cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 184   185   186   187   188 
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris: Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg Sari, Iftah Kurnia; Cahyaningsih, Diana Tantri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4256

Abstract

Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.
Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Ekspor Udang Oleh Amerika Serikat Karna Kandungan Radio Aktif Filqi Adillah Putri; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4257

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum dari penolakan ekspor udang oleh Amerika Serikat akibat kontaminasi radioaktif, dengan menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan dalam industri ekspor seafood Indonesia. Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka regulasi yang ada, terutama fokus pada penegakan hukum seperti Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 serta No. 45 Tahun 2009. Melalui pemeriksaan terhadap regulasi ini dan arahan Menteri terkait, studi ini mengeksplorasi langkah-langkah prosedural yang diperlukan untuk memastikan ekspor seafood yang aman dan memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hukum yang berlaku, ketidakkonsistenan dalam praktik pemantauan dan sertifikasi menyebabkannya sulit bagi eksportir untuk memenuhi standar internasional. Temuan ini menekankan bahwa baik pihak pemerintah maupun eksportir memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas rantai pasokan seafood. Oleh karena itu, analisis ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan bagi eksportir, transparansi yang lebih besar dalam proses sertifikasi, dan penetapan protokol inspeksi yang lebih ketat. Berdasarkan temuan ini, paper ini merekomendasikan strategi yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat mekanisme kepatuhan, termasuk pengembangan program edukasi yang komprehensif bagi eksportir tentang persyaratan regulasi dan praktik terbaik untuk keselamatan lingkungan. Ditekankan juga perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran untuk mencegah praktik yang kurang serius. Pada akhirnya, rekomendasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan publik dan menjaga reputasi Indonesia di pasar seafood global sambil mengatasi kompleksitas regulasi lingkungan internasional.
Keabsahan Taukil Qabul Nikah Tanpa Surat Kuasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Azzahra Khoirunnisa; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4258

Abstract

Metode taukil qabul merupakan salah satu alternatif dalam suatu perkawinan, dimana hal ini dilakukan ketika calon mempelai laki-laki berhalangan hadir yang disebabkan karena uzur syari’i. Dalam proses pelimpahan wewenang ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penerapan surat kuasa sebagai bagian dari berkas akad nikah yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari syarat dan prosedur taukil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifdengan pendekatan yuridis normatif, dengan data bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024, dan literatur fiqh. Temuan menunjukkan bahwa meskipun taukil qabul dapat dianggap sah menurut fiqh Islam tanpa adanya surat kuasa, namun dalam sistem hukum positif Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan risiko pembatalan pernikahan. Kesenjangan antara standar hukum fiqh dan hukum positif Indonesia ini mencerminkan penerapan prinsip maashlahah mursalahdalam menjaga kepentingan umum. Penelitian merekomendasikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan surat kuasa tertulis untuk menghindari risiko hukum dan memastikan perlindungan maksimal bagi calon pengantin, wali, dan anak-anak yang dilahirkan
Perlindungan Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial Taroreh, Erwin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4259

Abstract

Pelecahan seksual terhadap perempuan di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semain meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga merefleksikan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelecahan seksual di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan seksual di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kesusilaan dalam KUHP menuju pendekatan yang berorientasi pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media sosial menghadapi berbagai kendala antara lain disharmonisasi regulasi, lemahnya implementasi, minimnya perspektif gender aparat penegak hukum, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi sistem perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.
Analisis Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis dalam Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Narkotika Indah Qotrunnada; Rini Fathonah; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4262

Abstract

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.
Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah Khairani Putri Azzahra; Susmita; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4264

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di kawasan Pebayan Kota Padang dari perspektif hukum nasional dan daerah.Penelitian ini bertujuan unutk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perda Kota PAdang No 1 Tahun 2025 .Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, dan komperatif melalui studi pustaka rterhadap doktrin hukum, literatur, dan regulasi terkait.Hasil penelitian memnujukan bahwa penegakan hukum terjadap PKL belum efektif karena lamahnya pengawasan aparat, inkonsistensi penertiban, dan tekanan ekonmi yang mendorong PKL kembali ke lokasi terlarangFaktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan fasilitas relokasi, serta faktor eksternal seperti keterbatasan antarinstansi yang kurang optimal dan prilaku masyarakat yang tetap embeli di lokasi terlarang,turut mempengaruhi efetivitas.Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum memelrlukan integrasi regulasi dengan penyediaan lokasi relokasi strategis, pemberdayaan ekonomi PKL, pengawasan berkelanjutan dan sosialisasi hukum, sehingga ketertiban publik dapat tercapai dan legitimasi hukum terbangun.
Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaan Meiza Amanda Pratama; Maroni; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4266

Abstract

Pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi anak korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, mekanisme eksekusi restitusi yang belum efektif, serta hambatan administratif dan yuridis dalam proses penuntutan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Kejaksaan melalui optimalisasi kewenangan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.
Analisis Hukum Terhadap Fenomena Ketakutan Untuk Menikah Dikalangan Generasi Muda Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Ziva Uswandres Fareza; Rezi Tri Putri; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4270

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena ketakutan menikah yang semakin berkembang di kalangan generasi muda Indonesia, dikenal dengan istilah “ marriage is scary”. Fenomena ini disebebkan oleh berbagai faktor sossial, psikologi  dan ekonomi yang memunculkan kecemasan terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur terkait, dan hasil studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial dan psikologis yang dialami generasi muda. Fenomena ketakutan menikah memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, disertai edukasi dan pendampingan pranikah yang kompherensif guna membangun kesiapan mental dan social calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perlunya sinergi antara regulasi hukum dan progam sosial untuk mengatasi kecemasan generasi muda terhadap.
Analisis Harmonisasi Perda Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004 Tentang Syarat Kemampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin Dengan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rivaldo, Muhammad Diki; Susmita; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang syarat keampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin dengan Undang-Undang (UU) Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan uramanya adalah bagaimana potensi konflik normatif yang timbul karena penambahan syarat kemampuan keagamaan yang sangat spesifik sebagai syarat administratif untuk menikah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap harmonisasi hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, khususnya menggunakan test of harmony dari MariaFarida Indrati. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi adanya disharmoni subtantif dan hierarkis antara regulasi tersebut. Secara subtantif, perda ini menciptakan norma baru yang mengikat sertifikasi, kemampuan keagmaan, yang membatasi hak konstitusional untuk menikah, yang tidak disyaratkan oleh UU Perkawinan. Secara hierarkis, perda ini melampaui kewenangan pemerintah daerah dengan mengatur urusan absolut pemerintah pusat (agama), yang kewenangan daerahnya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan fasilitasi.
Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Amy Shientiarizki; Arief Rahman; Sunanto; Christin Natalia P.N; I Putu Diatmika; Wahyu Nur Chalamsah Setiawan; Ahmad Fadhli Busthomi; Maryanne Pattynama; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4273

Abstract

sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) terhadap kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Secara normatif, sistem OSS-RBA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridisdengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap prinsip lex certa dan lex scriptadalam penyelenggaraan perizinan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem OSS-RBA telah memberikan kepastian hukum melalui penyederhanaan perizinan, transparansi prosedur, dan integrasi antarinstansi. Namun, efektivitas penerapan prinsip kepastian hukum masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih regulasi sektoral, serta keterbatasan infrastruktur digital. Meskipun demikian, OSS-RBA terbukti mampu memperkuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi UMK dalam hal efisiensi waktu, biaya, serta peningkatan akses pembinaan usaha

Page 186 of 224 | Total Record : 2239

 184   185   186   187   188 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue