cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 251   252   253   254   255 
Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Di Sekretariat Daerah, Kabupaten Karimun Halimah Tasya Umaira; Roli Sambuardi; Azmi, Azmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5284

Abstract

Pengelolaan aset daerah menghadapi berbagai kendala yang mencakup keterbatasan akses informasi, kekurangan sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang masih semi manual, tidak adanya sistem clearance, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada periode Maret hingga April 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas Effendy yang mencakup delapan indikator: kemampuan dan keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan pengelolaan, koordinasi dan komunikasi, sumber daya dan fasilitas, faktor lingkungan dan kebijakan, kultur organisasi, serta pengelolaan waktu dan biaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Sejumlah kendala masih belum terpecahkan, di antaranya kekurangan personel, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan komunikasi antara pengguna dan pengelola aset, serta kesulitan penelusuran aset tetap tertentu yang tercatat dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Secara keseluruhan, evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap aspek teknis, administratif, dan teknologi merupakan langkah krusial menuju pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Studi Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024 Ditinjau Dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyah Viona Ryanti; Endri Yenti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5285

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya secara signifikan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pada periode sebelumnya, hanya dua dari 25 anggota DPRD yang merupakan perempuan (8%). Namun, hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan delapan perempuan berhasil memperoleh kursi (32%), sehingga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Bukittinggi serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tasyri’iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor elektabilitas perempuan meliputi motivasi pribadi yang kuat, dukungan keluarga, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta strategi kampanye yang adaptif. Dalam perspektif siyasah tasyri’iyah, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak secara eksplisit dilarang, sehingga menegaskan legitimasi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan.
Film Pendek Mama Beti Sebagai Media Transformative Learning dalam Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan pada Pendidikan Islam Marwan Haryanto; Khoeru Mahfudhil Akrom; Muhamad Fahresa Rani; Surawan, Surawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5287

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih berfokus pada aspek kognitif sering kali belum mampu membentuk karakter religius secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai keagamaan dalam film pendek Mama Beti episode “Persiapan Imlek dan Ramadhan” serta mengkaji potensinya sebagai media transformative learning dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui observasi terhadap film dan dokumentasi literatur pendukung, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut memuat nilai berbagi, toleransi (tasamuh), tidak pamrih, dan tanggung jawab yang disajikan secara kontekstual melalui dialog dan alur cerita yang dekat dengan realitas sosial masyarakat majemuk. Penggunaan film sebagai media transformative learning mampu mendorong refleksi kritis peserta didik sehingga terjadi perubahan cara pandang dan penguatan karakter religius. Dengan demikian, film pendek dapat menjadi alternatif media pembelajaran PAI yang efektif, kontekstual, dan relevan di era digital.
Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata Bagas Setiawan; Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5290

Abstract

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jual Beli Hasil Bumi Karet dan Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: (Studi di Kampung Tanjung Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan) Murkaromah, Siti; Kinasih Gusti, Hyang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5291

Abstract

Praktik jual beli hasil bumi karet dan sawit di masyarakat pedesaan sering melibatkan perantara yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah, namun belum tentu sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akad wakalah bil ujrah, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan fenomenologi, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad wakalah bil ujrah berlangsung secara implisit melalui penyerahan hasil panen kepada pengepul tanpa kejelasan akad dan ujrah. Transparansi harga masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Meskipun terdapat unsur kerelaan dan kemanfaatan, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, kebiasaan (urf), keterbatasan akses informasi, dan hubungan patron-klien. Dengan demikian, diperlukan edukasi dan perbaikan sistem agar praktik transaksi lebih sesuai dengan prinsip syariah.
Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial Mahasiswa Fkip Untirta Terhadap Pemerintah Di Indonesia Salsabilla, Mutiara; Septi Kuntari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5292

Abstract

Meningkatnya penggunaan media sosial telah mengubah cara mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Media sosial kini dipandang sebagai alat potensial untuk menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna media sosial bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi aktivitas mahasiswa di platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai media sosial sebagai ruang publik yang terbuka untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam diskursus publik serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mengangkat isu sosial-politik. Mereka juga memiliki kesadaran terhadap norma etika dan aturan hukum dalam menyampaikan kritik. Selain itu, media sosial mencerminkan karakteristik ruang publik digital seperti pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas. Kesimpulannya, media sosial berperan sebagai ruang deliberatif yang memperkuat partisipasi demokratis dan menjadi alat kontrol sosial yang efektif.
Analysis of Decisions Declaring a Claim Inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) in Civil Cases: (A Case Study at the Blambangan Umpu District Court) Adi Seftian, Arif; Purwaningsih, Titin; Hanif Hilmi, Daffa; Hadilla Azhara, Selsa; Alfrica Arfa, Fiqri; Hayati, Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5293

Abstract

The decision of inadmissible claims (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) is a common phenomenon in civil litigation practice and reflects the importance of fulfilling formal requirements in drafting a lawsuit. This study aims to analyze judges’ legal reasoning and identify the formal factors causing claims to be declared inadmissible at Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. This research employs a qualitative approach with a case study method through document analysis, interviews, and literature review. The results show that the main causes of Niet Ontvankelijk Verklaard decisions include obscure claims (obscuur libel), incomplete parties (plurium litis consortium), inconsistency between posita and petitum, formal defects in power of attorney, and unclear object of dispute. Among these factors, obscuur libel is the most dominant, indicating weak legal construction of claims. Judges’ considerations in issuing Niet Ontvankelijk Verklaard decisions reflect the application of prudential principles to maintain legal order and certainty. However, this condition also reveals a tension between procedural justice and access to justice. Therefore, improving the quality of claim drafting and public legal literacy is essential.
Tadabur Ayat-Ayat Pembelajaran Mandiri dengan Pendekatan Andragogi: (Studi Literatur Pendidikan Agama Islam) Marissa, Marissa; Mukarom, Mukarom
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5296

Abstract

Penelitian ini mengkaji ayat-ayat al-Qur’an tentang self-regulated learning (pembelajaran mandiri) melalui sudut pandang teori. Bertujuan menggali pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur’an mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri) sebagai motivasi bagi orang dewasa untuk terus menuntut ilmu agama di tengah kesibukan sehari-hari. Metode penelitian ini adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bacaan mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri). Dari hasil penelitian, ditemukan 13 ayat al-Qur’an yang memuat nilai-nilai self-regulated learning (pembelajaran mandiri), kemudian dibagi ke dalam empat kelompok tema, lalu dibandingkan dengan enam prinsip andragogi Malcolm Knowles. Hasilnya menunjukkan bahwa al-Qur’an sudah lebih dahulu membahas pentingnya belajar secara mandiri. Berbeda dengan anak-anak dan remaja yang punya banyak waktu untuk belajar namun belum leluasa mengakses sumber ilmu yang sangat luas, orang dewasa waktu untuk belajarnya lebih sedikit di sela kesibukan keseharian namun memiliki akses yang jauh lebih mudah ke berbagai sumber keilmuan dan mampu memilah ilmu mana yang benar dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Maka penelitian ini hadir sebagai pengingat bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat, tak hanya yang masih muda, namun termasuk orang-orang yang sudah dewasa.
Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib) Puspitasari, Lina Indah; Fitri Atur Arum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5298

Abstract

Reformasi konstitusi pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Namun, penguatan tersebut menimbulkan problematika konstitusional setelah diberlakukannya Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI berdasarkan Pasal 228A ditinjau dari teori checks and balances, hierarki peraturan perundang-undangan, dan perspektif siyāsah dustūriyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A tidak memiliki landasan normatif yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sehingga bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan berpotensi melemahkan teori checks and balances dengan menempatkan DPR dalam posisi dominan terhadap lembaga negara lain, khususnya lembaga independen. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, pengawasan kekuasaan harus dijalankan secara proporsional, berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, serta dibatasi agar tidak melampaui kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, pengaturan evaluasi yang bersifat mengikat dalam Pasal 228A berpotensi menggeser fungsi pengawasan dari mekanisme korektif menjadi instrumen intervensi politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Universitas Negeri Medan Munthe, Rima Volyna; Chahyani, Ayu Tri; Lubis, Fatma Angraini; Ambarita, Hanaya Manuela
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakanbantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampudiUniversitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkanpada pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi serta masihditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan programbantuanpendidikan, seperti kurangnya penyampaian informasi, prosedur yangbelum efektif, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitianinimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Datadiperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadapmahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan. Analisis datadilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasidata. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dariGeorge C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta didukung oleh konsep evaluasikebijakan dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di UniversitasNegeri Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat darimasih belum meratanya penyampaian informasi kepada mahasiswa, kurangnya pemahaman terhadap program, serta prosedur pengajuanyang dianggap belum sepenuhnya efektif dan efisien. Selain itu, terdapat kendala administratif serta belum optimalnya peran dankomitmen pihak pengelola program. Dari sisi ketepatan sasaran, program bantuan masih memerlukan evaluasi agar benar-benar tepatkepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, diperlukanupaya perbaikan dalam aspek komunikasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan koordinasi dan komitmenpelaksana kebijakan agar program bantuan biaya pendidikan dapatberjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Page 253 of 312 | Total Record : 3118

 251   252   253   254   255 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue