cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 293   294   295   296   297 
Analisis Yuridis Wanprestasi Influencer dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Randy Syah Putra; Inka Dewi; Apri Amalia; Saqilla Anzani; Nurul Hidaya; Dedi Pratama Ujung; Annita; Mutiara Syabrina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5927

Abstract

Perkembangan informasi teknologi telah mendorong munculnya praktik pemasaran digital melalui media sosial, khususnya penggunaan influencer dalam kegiatan endorsement. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara influencer dan pelaku usaha kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban promosi, keterlambatan pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pengesahan perjanjian yang umumnya dilakukan secara elektronik menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Secara yuridis, wanprestasi mengakibatkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi, memberikan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, diperlukan transparansi pengaturan serta kehati-hatian para pihak dalam menyusun perjanjian untuk meminimalisir potensi penjagaan.
Sejarah Lahirnya Dan Perkembangan Event Cosplay Di Kota Singaraja Nalsali Natan Stefanus Bukit; I Wayan Putra Yasa; Fitri Noviani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5936

Abstract

Penelitian ini membahas sejarah lahirnya dan perkembangan event cosplay di Kota Singaraja sebagai bagian dari pengaruh budaya populer Jepang di Indonesia. Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya Jepang, khususnya cosplay, mendorong terbentuknya komunitas serta penyelenggaraan berbagai event sebagai ruang ekspresi dan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses terbentuknya event cosplay serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangannya di Kota Singaraja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan event cosplay berlangsung secara bertahap, dimulai dari inisiatif individu, berkembang melalui interaksi antar penggemar, hingga terbentuknya komunitas yang terorganisir. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan tersebut meliputi interaksi sosial antar komunitas, peran media sosial dalam penyebaran informasi, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk hiburan, event cosplay juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas diri, peningkatan kreativitas, serta mendukung promosi budaya dan pariwisata lokal. Dengan demikian, event cosplay di Kota Singaraja tidak hanya menjadi fenomena budaya, tetapi juga memiliki kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Analisis Kualitatif Perspektif Socio-Legal Muhammad Arif Sardi; Lidya Elmira Amalia; Mustofa Kamil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menekankan pada relasi kekuasaan, proses implementasi, serta pemaknaan hukum oleh aktor dan masyarakat. Fenomena yang dikaji menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam perspektif socio legal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap akademisi, praktisi hukum, dan aktor kebijakan, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga temuan utama, yaitu: (1) dominasi relasi kekuasaan dalam proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum yang cenderung elitis, (2) adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan (implementation gap), serta (3) pluralitas makna hukum yang memengaruhi tingkat legitimasi kebijakan publik di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi sosial dan politik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam memahami hukum sebagai fenomena multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan partisipasi publik, transparansi kebijakan, serta konsistensi implementasi hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods guna memperluas analisis terhadap dinamika politik hukum dan kebijakan publik.
Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur Bagus Aditya Indrawan; Dimas Alen Pranata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai strategi preventif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Implementasi dilakukan melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum serta proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran etika dan perilaku antikoruptif, terutama apabila didukung oleh peran pendidik sebagai teladan dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pendidik, metode pembelajaran yang cenderung teoritis, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi pendidik, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam membangun budaya integritas.
Analisis Manajemen Penerapan Program Suroboyo Bus Sebagai Transportasi Publik Perkotaan Di Surabaya Maherza Cahya Diastara; Gilbert Seno Rumbiak; Ayunda Putri Athamevia; Ivena Callista Putri; Trenda Aktiva Oktariyanda; Meirinawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penerapan program Suroboyo Bus sebagai transportasi publik perkotaan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suroboyo Bus telah menerapkan sistem pengendalian manajemen berbasis nilai publik (public value) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Inovasi layanan, seperti sistem pembayaran menggunakan sampah plastik serta pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Golek Bis (GOBIS), terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah armada, waktu tunggu bus yang relatif lama, serta fasilitas halte yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pada aspek operasional dan infrastruktur guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program.
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Pohuwato Wahyudin Mahmud; Sastro M. Wantu; Nopiana Mozin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5950

Abstract

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi isu penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan, ketertiban sosial, dan lemahnya supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku PETI serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Pendekatan preemtif berfokus pada edukasi hukum dan pembinaan masyarakat, namun terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli dan operasi gabungan, tetapi menghadapi kendala geografis dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum, namun berhadapan dengan resistensi sosial dan potensi konflik. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, struktural, dan teknis-operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI memerlukan pendekatan integratif yang mengombinasikan tindakan hukum dengan kebijakan sosial ekonomi.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorsement Menyesatkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen Jhosef Deniro Tampubolon; Kiki Kristanto; Satriya Nugraha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5954

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik pemasaran, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Dalam konteks ini, influencer muncul sebagai aktor kunci yang memiliki kemampuan memengaruhi preferensi dan keputusan konsumsi masyarakat melalui konten yang dipublikasikan. Aktivitas endorsement yang dilakukan influencer menjadi strategi pemasaran yang efektif karena dinilai lebih personal, persuasif, dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari pengikutnya. Namun, di sisi lain, praktik tersebut tidak jarang mengandung informasi yang tidak akurat, klaim berlebihan, atau bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan batasan tanggung jawab influencer dalam menyampaikan informasi komersial kepada publik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana influencer atas endorsement yang bersifat menyesatkan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun, pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur influencer, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal bagi konsumen.
Pelaksanaan Literasi Digital Islami untuk Meningkatkan Literasi dan Akhlak Siswa di SMA Negeri 12 Palembang Syukria Putri Iryani; Muhamad Fauzi; Farel Zahardi; Nadi R Langgah; Alfiah Maqhrobi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5955

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital yang pesat menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pendidikan, khususnya dalam membentuk kemampuan literasi dan akhlak siswa. Siswa sangat aktif di ruang digital, namun masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyaring informasi dan menerapkan nilai etika saat bermedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan literasi digital Islami dalam meningkatkan kompetensi literasi dan akhlak siswa di SMAN 12 Palembang. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi, faktor pendukung, serta dampak program terhadap perilaku siswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, guru, dan siswa, serta didukung studi kepustakaan dari jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital Islami dilaksanakan melalui media pembelajaran berbasis digital, pendidikan etika bermedia sosial, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar. Guru memanfaatkan platform seperti Canva, PowerPoint, Instagram, dan TikTok untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Siswa menjadi lebih aktif, termotivasi, dan terampil dalam mengakses informasi yang kredibel. Selain itu, siswa menunjukkan etika komunikasi yang lebih baik, kontrol diri yang meningkat, serta penggunaan media sosial yang lebih bijak. Fasilitas sekolah seperti Wi-Fi, proyektor, dan pelatihan guru turut mendukung keberhasilan program. Kesimpulannya, literasi digital Islami merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi sekaligus memperkuat akhlak siswa di era digital.  
Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan Betty Fetricia Tampubolon; Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut telah mengalami penguatan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial, termasuk pengaturan tindakan koersif, penggunaan alat bukti elektronik, serta perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut memungkinkan penyidik untuk mengungkap kasus penggelapan dana perusahaan secara lebih efektif, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengamankan aset. Namun, terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan kemampuan teknis, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan.
Rekonstruksi Konsep Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian : Analisis Kekosongan Norma dalam Sistem Hukum Indonesia. Bimantara, Rakha; Susi br Regar; Apri Amalia; Dewi Sartika Daulay; Wulan Dzira Al Zahra; Febyany Azahra; Rabiatul Adawiyah; Muhammad Alifa Rizky
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5957

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan norma hukum tertulis mengenai penyalahgunaan keadaan dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia, yang sering kali memicu ketidakadilan dalam kontrak dengan posisi tawar timpang. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis urgensi rekonstruksi konsep penyalahgunaan keadaan sebagai landasan mandiri untuk membatalkan perjanjian guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi. lalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi.

Page 295 of 312 | Total Record : 3118

 293   294   295   296   297 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue