cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 76   77   78   79   80 
Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 Putra, Ahmad Al Farobi Gomila; Setyawan, Ady Nur; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2389

Abstract

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi moral, medis, dan hukum serta menjadi topik diskusi yang terus berkembang di ruang akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum mengenai legalitas aborsi berdasarkan KUHP Indonesia 2023 dan Japan Penal Code 2023 beserta regulasi kesehatannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi medis darurat serta kehamilan akibat pemerkosaan. Perbedaan mendasar tampak pada alasan pembenar dan batas usia kehamilan, di mana Indonesia menetapkan batas 14 minggu dengan persyaratan administratif ketat, sedangkan Jepang melalui Maternal Protection Act memperbolehkan hingga 22 minggu dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Terdapat pula variasi dalam sanksi pidana, di mana Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat terutama bagi tenaga medis yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan hukum Indonesia agar lebih seimbang dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjamin keselamatan dan otonomi reproduksi perempuan
Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Perspektif Dominus Litis Terhadap Perkara Malpraktik Medis Yosua David Mantiri; Devy K. G. Sondakh; Friend H. Anis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2391

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan hukum. Dalam konteks praktik kedokteran, meningkatnya kasus malpraktik medis menimbulkan persoalan hukum yang kompleks antara aspek etik, disiplin, dan pidana. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) memiliki kewenangan dalam menilai pelanggaran etika profesi dokter, namun belum terdapat sinkronisasi yang jelas antara putusan MKEK dengan kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis dalam menentukan kelanjutan perkara pidana malpraktik medis.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penuntutan tindak pidana malpraktik medis, serta menganalisis kedudukan putusan MKEK dalam perspektif Dominus Litis. Metode yang digunakan bersifat normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks atas nama dr. Elisabeth Susana.
Pemenuhan Hak Politik Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus pada Masyarakat Adat Matrilineal di Indonesia Gladys Rebecca Vina Damanik; Donna Okthalia Setiabudi; Herlyanty A Bawole
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2392

Abstract

Indonesia adalah negara yang membagi pemerintahannya menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan peran dan warga negara didalamnya sebagaimana yang diatur pula di dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peran dari warga negara tersebut tidak memandang gender antara laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk ikut berperan dalam bidang politik untuk menyuarakan kepentingannya. Maka dari itu, pemerintah membentuk suatu kebijakan yaitu affirmative action yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk perempuan yang ikut berperan sebagai anggota legislatif baik dipusat maupun didaerah. Hal ini pun berlaku bagi perempuan masyarakat adat matrilineal yang memegang garis keturuan yang berasal dari Ibu, yang peran perempuan dalam bidang politik masih dibatasi oleh unsur sosiologis adat istiadat yang berlaku. Sehingga bagi perempuan adat masyarakat matrilineal yang ingin ikut berperan dalam bidang politik guna menyuarakan kepentingannya sebagai perempuan menjadi terbatas
Analisis Hukum Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Chinta Mea Jacoba Ndolu; Yohanes Arman; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2396

Abstract

Tradisi belis dalam masyarakat adat Kuta, Sumba Timur merupakan elemen penting dalam pernikahan adat yang berfungsi sebagai simbol penghormatan sekaligus syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat dan mengatur hak, kewajiban, status sosial, serta hubungan antarkeluarga. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan belis dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Menggunakan pendekatan hukum empiris, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis bukan hanya simbol budaya tetapi juga mekanisme hukum yang mengatur relasi sosial melalui lima tahapan yaitu Ketuk Pintu, Karai Tau, Pangga, Pahamang, dan Puru Ngandi. Laki-laki berkewajiban membawa persembahan sebagai tanda tanggung jawab dan keseriusan, sedangkan perempuan berhak menilai dan menegosiasikan nilai belis berdasarkan adat dan kekerabatan. Kesimpulan penelitian ini, pelaksanaan belis di Desa Kuta membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam menyeimbangkan nilai budaya, sosial, dan hukum dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial-ekonomi dan perkembangan zaman
Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Dan Hukum Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Muhamad Rezky; Nadiyatu Rahmah; Nafisa Dwi Suryaningtias; Desty Malika; Achmad Maftuh Sujana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2514

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai sejarah dan hukum dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam yang dikenal karena komitmennya terhadap keadilan dan kebenaran. Melalui metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana Ali menggabungkan nilai-nilai sejarah kenabian dengan prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ali menegakkan keadilan hukum tanpa diskriminasi, menerapkan prinsip syura (musyawarah), dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi antara sejarah dan hukum tersebut melahirkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan moralitas, kejujuran, dan kesetaraan sosial. Nilai-nilai hukum Ali tetap relevan di era modern karena sejalan dengan prinsip rule of law, pemerintahan yang bersih, dan perlindungan hak asasi manusia
Asuransi Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Leni Sumarni; Muhamad Juni Bedu; Laila Nazmi; Zulhari; Fahmi; Nurkamilah; Nasripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2669

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan antara sistem asuransi syariah dan konvensional dalam perspektif fiqh kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip fiqh klasik seperti gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba (renten) dalam konteks praktik keuangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI serta karya ulama seperti al-Qaradawi, az-Zuhaili, dan Taqi Usmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah (takaful) berlandaskan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan tabarru’ (hibah), berbeda dengan mekanisme asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan risk transfer. Para ulama fiqh kontemporer memandang takaful sebagai bentuk ijtihad yang sah dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi sistem keuangan global
Politik Hukum Reforma Agraria di Indonesia: Dari Orde Lama hingga Era Otonomi Daerah Fahmi Aditya; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2383

Abstract

Kebijakan reforma agraria di Indonesia merupakan refleksi dari dialektika antara politik hukum, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi nasional. Artikel ini mengkaji evolusi politik hukum reforma agraria sejak masa Orde Lama hingga era Otonomi Daerah, serta perkembangan kontemporer pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan historis-komparatif untuk menilai arah politik hukum agraria di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi politik hukum agraria Indonesia cenderung bergeser sesuai dengan konfigurasi kekuasaan dan orientasi pembangunan setiap rezim. Pada masa Orde Lama, reforma agraria diorientasikan sebagai instrumen revolusi sosial; pada masa Orde Baru, hukum agraria direduksi menjadi sarana pembangunan ekonomi; sedangkan pada era Reformasi dan Otonomi Daerah, paradigma partisipatif mulai tumbuh meskipun masih menghadapi kendala struktural. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak dapat dilepaskan dari konsistensi politik hukum dengan nilai-nilai konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Terhadap Putusan Hakim: Studi Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Blb Andika Verdiyansyah; Sri Wahyuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2384

Abstract

Tanah merupakan aset penting yang menentukan kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus memenuhi syarat formal, khususnya melalui pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun dalam praktik, transaksi di bawah tangan masih banyak terjadi sehingga menimbulkan persoalan hukum pada proses balik nama sertifikat. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Blb yang menunjukkan adanya hambatan balik nama akibat transaksi tanpa akta formal meskipun pembayaran telah lunas. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendaftaran tanah berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik, dan mencegah sengketa di kemudian hari, terutama ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya sehingga putusan pengadilan menjadi mekanisme yang diperlukan untuk mengganti data kepemilikan sertifikat
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang Veni Septiani; Santy Fitnawati; Rizki Nurdiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Ciruas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal. Upaya sosialisasi dan penertiban telah dilakukan, namun PKL tetap beraktivitas di area terlarang karena faktor ekonomi dan lokasi strategis. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian merekomendasikan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan kolaboratif serta penguatan sanksi administratif
Pemberatan Pidana Bagi Pejabat Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime Oktavia, Stevanny; Elfina Lebrine Sahetapy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2395

Abstract

Setiap orang berpotensi menjadi pelaku kejahatan, termasuk pejabat. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dan hasil tindak pidana kerap disamarkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang agar tampak legal. Sebagai penggerak pemerintahan, pejabat seharusnya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan publik, bukan untuk kejahatan. Jika pejabat menyalahgunakan jabatan, hakim sepatutnya menjatuhkan pidana yang diperberat sesuai Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberatan pidana bagi pejabat yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Hasil dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime dapat dikenakan pemberatan pidana karena jabatan yang diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Page 78 of 104 | Total Record : 1031

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023