Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ]]>
<![CDATA[Aksar]]>;
<![CDATA[Akbar Santoso, Mulia]]>;
<![CDATA[Dinata, Umar]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.39
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam transaksi, namun juga membawa potensi penyalahgunaan yang merugikan konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dalam sektor fintech, kesehatan, dan sektor lainnya menjadi masalah serius yang menuntut perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen serta identifikasi langkah-langkah penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun sanksi pidana yang tegas telah diatur, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang tidak mendapat respons yang cepat dari otoritas terkait. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak perlindungan data pribadi. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih efektif sangat penting untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.]]>
<![CDATA[RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENGAKOMODASI CANCEL CULTURE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Riska Ramadhani]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Suardi, Suardi]]>;
<![CDATA[Auliah Ambarwati]]>;
<![CDATA[Bakhtiar Tijjang]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.43
<![CDATA[Digitalisasi menghadirkan fenomena cancel culture yang berpotensi berimplikasi sebagai tindak pidana di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengakaji cancel culture dalam perspektif hukum pidana untuk mengetahui relevansi hukum pidana dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat dalam bermedia sosial, dengan menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang melatarbelakangi cancel culture dapat berimplikasi sebagai tindak pidana jika memuat unsur pencemaran nama baik seperti yang dialami Gofar Hilman. Hukum pidana dapat mengakomodasi pelaku penyebar utama informasi elektronik melalui Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penegakan hukum cancel culture, memiliki tantangan tersendiri dikarenakan bersifat kompleks sehingga dalam penerapan pasal dan pembuktiannya peran ahli dibidang ilmu hukum, sosial, atau komunikasi sangat dipertimbangkan guna memberikan batasan pemahaman pada aparat penegak hukum untuk menghindari overcriminalization guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[INTEGRASI HUKUM EKONOMI LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Banjarnahor, David]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.44
<![CDATA[Isu keberlanjutan lingkungan kini menjadi perhatian utama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati dan krisis sumber daya alam. Integrasi hukum ekonomi lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum ekonomi lingkungan dalam mencegah praktik greenwashing di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil dan pedoman keberlanjutan lainnya, praktik greenwashing masih marak terjadi melalui berbagai strategi manipulatif seperti pengungkapan informasi yang selektif dan penggunaan sertifikasi yang meragukan. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap klaim keberlanjutan industri sawit serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian tersebut merekomendasikan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sebagai langkah kunci untuk mendorong industri perkebunan sawit yang benar, nyata dan sesuai fakta melakukan tindakan berkelanjutan dan bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Atika Zahra Nirmala]]>;
<![CDATA[Yuni Ristanti]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.49
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.]]>
<![CDATA[EVALUASI YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN TERHADAP KEMISKINAN DAN PERCERAIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Elfiani, Fitri]]>;
<![CDATA[Rahma, Siti]]>;
<![CDATA[Febiola, Abel]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.53
<![CDATA[Angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karena kehamilan. Selain itu, ada juga alasannya karena orang tua khawatir anaknya terjebak pergaulan bebas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Rokan Hulu adalah belum berjalan efektif karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin tidak mampu menurunkan angka perkawinan anak atau pernikahan dini, masih tingginya angka perceraian, dan banyak pasangan muda-mudi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pada tahun 2022, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 721 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi keluarga.]]>
<![CDATA[HAK UNTUK MEMBANTAH TIRANI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN ]]>
<![CDATA[Pater, Rizki Anla]]>;
<![CDATA[Nofrizal]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.54
<![CDATA[Tirani merupakan bentuk kekuasaan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji hak membantah tirani dalam perspektif Al-Qur’an dengan fokus pada QS. Al-Māidah: 78–79. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu’i dan hermeneutika maqāṣidī untuk memahami makna ayat secara kontekstual dan mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mewajibkan umat Islam untuk menentang kezaliman sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. QS. Al-Māidah: 78–79 menggarisbawahi pentingnya peran umat dalam mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan religius. Diam terhadap tirani dianggap sebagai dosa kolektif yang dapat mendatangkan laknat Allah. Penelitian ini menegaskan relevansi ajaran Al-Qur’an dalam memperkuat kesadaran moral dan sosial umat untuk aktif melawan penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Pater, Rizki Anla]]>;
<![CDATA[Almadison, Almadison]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.55
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena investasi berbasis digital seperti Bitcoin di Indonesia, yang memunculkan polemik hukum dalam perspektif Islam, khususnya mazhab Syafi’i dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum investasi Bitcoin ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah Islam serta mengevaluasi apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan halal atau haram. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis literatur akademik, fatwa-fatwa resmi, dan kajian hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Bitcoin dinilai haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, namun masih terdapat kemungkinan kehalalan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu seperti transparansi, kepastian nilai, dan penggunaan sebagai komoditas bukan alat tukar, dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Saputra, Rachmad Oky]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.59
<![CDATA[Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kerangka Otonomi Daerah di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatannya kepada Bupati/Walikota. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Anas, Khairul Azwar]]>;
<![CDATA[Hamler]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.60
<![CDATA[Sebelum adanya putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mekanisme Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3)UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah mencabut Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 tahun 1999 UU JF, yang mengubah mekanisme eksekusi, khususnya terkait eksekusi sepihak oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Putusan ini mewajibkan adanya persetujuan debitur dengan cara sukarela dan mengharuskan kreditur mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan jika debitur mengajukan keberatan. Perlindungan hukum bagi para kreditur dalam setiap perjanjian pembiayaan sangat krusial. Hak untuk mengeksekusi oleh kreditur adalah komponen paling utama dari jaminan fidusia. Namun posisi kreditur pasca putusan MK tersebut sangat lemah dan tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur. Penyebab pelaksanaan jaminan fidusia mencakup pelanggaran perjanjian oleh debitur, perubahan keadaan finansial, pemindahan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, kerusakan pada aset, serta keterlibatan pihak ketiga. Risiko yang timbul dari pelaksanaan ini dapat berupa kerugian oleh kreditur serta ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum kreditur lembaga pembiayaan.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN EDUKASI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Suprayoga, Tatang]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i1.61
<![CDATA[Based on Article 13 Letter e of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, it is stipulated that Political Parties are required to provide political education to their members and also to the community. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. Based on Article 1 Number 4 of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, it is explained that political education is a process of learning and understanding the rights, obligations, and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Political Parties provide political education for the community in accordance with the scope of their responsibilities by paying attention to gender justice and equality with the aim of: First, increasing awareness of the rights and obligations of the community in the life of society, nation, and state; Second, increasing political participation and community initiatives in the life of society, nation, and state; and Third, increasing independence, maturity, and building national character in order to maintain national unity.]]>
