cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Aktivitas Wanita Dalam Masa Iddah Di Media Sosial Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Dan Perspektif Maqāṣid Syarīʿah Fadil; Ahmad Zuhri Rangkuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5476

Abstract

Penelitian ini mengkaji aktivitas wanita dalam masa iddah di media sosial ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 dan perspektif Maqāṣid Syarīah, dengan fokus pada lima maqāṣid pokok: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber primer berupa nash Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 170 menetapkan kewajiban masa berkabung bagi janda yang ditinggal mati suaminya dengan dua tujuan utama: penghormatan kepada almarhum dan kepastian nasab. Selain ketentuan pokok tersebut, wanita dalam masa iddah juga terikat pada pembatasan-pembatasan syariat yang bersifat komprehensif, meliputi larangan menikah, larangan menerima khitbah, larangan meninggalkan rumah kecuali karena dharurat, kewajiban ihdad (berkabung) yang mencakup larangan berhias, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian mencolok. Dari perspektif Maqāṣid Syarīah, aktivitas media sosial yang bersifat tabarruj (berhias berlebihan secara digital), mencari perhatian lawan jenis, menggunakan aplikasi perjodohan, atau menampilkan konten yang tidak mencerminkan kondisi berkabung. Penelitian ini menyimpulkan perlunya panduan komprehensif tentang iddah digital yang mengintegrasikan ketentuan normatif syariat dengan tantangan era media sosial.
Efektifitas Pengaturan Sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rtrw Sari, Ana Ilmadan; Sari, Heni Ananta; Bangkito, Rego; Hafiza, Desi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5477

Abstract

Pengaturan sempadan sungai merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sempadan sungai telah memberikan kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengaturan tersebut meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan
Analisis Fungsi Perlindungan Hukum dan Pentingnya Merek Dalam Hukum Denya Sasmita; Siti Lailatul Muthoharoh; Gita Putri Maharani; Helena Primadianti Sulistyaningrum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5479

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai tanda pembeda dan identitas produk di pasar. Selain memiliki nilai ekonomi, merek juga mengandung nilai hukum yang memberikan perlindungan bagi pemilik dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perlindungan hukum terhadap merek serta menjelaskan pentingnya merek dalam sistem hukum sebagai sarana perlindungan hak dan kepentingan dalam kegiatan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik melalui sistem first to file. Perlindungan ini memiliki fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran serta fungsi represif melalui mekanisme penegakan hukum. Selain itu, merek berperan strategis dalam meningkatkan daya saing, menjaga reputasi usaha, dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum dan mendukung persaingan usaha yang sehat.
Peran Modal Sosial sebagai Strategi Bertahan UMKM Kuliner di Cibiru Kota Bandung Anisa, Dinda; Salsabilla, Willis Putri; Listianingsih, Zahra; Damayanti, Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5480

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di tingkat lokal. Dalam praktiknya, keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang melekat dalam aktivitas usaha. Salah satu bentuk strategi yang dapat digunakan dalam mempertahankan usaha adalah pemanfaatan modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai strategi bertahan UMKM kuliner di wilayah Cibiru Kota Bandung serta mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM kuliner. Kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara jaringan sosial dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, sumber daya, serta dukungan dalam menghadapi berbagai kendala usaha. Selain itu, norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat turut menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui hubungan yang harmonis antar pelaku usaha. Modal sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi digital melalui pertukaran informasi dalam jaringan sosial. Dengan demikian, modal sosial dapat dipahami sebagai salah satu strategi yang efektif dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM kuliner serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perubahan ekonomi
Strategi Guru Pai Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an Melalui Program Tahfidz Di Smpit Ibnu Abbas Klaten muksin, Hamid al; Sukmantara, Rano
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru PAI dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an melalui program tahfidz di SMPIT Ibnu Abbas Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI menerapkan berbagai strategi, antara lain talaqqi, tahsin, setoran hafalan berkala, dan muroja’ah terstruktur. Faktor pendukung meliputi lingkungan sekolah yang religius, dukungan orang tua, dan ketersediaan guru tahfidz yang kompeten. Adapun faktor penghambat di antaranya perbedaan kemampuan siswa, motivasi yang fluktuatif, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan siswa.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nirwana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan adapun faktor faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan restorative justice yaitu faktor penegak hukum, faktor kultural hukum, faktor substansi hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, perlu adanya pemahaman masyarakat tentang restorative justice harus di tingkatkan  mulai dari konsep, tujuan, dan prosedur restorative justice terutama dalam perkara KDRT agar tidak disalahartikan sebagai  pembebasan pelaku saja.
Konsep Multikulturalisme: Definisi, Prinsip, Nilai-Nilai dan Tantangan Penerapannya Dalam Masyarakat Multikultural Amalia Syifakurnia; Dwi Rahmawati, Widia; Kusna, Hidayatul; Ahmad Manshur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5483

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang konsep multikulturalisme yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman yang dimaksud meliputi perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan nilai budaya yang menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Sehingga, pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme sangat penting untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep multikulturalisme yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta tantangan dalam penerapannya di masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang sesuai. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai kondisi keberagaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menekankan kesetaraan, toleransi, penghormatan terhadap identitas budaya, serta dialog antarbudaya. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis. Namun demikian, penerapan multikulturalisme di kalangan masyarakat multikultural juga menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, pengaruh globalisasi, serta perbedaan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Maka, diperlukan upaya melalui pendidikan multikultural, kebijakan publik yang inklusif, serta penguatan dialog antarbudaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan saling menghargai dalam keberagaman.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps Komang Evi Triana; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5485

Abstract

Tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Satwa dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemeliharaan ilegal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan hukum konservasi yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan memelihara satwa dilindungi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Psikologi Massa dan Narasi Neraka: Eksplorasi Emosi Pengguna Media Sosial Menanggapi Isu Perang Dunia III Ekawati, Kartika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5486

Abstract

Selat Hormuz merupakan choke point geopolitik paling strategis di dunia, di mana eskalasi ketegangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga memicu gelombang kepanikan digital yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi emosi pengguna media sosial dalam menanggapi diskursus Perang Dunia III (WWIII) melalui lensa psikologi massa. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan netnografi pada platform X dan TikTok, penelitian ini mengidentifikasi munculnya "Narasi Neraka". Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi ini merupakan manifestasi eskapisme fatalistik yang menggunakan dark humor sebagai mekanisme pertahanan ego kelompok (group ego defense mechanism) saat menghadapi ancaman geopolitik yang nyata. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang amplifikasi emosi yang mengubah ketegangan regional menjadi histeria global.
Anti-Corruption Consensus as a Prerequisite for Indonesia’s Progress: An Analysis of the Roles of Government, Religious Leaders, and Society Hasan Syahrizal; Nur Hana Azizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5487

Abstract

Corruption as a systemic phenomenon has become a major obstacle to Indonesia’s progress, as it involves government, religious leaders, and society in practices that undermine social integrity. This study aims to analyze the roles of government, religious leaders, and society in building an anti-corruption consensus as a prerequisite for Indonesia’s progress. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design through library research based on scholarly sources and credible institutional reports. The findings reveal that corruption in Indonesia is multidimensional and institutionalized within social structures, reinforced by weak governance integrity, moral compromises among religious leaders, and a permissive societal culture toward corrupt practices. Furthermore, anti-corruption efforts that lack cross-sectoral synergy tend to be ineffective and unsustainable. Therefore, an anti-corruption consensus based on collective commitment among government, religious leaders, and society emerges as a strategic solution to foster a culture of integrity. The implications of this study emphasize the importance of strengthening ethical values, institutional reform, and active public participation as fundamental pillars for achieving a just and progressive Indonesia