cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 171   172   173   174   175 
Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia Khairatun Nisa; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Rahmad Efendi Rangkuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4206

Abstract

Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern dalam rangka membangun sistem hukum keluarga nasional yang lebih adil dan berkeadilan gender. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, konstruksi hukum perkawinan nasional lahir melalui proses historis yang panjang, melibatkan pluralisme sistem hukum, perdebatan ideologis, serta respons terhadap dinamika sosial seperti perkawinan anak, poligami, dan perlindungan hak anak. Tulisan ini menganalisis perkembangan dan pembaruan hukum perkawinan sejak masa kolonial hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menyoroti peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pelaksana, serta praktik peradilan agama dalam membentuk paradigma baru hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kombinatif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum perkawinan di Indonesia berlangsung secara gradual namun signifikan melalui penyeragaman batas usia menikah, pengakuan anak berdasarkan hubungan biologis, penguatan perlindungan perempuan dalam poligami dan perceraian, digitalisasi pencatatan nikah, serta pengetatan dispensasi perkawinan anak sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan hak asasi manusia.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi Andy Perdana Putera; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4211

Abstract

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak-hak dasar konsumen, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang lahir dari praktik pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang diperkaya data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, Permenkominfo), putusan pengadilan (antara lain Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, No. 525/Pid.Sus/2020, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021, dan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024), serta doktrin para ahli dan laporan lembaga terkait OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan telah tersedia, tetapi penerapannya masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum sepenuhnya berpijak pada paradigma perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, baik dalam konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, maupun mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan hukum pidana yang integratif dan selektif, yang menempatkan pinjaman online ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, serta mengharmoniskan instrumen penal dengan kebijakan non-penal berupa pengawasan administratif, pemblokiran sistem elektronik, literasi keuangan dan digital, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi korban. Kebijakan yang demikian diharapkan mampu menekan prevalensi pinjol ilegal, mengurangi jumlah korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.
Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Syar’iyyah M.Dirmansyah; Hisbullah; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4212

Abstract

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu:Pertama, Apa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Kedua, Apa tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Ketiga, Bagaimana penilaian perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fikih siyasah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai landasan filosofis pembangunan kawasan perdesaan. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengarahkan perencanaan pembangunan desa secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, proses pembentukan dan substansi perda pada prinsipnya telah mencerminkan nilai maslahah, ‘adl (keadilan), amanah, dan syura (musyawarah), meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah perlu tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Sebagai Akibat Dari Wanprestasi di Kota Gorontalo Fellycha Velonica Kandouw; Zamroni Abdussamad; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4213

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perikatan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha jasa transportasi. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha rental mobil serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, seperti pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi atas kerusakan kendaraan. Jalur nonlitigasi dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Namun demikian, dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental sangat bergantung pada tingkat pelanggaran, kejelasan isi perjanjian, serta itikad baik para pihak.
Analisis Efektivitas Penerapan Pojok Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Meulaboh Tinambunan, Mika Wartina; Marlina, Lilis; Sartika, Dewi; Rahmadani, Ika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untu menganalisis efektivitas penerapan pojok pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawancara mendalam dengan petugas pojok pajak dan wajib pajak serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan pojok pajak dinilai sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan frekuensi pelaksanaan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi derektorat jendral pajak dalam meningatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Analisis problem Pembelajaran Kitab Fathul Qorib bagi Santri Kelas 2 Ulya dan solusinya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Abdullah Hilmi Az-zuhdy; M. Taufik Sirgar; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4216

Abstract

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kekhasan dalam pembelajaran kitab kuning, salah satunya melalui kajian Kitab Fathul Qorib yang berperan strategis dalam penguatan fikih mazhab Asy-Syafi‘i pada jenjang Ulya. Namun, implementasi pembelajaran kitab ini masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran Kitab Fathul Qorib bagi santri kelas 2 Ulya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Bululawang Malang serta mengidentifikasi problematika, faktor penyebab, dan solusi pembelajaran yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Subjek penelitian adalah santri kelas 2 Ulya, guru pengampu, serta kepala kamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perencanaan, program pembelajaran Fathul Qorib telah tersusun secara sistematis, namun pada tataran implementasi masih dijumpai berbagai problematika, seperti lemahnya penguasaan nahwu dan sharaf, kesulitan membaca teks Arab gundul, keterbatasan pemahaman istilah fikih, metode pembelajaran yang kurang variatif, evaluasi yang belum optimal, serta kompetensi pedagogis guru yang perlu ditingkatkan. Faktor penyebab problematika tersebut meliputi faktor internal santri, seperti latar belakang pendidikan yang heterogen dan motivasi belajar yang fluktuatif, serta faktor eksternal berupa keterbatasan waktu, metode pembelajaran, dan pendampingan. Sebagai solusi, pesantren menerapkan penguatan nahwu–sharaf secara terprogram, kombinasi metode bandongan dan sorogan, kontekstualisasi materi fikih dengan praktik ibadah, evaluasi formatif dan sumatif melalui ujian catur wulan, serta peningkatan peran ustadz melalui forum MGMP fikih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pembelajaran kitab kuning pada jenjang Ulya di pesantren.      
Analisis Efektivitas Audit Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Sari, Destiana; Marlina , Lilis; Sartika , Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas audit internal dan kompetensi staf akuntasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meraih penghargaan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Namun, penerimaan opini WTP tidak berarti bahwa tidak ada kelemahan atau masalah yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan atau aset daerah Masih kurangnya audit internal, sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi atau ketidaktepatan pengeluaran. Hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia belum berjalan dengan baik. Masih ada staf akuntansi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau tidak mengikuti pelatihan terkini tentang akuntansi pemerintah dan rotasi pegawai yang cepat atau penempatan staf yang kurang berpengalaman dalam bidang akuntansi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 responden selaku pengelola keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial efektivitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi staf akuntasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Secara simultan efektivitas audit internal dan kompetensi staf akuntasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
Analisis Yuridis UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Praktek Comercial Surrogate Mother Di Indonesia Prayogi Putra, I Made Dwi Cahya; Made Sugi Hartono; I Wayan Kertih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4221

Abstract

Praktik surrogate mother berkembang seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi berbantu dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika dilakukan secara komersial. Di Indonesia, praktik tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi eksploitasi terhadap perempuan. Dalam praktik commercial surrogate mother, perempuan yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan direkrut untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pihak lain dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta mengkaji apakah praktik commercial surrogate mother dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik commercial surrogate mother berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam hal perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat digunakan sebagai dasar hukum melalui pendekatan interpretasi yang progresif
Korupsi Sebagai Bentuk Inovasi Memaknai Perilaku Koruptif Melalui Teori Strain Merton Marlita Radja, Valentri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4222

Abstract

Korupsi di Indonesia masih dominan dipersepsikan sebagai patologi individual, sementara landasan sosiologis dan strukturalnya kerap terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena korupsi melalui kerangka teoretis Teori Strain Robert K. Merton guna memberikan perspektif struktural terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review dan analisis isi terhadap berbagai kajian serta kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi inovatif terhadap tekanan struktural yang berkelanjutan, khususnya ketika tujuan institusional yang sangat ditekankan tidak diimbangi dengan akses yang memadai dan adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Tuntutan institusional seperti pencapaian target kinerja yang ambisius, kewajiban penyerapan anggaran secara penuh dalam batas waktu yang ketat, serta keharusan menjaga citra organisasi dan politik secara kolektif menciptakan disonansi struktural. Tekanan tersebut secara progresif mendorong aktor institusional untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan struktural yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi reformasi tujuan institusional yang tidak realistis, penguatan mekanisme kelembagaan, serta perluasan akses yang adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi logis dari tekanan struktural dalam sistem kelembagaan yang menuntut intervensi holistik dan transformatif.
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung Arina Khasanah; Deni Achmad; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4223

Abstract

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain, termasuk dalam konteks sesama jenis, merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Di Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sedangkan upaya non-penal dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku maupun korban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan lingkungan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Page 173 of 178 | Total Record : 1773

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue