cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 182   183   184   185   186 
Dilema Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Telaah Kebijakan Penolakan Bantuan Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia Usman Rasyid; Novendri M. Nggilu; Mohamad Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3919

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam situasi bencana alam. Namun, dalam praktik penanggulangan bencana, muncul dilema antara nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan prinsip kedaulatan negara, khususnya terkait kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia melalui kajian kebijakan penolakan bantuan asing pada penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan pengendalian terhadap potensi intervensi eksternal, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan kemanusiaan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.
Public Hearing dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Instrumen Demokrasi atau Sekadar Legitimasi? Dwi Apriliastuti; Abdul Aziz Nasihuddin; Sundari Arum Kusumawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3946

Abstract

Public hearing merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik yang dilembagakan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik legislasi daerah, mekanisme ini kerap dipandang hanya sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa menjamin keterlibatan publik yang substansial. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan normatif public hearing dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menilai apakah mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen demokrasi atau sekadar sarana legitimasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan public hearing dalam hukum positif Indonesia telah mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi, namun masih berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural. Norma yang ada belum secara memadai menjamin kualitas deliberasi, keterwakilan, dan responsivitas pembentuk Perda terhadap aspirasi publik. Akibatnya, public hearing berpotensi direduksi menjadi instrumen legitimasi formal atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan desain normatif public hearing agar berfungsi sebagai sarana demokrasi deliberatif yang substantif dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Bagaimana Teori Kontrak Sosial Mempengaruhi Pandangan Modern Tentang Legitimasi Hukum Pandam Bayu Seto Aji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4021

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum di era modern dengan fokus pada dua aspek utama: bagaimana konsep dasar teori kontrak sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat modern terhadap legitimasi hukum, dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial berkontribusi dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman modern tentang legitimasi hukum melalui prinsip-prinsip seperti persetujuan warga negara, perlindungan hak-hak dasar, dan partisipasi publik dalam proses hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini telah berkontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum modern, terlihat dalam pengembangan konstitusionalisme, mekanisme demokrasi partisipatif, dan sistem checks and balances. Meskipun menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi dan digitalisasi, prinsip-prinsip kontrak sosial tetap relevan dan adaptif dalam pengembangan sistem hukum yang legitim dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kontrak sosial bukan hanya warisan pemikiran klasik, tetapi merupakan konsep yang dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengembangkan legitimasi hukum di era kontemporer.
Peran Pengelolaan Informasi Publik Pada Laman KPU Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Edukasi Politik Masyarakat Farell Dhia Masayu; Sarah Meirina Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4061

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga publik untuk mengelola dan menyajikan informasi secara lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta literasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan informasi publik pada laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-partisan telah diterapkan dengan cukup baik dalam pengelolaan laman KPU Kabupaten Sidoarjo. Namun, prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta belum optimalnya fitur interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laman KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai media informasi dan edukasi politik, namun memerlukan penguatan berkelanjutan agar seluruh prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.
Perspektif Islam tentang Etika Akal Imitasi (AI) di Kalangan Mahasiswa Muslim: Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Makassar Hadisaputra; Siti Adila Az Zahra; Resky Amaliyah; Nur Zaliha; Nur Rezki Ramadani; Andi Alamsyah; Andi Asywid Nur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan etis mahasiswa Muslim terhadap penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) dalam konteks akademik dengan perspektif Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Universitas Muhammadiyah Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam mahasiswa Muslim dari berbagai fakultas yang secara aktif memanfaatkan AI dalam aktivitas pembelajaran. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka normatif Islam, khususnya konsep akal sebagai amanah, kemaslahatan, amanah akademik, tafakkur, niyyah, serta nilai Islam Berkemajuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai AI bukan sebagai pengganti akal manusia, melainkan sebagai wasilah yang mendukung ikhtiar intelektual selama digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menegasikan peran berpikir kritis. AI dipersepsi membawa kemaslahatan berupa efisiensi belajar dan pengayaan pemahaman awal, namun penggunaannya dibatasi oleh nilai kejujuran, amanah, dan integritas akademik. Penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan etika antara kemudahan teknologi dan tuntutan tanggung jawab moral, terutama terkait risiko ketergantungan yang berpotensi melemahkan daya tafakkur. Prinsip niyyah menjadi parameter utama dalam menentukan legitimasi moral penggunaan AI. Dalam kerangka Islam Berkemajuan, AI diposisikan sebagai alat rasional yang harus diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan tanpa menggeser peran sentral akal manusia.
Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD) Cek Dulu Harahap, Zahra Zamaya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4224

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) dengan fitur Cek Dulu pada platform marketplace sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Metode transaksi ini menjadi penting dalam jual beli barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan selama proses pengiriman dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui COD Cek Dulu melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, Shopee, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir, dengan hubungan hukum yang berbeda-beda. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan antara Shopee dengan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas proses pengangkutan barang, sementara tanggung jawab kurir terbatas pada pelaksanaan pengantaran. Pertanggungjawaban hukum dibedakan berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas dan pengemasan barang, pembeli wajib memeriksa barang sebelum pembayaran, platform memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem, dan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik bebasis COD Cek Dulu.
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat Talita Amelia Putri; Anisa Aprilia; Zalzabila Arzeta Putri; Rospika Putri; Muhammad Wildan; Siti Sarah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4227

Abstract

Dalam suatu instansi atau organisasi, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kinerja karyawan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, masih ditemukan kinerja karyawan yang belum sepenuhnya optimal dan belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut diduga berkaitan dengan kompetensi karyawan yang belum berkembang secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada BPSDM Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPSDM Jawa Barat yang berjumlah 30 orang, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus atau total sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi karyawan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Hasil analisis verifikatif menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPSDM Jawa Barat. Model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik, di mana data berdistribusi normal dan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki peran dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi karyawan perlu mendapat perhatian agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan.
Keabsahan Klausul Milik Beding Dalam Suatu Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Jaminan Najwa Silmisya Hanif; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4229

Abstract

Klausul milik beding merupakan ketentuan dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Klausul ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum jaminan dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausul milik beding dalam sistem hukum jaminan Indonesia serta mengkaji keabsahan dan akibat hukum dari penggunaannya dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara normatif dilarang melalui ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa. Klausul tersebut bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal, serta melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Akibat hukumnya, klausul milik beding dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tanpa membatalkan perjanjian pokok. Kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan, melainkan hanya hak preferen untuk menagih pelunasan melalui mekanisme eksekusi yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.
Literatur Review: Resiliensi Stres pada Keluarga Kartika Setia Purdani; Bachtiar Safrudin; Rahayu; Namira Abiyah Juliyanti; Nurul Azmi Eka Rinie; Ayi Hernani Putri; Diah Maulia; Nur Khaylila Ramadhanti; Putri Sintya Wati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4230

Abstract

Resiliensi keluarga merupakan kemampuan adaptif yang memungkinkan keluarga menghadapi tekanan emosional, psikologis maupun sosial secara efektif. Literatur review ini bertujuan meninjau bukti ilmiah mengenai peran resiliensi dalam menurunkan tingkat stress pada keluarga. Penelitian menggunakan metode literatur review deskriptif dengan pencarian artikel melalui Google Scholar, PubMed dan ScienceDirect pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2025. Seleksi artikel mengikuti pedoman PRISMA dan menghasilkan 10 artikel ilmiah yang relevan untuk dianalisis. Dari 10 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa resiliensi terbukti signifikan dalam menurunkan stres. Resiliensi dapat menurunkan stress pada keluarga melalui mekanisme seperti regulasi emosi, komunikasi efektif, dukungan sosial, spiritual serta kemampuan keluarga memaknai pengalaman sulit secara positif. Resiliensi berfungsi sebagai faktor protektif terhadap munculnya perilaku bermasalah pada anggota keluarga. Hasil studi membuktikan bahwa keluarga dengan resiliensi tinggi menunjukkan adaptasi lebih baik, emosi lebih stabil, serta proses pemulihan psikologis lebih cepat dalam menghadapi kondisi krisis seperti penyakit kronis, konflik keluarga, kematian anggota keluarga dan tekanan sosial. Resiliensi keluarga komponen penting dalam pengelolaan stress dan peningkatan kesehatan keluarga.
Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Fadila Febiola; Weny Almoravid Dungga; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4235

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara pencatatan kelahiran, status keperdataan anak, serta rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kelahiran menyebabkan anak kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berimplikasi pada pengakuan identitas, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Meskipun pembatalan tersebut dalam kasus ini dilandasi oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum baru apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan akta kelahiran harus ditempatkan dalam kerangka prinsip the best interests of the child dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Page 184 of 224 | Total Record : 2239

 182   183   184   185   186 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue