cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
PEMIDANAAN PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF JUDICIAL CORRUPTION: STUDI TERHADAP KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst Riky Prasetia; Syahrul Anwar; Suradi Suradi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.829

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi di sektor peradilan merupakan bentuk penyimpangan paling berbahaya karena merusak integritas kekuasaan kehakiman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemidanaan terhadap Rudi Suparmono, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang terbukti menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Rudi Suparmono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bentuk judicial corruption yang paling serius. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus mencederai prinsip independensi kehakiman, kode etik hakim, serta asas penyelenggaraan negara yang bersih. Namun putusan dalam kasus ini yang hanya pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) dinilai belum proporsional dan kurang tegas dengan tingkat kesalahan dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Putusan juga tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti atau perampasan aset, sehingga tidak relevan dengan prinsip asset recovery yang menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap aparat peradilan harus lebih tegas, proporsional, dan mengutamakan pemberian efek jera guna menjaga integritas lembaga peradilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kata kunci: Pemidanaan, Penegak Hukum, Suap, Gratifikasi, Ketua Pengadilan.
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Prosawita Ririh Kusumasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1125

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode  pendekatan  ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada  PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan
EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP ARUS KELUAR MASUK PELABUHAN GILIMANUK Putu Agus Arya Ananta Wijaya; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana; Putu Sawitri Nandari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.812

Abstract

ABSTRAKPelabuhan Gilimanuk menjadi gerbang masuk dan keluar orang, barang dan barang antara Pulau Bali dan Jawa yang memiliki potensi tinggi terhadap tindak pidana lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan orang, serta peredaran barang ilegal. Dalam konteks tersebut, peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting demi menegakkan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas keterlibatan Kepolisian dalam pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, instansi terkait, serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan hukum oleh Kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk belum berjalan efektif secara optimal. Faktor penghambat utama antara lain keterbatasan personel, sarana-prasarana yang belum memadai, serta belum adanya sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian, Bea Cukai, Syahbandar, dan TNI AL. Walaupun terdapat kerja sama informal dalam bentuk operasi gabungan, belum ada peraturan teknis atau SOP lintas instansi yang mengatur koordinasi secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pos Keamanan Terpadu serta penyusunan Peraturan Bersama lintas kementerian dan Kepolisian sebagai dasar hukum pengawasan terpadu di pelabuhan.Kata Kunci : efektivitas hukum, kepolisian, pengawasan hukum, pelabuhan, Gilimanuk
LEGISLASI REUSAM/PERATURAN WALI NANGGROE OLEH KELEMBAGAAN WALI NANGGROE MELALUI KONSEP TAQNIN T. Surya Reza; Rangga Pratama
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.951

Abstract

ABSTRAK Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak lain karena semangat dari masyarakat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LWN berwenang menetapkan Reusam/Peraturan, penetapannya sendiripun harus dirumuskan melalui konsep taqnin secara subtansional Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe, kemduian jika melihat definisi Reusam sendiri dapat dikatakan bahwa proses legislasinya menggunakan hukum syariah (Hukum Islam), maka harus dapat diperjelas bahwa ada hal yang harus dipertimbangkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam penetapan Reusam melalui konsep taqnin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, pertama bagaimana kewenangan legislasi Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe dalam menjalankan fungsinya? kedua, bagaimanakah tinjauan konsep taqnin dalam penetapan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe sebagai peraturan?. Metoede penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunujukan, kewenangan LWN yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya, kewenangan atribusi ini dapat menghasilkan peraturan implementatif (reusam), tetapi hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum umum seperti qanun atau peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Taqnin dalam konteks penetapan reusam/peraturan wali nanggroe di Aceh merupakan sebuah proses legislasi yang berakar dari tradisi kodifikasi hukum Islam, reusam bukan hanya menjadi pengikat adat dan budaya lokal, melainkan juga instrumen formalisasi dan harmonisasi antara syariat Islam dengan sistem hukum nasional. Kata kunci: Legislasi, Reusam, Kelembagaan Wali Nanggroe, dan Taqnin
TINJAUAN YURIDIS PROMOSI LAYANAN KESEHATAN MELALUI FOTO BEFORE-AFTER, TESTIMONI, DAN PROMO HARGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI Bicky Satrya Indrawan; Sirajuddin Sirajuddin; Hargianti Dini Iswandari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.887

Abstract

ABSTRAKFenomena promosi layanan kesehatan melalui foto before - after, testimoni pasien, dan promo harga semakin marak di era digital, terutama pada media sosial dan platform daring. Meskipun efektif sebagai strategi pemasaran, praktik ini menimbulkan risiko etis dan yuridis berupa pelanggaran privasi pasien, klaim hasil berlebihan, serta komersialisasi layanan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait promosi layanan kesehatan berdasarkan Undang – Undant Kesehatan, Permenkes No. 1787 Tahun 2010, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, menilai kesesuaian praktik promosi yang beredar dengan ketentuan hukum dan etika profesi, mengkaji peran informed consent dan kontak terapeutik dalam penggunaan data klinis pasien untuk kepentingan publikasi. Serta merumuskan model promosi kesehatan yang ideal. Penelitian ini meggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dilengkapi observasi praktik promosi digital dan rujukan pedoman internasional seperti GMC, ASA, AHPRA, dan FTC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia secara tegas melarang penggunaan testimoni pasien dan promosi penjualan berupa diskon atau bonus dalam iklan layanan kesehatan, membatasi penggunaan foto before - after, dan mewajibkan adanya persetujuan khusus sebelum publikasi data klinis. Pelanggaran umum meliputi publikasi foto tanpa anonimisasi, klaim hasil yang memberi kesan jaminan keberhasilan, serta penggunaan format harga dicoret -diskon yang menyerupai promosi komersial.Kata kunci: promosi layanan kesehatan, foto before - after, testimoni pasien, promo harga, hukum kesehatan, etika profesi.
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL Adis Dwi Artamevia Udjulu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1157

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menelaah Pasal 68 ayat (1) UU MK yang hanya memberikan legal standing kepada pemerintah dalam menjakukan permohonan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Konstitusi sekaligus merumuskan konsep legal standing pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut akan dianalisis secara normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta akan dilakukan analisis secara kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan teori kedaulatan rakyat dan teori kepastian hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian legal standing hanya kepada Pemerintah dengan alasan menjaga ketertiban negara tidak sesuai dengan kondisi perubahan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi dalam proses pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran konstitusi secara terstruktur dan masif dapat dimohonkan pula oleh masyarakat dengan mendasarkan pada indikator yang jelas sehingga akan mencerminkan prinsip kepastian hukum.Kata Kunci: Kedaulatan; Kepastian; Partai Politik; Pembubaran.
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
REGULASI DATA DAN HAK PRIVASI DI INDONESIA: APAKAH NEGARA MELAMPAUI BATAS DALAM PENGAWASAN DIGITAL? Hasmaryadi Hasmaryadi; Tauratiya Tauratiya; Lailasari Eka Ningsih
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.892

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas regulasi data dan hak privasi di Indonesia dengan fokus pada keseimbangan antara pelindungan data pribadi dan kewenangan negara dalam pengawasan digital. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut dirancang untuk melindungi data pribadi masyarakat, kewenangan negara yang luas dalam pengawasan digital berpotensi melampaui batas dan menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi individu. Ketidakseimbangan regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan independen, serta minimnya transparansi memperkuat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Artikel ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengawas independen, mekanisme transparansi, dan penguatan akuntabilitas agar pengawasan digital tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia agar lebih adil, proporsional, dan akuntabel.Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Hak Privasi; Regulasi Indonesia; Pengawasan Digital.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH NAGEKEO DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT Emerentiana Reni Wahjuningsih; Purnawan Negara; Zahir Rusyad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.846

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pengelolaan limbah medis padat, suatu isu penting yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2009. Meskipun berbagai regulasi nasional seperti PP No.22/2021, PermenLHK No.6/2021, dan PMK No.18/2020 telah mengatur pengelolaan limbah B3 dan limbah medis, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi lokal yang secara teknis mengatur limbah medis padat, sehingga pengelolaan di fasilitas kesehatan berjalan tidak seragam. Beberapa puskesmas masih melakukan pembakaran limbah infeksius dan belum memenuhi standar pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya efektifitas kebijakan. Dari perspektif teori kewenangan, teori kebijakan publik, dan teori efektifitas hukum, situasi ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan atribusi dan delegasi kewenangan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi dan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus limbah medis sebagai turunan dari Perda RPPLH serta penguatan mekanisme pengawasan lintas perangkat daerah. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan limbah medis, dan melindungi masyarakat dari risiko pencemaran serta masalah kesehatan.Kata kunci : Pengelolaan limbah medis, Pemerintah Daerah, Efektifitas Kebijakan, Kewenangan Daerah, Perlindungan Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM KASUS PUNGLI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI JAWA TENGAH DI JAWA TENGAH Irfan Rizky Hutomo; Lamijan Lamijan; Prastya Rifqi Hartanto; Lilik Warsito
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1133

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis aturan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah. 2) menganalisis implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. 3) menganalisis hambatan dan penyelesaiannya atas implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa: 1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dan penetapan biaya pendaftaran diatur pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tatan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dan dijabarkan lagi dengan Pergun/Perwal terkait pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pungli, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satgas Saber Pungli

Page 11 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) More Issue