cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Pengaturan Larangan Mengemis Dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2025 Tentang Penegakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tasman, Thahirah; Rezi Tri Putri; Rahmat Arpin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4276

Abstract

Mengemis merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan. Peminta sedekah sering terlihat di persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar, dan ruang publik lainnya. Di Sumatera Barat sendiri, lebih spesifik lagi di kota Padang, masih banyak ditemukan anak-anak pengemis yang berkeliaran di mana-mana. Misalnya, di persimpangan lalu lintas, restoran yang ramai, tempat wisata, area perbelanjaan, dan banyak tempat lain yang sering digunakan sebagai lokasi operasional untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang, yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di kota ini. Salah satu lokasi yang sering digunakan oleh pengemis adalah Pasar Raya Padang. Fenomena pengemis jalanan bukan hanya menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga telah menjadi masalah di Kota Padang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pengelolaan peraturan larangan mengemis di Kota Padang. serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam penegakkan Perda tentang larangan mengemis di kota padang
Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Arief Rahman; Dewi Puspitorini Husodo; Sherliyanah; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4277

Abstract

Pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan medis dokter merupakan isu penting dalam perlindungan hukum pasien seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan kasus dugaan malpraktik medis. Rumah sakit tidak lagi dipandang hanya sebagai penyedia fasilitas kesehatan, melainkan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelayanan medis yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit bersifat multidimensional, meliputi pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pertanggungjawaban institusional melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan sanksi administratif, serta pertanggungjawaban sebagai pelaku usaha jasa kesehatan. Integrasi ketiga rezim hukum tersebut menegaskan kewajiban rumah sakit untuk bertanggung jawab secara finansial, administratif, dan manajerial guna menjamin perlindungan hukum pasien.  
Analisis Dampak Investasi Lingkungan pada Toyota Motor Corporation Diukur Menggunakan Environmental Return On Investment Tahun 2012–2014 Nuryanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4280

Abstract

Artikel ini membahas tentang kegiatan pemeliharan lingkungan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur otomotif dihubungkan dengan keputusan penggunaan sumber daya energi dalam  kegiatan produksinya, penggunaan teknologi, dan strategi produk yang diluncurkan ke pasar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implikasi finansial dari upaya pengurangan dampak lingkungan dan transisi menuju energi terbarukan di pabrik Toyota Motor Corporation dengan menggunakan kerangka teori keuangan perusahaan, yang meliputi konsep capital expenditure (CAPEX) dan operating expenditure (OPEX), terhadap efek ekonomis yang berpotensi didapatkan oleh perusahaan berupa return on investment (ROI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif-kuantitatif berbasis analisis laporan keberlanjutan (Sustainability Report) tahun 2012- 2014 yaitu periode sebelum (2012- 2013) dan saat penerapan program pengurangan dampak lingkungan bernama Toyota Environmental Challenge (TEC) 2050 yang mulai dicanangkan pada tahun 2014. Dari laporan keberlanjutan Toyota Motor Corporation pada kurun waktu tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa Toyota melakukan peningkatan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan lingkungan, dan meskipun transisi energi terbarukan meningkatkan belanja modal jangka pendek pada awal program,  selanjutnya kebijakan ini berpotensi menurunkan biaya operasional, mengurangi risiko keuangan, serta memperbaiki profil environmental, social, and governance (ESG) perusahaan. Dalam jangka panjang, strategi ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan nilai perusahaan dan keberlanjutan kinerja keuangan Toyota.
Penyebaran Foto Dan Video Pribadi Yang Mengandung Unsur Pornografi Dapat Dipidana Kadek Bayu Sukrisnawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4281

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hampir semua aspek kehidupan tersasar oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan menghasilkan dakpak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Namun dari kemajuan tersebut dapat memunculkan dampak negatif yang sangat signifikan. Teknologi informasi saat ini telah menjadi lading bagi oknum-oknmum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebauh tindakan yang melawan hukum. Menyebarkan video atau foto orang lain tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya video dan foto orang lain, menyebarkan video pribadi yang mengandung unsur negatif dan membuat terganggunya ketertiban masyarakat juga merupakan sebuah tindak pidana. Tidak semata karena video atau foto tersebut milik pribadi seseorang dapat menyebar luaskan video dan foto begitu saja kepada publik. Terdapat regulasi yang diataur dalam hukum Indonesia berkaitan dengan penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi, sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik.
Sosiologi Penegakan Hukum Lingkungan: Respons Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Oleh Industri Di Wawo Mardiah, Radiatam; Puspita, Nuris; Jumhuriah, Erlauli; Sari, Novita; Ihlas; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4283

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan dari perspektif sosiologi hukum dengan menitikberatkan pada respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pembukaan lahan jagung di wilayah Wawo. Penelitian menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dilakukan berdasarkan legalitas administratif, namun tetap menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti perubahan iklim mikro, krisis air bersih, dan peningkatan risiko banjir. Penegakan hukum lingkungan cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh perlindungan lingkungan secara substantif. Respons masyarakat menunjukkan sikap ambivalen antara kepentingan ekonomi dan kesadaran ekologis, di mana masyarakat lebih memilih strategi adaptasi dibandingkan tuntutan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Analisis Manajemen Promosi Ritel Pada Toko SRC Satria Dalam Meningkatkan Minat Beli Dan Loyalitas Konsumen I Komang Surya Darma Budi; Pandya I Ketut Bobiyana; Adji Setyo Nugroho; M. Irgy Dipanegara; Hammim Sidik; Nuris Sanida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4284

Abstract

Perkembangan sektor ritel yang semakin kompetitif, khususnya dengan maraknya ritel modern dan minimarket waralaba, menuntut pelaku usaha ritel skala kecil untuk mampu beradaptasi melalui pengelolaan strategi pemasaran yang efektif. Salah satu strategi yang memiliki peran penting dalam menghadapi persaingan tersebut adalah manajemen promosi ritel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen promosi ritel pada Toko SRC Satria serta mengkaji perannya dalam meningkatkan minat beli dan loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan utama pemilik Toko SRC Satria serta beberapa konsumen sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko SRC Satria telah menerapkan manajemen promosi ritel secara terencana meskipun dalam skala sederhana, meliputi penataan produk yang rapi, penggunaan display yang menarik, pemberian potongan harga dan paket hemat, serta komunikasi langsung yang intensif antara pemilik toko dan konsumen. Penerapan strategi promosi tersebut mampu menciptakan kenyamanan berbelanja, mempermudah konsumen dalam menemukan produk, serta meningkatkan ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen promosi ritel berkontribusi terhadap peningkatan minat beli yang ditandai dengan frekuensi kunjungan yang stabil dan kecenderungan pembelian ulang. Selain itu, pendekatan personal dan pelayanan yang ramah menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas konsumen, yang tercermin dari kesetiaan pelanggan untuk terus berbelanja di Toko SRC Satria. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan promosi ritel yang sederhana namun tepat sasaran dapat menjadi strategi efektif bagi ritel UMKM dalam meningkatkan daya saing, mempertahankan pelanggan, serta mendukung keberlangsungan usaha di tengah persaingan ritel yang semakin ketat.
Pengaruh Karakteristik Bisnis Keluarga Terhadap Resiliensi Bisnis Dengan Family Relationship Sebagai Variabel Mediasi Wahyu Ning Yuliani; Keumala Hayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik bisnis keluarga terhadap resiliensi bisnis pada UMKM berbasis keluarga di Kota Bandar Lampung, serta menguji peran family relationship sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM keluarga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bisnis keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis. Selain itu, karakteristik bisnis keluarga juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap family relationship. Selanjutnya, family relationship memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis. Namun demikian, hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa family relationship tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara karakteristik bisnis keluarga dan resiliensi bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa resiliensi UMKM keluarga di Kota Bandar Lampung lebih dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan karakteristik bisnis keluarga dibandingkan oleh family relationship. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku UMKM keluarga agar lebih memperkuat karakteristik internal usaha, seperti keterlibatan keluarga, orientasi jangka panjang, dan nilai-nilai keluarga, sebagai strategi utama dalam meningkatkan resiliensi bisnis. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian bisnis keluarga, khususnya terkait peran family relationship dalam konteks UMKM di negara berkembang.
Analisis Yuridis Berjalannnya Hukum Acara Pidana Terhadap Hak–Hak Tersangka Dalam Penangkapan Studi Kasus Tim Klewang Padang Adinda Zairini; Andes Robensyah; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4286

Abstract

Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan yang dipaksa dalam proses hukum pidana yang secara langsung membatasi hak-hak orang yang diadili. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menyatakan secara jelas tentang syarat, prosedur, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan masalah, terutama terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, prosedur penangkapan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, khususnya terkait dengan prosedur formal dan pemenuhan hak-hak tersangka. Karena itu, diperlukan peningkatan penerapan penangkapan yang tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.
Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Asing yang Berada dalam Wilayah NKRI Muhammad Dzaki; Fallason Kevin Manuel; Fransisco Jhonathan Hutajulu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4287

Abstract

Pada abad ke-21 ini dunia internasional dihadapkan dengan polemik yang pelik, khususnya adalah masalah terkait konflik peperangan, salah satu akibat dari konflik ini adalah timbulnya pengungsi yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari suaka dan perlindungan di negara lain yang lebih aman dan stabil. Salah satu negara tujuan pengungsi asing adalah Indonesia, pada dasarnya negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, karena Peraturan Presiden ini timbul kewenangan Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Melalui peraturan ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka dan kewenangan dalam pengelolaan pengungsi asing, penentuan status pengungsi, penempatan pengungsi secara sementara serta protokol pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan pengungsi asing ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia secara penuh, UNHCR dan IOM pun memiliki kewajiban dalam mengurus para pengungsi asing. Perlu diingat bahwa negara Indonesia tidaklah meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol 1967, maka dari itu Indonesia tidaklah berkewajiban penuh dalam menampung pengungsi asing, Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam menampung sementara para pengungsi asing dan ketika situasi telah kondusif dan memungkinkan untuk pemindahan pengungsi asing, para pengungsi akan dipindahkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.
Peran Faktor Sosiologis Sebagai Dasar Pertimbangan Non-yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Pratiwi, Astrid Putri; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sebagai korban, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial korban, relasi kuasa dalam rumah tangga, dampak psikologis, serta tuntutan keadilan masyarakat. Faktor sosiologis berperan penting dalam menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta dalam menafsirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Putusan pidana penjara selama sebelas bulan dinilai telah mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih sensitif terhadap dimensi sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif dan konsistensi putusan.