cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Strategi Preventif Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Regina Gantasa, Lola; Rini Fathonah; Erna Dewi; Emilia Susanti; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5463

Abstract

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan kriminologis yang kompleks dan semakin memprihatinkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmatangan emosional serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan paparan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi serta merumuskan strategi penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif dilakukan melalui penanaman nilai moral oleh tokoh agama, penguatan komunikasi keluarga, serta pendidikan seksual sejak dini, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengendalian konten pornografi serta edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyentuh akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak juga menimbulkan trauma psikologis yang serius, sehingga diperlukan perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia Romadhon, Yusuf; Arianti, Made; Arianti, Tiara; Sylvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5464

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi transformasi hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dari akar kolonial hingga era digital. Fokus utama studi ini adalah menganalisis implikasi UU No. 40/2007 terhadap penguatan Good Corporate Governance (GCG) serta tantangan harmonisasi pasca-UU Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, penelitian ini membedah mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan pencegahan penyalahgunaan tanggung jawab terbatas (limited liability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PT telah mengakselerasi maturasi GCG melalui institusionalisasi hak appraisal, tag-along, dan fiduciary duty direksi. Namun, simplifikasi regulasi dalam UU Cipta Kerja, seperti penghapusan modal dasar minimal, memicu risiko munculnya perusahaan cangkang (shell companies). Di sisi lain, Mahkamah Agung berperan restoratif dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil berdasarkan kriteria fraud, undercapitalization, dan commingling of assets guna menembus sekat badan hukum demi keadilan kreditor. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi berkelanjutan melalui unifikasi standar dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta penguatan perlindungan whistleblower. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis ASEAN menuju visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital Azwar, Muhammad; Arianti, Iqbal; Arianti, Fariana; Sylvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penguatan regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pada aspek tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan perlindungan data pribadi merupakan investasi sosial-institusional yang krusial. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai batasan yuridis, tetapi sebagai enabler yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan prinsip kehati-hatian. Sinergi lintas otoritas antara BI, OJK, dan BSSN, serta penerapan kebijakan yang adaptif seperti regulatory sandbox, menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan publik dan daya saing ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penguatan regulasi yang akomodatif dan terstruktur adalah prasyarat fundamental bagi transformasi digital perbankan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan teknologi yang cepat.
Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Praktik Perusahaan Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Yesha, Nadya; Arianti, Fergie; Arianti, Aldan; Sylvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5466

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, studi ini menelaah dampak dekonstruksi pembatasan jenis pekerjaan serta efektivitas doktrin joint liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dikotomi pekerjaan inti dan penunjang telah mengeskalasi fleksibilitas korporasi, namun secara substansial mendegradasi posisi tawar pekerja dan memicu risiko prekariat melalui normalisasi PKWT jangka panjang. Tantangan utama terletak pada ketidakharmonisan regulasi domestik dengan Konvensi ILO No. 158 dan No. 87, serta adanya ambiguitas prosedur eksekusi tanggung jawab renteng yang memicu disparitas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap sub-kontrak bertingkat dan ekosistem gig economy. Penelitian menyimpulkan perlunya rekonstruksi regulatif melalui revisi Permenaker No. 2 Tahun 2025, integrasi digitalisasi kontrak dengan e-BPJS, serta unifikasi yurisprudensi melalui Peraturan Mahkamah Agung. Reformasi ini krusial untuk menciptakan ekuilibrium antara efisiensi usaha dan keadilan substantif guna mewujudkan agenda kerja layak (decent work) pasca-implementasi rezim Omnibus Law.
Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan Di SD IT Al Mubarok Palembang Saputrie, Nike Awaliyah; M. Hasbi; Sri Eva Mislawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5468

Abstract

Penelitian ini memiliki judul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan di SD IT Al Mubarok Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan serta mengenali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data, digunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui penguatan keterampilan administrasi, pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala, supervisi langsung, serta pembinaan disiplin kerja berbasis nilai-nilai Islami. Faktor-faktor yang mendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, motivasi kerja tenaga kependidikan, dukungan yayasan dan lingkungan sekolah, serta kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat mencakup keterbatasan sarana tertentu, perbedaan motivasi individu, beban kerja, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah telah memanfaatkan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sehingga berdampak positif terhadap mutu layanan pendidikan di sekolah.
Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu Nur Abida Yasvin; Lulu Padilah Pratama; Icha Rahma Nurul Afni; Devario; Abdulah Mazid; Jihan Aulia Bahari; Vidhy Ratu Andeline; Muhammad Ikbal; Al-Fathi Nabiel Maulana; Raden Handiriono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5469

Abstract

Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, yang tidak dapat ditunda lagi. Walaupun undang-undang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, praktik tersebut tetap marak karena faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi negatifnya. Analisis multidimensi menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti komplikasi kehamilan serta persalinan berisiko tinggi dan gangguan psikologis jangka panjang. Secara hukum, praktik ini melanggar peraturan yang ada serta merampas hak anak untuk berkembang secara optimal dan menentukan masa depannya. Selain itu, pernikahan dini menghambat kelanjutan pendidikan, sering menyebabkan putus sekolah dan penurunan literasi remaja. Meskipun akses teknologi di desa tersebut sudah memadai, pemanfaatannya untuk edukasi dan sosialisasi belum optimal. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi, mencakup penegakan hukum yang tegas tapi persuasif, peningkatan mutu pendidikan, serta pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Kolaborasi multipihak esensial untuk mengubah mindset masyarakat dan melindungi masa depan remaja dari dampak buruk pernikahan dini.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 64/Pdt/2022/PT SMG pada Sengketa Wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara Dwi Ramadhanella, Novia; Siti Nurhasanah; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Moh. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5470

Abstract

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sengketa wanprestasi dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG terkait sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan judicial case study, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara tepat menilai adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli yang sah, pelaksanaan kewajiban oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Unsur-unsur wanprestasi terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selain itu, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang memiliki dasar hukum kuat, seperti pembayaran sisa utang dan bunga, serta menolak tuntutan yang tidak dapat dibuktikan secara konkret. Putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum serta tidak adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun norma hukum. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Gadai Pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi Puspita Sari, Ria; Rasito
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik akad gadai di Cabang Pegadaian Thehok Jambi dan meninjau kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan jasa gadai, Pegadaian diwajibkan untuk mengoperasikan produknya sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya mengenai struktur kontrak, penentuan biaya ujrah, dan mekanisme lelang agunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Cabang Thehok Jambi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akta gadai dilaksanakan melalui kombinasi rahn dan ijarah yang didokumentasikan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), dengan ijab-qabul dilakukan secara tertulis dan transparan di hadapan nasabah; (2) Seluruh rukun rahn telah terpenuhi, termasuk rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat; (3) Biaya ujrah dihitung berdasarkan nilai taksiran jaminan, bukan jumlah pinjaman, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002; (4) Mekanisme lelang dilakukan secara terbuka dan adil, dengan kelebihan hasil dikembalikan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, praktik kontrak gadai di Pegadaian Thehok Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun beberapa aspek administratif masih berbingkai konvensional dan perlu penyesuaian lebih lanjut.
Implementasi Pembentukan Karakter Islami Melalui Aktivitas Keagamaan Di PKBM Tunas Ilmu Anam, Mishbahul; Napisah, Siti Novi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5473

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program unggulan pembentukan karakter Islami siswa melalui berbagai aktifitas keagamaan di PKBM Tunas Ilmu sebagai upaya mencegah krisis moral, membentengi siswa dari pengaruh negative globalisasi, serta mencetak generasi Muslim yang berakhlaq mulia. Fenomena ini penting dikaji karena mencerminkan peran lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami kepada peserta didik. Penelitian ini untuk mengetahui proses dan bentuk pembentukan karakter Islami siswa melalui altivitas keagamaan yang diterapkan lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk memperoleh gambaran factual mengenai kondisi dan gejala yang diteliti. Hasil penelitian menumjukam bahwa: (1) nilai karakter Islami yang terbentuk melalui aktivitas keagamaan meliputi ketaatan kepada Allah SWT, kecintaan terhadap ilmu, dan kedisiplinan; serta (2) program pembentukan karakter dilaksanakan melalui kegiatan tahfidz Al-Quran, shalat berjamaah, sholat dhuha, dan shadaqah. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas keagamaan berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter Islami siswa secara konsisten dan berkelanjutan.
Analisis Pergerakan Dan Pengaruh Harga Emas, Inflasi, Biaya Haji Serta Implikasinya Terhadap Keputusan Investasi Emas Bagi Calon Jamaah Haji Melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026 Izzah Afkarina; Lestari, Fia Puji; Pratama, Mohammad Mirza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5474

Abstract

Studi ini meneliti pergerakan dan pengaruh harga emas, inflasi, dan biaya haji, serta implikasinya terhadap keputusan investasi emas bagi calon jamaah haji melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel makroekonomi dan menilai sejauh mana investasi emas dapat efektif dalam perencanaan keuangan haji. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan elemen deskriptif dan asosiatif, berdasarkan data deret waktu sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya haji, artinya kenaikan harga emas diikuti oleh kenaikan biaya haji. Sementara itu, inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga emas, tetapi dengan hubungan negatif dan tingkat pengaruh yang lemah. Secara deskriptif, harga emas menunjukkan pola fluktuasi dengan tren meningkat, inflasi cenderung stabil, dan biaya haji mengalami peningkatan bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi berperan dalam membentuk keputusan investasi, meskipun tidak dominan. Implikasinya menegaskan bahwa investasi emas dapat menjadi instrumen yang relevan dalam persiapan dana haji karena stabilitasnya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, strategi investasi yang optimal tidak dapat hanya mengandalkan emas strategi tersebut harus didukung oleh diversifikasi, perencanaan jangka panjang, dan pemantauan. Oleh karena itu, calon jamaah haji disarankan untuk menggabungkan investasi emas dengan tabungan haji dan instrumen syariah lainnya, serta membeli emas secara bertahap untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Dengan cara ini, kesiapan keuangan haji dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.