cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 299   300   301   302   303 
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif Fhadhilatul Fhatihah; Norma Tiara Adisti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6074

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem perdagangan dari pola konvensional menuju transaksi elektronik berbasis internet. Jual beli online berkembang pesat di Indonesia karena memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan akses luas terhadap barang serta jasa. Namun demikian, pertumbuhan transaksi digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap konsumen. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain barang tidak dikirim, barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, barang rusak, serta tidak diprosesnya pengembalian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi penjual, faktor penyebab meningkatnya sengketa konsumen, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan peningkatan pengaduan konsumen dari tahun 2021 sampai 2025. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan marketplace, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Progresif Firmansyah, Wahyu; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6081

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengatasi berbagai persoalan struktural di Jakarta sebagai ibu kota lama. Namun, pengaturan hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan polemik, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dengan jangka waktu sangat panjang melalui mekanisme satu siklus pertama dan satu siklus kedua. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dapat mengurangi kontrol negara atas tanah sebagai sumber daya strategis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang IKN, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024. Pendekatan konseptual dilakukan melalui teori hukum progresif guna menganalisis sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah di wilayah IKN harus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berdasarkan evaluasi berkala, sehingga tidak dapat diberikan sekaligus untuk jangka waktu sangat panjang. Putusan ini memperkuat kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum agraria nasional, menjaga fungsi penguasaan negara atas tanah, serta mencegah potensi monopoli penguasaan tanah. Dalam perspektif hukum progresif, putusan tersebut mencerminkan peran hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan pembangunan IKN tetap berjalan dalam koridor konstitusi serta prinsip keberlanjutan.
Budaya Self-Reward Generasi Z dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fitur Cashback dan Paylater Wahidatul Mustaqimah; Anita Puspita Sari; Mustafidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena budaya self-reward di kalangan generasi Z dalam konteks penggunaan fitur cashback dan paylater, serta mengevaluasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya self-reward telah bergeser dari praktik reflektif menjadi konsumsi yang impulsif dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi digital. Fitur cashback menciptakan ilusi penghematan, sedangkan paylater mendorong normalisasi utang konsumtif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, self-reward diperbolehkan selama tidak berlebihan, namun paylater yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan, sementara cashback dapat diterima sebagai hibah dengan syarat tidak mendorong perilaku konsumtif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi ekonomi syariah agar praktik konsumsi tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.
Keterbatasan Relasi Sosial Mahasiswa Komuter di Lingkungan Kampus Aulia Novita; Nayla Amaliah; Khafifah Mujahidah; Vieronica Varbi Sununianti; Deni Aries Kurniawan; Istiqoma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6088

Abstract

Penelitian ini membahas keterbatasan relasi sosial yang dialami oleh mahasiswa komuter di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Sriwijaya. Mahasiswa komuter adalah mahasiswa yang melakukan perjalanan pulang-pergi setiap hari, sehingga waktu dan energi mereka banyak tersita oleh mobilitas, yang kemudian memengaruhi keterlibatan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membangun relasi sosial serta bagaimana mereka beradaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk menggali pengalaman langsung mahasiswa komuter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mobilitas menyebabkan kelelahan dan keterbatasan waktu, sehingga mahasiswa kurang terlibat dalam aktivitas sosial kampus. Akibatnya, relasi sosial yang terbentuk menjadi terbatas dan kurang luas. Selain itu, akses terhadap informasi informal juga menjadi terbatas karena minimnya keterlibatan dalam interaksi di luar kelas. Namun, mahasiswa komuter memiliki strategi adaptasi, seperti memanfaatkan komunikasi digital, aktif saat perkuliahan, serta mencari informasi secara mandiri. Kesimpulannya, keterbatasan relasi sosial mahasiswa komuter dipengaruhi oleh faktor individu dan kondisi struktural, terutama mobilitas dan keterbatasan waktu.
Penegakan Bangunan Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Jatinegara Jessica Avrilia; Abdul Rahman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara, dengan fokus pada tantangan dan faktor pendukung dalam penertiban bangunan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuisioner dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, dan kualitas instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan Perda di Kecamatan Jatinegara terkait dengan kejelasan isi kebijakan dan sanksi yang tidak konsisten. Selain itu, kebiasaan sosial yang mendukung atau menghambat penertiban juga menjadi faktor penghambat signifikan. Di sisi lain, faktor pendukung yang paling kuat dalam penegakan hukum adalah keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan serta ketegasan dan keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan. Kesimpulannya, penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara memerlukan peningkatan dalam kejelasan kebijakan, konsistensi sanksi, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.
Penipuan Digital Berbasis AI (Artificial Intelligence) Melalui Video Call Palsu: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Praktik Penipuan Online di Media Sosial I Nyoman Octaria Andi Saputra; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6093

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan digital berbasis AI, faktor penyebab terjadinya, serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, tingginya kepercayaan terhadap informasi di media sosial, kemudahan akses teknologi AI, serta lemahnya pengawasan di ruang digital. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Social Learning, Differential Association, dan Routine Activity. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan regulasi.
Manajemen Risiko Keselamatan Pada Destinasi Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Ferdi Wardana; Mujahidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6096

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan upaya peningkatan pada Objek Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori manajemen risiko Hinsa Siahaan yang mencakup lima dimensi: fasilitas/infrastruktur, akses, sumber daya manusia, lingkungan, dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Pantai Sasak belum optimal pada seluruh dimensi. Fasilitas keselamatan dalam kondisi tidak memadai, jalur evakuasi rawan kemacetan, penjaga pantai belum bersertifikasi profesional, pengelolaan lingkungan masih konvensional, serta SOP yang tersedia belum mencakup prosedur kedaruratan secara spesifik. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya regulasi dan SOP keselamatan, minimnya sosialisasi kepada wisatawan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Upaya peningkatan yang diperlukan meliputi pembaruan fasilitas keselamatan, sertifikasi lifeguard profesional, penyusunan SOP kedaruratan khusus, pengintegrasian sistem peringatan dini, serta formalisasi koordinasi lintas instansi.
Analisis Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Bisnis Digital Di Indonesia Totok Handono; Pandri Zulfikar; Muhammad Rizki Azhari; Dewi Rahayu; Nida Lailatu Syabani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6103

Abstract

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami eskalasi eksponensial yang menghadirkan paradoks kompleks antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif mengenai peran strategis pemerintah dalam mengatur lanskap bisnis digital serta mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sumber akademik sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam posisi pemerintah, bertransformasi dari sekadar fasilitator pasif menjadi regulator proaktif yang ketat melalui implementasi UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Rekonstruksi regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi transaksi digital dan menegakkan kedaulatan digital nasional terhadap dominasi teknologi global. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait kerentanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terhadap strategi predatory pricing yang dilakukan oleh platform digital global. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral seringkali menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada independensi kelembagaan dan pengembangan infrastruktur digital mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan fondasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan terintegrasi untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital nasional dan memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Representasi Perjuangan Sandwich Generation Dalam Film 1 kakak 7 keponakan : Analisis Pierre Bourdieu Muhammad Fajri; Umi Khasanah; Dwi Arif Prasetyo; Vieronica Verbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sandwich generation melalui lensa sosiologi Pierre Bourdieu, dengan fokus pada habitus, modal sosial, dan modal ekonomi dalam film "1 Kakak 7 Ponakan". Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap adegan, dialog, dan alur cerita film tersebut sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan bentuk sandwich generation non-klasik melalui karakter Moko, yang menanggung beban finansial dan pengasuhan tujuh keponakannya sekaligus. Temuan mengungkapkan bahwa habitus kekeluargaan yang kuat mendorong Moko untuk memprioritaskan kewajiban moral di atas kepentingan pribadi, meskipun menghadapi keterbatasan modal ekonomi yang signifikan. Modal sosial dari lingkaran terdekat berfungsi sebagai strategi bertahan emosional, sementara modal budaya berupa gelar sarjana Moko terhambat perkembangannya akibat beban domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa film tersebut memberikan kritik sosial terhadap normalisasi pengorbanan keluarga di tengah kurangnya sistem perlindungan sosial yang memadai, sekaligus menggambarkan keluarga sebagai arena perjuangan modal yang kompleks.
Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Manga Atas Praktik Manga Scanlation Di Indonesia Gendo Mulya Simorangkir; Elly Nurlaili; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6108

Abstract

Praktik manga scanlation di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap komik Jepang. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik scanlation di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak dan mendistribusikan karya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.

Page 301 of 312 | Total Record : 3118

 299   300   301   302   303 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue