Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles
3,118 Documents
<![CDATA[Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Marina]]>;
<![CDATA[Erna Dewi]]>;
<![CDATA[Emilia Susanti]]>;
<![CDATA[A. Irzal Fardiansyah]]>;
<![CDATA[Aisyah Muda Cemerlang]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5654
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.]]>
<![CDATA[Analyzing the Meaning and Legal Implications of Prohibitive Injunctions (Lafadz Nahi) In Islamic Law ]]>
<![CDATA[Achmad, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Muh. Bambang Taufik]]>;
<![CDATA[Fatmawati]]>;
<![CDATA[Abdul Syatar]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i2.5657
<![CDATA[The existence of lafadz nahi (prohibitive injunctions) constitutes a central pillar in the epistemology of Ushul Fiqh that dictates the behavioral boundaries of legal subjects. However, the literal application of classical texts lafadz nahi inherently results in legal invalidation (fasad/bathilomplexities of modern state institutions, global legal pluralism, and commercial economic disruptions. This study aims to analyze the semantic construction, interpretative problematics, and legal implications of lafadz nahi concerning the validity of legal acts and contemporary judicial decisions. This research employs a qualitative normative legal study design, applying conceptual, statutory, and comparative approaches. Data were collected through comprehensive library research encompassing primary sources (Qur'anic nash and Hadith) and multidisciplinary secondary literature from reputable international journals, subsequently analyzed using qualitative content analysis and critical hermeneutics grounded in Maqashid al-Syariah. The results indicate that the semantic certainty of a prohibition (qat'i dalalah) serves as the primary foundation for averting interpretative anarchy within the judiciary. Nevertheless, state authorities frequently politicize the interpretation of prohibitions to consolidate hegemonic power, culminating in legal inflation and jurisdictional clashes with global human rights norms (jus cogens). The application of Maqashid al-Syariah proves crucial in resolving these conflicts, as evidenced by the successful harmonization of the prohibition of riba (usury) within Islamic insurance (Takaful) regulations and the deployment of the nahi doctrine to combat labor exploitation. It is concluded that the violation of an absolute lafadz nahi inherently results in legal invalidation (fasad/bathil), and the rational contextualization of prohibitive texts is absolutely imperative to ensure that Islamic law remains relevant as an instrument of justice in the modern era.]]>
<![CDATA[Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis ]]>
<![CDATA[Aditama, I Made Kresna Sanjaya]]>;
<![CDATA[Hartono, Made Sugi]]>;
<![CDATA[Sanjaya , Dewa Bagus]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5662
<![CDATA[Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi sistem hukum nasional yang tidak hanya fokus pada perubahan norma, tetapi juga pada pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih humanis. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen penghukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembaruan hukum pidana dalam konteks pengembangan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pidana hukum di Indonesia perlu dipahami sebagai proses perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku tindak pidana, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan pembaruan hukum pidana harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Erlingga Savril Maharani]]>;
<![CDATA[Adinda Berliana Rizkita Anjani]]>;
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5663
<![CDATA[Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Maukar, Michelle Regine]]>;
<![CDATA[Eko Yulio, Pietro Grassio]]>;
<![CDATA[Suciara, Angelica]]>;
<![CDATA[Huberta, Grace Amaze]]>;
<![CDATA[Fewsan, Kimberly]]>;
<![CDATA[Anggraini, Lioni]]>;
<![CDATA[Shalomeita, Sharron]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5665
<![CDATA[Abstrak Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Notaris atas Pemalsuan Akta Berdasarkan Asas Pembenar dalam Renvoi ]]>
<![CDATA[Nadia Vilda]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5666
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (i) batasan tanggung jawab notaris terhadap isi akta partij dan (ii) penerapan asas pembenar sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dari dugaan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi substansi akta partij, karena isi tersebut sepenuhnya bersumber dari pernyataan dan kehendak para pihak yang menghadap. Tanggung jawab notaris terbatas pada pemenuhan aspek formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, asas pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk menghapus sifat melawan hukum apabila notaris menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan korektif (renvoi) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan dan dilandasi itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembenar merupakan dasar hukum yang esensial dalam memperkuat perlindungan terhadap notaris serta menjamin kepastian hukum dalam praktik pembuatan akta autentik]]>
<![CDATA[Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan ]]>
<![CDATA[Lysa Angrayni]]>;
<![CDATA[Febri Handayani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5668
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum]]>
<![CDATA[Penggunaan Media Digital ( Tv Smart ) Terhadap Minat Belajar Siswa MTS di Pondok Pesantren Darussalam ]]>
<![CDATA[Pujiaty, Epy]]>;
<![CDATA[Jufry, Fadhillah]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5669
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penggunaan Smart TV dalam proses pembelajaran dan bagaimana dampaknya terhadap pembentukan minat serta antusiasme belajar siswa MTs di lingkungan pesantren Darussalam. Selain itu, penelitian ini menggali persepsi siswa terhadap perubahan suasana kelas setelah adanya integrasi media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di dalam kelas, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena penggunaan teknologi di ruang kelas pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Smart TV meningkatkan minat belajar siswa melalui visualisasi materi yang lebih konkret dan variatif. Siswa merasa lebih termotivasi karena pembelajaran menjadi tidak membosankan dan lebih interaktif. Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa perlunya adaptasi guru dalam mengoperasikan fitur digital dan pentingnya pengawasan konten agar tetap selaras dengan nilai-nilai pesantren. Secara keseluruhan, Smart TV berperan sebagai stimulan yang efektif dalam menciptakan ekosistem belajar yang modern tanpa menghilangkan esensi pendidikan karakter di pesantren.]]>
<![CDATA[Digital Human Resource Management dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan: A Systematic Literature Review ]]>
<![CDATA[Zulfita, Ziyan Adzra]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i2.5671
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi secara fundamental praktik manajemen sumber daya manusia, dari fungsi administratif menjadi proses strategis yang berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaruh Digital Human Resource Management) terhadap kinerja karyawan melalui sintesis komprehensif literatur empiris. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020. Sebanyak 41 artikel ilmiah yang telah melalui proses peer review dan dipublikasikan pada periode 2016–2025 dianalisis, dengan sumber data dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital HRM secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, terutama melalui peran mediasi employee engagement. Namun ditemukan pula adanya efek paradoksal seperti meningkatnya techno-stress, penurunan kualitas interaksi interpersonal, serta isu privasi data. Selain itu hubungan antara Digital HRM dan kinerja bersifat kondisional, dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti kesiapan digital, budaya organisasi, serta praktik kerja berkinerja tinggi. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan kajian pada konteks negara berkembang, di mana implementasi Digital HRM masih belum merata dan menghadapi berbagai keterbatasan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan perspektif sosio-teknikal yang lebih komprehensif, sementara secara praktis memberikan implikasi strategis bagi organisasi dalam merancang sistem Digital HRM yang berpusat pada manusia dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[The Effect Of Green Marketing On Purchase Intention Mediated By Brand Trust: A Study On Avoskin Among Generation Z Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Artanti Shira Diva Ananta]]>;
<![CDATA[Mahrinasari]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5672
<![CDATA[Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi green marketing guna menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan, khususnya Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention dengan Brand Trust sebagai variabel mediasi pada konsumen Avoskin di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability purposive sampling, melibatkan 140 responden Generasi Z yang mengetahui aktivitas green marketing Avoskin. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Trust dan Purchase Intention, serta Brand Trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention dan memediasi hubungan antara Green Marketing dan Purchase Intention. Temuan ini menunjukkan bahwa Green Marketing berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendorong minat beli. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa dimensi place dan price paling dominan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti akses distribusi, daya saing harga, diferensiasi produk, dan efektivitas promosi guna memperkuat Brand Trust dan meningkatkan Purchase Intention.]]>
