cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 195   196   197   198   199 
Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Black Campign Perspektif Siyasah Syar’iyyah Astriani; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4505

Abstract

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan kampanye di lembaga Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah Perspektif Maqashid Al-Syariah Mutmainnah; Kurniati; Andi Akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4506

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap larangan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu prosedur lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, eksistensi putusan tersebut dalam sistem hukum pemilu, serta analisis putusan dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis formal dan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penafsiran normatif terhadap bahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pertentangan dengan norma dalam batang tubuh pasal. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat dengan menghapus penjelasan norma yang bertentangan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan kampanye pemilu. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip hifz al-‘aql karena menjamin kebebasan berpikir, akses informasi politik, serta partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan regulasi pemilu yang tegas, proporsional, dan komprehensif guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan netralitas lembaga pendidikan serta institusi pemerintah sebagai ruang publik.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi Ferdianza, Rizki; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4507

Abstract

Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Crissila Wati, Devia; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4508

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana debitor tidak selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perdamaian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi, serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU dapat dilakukan apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah berakhirnya masa PKPU dan kembalinya debitor pada status pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Selain itu, para kreditor kembali memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip pembagian harta pailit yang adil dan proporsional. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang.
Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst Rahmadanti, Shafira; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4509

Abstract

Pailit adalah situasi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utang-utang kepada kreditor. Biasanya, debitor yang tidak sanggup  melunasi utangnya disebabkan oleh penurunan dalam keadaan finansial atau situasi keuangan debitor tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukrisasi atau perdamaian. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis , Penerapan Asas Pembuktian Serderhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela  Oleh Debitor (Studi Putusan  Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Pemohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa penerapan  asas pembuktian sederhana yang diajukan oleh Debitor untuk menyatakan bahwa dirinya layak dipailitkan dapat terbukti sesuai dengan  ketentuan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailatan dan PKPU. Dengan demikian, Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat diketahui  bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah.
Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Simbolis Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Ra Al Fadhilah Mumuy Muyasaroh; Mutoharoh; Euis Rusmalina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kemampuan berpikir simbolis pada anak usia 4–5 tahun di RA Al Fadhilah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode bernyanyi secara konsisten dan terencana dapat merangsang kemampuan berpikir simbolis anak. Anak-anak mampu menghubungkan lirik lagu dengan pengalaman nyata, seperti mengenali tokoh dalam lagu sebagai representasi teman atau anggota keluarga, serta mengekspresikan ide dan emosi melalui gerakan, ekspresi wajah, dan komentar spontan yang berkaitan dengan isi lagu. Lagu-lagu bertema emosi, alam, dan kehidupan sehari-hari terbukti efektif dalam memicu respons simbolik anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Faktor pendukung keberhasilan metode ini antara lain adalah kreativitas guru dalam menyajikan lagu, antusiasme anak dalam berpartisipasi, serta dukungan orang tua di rumah. Di sisi lain, beberapa tantangan seperti keterbatasan durasi kegiatan, keterbatasan variasi lagu edukatif yang sesuai usia, serta adanya anak yang masih pasif atau malu, menjadi catatan penting dalam pelaksanaan metode ini. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa metode bernyanyi bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga merupakan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dalam mengembangkan aspek berpikir simbolis pada anak usia dini.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah Mohammad Hirzal Hakiki; Etis Cahyaning Putri; Wisnu Ardytia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4513

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia
Analisis Yuridis terhadap Praktik Dark Patterns dalam Digital Marketing dan Dampaknya bagi Konsumen Dwi Arman Prasetya; Narumi Hayakawa; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digital marketing mendorong pelaku usaha memanfaatkan desain antarmuka digital untuk memengaruhi perilaku konsumen, salah satunya melalui praktik dark patterns. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi memanipulasi keputusan konsumen dan melemahkan prinsip keadilan serta transparansi transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dark patterns dalam digital marketing dari perspektif hukum perlindungan konsumen serta dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark patterns bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan kebebasan memilih, memperkuat asimetri informasi, serta mereduksi otonomi konsumen dalam memberikan persetujuan. Selain itu, sifat manipulatif berbasis desain menyulitkan penegakan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang adaptif untuk melindungi konsumen digital.
Urgensi Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Smk Al-Khozini Ganjaran Dengan Berbasis Pada Pendekatan Kontekstual Dalam Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Di Era Digital Hidayatulloh; Muhammad Husni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis pendekatan kontekstual dalam meningkatkan relevansi pembelajaran pada era digital, khususnya di SMK Al-Khozini Ganjaran Kabupaten Malang. Pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan bahwa pembelajaran PAI tidak dapat lagi berorientasi pada hafalan teks dan ceramah satu arah, tetapi harus terhubung dengan realitas kehidupan siswa. Pendekatan kontekstual diterapkan melalui tiga elemen utama, yaitu pengalaman langsung siswa, isu sosial-budaya lokal, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna, interaktif, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara nyata. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman nilai agama, serta kemampuan siswa menerapkan konsep keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, implementasinya menghadapi beberapa hambatan seperti kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, dan resistensi terhadap paradigma pembelajaran baru. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan melalui pelatihan guru, penyediaan sarana belajar, pendampingan sekolah, serta kebijakan yang mendorong inovasi pembelajaran. Secara keseluruhan, pengembangan bahan ajar PAI berbasis kontekstual memiliki potensi besar dalam menciptakan pembelajaran agama yang relevan, adaptif, dan selaras dengan tuntutan abad ke-21.
Dampak Kebiasaan Cashless Berbasis Qris Terhadap Kesehatan Keuangan Pribadi Mahasiswa Desrina Simamora; Enzel Hikma Sari Saragih; Enjelika Natasia Nainggolan; Elinsya Sitompul; Marrety Katrin Hutabarat; Raya Panjaitan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4518

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi mahasiswa menjadi cashless, terutama melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebiasaan transaksi cashless berbasis QRIS terhadap kesehatan keuangan pribadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Fenomena menunjukkan bahwa kemudahan transaksi QRIS dapat memberikan dampak ganda: meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan atau memicu perilaku konsumtif (impulsif). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada mahasiswa aktif pengguna QRIS. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan regresi linear. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku keuangan mahasiswa di era digital serta menjadi dasar edukasi literasi keuangan.

Page 197 of 224 | Total Record : 2239

 195   196   197   198   199 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue