cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 164   165   166   167   168 
Fenomena Annyala di Kabupaten Gowa: Analisis Faktor Pendorong, Mekanisme Rekonsiliasi Adat, dan Implikasinya terhadap Masyarakat Bugis-Makassar Mustafa; Faizal; Nurazizah Rahmi R; Awayundu Said
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4075

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena annyala (kawin lari) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai mekanisme adaptasi masyarakat Bugis-Makassar terhadap tekanan struktural dan perubahan sosial kontemporer. Menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap pelaku annyala, imam desa, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama pendorong annyala: (1) tingginya uang panai' (50 juta rupiah ke atas) yang memberatkan pihak laki-laki, (2) kehamilan di luar nikah, dan (3) perjodohan yang tidak sesuai kehendak. Peran hukum adat, khususnya melalui Imam sebagai mediator, terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme ammotere abbaji (rekonsiliasi). Terjadi transformasi signifikan dalam persepsi masyarakat, di mana annyala yang dulunya dianggap appakasiri-siri (sangat memalukan) kini mengalami normalisasi seiring berkurangnya stigma sosial. Implikasi multidimensional meliputi: beban psikologis pelaku yang mengalami pemendekan durasi isolasi sosial, paradoks ekonomi di mana biaya annyala justru lebih mahal dari pernikahan normal, dan supremasi de facto hukum adat dalam sistem hukum plural. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika budaya Bugis-Makassar dalam menghadapi modernisasi, serta menawarkan model rekonsiliasi berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan kebijakan sosial di wilayah dengan praktik serupa.
Pelaku Tindak Pidana Penyedia Payment Gateway Dalam Mengakuisisi Merchant Judi Online Sovian Andi Putra; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4077

Abstract

Maraknya penyedia barang dan/atau jasa (“merchant”) yang menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online yang di fasilitasi oleh Payment Gateway menjadi persoalan yang mestinya perlu diselesaikan karena buruknya proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway tersebut. Penyedia Payment Gateway harus memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani adanya transaksi ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam melakukan akuisisi transaksi ilegal haruslah dilihat objektifnya secara kasus per kasus (case by case). Setiap kasus harus dikaji secara terpisah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal yang terjadi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah transaksi ilegal seperti identifikasi dan verifikasi merchant, menerapkan sistem keamanan atau anti fraud yang kuat termasuk melakukan monitoring transaksi dengan cermat. Karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh penyedia Payment Gateway agar tidak adanya merchant judi online yang terhubung dengan layanan Payment Gateway? Dan bagaimana pertimbangan hukum bagi penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.  Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, yang berdampak serius bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi menjadi langkah tak terelakkan agar Payment Gateway dapat berperan sebagai elemen pengaman dan pemicu pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.
Peran Prinsip Maslahah dalam Penetapan Hukum Waris Islam Rizal Febriansyah; Muhammad Ajrah; Nasya Fatiha Ahmad; Hikmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4078

Abstract

Penelitian ini membahas peran prinsip maslahah dalam penetapan dan penerapan hukum waris Islam. Hukum waris Islam secara normatif telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani ketentuan nash dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip maslahah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan waris modern tanpa mengabaikan ketentuan dasar syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji sumber primer berupa Al-Qur’an dan Hadis serta sumber sekunder berupa kitab fikih, ushul fikih, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan ketentuan hukum waris Islam dan mengkaji penerapan prinsip maslahah dalam penetapan hukum waris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berperan penting dalam memberikan fleksibilitas penerapan hukum waris Islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi ahli waris, harta bersama suami istri, kedudukan anak angkat, serta pengelolaan harta warisan produktif. Penerapan maslahah mampu mewujudkan keadilan substantif, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan kemanfaatan sosial yang lebih luas
Analisis Sistem Reward-Punishment Berbasis Behavioristik Dalam Kelas Sosiologi: Sebuah Studi Kasus Muh Nur; Suardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem reward–punishment berbasis teori behavioristik dalam pembelajaran sosiologi serta dampaknya terhadap perilaku belajar dan partisipasi siswa di kelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi satu guru sosiologi dan siswa kelas XI jurusan IPS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kelas, wawancara mendalam, angket, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan reward mampu meningkatkan keaktifan, kedisiplinan, serta kepatuhan siswa terhadap aturan kelas. Sementara itu, punishment yang bersifat edukatif dan proporsional berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang tanpa menimbulkan tekanan psikologis berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem reward–punishment berbasis behavioristik dapat menjadi strategi pedagogis yang efektif dalam pembelajaran sosiologi apabila diterapkan secara kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa.
Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom : Studi Kasus Pelanggaran Klaim Izin Edar Oleh Wbs Cosmetic Lalu Anugrah Nugraha; Maya Pramudita; Dewi Puspitorini Husodo; Sherliyanah; I Komang Tresna; Umu Istikharoh; Emirald Isfihan; Francis Maryanne Pattynama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara perolehan izin edar (legalitas) kosmetik di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta bentuk sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin edar, dengan implementasi pada studi kasus WBS Cosmetic. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar normatif mengenai kewajiban setiap pelaku usaha untuk memperoleh izin edar sebelum produk beredar sebagai jaminan keamanan, mutu, dan khasiat produk kosmetik. Sementara itu, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis yang mengatur prosedur, dokumen, dan mekanisme pengajuan notifikasi secara daring melalui sistem BPOM. Pelanggaran terhadap kewajiban izin edar diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 80 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menetapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, hingga penutupan akses daring, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika terdapat unsur kesengajaan atau penipuan. Kasus WBS Cosmetic di Lombok Timur menjadi contoh konkret pelanggaran izin edar, di mana produk dimusnahkan meskipun dinyatakan aman, karena tidak memenuhi kewajiban hukum perizinan, sehingga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Al Queena Belqiis; Sepriyadi Adhan S; Mohammad Wendy Trijaya; Yennie Agustin; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4081

Abstract

Prinsip kesetaraan para pihak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang secara hukum. Dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan, prinsip ini berperan penting untuk menjamin adanya keadilan serta perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Namun, dalam praktiknya, perjanjian sewa sering kali disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi dan tawar yang lebih kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kesetaraan para pihak dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terwujudnya prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan telah diakui secara normatif dalam hukum perjanjian, penerapannya dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif serta itikad baik dari para pihak agar perjanjian sewa dapat mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara adil.
Wilayah Jabatan Notaris sebagai Unsur Keabsahan Akta Otentik Jacinda Syarlynadira; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika; Siti Nurhasanah; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4082

Abstract

Wilayah jabatan notaris merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai batas wilayah jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Permasalahan muncul ketika notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktian dan status hukum akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wilayah jabatan notaris sebagai unsur keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan syarat formil yang menentukan keotentikan suatu akta. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap batas wilayah jabatannya menjadi hal yang esensial guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.
Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia Kezia Grace Harefa; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4083

Abstract

Pelecehan anak adalah proses manipulatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban secara seksual, seringkali dilakukan secara bertahap dan terselubung. Fenomena ini telah menarik perhatian global menyusul dugaan kasus yang melibatkan tokoh publik, seperti Kim Soo-hyun, yang memicu diskusi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Meskipun istilah "pelecehan anak" tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, tindakan tersebut dapat diteliti di bawah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menekankan perlindungan korban, dan, jika relevan, KUHP Baru Indonesia dalam konteks tindak pidana seksual. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis regulasi hukum pelecehan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan korban, regulasi pelecehan anak sebagai bentuk kekerasan seksual tetap tersirat, menyoroti perlunya klarifikasi normatif. Studi ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi legislasi untuk memastikan pelecehan anak dapat diidentifikasi dan ditangani secara hukum sebelum mengakibatkan kekerasan seksual, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum pidana terkait anak dan tindak pidana seksual di Indonesia.  
Standar Penilaian sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar Hidayat, Hafiz; Mahmudah, Halimatul; Hendra, Gusmal; Mujiati; Kartini; Zaini, Novi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4085

Abstract

Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Kebijakan pengelolaan kelas yang diterapkan oleh sekolah perlu dievaluasi berdasarkan standar penilaian yang jelas agar proses pembelajaran berjalan efektif, kondusif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar dengan mengacu pada contoh implementasi kebijakan yang diberitakan di media daring. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kebijakan tersebut dengan standar penilaian pendidikan serta ketepatan penggunaan bahasa, khususnya ejaan bahasa Indonesia, dalam penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar perlu didukung oleh standar penilaian yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dalam pemberitaan kebijakan pendidikan juga menjadi faktor penting agar informasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pengelolaan kelas tidak hanya berfokus pada implementasi di sekolah, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasinya kepada masyarakat.
Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti Ulfa, Qoidatul Maulida; Arista Candra Irawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4086

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif kepastian hukum, dengan studi pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. KDRT merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna memberikan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat. Pemberian sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai wujud nyata kepastian hukum bagi korban. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan serta aspek sosiologis yang menyertai perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak KDRT di masa mendatang.

Page 166 of 178 | Total Record : 1773

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue