cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 169   170   171   172   173 
Analisis Yuridis Pengaturan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ketut Anjaya Wilansa Wisna; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia Agung Andrianto Usman; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4172

Abstract

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.
Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut : (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns) Debbie Aldama; Lilik Prihatini; Isep H. Insan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4174

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui modus bujuk rayu dan dilakukan secara berlanjut, merupakan permasalahan serius yang memerlukan peninjauan mendalam atas efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dan kriminologis dari Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns sebagai studi kasus. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analisis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dengan PN, Kejaksaan, LPSK, dan P2TP2A). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembujukan anak merupakan modus operandi yang setara dengan kekerasan, secara fundamental menganulir validitas persetujuan korban sesuai UU Perlindungan Anak. Secara kriminologis, kejahatan ini timbul dari konvergensi multifaktorial, yakni disfungsi psikoseksual pelaku (pedofilia, trauma) dan kerentanan struktural korban, diperburuk oleh kegagalan sistem pengawasan sosial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus bersifat absolut, wajib menjatuhkan sanksi maksimal 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan hukuman tambahan (kebiri kimia, pengumuman identitas), serta wajib menetapkan restitusi dan layanan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban sesuai amanat UU TPKS, demi terwujudnya efek jera dan keadilan restoratif yang optimal.
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi Mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Oleh Badan Usaha di Kabupaten Gianyar Ni Made Puspadewi; Made Sugi Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar; dan (2) mengakaji dan menganalisis Hambatan dalam Pelaksaan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara faktual dan sistematis peran serta hambatan yang dihadapi dalam praktik bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil kajian dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dua fokus utama, yaitu: (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan tunggakan iuran oleh badan usaha di Kabupaten Gianyar; dan (2) berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi tersebut, termasuk kendala dalam pelacakan aset, minimnya itikad baik dari pihak tergugat, serta posisi pemilik usaha yang berada di luar wilayah domisili badan usaha. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan penegakan hukum dan peningkatan efektivitas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan Anggi Egi Anggraini; Muhammad Zikri; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Rahmad Efendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan normatif dan pertimbangan peradilan mengenai peranan wali nikah dan hadhanah pasca perceraian di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penetapan wali hakim dalam kondisi wali adhal, batas usia hak asuh, parameter kelayakan pengasuh, serta derajat intervensi negara melalui pengadilan agama/syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/1974 dan KHI 1991 (Indonesia), Islamic Family Law Act/Enactment 1984 (Malaysia), UU No. 100/1985 (Mesir), serta Muslim Family Law Ordinance 1961 (Pakistan), termasuk putusan pengadilan terkait sengketa wali adhal dan hak asuh anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memberi kewenangan luas pada pengadilan dalam penetapan wali hakim dan memprioritaskan ibu sebagai pemegang hadhanah anak usia dini, sementara nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah. Mesir menerapkan batas usia hadhanah lebih panjang dengan diskresi hakim berbasis kesejahteraan anak. Pakistan mempertahankan dominasi wali nasab dan batas usia asuh yang lebih ketat, meski mulai menunjukkan fleksibilitas putusan ketika ibu dinilai lebih mampu menjamin stabilitas dan keselamatan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan basis mazhab dan regulasi membentuk variasi rasio putusan dan pola intervensi kelembagaan, namun seluruh sistem tetap berorientasi pada maslahah keluarga dan perlindungan hak anak. 
Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nicholas Rahmad Hidayat; Sepriyadi Adhan S; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4179

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan,S.H.,M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosoal Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
Landasan Teologi Gerakan Muhammadiyah: Sebuah Studi Pustaka Engel Hukunala; Irawati; Rusli; Dahlan Lamabawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4180

Abstract

Landasan teologis menjadi elemen fundamental yang membentuk arah ideologi, praksis gerakan, serta respons Muhammadiyah terhadap dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis landasan teologi gerakan Muhammadiyah dengan menelusuri sumber-sumber pemikiran utama yang menjadi rujukan ideologis dan normatif organisasi tersebut. Peneltian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap literatur akademik yang relevan seperti buku dan karya ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa teologi Muhammadiyah berakar pada prinsip tauhid murni, pemurnian akidah dari praktik syirik, bid‘ah, dan khurafat, serta peneguhan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Teologi ini tidak bersifat spekulatif, melainkan sebuah tindakan nyata, yang mendorong keterlibatan aktif dalam transformasi sosial melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, teologi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai teologi pembebasan dan pencerahan yang berorientasi pada kemajuan umat dan kemaslahatan masyarakat luas.
Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat: (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan) Zanni, Popi Rahma; Mahdani , Rimal; Soufyan, Dara Angreka; Rahmazaniati, Linda; Sartika, Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, serta secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPP Pratama Tapaktuan.
Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Ujung, Syahdan; Sartika, Dewi; Putri, Cut Widy Aulia; Cut Sri Firman Hastuti; Said Mahdani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4182

Abstract

Penelitian ini berjutujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan merupakan sektor terbesar yang banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah peneliti Bagaimana Pengelolaan Anggaran, Bagaimana Strategi Efisiensi Pengelolaan dan Bagaimana Kendala Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan Teori Agensi Penelitian ini menggunakan fakta empirik (lapangan). Penelitian ini dilakukaan dalam kurung waktu 4 bulan, 1 bulan pengumumpulan data 3 bulan pengolahan data. Objek penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Sumber data menggunakan data Primer. Pengumpulan data Wawancara, Dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan ini di lakukan dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Tahapan-tahapan penyusunan Anggaran Pendidikan sudah cukup akuntabilitas dan transparan dan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam penyusunan anggaran Pendidikan setiap bidang akan memprioritaskan program kerja dalam mewujudkan Mutu Pendidikan dan kendala yang ada di lapangan ada beberapa siswa rela bolos sekolah untuk menambang emas dan tingkat kesejahteraan gurukurang baik.
Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha Halimah S, Rini; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4183

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.

Page 171 of 178 | Total Record : 1773

 169   170   171   172   173 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue