cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 162   163   164   165   166 
Pengaturan Hukum Atas Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia Nanda Shinta Dewi, Ni Putu; Putri Sukadana, Dewa Ayu; Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu; Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4026

Abstract

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap model bisnis yang terstruktur, relatif aman, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hubungan hukum dalam waralaba didasarkan pada perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), yang melibatkan penggunaan sistem bisnis, merek, serta hak kekayaan intelektual milik franchisor. Salah satu klausul penting dalam perjanjian waralaba adalah klausul non kompetisi, yang bertujuan membatasi franchisee untuk tidak menjalankan usaha sejenis atau yang berpotensi menjadi pesaing, baik selama maupun setelah berakhirnya perjanjian. Klausul ini menjadi krusial karena franchisee memperoleh akses terhadap know-how, sistem operasional, strategi pemasaran, dan informasi rahasia yang bernilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum klausul non kompetisi dalam perjanjian waralaba di Indonesia serta perannya dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non kompetisi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual dan sistem bisnis franchisor. Klausul ini tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sepanjang dirumuskan secara wajar, proporsional, dan dibatasi secara jelas dari segi waktu, wilayah, dan lingkup usaha. Dengan demikian, klausul non kompetisi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, etika bisnis, dan iklim usaha waralaba yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam Menanggulangi Praktik Penggunaan Ponsel oleh Pengemudi Ojek Online saat Berkendara Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok; Tri Andrisman; Muhammad Farid; Deni Achmad; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4029

Abstract

Penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi ojek online merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terganggunya konsentrasi pengemudi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menjalankan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara dilakukan melalui upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan edukasi keselamatan, preventif melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli pada titik rawan pelanggaran, serta represif berupa penindakan tilang sesuai Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang No 22 tahun 2009. 2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek online meliputi faktor hukum, yaitu ketentuan yang belum memberikan efek jera secara optimal, faktor penegak hukum, berupa keterbatasan personel dan pengawasan di lapangan, faktor sarana dan prasarana, seperti minimnya teknologi pendukung penindakan, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran serta disiplin berlalu lintas, dan faktor kebudayaan, yakni kebiasaan penggunaan ponsel saat berkendara yang telah dianggap sebagai hal yang wajar.
Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional Riyana Putri, Novi; Tatu Amaliya Rahman; Syahrul Rizki Mu’aziah; Hikmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4032

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik (e-wallet), akun media sosial bernilai ekonomis, dan Non-Fungible Token (NFT). Keberadaan aset digital tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya dalam konteks pewarisan, karena belum adanya pengaturan yang eksplisit baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam, menelaah kepastian hukum waris aset digital dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai māl mutaqawwim dan dengan demikian dapat diwariskan menurut hukum Islam. Namun demikian, kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan izin hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak waris atas aset digital.
The Strategic Role Of Indonesia's Geopolitics In The Implementation Of The International Halal Regime Siti Darojatun Rizki Putri; Nuraini Rachmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4033

Abstract

This article examines Indonesia's strategic position in the increasingly institutionalized framework of international halal governance, shaped by interactions between state and non-state actors. The objective of this research is to analyze how Indonesia can leverage its geopolitical advantages, including its demographics as the country with the largest Muslim population in the world, its strategic location, and its active diplomacy, to influence this governance framework and promote its national interests amid significant constraints. The main issues investigated are the tension between state sovereignty and the growing power of multinational corporations (MNCs), as well as the challenges of domestic institutional coordination and regional competition for leadership. Using a qualitative descriptive methodology with a geopolitical and international system theoretical framework, this study conducts a literature-based case study. Data was obtained from national policy documents, global industry reports, and corporate publications, analyzed through qualitative content analysis to understand strategic narratives and governance dynamics. The findings show that although Indonesia has significant geopolitical influence, its ability to act as a global rule-maker is limited by the hegemonic influence of multinational corporations (MNCs) in setting standards, fragmentation among domestic institutions (BPJPH, MUI), and competition with neighboring countries such as Malaysia. This study concludes that Indonesia's effective transition from policy recipient to norm-setter in the halal system depends on a coherent geo-economic strategy that integrates effective diplomacy in forums such as ASEAN and the OIC with strong capacity building for domestic industries and strategic partnerships.
Inovasi Hijau Memoderasi Hubungan Carbon emission disclosure dan Biaya Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Indri Eliza Zahra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Carbon emission disclosure serta Biaya Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan, sekaligus mengevaluasi peran Inovasi Hijau sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pada sektor energi, basic materials, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia selama periode 2020–2024. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, menghasilkan 45 perusahaan dengan total 225 observasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, Carbon emission disclosure dan Biaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Namun, pengujian parsial memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang berbeda, bergantung pada karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan lingkungannya. Selain itu, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Inovasi Hijau tidak mampu memoderasi hubungan antara Carbon emission disclosure dan Nilai Perusahaan, serta tidak memoderasi hubungan antara Biaya Lingkungan dan Nilai Perusahaan.
Dampak Yuridis, Teknis, Dan Sosial Penerapan E-Sertifikat Dalam Sertifikat Tanah di Penajam Paser Utara Tidak ada entri indeks yang ditemukan Achmad Fitriady. M; AI. Wisnubroto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4039

Abstract

Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat) merupakan bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia yang dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, yang memberikan kedudukan serta kekuatan hukum setara dengan sertifikat fisik. Kajian ini menganalisis legalitas dan kekuatan pembuktian e-Sertifikat, dampak teknis dan keamanan data terhadap perlindungan hak kepemilikan, serta dampak sosial dan tantangan implementasinya di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Sertifikat meningkatkan kepastian hukum melalui penerapan prinsip Single Source of Truth dalam Sistem Elektronik Pendaftaran Tanah, namun pada masa transisi berpotensi menimbulkan konflik hukum, risiko sertifikat ganda, serta tantangan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan kesenjangan akses teknologi pada masyarakat lokal berpotensi menciptakan eksklusi digital dalam perlindungan hak atas tanah, sehingga keberhasilan implementasi e-Sertifikat sangat bergantung pada penguatan keamanan sistem, kepastian tanggung jawab negara, dan program inklusi digital yang berkeadilan.
Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Sebagai Solusi Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Akurat Dan Inklusif Mahisa Mareati; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4049

Abstract

Akurasi dan inklusivitas daftar pemilih merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemutakhiran data pemilih serta merumuskan strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola pemilu, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan partisipatif merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. Dengan demikian, optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik dan berkelanjutan menjadi kunci dalam melindungi hak pilih warga negara dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia.
Rekonstruksi Das Sollen Dan Das Sein Dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China: Solusi Hukum Ekonomi dan Teknologi Terhadap Pembebanan APBN dan Utang Negara Efriza Malna Denta; Nur Mutmainah; Wusiat; Dzul Fadli; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4050

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketimpangan antara das sollen dan das sein dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), khususnya terkait pergeseran skema pembiayaan yang berujung pada pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta peningkatan utang negara. Secara normatif, proyek KCIC dirancang sebagai kerja sama business to business yang tidak menempatkan negara sebagai penanggung utama risiko pembiayaan. Namun dalam praktiknya, pembengkakan biaya dan pengembangan proyek telah mendorong keterlibatan negara melalui dukungan fiskal dan pengakuan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan normatif dan implementasi empiris proyek KCIC serta merumuskan solusi hukum ekonomi dan teknologi guna mencegah risiko fiskal negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh data sekunder dari literatur hukum, kebijakan publik, dan sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran skema pembiayaan dari korporasi ke negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan disiplin fiskal, serta meningkatkan risiko utang negara dalam jangka panjang. Selain itu, ketidakjelasan batas tanggung jawab antara negara dan korporasi berdampak pada melemahnya prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kerangka hukum ekonomi dan teknologi untuk menegaskan peran negara sebagai regulator, menjamin keberlanjutan fiskal, serta memastikan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi berjalan secara akuntabel.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang Rizky, Avila; Setiadi, Yuliana; Maniarti, Felicitas Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4052

Abstract

Perlindungan Hukum merupakan sebuah intrumen yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada Debitur sehubungan dengan Jaminan Fidusia atas perlakuan sewenang-wenang oleh kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur. Sehingga penelitian ini membahas secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang dan perlindungan hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum meurut Soeroso dan Teori perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur atas objek jaminan fidusia merupakan tindakan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas tindakan penarikan paksa adalah debitru dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri atas tindakan kreditur.
Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur Ristyana Maysha Dewi; Ahmad Zazili; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4054

Abstract

Tanah memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat agraris, khususnya dalam praktik perjanjian bagi hasil yang berkembang secara turun-temurun di pedesaan. Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan praktik sosial yang berlangsung secara lisan menimbulkan potensi permasalahan hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Gunung Pasir Jaya dilaksanakan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang dikenal dengan sistem mertelon. Pembagian hasil umumnya dilakukan dengan pola dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan, dengan jangka waktu perjanjian yang fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Wanprestasi jarang terjadi karena kuatnya kontrol sosial masyarakat, namun apabila terjadi, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan mediasi adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik perjanjian bagi hasil tersebut tetap sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan efektif secara sosial.

Page 164 of 178 | Total Record : 1773

 162   163   164   165   166 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue