cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 272   273   274   275   276 
Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Boni Agave; Wawan Fransisco; Fitriyani; Ahmad Fuadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5640

Abstract

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.
Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dina Amelia; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Kasmawati; Rohani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5641

Abstract

Jual beli mystery box di marketplace shopee merupakan salah satu transaksi yang berbasis elektronik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait ketidakjelasan objek transaksi oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli mystery box di marketplace shopee dan pandangan hukum islam terhadap jual beli mystery box di marketplace shopee, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli Mystery Box dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, serta mengidentifikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (untung-untungan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, peraturan perundang-undangan, yang mengandalkan data sekunder seterti literature, dokumen dan tambahan data primer seperti wawancara. kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box di Shopee dilakukan secara online melalui tahapan pencarian produk, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam praktiknya, pembeli hanya mengetahui kategori barang tanpa mengetahui secara pasti isi produk yang akan diterima. Faktor utama yang mendorong pembelian adalah rasa penasaran, pengaruh promosi, dan harga yang relatif murah. Namun, sebagian besar konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai yang dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli mystery box mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas, dan spesifikasi barang. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kejelasan objek akad. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur maisir (suntung-untungan) yang lebih menguntungkan penjual dibandingkan pembeli. Oleh karena itu, jual beli mystery box di marketplace Shopee dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang dilarang.
Pendekatan Tauhid Pada Anak Usia Dini Di Era Digital : (Studi Kasus: TK Imam Muslim Muara Enim) Kasela, Tantri; Khoerudin, Koko
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5642

Abstract

Pendidikan tauhid pada anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesadaran spiritual anak, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai pengaruh teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penanaman tauhid serta menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di TK Imam Muslim Muara Enim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan wali murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman tauhid dilakukan melalui pembiasaan doa harian, hafalan Al-Qur’an dan hadits, sholat berjamaah, kisah nabi, serta kegiatan bermain sambil belajar. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kognitif anak, pengaruh media digital, dan perbedaan pola asuh orang tua. Solusi yang dilakukan yaitu pendekatan konkret, pembiasaan berulang, pembatasan penggunaan teknologi, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Dengan demikian, pendidikan tauhid efektif jika dilakukan secara konsisten dan kontekstual.
Strategi Penanaman Karakter Santri melalui Program Enam Karakter Unggul di Madrasah Ibtidaiyah Al-Anshar Pujiaty, Epy; Nugroho, Dwi Setyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5643

Abstract

Di tengah tantangan degradasi moral pada usia sekolah dasar, institusi pendidikan Islam dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembentukan akhlak siswa. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Anshar menerapkan langkah preventif dan edukatif melalui inisiasi Program Enam Karakter Unggul sebagai instrumen utama dalam membentuk kepribadian santri yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif mengenai strategi implementasi, proses internalisasi nilai-nilai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Enam Karakter Unggul di lingkungan MI Al-Anshar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif terhadap aktivitas harian santri, wawancara mendalam dengan kepala madrasah dan guru pamong, serta analisis dokumen kurikulum karakter. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang diterapkan melalui Program Enam Karakter Unggul terbukti menjadi model penguatan pendidikan karakter yang efektif pada jenjang pendidikan dasar Islam di MI Al-Anshar.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem Nabila; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sistem jaringan peredaran narkotika yang terputus (cell system). (3) Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan fasilitas pendukung seperti alat tes urine dan penyadap, serta inovasi kebijakan menggandeng desa adat untuk membentuk awig-awig (peraturan adat) guna memberikan sanksi sosial yang lebih tegas. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, disimpulkan bahwa meskipun upaya kepolisian telah mencakup berbagai aspek, angka residivisme masih fluktuatif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat desa adat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkotika
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Ternak Di Kabupaten Banggai Lia Devi Susanti; Sastro M. Wantu; Roni Lukum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan ternak tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam menyesuaikan jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum merata, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Dampak ekonomi program bersifat dualistik, yaitu meningkatkan pendapatan jangka pendek pada ternak ayam super dan memperkuat aset ekonomi jangka panjang pada kambing dan sapi. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, dampak kesejahteraan masih bersifat fluktuatif. Kesimpulannya, kebijakan bantuan ternak belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, akses pasar, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.
Penerapan Sistem Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar Putu Saka Erlangga Putra; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5648

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini menggunakan kamera CCTV dan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk merekam pelanggaran secara otomatis, sehingga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengendara serta menekan praktik pungutan liar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ETLE di Kota Denpasar, dengan fokus pada peran Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Bali serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024 tercatat lebih dari 4,7 juta pelanggaran, namun hanya sekitar 1,5 juta yang tervalidasi. Kesenjangan ini disebabkan keterbatasan kamera, akurasi perangkat, masalah administratif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. RTMC berperan penting dalam verifikasi dan tindak lanjut, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Meskipun belum optimal, ETLE tetap berkontribusi pada transparansi penegakan hukum dan mendukung transformasi Denpasar menuju smart city.
Analisis Ke-Ekonomian Transformasi Regulasi Sektor Keuangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Siti Aminah Mega Putri; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5649

Abstract

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan lahir dari respons kebutuhan reformasi yang holistik dalam keuangan Indonesia yang dinilai tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum adanya regulasi tersebut, berbagai peraturan di bidang keuangan telah tersebar di beberapa undang-undang yang berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakomodasi perkembangan global, pembaruan teknologi, dan kerumitan atau kompleksitas keuangan yang modern. Pengalaman krisis moneter 1998 ataupun krisis keuangan dunia 2008 menjadi petunjuk bahwa kelemahan struktur regulasi dan koordinasi antarotoritas memberikan dampak sistemik dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif yang memberikan uraian kajian secara mendetail. UU P2SK hadir dalam omnibus law bertujuan mengintegrasikan dan mengubah sekitar 17 undang-undang di bidang keuangan dengan tujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong adanya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang ini secara yuridis menjadi bukti upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, efisien, dan inklusif, UU P2SK diharapkan mampu menjadi suatu media yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berskala nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Pantai Oleh Pemerintah Pada Mess Pemda Provinsi Bengkulu Aditya Tri Winata; Amelya Agnesia Putri; Nur Azizah Safira; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5652

Abstract

Kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang secara hukum harus bebas dari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi perlindungannya. Permasalahan muncul ketika pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan garis sempadan pantai dalam kerangka hukum nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu, serta menilai kesesuaian keberadaan Mess Pemda Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan tersebut beserta implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sempadan pantai telah tersusun secara hierarkis dan mengikat, dengan batas minimal serta pembatasan ketat terhadap kegiatan di dalamnya. Berdasarkan pengujian terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, keberadaan Mess Pemda tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai karena tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum tata ruang, karena pemerintah berada dalam posisi sebagai pembuat sekaligus pelanggar norma. Oleh karena itu, diperlukan penertiban melalui mekanisme status quo dan langkah hukum yang konsisten.
Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Paleleh Bela Syafitri Husain; Sastro M. Wantu; Nopiana Mozin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas dampak hukum tersebut di Kecamatan Paleleh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, di mana penegakan hukum cenderung menggunakan diskresi dan pendekatan restorative justice sehingga sanksi pidana hanya menjadi ultimum remedium. Meskipun pembinaan preventif telah dilakukan di sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi dan normalisasi sosial terhadap miras. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah saat ini lebih berfungsi sebagai law in books daripada law in action, sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron

Page 274 of 312 | Total Record : 3118

 272   273   274   275   276 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue