cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Problematika Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum: (Studi Pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango) Lisnawati; Mutia Cherawaty Thalib; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4237

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah menghadapi tiga hambatan utama, yaitu ketidaklengkapan berkas kepemilikan oleh masyarakat, adanya sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta penolakan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai independen. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan daftar nominatif, musyawarah ganti kerugian, dan pelepasan hak atas tanah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembangunan bendungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kepastian hukum pertanahan dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.
Restitution As A Form Of State Responsibility Toward Child Victims Of Sexual Abuse Crimes Muhammad Eri Fatriansyah; Heni Siswanto; Muhtadi; Ahmad Irzal; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4239

Abstract

The criminal act of sexual abuse against children constitutes a serious offense that causes long-term traumatic impacts on victims. The state bears a constitutional obligation to protect and restore the rights of child victims of sexual crimes through restitution mechanisms. This study examines the implementation of restitution as a manifestation of state responsibility within the Indonesian criminal justice system. The objectives of this research are to identify the juridical foundations of restitution for child victims of sexual abuse, analyze its implementation mechanisms, and evaluate the obstacles in fulfilling restitution rights. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although restitution has been regulated under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, its implementation continues to face substantive and procedural challenges. The primary obstacles include limited understanding among law enforcement officials, the complexity of application procedures, constraints on state budget allocation, and the low level of victim awareness regarding restitution rights. In conclusion, restitution is a vital instrument for victim recovery and reflects the state’s responsibility; however, it requires systemic reform through procedural simplification, capacity building for law enforcement personnel, adequate budget allocation, and extensive public dissemination.
Korupsi dan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Dianto Gunawan Tamba; Rismarito Manik; Ribel Sri Pipit Putri Zega; Cindy Laura Sihombing; Mey Enda Sinuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4241

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional berdasarkan hasil kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan pada tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi, meningkatnya biaya transaksi, serta inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dengan menurunkan efektivitas belanja publik, memperburuk kualitas pelayanan publik, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta menghambat pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui penguatan penegakan hukum, transparansi anggaran, serta peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Pragmatik Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Komentar Netizen Pada Platform Tiktok Terkait Pemberitaan Gus Elham Adqiyah, Liya; Khaila Riyanni; Nadia Mayasari; Dase Erwin Juansah; Dodi Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4242

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian serta makna pragmatik yang muncul dalam komentar netizen pada platform TikTok terkait kasus viral Gus Elham. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data berupa komentar yang mengandung unsur penghinaan, sarkasme, dan provokasi. Data diperoleh melalui teknik tangkap layar, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ejekan terhadap fisik dan identitas hingga komentar yang memancing penilaian negatif. Analisis pragmatik mengungkap bahwa tuturan tersebut tidak hanya dibentuk oleh pilihan kata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, emosi kolektif, serta pola interaksi pengguna di ruang digital.
Pendekatan Humanistik dan Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Peserta Didik Baru di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya Tri Mei Lisnawati; Susanto; Ahmad Zain Sarnoto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4243

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan humanistik yang dipadukan dengan pemanfaatan media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, pendekatan humanistik yang diterapkan memberikan keleluasaan dalam proses belajar, menempatkan kebutuhan emosional peserta didik sebagai prioritas, serta membangun hubungan intrapersonal yang erat antara guru dan siswa. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai program unggulan yang telah dijalankan secara konsisten oleh SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kedua, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, dan WhatsApp digunakan sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan serta menyebarluaskan informasi terkait profil dan keunggulan sekolah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Selain itu, publikasi juga diperluas melalui platform eksternal seperti PWMU.co yang memiliki jangkauan lebih luas, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah Jawa Timur. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat promosi formal, tetapi juga menampilkan aktivitas peserta didik, pesan-pesan motivasi Islami, serta berbagai prestasi sekolah, dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatan konten. Strategi ini memberikan dampak positif terhadap citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terbuka, adaptif, dan modern dalam menghadapi perkembangan dunia digital.Sinergi antara pendekatan humanistik sebagai fondasi internal dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana eksternal terbukti efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah, yang berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik baru. Pendekatan humanistik berfungsi membangun keunggulan dan karakter sekolah dari dalam, sementara media sosial menjadi media strategis untuk menyebarluaskan keunggulan tersebut kepada masyarakat luas. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard) sebagai landasan dalam pengembangan potensi individu tanpa tekanan atau mekanisme pertahanan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi pendidikan dan peneliti dalam meningkatkan kualitas manajemen penerimaan peserta didik baru secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE Maulana, Arnaz; Ikhsan, Wahyudi; Soetijoni, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4244

Abstract

Maraknya judi online di Indonesia mengalami peningkatan tajam sejak pandemi Covid-19, seiring dengan intensifikasi penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk memperluas jangkauan aktivitasnya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam mengendalikan dan menindak situs judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemutusan akses terhadap situs perjudian daring dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum siber. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui literatur serta pengamatan terhadap praktik pemblokiran situs judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi digital, pemanfaatan layanan komputasi awan global, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan teknologi pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai upaya strategis dalam pemberantasan judi online.
Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan terhadap Pemidanaan Anak yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa: Studi Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt Miftahuddin, Muhammad Alfi; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Fathonah, Rini; Achmad, Deni; Ginting, Mamanda Syahputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama pelaku dewasa serta menilai relevansi penerapan teori pemidanaan gabungan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim menggunakan teori gabungan sebagai dasar filosofis dan yuridis dalam merumuskan putusan yang tetap menegakkan kepastian hukum namun tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan pemidanaan anak di lapangan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pemidanaan gabungan secara konsisten dengan memadukan unsur retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Hakim memastikan terpenuhinya unsur Pasal 170 KUHP namun tetap memprioritaskan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pidana pembinaan di LPKA selama enam bulan dipilih untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk diperbaiki. Kesimpulannya, teori pemidanaan gabungan menjadi kerangka paling tepat dalam pemidanaan anak yang terlibat tindak pidana bersama pelaku dewasa. Putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.
Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana: (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK) Ni Made Trinsnawati; Maroni; Muhammad Farid; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4249

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian unsur “berencana” secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tercermin dalam perkara pembunuhan di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin yang membunuh lima anggota keluarganya dan menyembunyikan jenazah di dalam septic tank. Kompleksitas pembuktian meningkat akibat keterlibatan anak di bawah umur dan upaya sistematis terdakwa menghilangkan jejak. Terdakwa dijatuhi pidana mati yang dikuatkan melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta tantangan dan upaya mengatasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi JPU dilakukan melalui optimalisasi alat bukti Pasal 184 KUHAP, khususnya ahli forensik, visum et repertum, dan petunjuk dari pola perencanaan serta jeda waktu perbuatan. Meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi jenazah yang membusuk dan hambatan psikologis saksi anak, JPU berhasil membuktikan seluruh unsur delik melalui pendalaman keterangan ahli dan rekonstruksi fakta hukum yang komprehensif. Strategi ini terbukti efektif dalam meyakinkan hakim pada tingkat pertama hingga banding. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan teknis jaksa dalam penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan perkara pembunuhan berencana untuk menjamin penegakan hukum yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Dashboard SIAKAD Fikri, Al; Mujab, Dominikus; Berdi, Antonius; Mirzanadi; Jayanti, Wanty Eka
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap efektivitas dashboard Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di perguruan tinggi. Di era digital, SIAKAD menjadi alat penting untuk mengelola data akademik, namun tantangan seperti kualitas sistem yang rendah dapat menghambat efektivitasnya. Rumusan masalah mencakup aspek kualitas sistem informasi yang mempengaruhi efektivitas dashboard dan tingkat pengaruhnya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi aspek-aspek kualitas tersebut serta mengetahui hubungannya. Kesimpulan penelitian adalah kualitas sistem informasi yang tinggi meningkatkan efektivitas dashboard, dengan saran untuk meningkatkan akurasi, keandalan, pelatihan pengguna, dan pengembangan visualisasi interaktif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola SIAKAD untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.
Kajian Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam Konteks Hukum di Indonesia: Studi Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau Sanusi; Ridwan, Muhammad; Sitorus, Berman; Malau, Parningotan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4255

Abstract

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound terhadap dinamika hukum di Indonesia melalui studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Kasus ini memperlihatkan pertentangan antara hukum formal sebagai alat pembangunan ekonomi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) yang berakar pada norma dan adat Melayu Tua. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis bagaimana teori living law dan law as a tool of social engineering beroperasi dalam konteks kebijakan pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus Rempang belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai Sociological Jurisprudence. Hukum formal lebih menonjolkan aspek rekayasa sosial untuk pembangunan ekonomi, tetapi gagal memahami dimensi sosial budaya masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan perlunya paradigma hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan berlandaskan prinsip keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila