cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 747 Documents
 19   20   21   22   23 
Efektivitas Klausul Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Kos Mahasiswa: Perspektif Penyewa Dan Pemilik di Pancing Banurea, Rejeki Karina; Sri Hadiningrum; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Adinda Putri Br. Sitepu; Anisa Putri; Sitepu, Arini Maulida; Siregar, Elisman Pangondiyan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1422

Abstract

Klausul ganti rugi merupakan bagian penting dalam perjanjian sewa menyewa, khususnya dalam konteks rumah kos mahasiswa yang memiliki potensi konflik akibat kerusakan fasilitas atau pelanggaran kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas klausul ganti rugi dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dari sudut pandang penyewa dan pemilik kos di sekitar Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan, akibat tidak adanya perjanjian tertulis maupun dokumentasi kondisi awal kamar. Sebaliknya, pemilik kos umumnya memberlakukan sistem ganti rugi yang tidak transparan dan belum melibatkan partisipasi penyewa secara adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul ganti rugi belum berjalan secara efektif sebagai mekanisme perlindungan hukum. Diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang adil dan edukasi hukum sederhana agar hubungan sewa menyewa lebih seimbang dan berkeadilan.
Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapkan Hukum Adat Dan Hukum Perdata di Masyarakat Karo Sihombing, Agnes Natalia; Sri Hadiningrum; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Silaban, Jesicana; Manalu, Magdalena Friskayanti; Siburian, Tesa Novia; Bintang, Riris
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1423

Abstract

Anak adopsi merupakan anak yang diangkat secara sah melalui prosedur adat maupun hukum resmi, memiliki kedudukan penting dalam sistem waris keluarga. Dalam masyarakat Karo, pengakuan terhadap hak waris anak adopsi dipengaruhi oleh aspek adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris dalam perspektif ganda antara hukum adat dan hukum perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum adat Karo, hak waris anak adopsi terbatas pada harta pencaharian selama hidup orang tua angkat dan tidak termasuk harta pusaka, kecuali diakui secara adat. Sebaliknya, menurut hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris penuh setara dengan anak kandung, terutama jika adopsi dilakukan melalui prosedur resmi pengadilan. Kesimpulannya, perbedaan hak waris anak adopsi di kedua sistem ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang mampu melindungi hak anak adopsi secara adil sesuai konteks sosial dan hukum
Perbandingan Pengaturan Hak cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014 Dhea Yuni Fahleni; Rohaini; Zulkarnain Ridlwan; Ria Wierma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1425

Abstract

Perkembangan teknologi digital menuntut perlindungan hak cipta yang adaptif, namun Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme notice-and-takedown dan larangan circumventing sebagaimana diatur dalam DMCA Section 512 dan 1201 di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip-prinsip dalam DMCA dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta Indonesia serta mengevaluasi kemungkinan adopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMCA menawarkan model perlindungan hak cipta digital yang lebih progresif dan operasional, khususnya dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat serta perlindungan teknologi digital. Implikasinya, prinsip-prinsip dalam DMCA dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta digital yang lebih adaptif, adil, dan efektif
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia Lazuardi, Oriza Yufa; Rinal Maulana; Daulay, Elbiani; Yuliana; Siregar, Emiel Salim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1428

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun keberadaannya tidak lepas dari potensi terjadinya sengketa antara pelaku pasar. Sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif dapat mengganggu kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia telah terwujud, dengan menelaah efektivitas lembaga-lembaga seperti OJK, BEI, dan BAPMI serta mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa peraturan, putusan arbitrase, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain lemahnya eksekusi putusan arbitrase, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum di kalangan investor. Implikasi dari kondisi ini adalah terhambatnya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan
Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah Roiqoh, Surur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1429

Abstract

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai oleh negara bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan publik yang bersifat pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguasaan ini harus berlandaskan pada prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), serta mendukung keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi hak menguasai negara atas tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan
Manajemen Ekstrakurikuler dalam Peningkatan Minat dan Bakat: Studi kasus di MA Perguruan Mu’allimat Cukir Jombang Avifahtur Nur Rohma; Lukman Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik di Madrasah Aliyah Perguruan Mu’allimat Cukir Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala bidang kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, serta peserta didik. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan visi dan misi madrasah serta pemetaan minat dan bakat siswa. Implementasi kegiatan mencakup berbagai bidang, antara lain kepramukaan, seni, olahraga, keagamaan, public speaking, dan tata boga. Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh pembina berdasarkan partisipasi dan capaian prestasi siswa. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi siswa yang beragam. Meskipun demikian, kegiatan ekstrakurikuler terbukti berkontribusi signifikan terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen secara berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi internal, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta pemetaan minat siswa yang lebih terarah
Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern Sarmila Radjak; Ahmad, Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1436

Abstract

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis
Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Muhamad Zubair Siking; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1439

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang kerap tidak terlaporkan karena faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kotamobagu, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kotamobagu telah melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, hambatan signifikan masih dihadapi, seperti ketidaksiapan korban dalam melapor, pelaku yang melarikan diri atau tidak kooperatif, serta stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian, pembenahan sistem hukum, serta edukasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT
Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian M. Ghufron Fazacholil; Rakha Nindya Sugondo; Nabila Noviana Putri Rahmadani; Angelika Rusydina Putri; Laura Ayu Putri Henindra; Dafina Al-Yuan Nurhaliza Putri Setiadin; Astika Nurul Hidayah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1441

Abstract

Perjanjian pranikah mengatur harta perkawinan dan melindungi perempuan serta anak pascaperceraian, berdasarkan UU No. 1/1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap pengelolaan dan pembagian harta, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis kualitatif berbasis interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum atas pemisahan harta, tanggung jawab keuangan, dan hak asuh anak, sekaligus mencegah konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini juga menjadi alat perlindungan sosial yang mampu mendukung keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan suami istri untuk memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai mekanisme preventif dalam membangun keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan
Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global Faisal; Siswanto, Heni; Putri, Ria Wierma; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1443

Abstract

Perdagangan bebas memicu berkembangnya kejahatan penipuan investasi fiktif yang merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan hukum pidana negara. Kejahatan ini memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan investasi fiktif di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, UU ITE, serta UNTOC sebagai instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan lemahnya penegakan hukum disebabkan keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kapasitas aparat, dan minimnya kerja sama internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Integrasi antara hukum pidana nasional dan internasional diperlukan guna memperkuat kedaulatan negara menghadapi kejahatan lintas batas. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika penipuan investasi di era perdagangan bebas

Page 21 of 75 | Total Record : 747

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023