada tindak pidana pencurian kotak amal belum sepenuhnya tercermin dalam berat pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim secara teoritis telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, tetapi proporsionalitas pidana yang dijatuhkan masih dapat dikaji dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Page 61 of 63 | Total Record : 626

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026 Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023