cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 148   149   150   151   152 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen PDF dalam Perspektif UU ITE Putu Ayu Masrini; Dewi Iryani; Nyoman Tio Rae
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3715

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma hukum pembuktian di Indonesia, terutama dalam konteks tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan manual. Di satu sisi, tanda tangan elektronik memberikan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Namun di sisi lain, kemudahan manipulasi data digital menimbulkan potensi kejahatan baru berupa pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen Portable Document Format (PDF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta menelaah mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang sah terhadap tanda tangan elektronik, mekanisme pembuktian dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek keaslian identitas digital dan otentikasi sertifikat elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem verifikasi digital yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami forensik digital.
Pengaruh Green Knowledge, Green Attitude, Dan Environmental Concern Terhadap Niat Beli Produk Le Minerale Pada Masyarakat Di Purworejo Muttaqin, Muhammad Julivan; Nursidiq , Cahyana; Rinawati, Anita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3717

Abstract

Pemasaran ramah lingkungan merupakan pengembangan dan pemasaran produk yang dirancang untuk meminimalkan efek negatif pada lingkungan fisik atau untuk memperbaiki lingkungan. Konsumen yang sadar lingkungan cenderung bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan (green product). Salah satu produk yang mengusung konsep green adalah produk air minum dalam kemasan (AMDK). Banyaknya pelaku usaha produk air minum dalam kemasan di Indonesia dapat menyebabkan timbulnya persaingan dalam meraih konsumen. Oleh sebab itu, para pelaku usaha produk air minum dalam kemasan harus memiliki strategi yang tepat agar calon konsumen memiliki niat beli pada produk yang dipasarkan. Populasi penelitian adalah individu yang memiliki niat untuk membeli produk Le Minerale di Purworejo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pilihan jawaban menggunakan Likert Scale yang telah diujicobakan dan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data dengan deskriptif dan inferensial. Hasil analisis menunjukkan 1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green knowledge terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 2,955 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05, 2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green attitude terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 3,191 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05, 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara environmental concern terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 2,170 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, 4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green knowledge, green attitude, dan environmental concern secara simultan terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai F sebesar 34,191 > 4 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 5) Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,469. Artinya, green knowledge, green attitude, dan environmental concern memberikan sumbangan sebesar 46,9% terhadap niat beli, dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian in
Hubungan Agama dan Pembangunan: Analisis Kritis terhadap Teori Modernisasi, Etika Protestan, dan Pembangunan Berkelanjutan Mulyaden, Asep; Abidin, Yusuf Zainal; Kusnawan, Aep; Zuldin, Muhamad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3718

Abstract

Hubungan antara agama dan pembangunan tetap menjadi arena perdebatan dalam ilmu sosial, berayun antara perspektif yang memandang agama sebagai penghalang modernisasi dan perspektif yang mengakui potensi transformatifnya. Artikel ini secara kritis menelaah hubungan agama dan pembangunan melalui studi pustaka komprehensif yang menyintesiskan tiga kerangka teoretis utama: teori modernisasi klasik, tesis etika Protestan Weber, dan diskursus pembangunan berkelanjutan berbasis nilai kontemporer. Analisis menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif dengan meninjau karya ilmiah klasik dan kontemporer secara sistematis untuk memetakan pengaruh multidimensional agama pada empat ranah yang saling terkait: sosiologis, ekonomi, politik, dan budaya. Temuan menunjukkan bahwa agama beroperasi sebagai fenomena bermata dua dalam proses pembangunan. Di satu sisi, agama memperkuat modal sosial melalui solidaritas komunal, membentuk etos kerja produktif dan kejujuran ekonomi, memfasilitasi mekanisme redistribusi kekayaan (zakat, infak, wakaf), melegitimasi kebijakan publik berorientasi keadilan, serta memperkuat identitas budaya dan aset wisata religi. Di sisi lain, konservatisme kaku, politisasi identitas, dan interpretasi tekstual yang resisten terhadap inovasi dapat secara substansial menghambat kemajuan pembangunan. Sintesis yang ditawarkan mengadvokasi kerangka tata kelola inklusif-dialogis yang mengintegrasikan prinsip keadilan moral, keseimbangan material-spiritual, dan inovasi kelembagaan—khususnya keuangan syariah dan filantropi produktif—yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi memberikan kerangka analitis yang menimbang kekuatan pendorong dan penghambat agama sekaligus menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menumbuhkan kolaborasi produktif dan berkeadaban antara institusi negara, masyarakat sipil, dan organisasi berbasis keimanan.
Soft Rejection As A Politeness Strategy: A Sociolinguistic Analysis Of Gen Z’s Indirect Refusals In Whatsapp Communication Pinta Ria Dewanti Zai; Ainur Rafika Azni; Nala Annisa Danin; Rahmadsyah Rangkuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3721

Abstract

In sociolinguistic studies, politeness is understood as a linguistic strategy used to maintain social harmony, minimize conflict, and respect face needs in communicative interaction. This research examines soft rejection as a form of digital politeness strategy employed by Generation Z in WhatsApp communication. Grounded in Brown and Levinson’s (1987) Politeness Theory, this study analyzes how Gen Z applies both positive and negative politeness strategies to deliver indirect refusals politely while maintaining solidarity and personal autonomy. Using a descriptive qualitative method, the data were collected from screenshots of WhatsApp conversations containing examples of soft rejection among Gen Z users. The findings reveal that Gen Z frequently uses humor, emojis, and laughter markers such as “hehe” or “wkwk” as expressions of positive politeness, while phrases such as “sorry” or “maybe later” reflect negative politeness. These strategies indicate that digital politeness among Gen Z has evolved into a unique form of linguistic adaptation, where respect and familiarity are maintained through creative language use in digital communication.
Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia Arta, I Gede; Artha Windari, Ratna; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Clickwrap Agreement dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Clickwrap Agreement sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pengaturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak Clickwrap Agreement Oleh karena itu, mekanisme persetujuan melalui klik tombol “setuju” masih merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dijadikan dasar pembentukan kontrak. Namun, persetujuan ini tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. penyelenggara sistem elektronik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa klausula baku dalam Clickwrap Agreement tidak merugikan pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun Clickwrap Agreement yang memuat klausula baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Perjudian: (Studi Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk) Adinda Syelomitha Ardhani; Muhammad Farid; Fristia Berdian Tamza; Deni Achmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3731

Abstract

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bentuk perjudian digital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis masih menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian berbasis aplikasi Digital Ludo Dice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 bis KUHP telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perjudian digital. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan perjudian digital.
Married is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan di Era Modern Yani, Nur Afrina; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3732

Abstract

Fenomena   "Married   is   Scary"   mencerminkan   persepsi   ketakutan   terhadap pernikahan yang semakin berkembang dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsitersebut dalam perspektif religius, emosional, dan  sosial  budaya,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Metode  yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai sumber terkait topic pernikahan di masyarakat  modern. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa ketakutan  terhadap  pernikahan  dipengaruhi  oleh  faktor  religius  yang  menuntut pemenuhan ekspektasi tinggi, faktor emosional terkait trauma atau ketidakpastian komitmen,  serta  tekanan  sosial  budaya  yang  menuntut  individu  untuk  menikah pada usia  tertentu.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  dan  pengaruh  media  sosial  juga memainkan  peran  besar  dalam  menciptakan  rasa  takut  terhadap  pernikahan. Kesimpulannya,  fenomena  ini  mencerminkan  kompleksitas  pandangan  terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dan diperlukan pendekatan yang lebih  realistis  serta  dukungan  sosial  dalam  menghadapi  ketakutan  ini. Penelitian lebih  lanjut  tentang  dinamika ini sangat  diperlukan  untuk memahami  lebih  dalam fenomena tersebut.
Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan Erliza, Putri Nurul; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3733

Abstract

Fenomena childfree telah menjadi perbincangan hangat dalam diskursus sosial kontemporer, terutama di tengah perubahan nilai masyarakat modern yang semakin menekankan pada kebebasan individu, kesetaraan gender, dan kesadaran ekologis. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar, sejarah kemunculan, alasan dan urgensi pilihan childfree, realita sosial yang menyertainya, serta pendekatan interdisipliner dalam merespons isu ini. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi data dari berbagai jurnal akademik, buku, dan laporan ilmiah terbitan 2018–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pilihan menjadi childfree bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan ekspresi sah dari hak atas tubuh, kebebasan eksistensial, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan planet. Meskipun demikian, individu childfree masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, tekanan gender, dan ketimpangan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup dimensi sosiologis, psikologis, hukum, dan teologis untuk membangun ruang sosial yang lebih adil dan inklusif terhadap keragaman pilihan hidup.
Legal Protection of Land Rights in the Land Acquisition Process in Pohuwato Regency Safitri Adam, Shintia; Beddu, Sumiati; Rusmulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3735

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randangan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam masyarakat berbasis agraris, di mana status penguasaan tanah, nilai-nilai sosial budaya, dan keterbatasan administratif sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan. Dengan menggunakan teori hukum agraria, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, efektivitas mekanisme ganti kerugian, serta peran faktor sosial budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah; dan (2) hambatan yang memengaruhi penyaluran ganti kerugian kepada masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah dilaksanakan melalui jaminan konstitusional atas hak atas tanah, prosedur penilaian dan verifikasi tanah, mekanisme penyelesaian sengketa administratif, serta akses terhadap upaya hukum. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala signifikan, antara lain ketidakjelasan status kepemilikan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, perbedaan penilaian ganti kerugian, resistensi sosial budaya, konflik waris dalam keluarga, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal pada tataran implementasi di tingkat masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum agraria dan studi pengadaan tanah, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pengadaan tanah di masa mendatang.
Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran Rahmat Aripin; Susmita; Rezi Tri Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3736

Abstract

Kota Padang merupakan kota yang mempunyai falsafah yang kental dengan keislamannya yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dipesisir pantai kota Padang banyak berdiri tenda-tenda pendek, atau disebut dengan tenda ceper,yang mana keberadaan tenda ceper ini  dicap sebagai tempat orang-orang berpacaran bahkan sampai berbuat mesum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan falsafah Minangkabau dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. untuk mencegah keadaan tersebut biar tidak terjadi maka Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan Pada bagian ke tujuh tertib usaha  pasal 26. Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk penelitian yang bersifat diskriptif analisis, Implementasi penegakan terkait kasus penertiban tenda ceper di Pantai Padang adalah berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat khususnya praktek mesum di tenda ceper, melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang di pantai Padang serta meyampaikan isi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Melakukan pendekatan secara keagamaan.

Page 150 of 178 | Total Record : 1773

 148   149   150   151   152 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue