cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 747 Documents
Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia Ramdani, Jefri; Ade Arif Firmansyah; Muhammad Akib; Yusdiyanto; Ahmad Zazili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian
Pendidikan Multikultural Pada Lembaga Pendidikan Islam Dikalimantan Tengah Nadia Saputri; Putri Anggalia P.S; Ajahari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1371

Abstract

Keberagaman etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Tengah menuntut adanya pendekatan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap konteks masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam Kalimantan Tengah, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip multikulturalisme dalam pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder berupa literatur akademik, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusif seperti rahmatan lil ‘alamin, ukhuwah insaniyyah, dan ta’aruf telah mulai diinternalisasikan dalam proses pendidikan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi guru, kurikulum yang belum kontekstual, serta kurangnya pemanfaatan nilai kearifan lokal seperti handep hapakat dan belum bahadat dari budaya Dayak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam harus dilakukan secara sistemik melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kemitraan dengan masyarakat lokal, guna membentuk karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan berdaya saing dalam masyarakat multikultur
Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Servasius Edwin Telaumbanua; Yasmirah Mandasari Saragih; Bonar Yudhistira; Elisabeth Saragih; Tengku Ikhsan Ansyari Husni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1372

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas keamanan nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme serta menawarkan solusi normatif dan praktis berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan perbandingan, melalui pengolahan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana terorisme mengalami kendala serius, terutama terkait legitimasi alat bukti elektronik, rekam jejak digital, dan laporan intelijen yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana. Selain itu, pendekatan represif yang selama ini digunakan dinilai belum cukup efektif tanpa diimbangi program deradikalisasi dan model keadilan restoratif. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reformulasi sistem pembuktian yang adaptif terhadap kejahatan terorisme modern, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mendukung efektivitas penegakan hukum
Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Pembelajaran Berbasis Teknologi di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Mahasiswa Prodi PGMI IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang Siti Mariyah; Muhammad Nur; Sri Winarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1373

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 menuntut perguruan tinggi untuk mengadopsi sistem pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap implementasi pembelajaran berbasis teknologi di Prodi PGMI IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dan kendala serta peluang yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mahasiswa semester 1, 3, dan 5 yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran berbasis teknologi karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Namun demikian, ditemukan pula hambatan seperti keterbatasan akses internet, perangkat yang tidak memadai, serta tantangan psikologis dan manajemen waktu. Faktor-faktor internal seperti literasi digital dan motivasi, serta faktor eksternal seperti dukungan institusi dan ketersediaan infrastruktur sangat memengaruhi persepsi mahasiswa. Di sisi lain, teknologi juga membuka peluang penguatan kompetensi abad ke-21. Dengan demikian, pembelajaran berbasis teknologi dinilai strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi, namun tetap membutuhkan intervensi menyeluruh guna menciptakan sistem yang inklusif dan berdaya saing
Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Klitih di Yogyakarta Jeremy Arnold Christian Bangun; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1374

Abstract

Fenomena kekerasan remaja berupa klitih di Yogyakarta mencerminkan kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip negara hukum dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus klitih dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta mengidentifikasi hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan artikel media, lalu dianalisis secara deskriptif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA dan praktik represif di lapangan, yang diperparah oleh ketiadaan pedoman teknis, lemahnya kapasitas lembaga seperti Bapas dan LPKA, serta faktor sosial seperti disfungsi keluarga, ketimpangan pendidikan karakter, dan pengaruh media. Penegakan hukum yang tidak konsisten ini telah menimbulkan ketegangan sosial, krisis legitimasi negara, dan memperburuk stigmatisasi terhadap anak pelaku kekerasan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor agar sistem hukum lebih mampu menjamin keadilan yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan serta rehabilitasi anak
Perancangan Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Rahman Maulana S; Moh Zainuddin HSM; Lucky Dafira Nughroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1378

Abstract

Permasalahan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mendorong perlunya pendekatan kontraktual yang lebih berorientasi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar kontrak berbasis kinerja (performance-based contract/PBC) dan merancang model implementatif yang relevan dalam konteks sistem pengadaan pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, studi literatur hukum, serta praktik internasional di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berbasis kinerja memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mutu layanan publik, terutama jika didukung oleh indikator kinerja yang terukur, sistem evaluasi berkala, serta skema insentif dan penalti yang adil. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan kontrak berbasis kinerja sebagai strategi pengadaan publik yang berorientasi hasil.
Analisis Pemasaran Syariah di Toko Inhil Parfum Jl. Pintu Air Kecamatan Tembilahan Delva Sari Astuti; Ferdinan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1383

Abstract

Pemasaran syariah menekankan nilai-nilai etis, transparansi, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku bisnis dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten guna membangun kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pemasaran syariah pada Toko Inhil Parfum yang berlokasi di Jl. Pintu Air, Kecamatan Tembilahan, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka marketing mix berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik dan karyawan toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unsur marketing mix syariah telah diterapkan, seperti penggunaan bahan yang halal, penetapan harga yang adil, serta kebijakan garansi kualitas produk. Namun, aspek Pertinence & Promotion belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan informasi terkait spesifikasi produk dan nilai utama yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi promosi agar sejalan sepenuhnya dengan etika pemasaran Islami
Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA Sinta Trijanatun Kasanah; Gilang Octa Pasca Resta Aswitok; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1385

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya dalam hal pewarisan lintas negara. Sengketa waris yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) kerap menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang dan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku. Hukum Perdata Internasional memainkan peran sentral dalam menjembatani kolisi hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, baik dari segi asas, prinsip, maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa waris antarnegara serta menganalisis kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan asing. Selain itu, belum adanya kodifikasi hukum perdata internasional di Indonesia memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, penguatan perjanjian bilateral, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani perkara lintas negara secara efektif dan berkeadilan.
Systematic Literature Review: Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rahmat Perdana Rasuanto; Agus Triyono; HS Tisnanta; FX Sumarja; Satria Prayoga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1388

Abstract

Dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan, akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 634 artikel dari database Scopus periode 2020–2025, serta analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perumahan subsidi efektif meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, rasa aman, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah dengan tata kelola dan infrastruktur yang baik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi dan kualitas bangunan. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perumahan subsidi dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan kota yang berkeadilan.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi di Desa Teluk Sentosa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Puja Riani Nasution; Muhammad Ridwan Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1389

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kekerasan seksual ke Komnas Perempuan meskipun secara umum jumlah pelaporan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, serta pola penanganan kasus di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis serta penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian kasus, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, kurangnya kehadiran polisi wanita (Polwan), serta keterbatasan dana operasional. Pola penanganan kasus mencakup jalur hukum, kebijakan penanganan, serta dukungan institusional untuk pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual