cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 78   79   80   81   82 
Interprestasi Mahasiswa Universitas Negeri Medan Terhadap Modernisasi Keberagaman Agama Anastasya Sembiring; Anisa Amelia Purba; Arini Surbakti; Fatma Anggraini Lubis; Iwidya Risti Sinaga; Mikha Valdo Tambunan; Nur Cahyu Azizah; Putriana Sinaga; Ruth Hanna Sihombing; Saqinah Aifi Kirmala; Yakinda Benianfi Munthe; M. Iqbal; Alfonsius Ligori Keer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2425

Abstract

Modernisasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, termasuk cara individu memahami dan mengamalkan keyakinan di tengah keberagaman agama yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap modernisasi keberagaman agama dalam konteks masyarakat multikultural kota Medan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif di lingkungan kampus, dan studi dokumentasi terkait kebijakan keberagaman agama. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki interpretasi ganda terhadap modernisasi keberagaman agama. Di sisi positif, modernisasi meningkatkan akses pendidikan, memperluas wawasan melalui teknologi informasi, dan memfasilitasi dialog lintas agama yang mendorong toleransi antarumat beragama. Teknologi dan media sosial memungkinkan interaksi yang lebih luas antar mahasiswa berbeda agama. Namun, modernisasi juga menimbulkan tantangan berupa individualisasi, sekularisasi, berkurangnya nilai sakral dalam praktik keagamaan, serta potensi konflik akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial
Advokasi Digital Pekerja Ojol: Peran Media Sosial Dan Respon Hukum Klara Larina; Kartika; Fitriana Selvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2435

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang advokasi baru bagi pekerja ojek online (ojol) melalui media sosial sebagai medium ekspresi publik yang murah dan berpengaruh. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi, efektivitas, dan respons hukum terkait advokasi digital pekerja ojol dengan menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal melalui studi literatur, analisis konten media sosial, dan data kebijakan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang demokratis untuk konsolidasi gerakan, amplifikasi narasi ketidakadilan, dan tekanan publik terhadap perusahaan platform maupun pembuat kebijakan, meskipun respons hukum masih bersifat terfragmentasi, reaktif, dan belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar mengenai status kerja dan perlindungan hukum. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk merespons dinamika kerja digital di Indonesia serta memperkuat tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja platform.
Analisis Pembuktian sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan yang Melibatkan Gregorius Ronald Tannur Pietro Grassio; Abigail Angeline Yap; Aurelia Gisa Maharani; Rafirstka Madyah Putri; Valonia Nevada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2438

Abstract

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan elemen krusial yang berfungsi untuk menyingkap kebenaran materiil dan memastikan proses peradilan berjalan adil serta transparan. Dalam perkara pembunuhan yang melibatkan Ronald Tannur, aspek pembuktian menjadi titik perhatian karena berhubungan langsung dengan bagaimana alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan rekonstruksi peristiwa digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Kompleksitas perkara pembunuhan semakin bertambah ketika dikaitkan dengan fenomena korupsi dan praktik suap yang kerap mencederai independensi serta integritas aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan problematika serius: apakah pembuktian benar-benar dapat berdiri sebagai instrumen objektif, atau justru rawan dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang melemahkan keadilan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pembuktian dalam kasus pembunuhan, khususnya kasus Ronald Tannur, tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi dan suap
Korelasi Antara Besarnya Uang Panai Dengan Frekuensi Terjadinya Silariang Dalam Masyarakat Bugis Makassar Anisa Yusva Salsabilah; Syafiq Syadidul Azmi; Asnawi Mubarok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2447

Abstract

Uang panai digunakan sebagai simbol penghargaan dan kehormatan terhadap pihak perempuan dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis-Makassar. Namun, nilai uang panai telah berubah dari simbol moral menjadi ukuran status sosial, yang menimbulkan tekanan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana besarnya uang panai berhubungan dengan frekuensi terjadinya silariang, atau kawin lari, dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pasangan muda dan perspektif masyarakat tentang fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara tingginya uang panai dan meningkatnya kasus silariang, seperti yang ditunjukkan oleh studi literatur yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagian pasangan muda memilih silariang sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem adat yang tidak seimbang secara ekonomi karena tuntutan uang panai yang berlebihan. Pandangan yang berbeda dari masyarakat mencerminkan perubahan nilai budaya. Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, meminta terlalu banyak bertentangan dengan keadilan dan kesederhanaan
Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko : Studi Kasus Dampak Sosial Hasbi Umar; Husin Bafadhal; Nurhafazah, Nurhafazah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2458

Abstract

Kawin lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, merupakan fenomena sosial yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mensyaratkan keberadaan wali, saksi, serta ijab kabul yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik kawin lari serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kawin lari adalah tidak adanya restu orang tua, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tingginya biaya pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafi’iyah, pernikahan tanpa wali tidak sah, sementara mazhab Hanafiyah memberikan kelonggaran terbatas bagi perempuan dewasa dan berakal untuk menikah tanpa wali. Secara sosial, praktik ini memicu konflik keluarga, stigma sosial, tekanan psikologis, ketidakstabilan rumah tangga, serta gangguan terhadap harmoni masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum Islam, peran tokoh agama, serta pendampingan masyarakat untuk mencegah terulangnya praktik kawin lari dan memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat
Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dihubungan dengan Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat Resa Erliyani; Dheya Rahmawati; Adi Kristian Silalahi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2470

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak mematuhi karantina Covid-19 maupun melanggar protokol kesehatan di Indonesia masih belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan hukum dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Kasus pertama pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan ke pengadilan terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas regulasi kekarantinaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang menelaah norma hukum tanpa menggunakan rumus atau perhitungan angka. Hasil penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan status sosial pelaku, baik anggota legislatif, tokoh agama, figur publik, maupun masyarakat umum. Penegakan tersebut diterapkan melalui sanksi administratif (teguran, kerja sosial, denda) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90–94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat dasar hukum penegakan disiplin kesehatan masyarakat serta memperkaya kajian hukum kesehatan di Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penerapan hukum yang konsisten dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan
Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada Theresia Arohangela Girindani Bhebhe; Maria Theresia Geme; Ferdinandus Ngao Lobo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2473

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi dan pelaksanaan jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah serta menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jura lange dilakukan melalui tahapan pelaporan sengketa, musyawarah para pihak, upacara adat dengan penyembelihan hewan, penanaman pilar batas tanah, dan sumpah adat sebagai bentuk perdamaian. Keputusan bersifat final dan mengikat secara adat, memberikan kepastian hukum, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat nilai kekeluargaan. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dibanding jalur hukum negara karena prosesnya cepat, murah, dan tidak menimbulkan permusuhan. Meskipun demikian, praktik jura lange menghadapi kendala seperti ketidakhadiran pihak bersengketa, hilangnya pilar batas, dan menurunnya minat generasi muda. Kesimpulan penelitian ini jura lange masih eksis dan efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang mencerminkan the living law dan pluralisme hukum
Perlindungan Hak Reproduksi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang Bagaskoro; Yurico; Putra Raihan Samudera; Handika Pratama; Rio Armanda Agustian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak reproduksi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang serta menyoroti tanggung jawab negara dalam pemenuhannya sesuai peraturan perundang-undangan. Hak reproduksi dipandang sebagai bagian hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang menjalani hukuman pidana. Pendekatan yang digunakan adalah empiris dengan desain deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak reproduksi memiliki dasar hukum kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Implementasinya tercermin dalam kebijakan kelembagaan, layanan kesehatan, dan mekanisme kepatuhan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan hak reproduksi narapidana perempuan sesuai hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku
Keabsahan Syarat Dan Ketentuan Flash Sale Dalam Kontrak Elektronik Pada Platform Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2488

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, salah satunya melalui sistem flash sale pada platform e-commerce seperti Shopee. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik yang disepakati secara otomatis melalui mekanisme click-agreement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam flash sale memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyedia platform dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak
Problematik Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Redemtus Deferento Paldo Pone; Maria Fransiska Owa Da Santo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2491

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan dua masalah utama. Pertama, masih ada ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya wajib membayar royalti karena penggunaan istilah “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), sehingga menimbulkan tafsir ganda antara penyanyi dan penyelenggara acara. Kedua, terdapat ketidaksesuaian aturan antara Pasal 9 dan Pasal 23 serta belum adanya aturan jelas tentang praktik Direct Licensing, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan dan penyelarasan aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak

Page 80 of 104 | Total Record : 1031

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023