cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 747 Documents
 21   22   23   24   25 
Interaksi Mahasiswa Dengan Artificial Intelligence dan Implikasinya Terhadap Akhlak Digital: Tinjauan Psikologi Pendidikan Islam Saputri, Nadia; surawan, surawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana interaksi mahasiswa dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memengaruhi akhlak digital, ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif melalui teknik survei dengan penyebaran angket kepada 35 mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi Islam. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT dan sejenisnya dalam kegiatan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, menyaring informasi sesuai nilai-nilai Islam, serta lebih berhati-hati dalam menjaga adab digital. Sebanyak 94,3% responden menyatakan mempertimbangkan nilai-nilai Islam saat menggunakan AI, dan 91,4% merasa AI membantu meningkatkan kesadaran etika digital. Namun demikian, ditemukan hubungan negatif antara intensitas penggunaan AI dan kualitas akhlak digital, khususnya dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Sebagian besar mahasiswa juga menolak anggapan bahwa AI dapat menggantikan peran edukatif, afektif, dan moral guru atau dosen. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi serta perlunya bimbingan moral dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi Islam
Analisis Kepastian Hukum Lelang Pailit: Studi Kasus Perkara No. 11/Pdt.G/2024/PN Mgg Salsabila, Salma Rifda; Aisyah Lashinta Dewi; Benita Lidya Maharani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1471

Abstract

Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan merupakan bentuk eksekusi hak kebendaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang oleh PT Bank UOB Indonesia serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk pemenang lelang.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, peraturan menteri, risalah lelang, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis terhadap prosedur, asas, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan hukum positif, termasuk pembuktian wanprestasi, prosedur administratif, pengumuman publik, dan risalah lelang sah. Gugatan yang diajukan oleh debitur dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar pelanggaran hukum.Implikasinya, pelaksanaan lelang dalam perkara ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, khususnya pemenang lelang. Penelitian ini memperkuat pentingnya prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Indonesia
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusuan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Ndruru, Ernita; Husna, M. Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1472

Abstract

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang diharapkan menjadi pelopor keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi terhadap 24 mahasiswa Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berlalu lintas masih bervariasi, dengan sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami atau mempraktikkan aturan secara konsisten. Kurangnya edukasi hukum, budaya berkendara permisif, dan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum berlalu lintas dalam kurikulum serta perlunya sinergi antara kampus dan aparat untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas di kalangan mahasiswa.
Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan Putri Farida Hanum Padang; Husna, M. Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1473

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi lokal yang sangat bergantung pada kinerja penyelenggara teknis di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPPS di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota KPPS, Bawaslu, saksi, dan petugas ketertiban di delapan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPS secara umum tergolong baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pelayanan terhadap pemilih. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, pelatihan yang terbatas, serta kelelahan fisik akibat beban kerja tinggi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial KPPS serta perbaikan sistem pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjamin kualitas pemilu yang adil dan akuntabel
Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional Infitahatun Nimah; Nur Amaliyah Purwitasari; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1477

Abstract

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara
Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Nilam Cahya Kamilah; Hasan Hamid Safri; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1479

Abstract

Penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional truk tambang menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatur jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan di lapangan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum adanya petunjuk teknis penindakan. Kendala struktural dan kultural seperti keterbatasan personel, minimnya fasilitas parkir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor, penguatan budaya hukum, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.
Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia Elyassin Firdaus; Panjaitan, Janter; SyahputraAditya Kursin Surbakti; Rafli Akbar R; Dida Oktavian; Aldi Rizal S; Afaza Hadian P; Yehezkiel Musa Y A; Muhammad Razaq Firdaus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1485

Abstract

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun Indonesia telah menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pencatatan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum agama dan negara, minimnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara sistem hukum agama dan negara, penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin pencatatan pernikahan yang inklusif dan adil. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan layanan pencatatan demi menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility: Studi Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb Alexander Johnatan Pardede; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Sitanggang, Adella
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1495

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak lagi dianggap sebagai komitmen sukarela, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban hukum yang mengikat, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang melanggar kewajiban CSR, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam kasus tersebut terbukti melakukan pelanggaran CSR yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip strict liability. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaan secara substansial, serta penguatan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari aktivitas korporasi yang merugikan
Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi Kurniawan, Ridha; Antoro, Agung; Irawan, Agus; Alendra; Alfarisi, M. S; Tatiana, Orid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1498

Abstract

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat

Page 23 of 75 | Total Record : 747

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023