cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 747 Documents
 20   21   22   23   24 
Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat Dhea Aulia Putri; Muhtadi; Wiranata, I Gede AB; Putri, Ria Wierma; Sunaryo; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1446

Abstract

Struktur pasar yang kompetitif merupakan fondasi penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses pasar dan harga yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli perdagangan di Indonesia dari perspektif hukum serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli di Indonesia terjadi melalui merger, integrasi vertikal, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang berdampak pada harga tinggi, rendahnya inovasi, serta terbatasnya peluang bagi UMKM. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas implementasi dan adaptasi terhadap praktik monopoli di era digital. Diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar pasar yang adil dan inklusif dapat terwujud secara berkelanjutan
Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Sely, Sely Anjelina; Muhtadi; Triono, Agus; Wierma, Ria; Yusdiyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1448

Abstract

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Fransiskus Albertus Papu; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1451

Abstract

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif
Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat Sonia Klara Seke; Ignecya Thithania Katoda; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1453

Abstract

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional
Meneguhkan Kedaulatan Internal Melalui Reformasi Hukum Gadai Tanah Perkebunan Pandu Apriliansyah; Sunaryo; Kasmawati; Zazili, Ahmad; Adhan, Sepriyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1456

Abstract

Gadai tanah perkebunan merupakan praktik agraria yang kompleks dan menyentuh aspek hukum, sosial, serta kedaulatan negara. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama akibat disharmoni antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kedaulatan internal negara dengan urgensi reformasi hukum gadai tanah perkebunan, serta merumuskan arah kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem hukum gadai tanah saat ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, serta berpotensi melemahkan kontrol negara atas sumber daya strategis. Reformasi hukum yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis diperlukan untuk memperkuat kedaulatan internal dan menciptakan sistem hukum agraria yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.
Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga Jefri; Manalu, Edwardo FH
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1460

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan hierarki hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap kemandirian hukum masyarakat desa, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Desa di Desa Lumban Binanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan teknik studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dan rendahnya pemahaman legislasi di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, dan penguatan lembaga adat serta Musyawarah Desa sebagai mekanisme resolusi hukum berbasis lokal yang partisipatif dan berkelanjutan
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinda Ariandini; Hieronymus Soerjatisnanta; Firmansyah, Ade Arif; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1461

Abstract

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat
Transformasi Pembelajaran Bermakna melalui Deep Learning: Kajian Literatur dalam Kerangka Kurikulum Merdeka Nur Kharisma; Diva Erlina Septiani; Feby Suryaningsih; Mahdum; Erlisnawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1462

Abstract

Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada siswa, dengan menekankan pendekatan reflektif, kontekstual, dan transformatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pendekatan deep learning terhadap terciptanya pembelajaran bermakna dalam konteks Kurikulum Merdeka. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dengan mengkaji sepuluh artikel terbitan tahun 2022 ke atas yang dipilih melalui pencarian sistematis di Google Scholar, DOAJ, dan repositori nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa deep learning telah diterapkan secara efektif pada berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan, meningkatkan pemahaman konseptual, motivasi belajar, dan karakter siswa. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sumber daya, dan tantangan dalam asesmen pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa deep learning memiliki potensi besar sebagai strategi pedagogis dalam Kurikulum Merdeka, asalkan disertai dukungan sistemik, pelatihan guru, dan inovasi kurikulum yang berkelanjutan
Penatausahaan Tanah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Ellen Yumiaty Pasaribu; Muldri P.J. Pasaribu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1463

Abstract

Penatausahaan tanah sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Namun, praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan masih adanya kendala serius, seperti aset belum tercatat secara rinci, ketidaksinkronan data dengan BPN, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMBADA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi efektivitas penatausahaan tanah di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif-analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen hukum dan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal. Aset bernilai besar belum dimanfaatkan secara produktif, dan sertifikasi belum tuntas. Implikasinya, diperlukan integrasi antara regulasi, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung good governance dan mendorong kontribusi aset terhadap pembangunan daerah
Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Askana Fikriana; Muhammad Irwanto; Sri Sulistiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1465

Abstract

Pembentukan tujuh utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dinamika baru dalam struktur kelembagaan negara. Keberadaan lembaga non-struktural ini, yang bidang tugasnya menyerupai kementerian, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan legitimasi yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta meninjau urgensinya melalui pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam kerangka konsep wazir al-tanfidz yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah secara hukum selama tidak melanggar batas kewenangan kementerian, dan dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan amanah politik kepala negara. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlunya pengawasan terhadap kinerja lembaga non-struktural ini agar sejalan dengan prinsip good governance

Page 22 of 75 | Total Record : 747

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023