cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 77   78   79   80   81 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial Paulinus Rolansa Dawa; Ernesta Uba Wohon; Benediktus Peter lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2397

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai ruang terbuka bagi konsumen untuk memberi ulasan terhadap produk UMKM. Namun, ulasan negatif yang tidak objektif seringkali merugikan pelaku usaha. Penelitian ini menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat ulasan negatif di media sosial dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum tersedia secara preventif dan represif, penerapannya belum optimal karena kekosongan hukum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya literasi hukum digital. Diperlukan regulasi yang adaptif dan kolaborasi antara pemerintah serta platform digital guna menjamin kepastian hukum di ruang siber
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan dan Kekerasan Fisik Limantara, Richard Adrian; Elfina Lebrine Sahetapy; Fransisca Yanita Prawitasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2399

Abstract

Fenomena concursus realis atau perbarengan tindak pidana masih sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak yang disertai dengan perusakan. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban akibat lemahnya kontrol sosial dan moral pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan berlanjut atas tindak pidana kekerasan dan perusakan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana dengan sistem stelsel kumulatif terbatas, di mana maksimum pidana yang dikenakan tidak melebihi pidana terberat ditambah sepertiga, sesuai prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penegakan hukum terhadap kasus semacam ini perlu menekankan perlindungan hak anak dan pemberatan sanksi bagi pelaku
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang Bernabas Poto; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2401

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi
Pengaruh E-Filing terhadap Minat Membayar Pajak Mahasiswa dan Fresh Graduate Universitas Lampung Rani Cahyati; Theodora Monica Ismoyo; Syafiqo Naila Putri; Mega Metalia; Ratna Septiyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-Filing terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa dan fresh graduate Universitas Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan sistem administrasi perpajakan digital yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik survey menggunakan kuesioner. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden, yang meliputi mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate dari Program Studi Perpajakan dan Akuntansi Universitas Lampung. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh antara variabel e-Filing (X) terhadap minat membayar pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak. Artinya, semakin mudah, efisien, dan transparan sistem e-Filing, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa dan fresh graduate untuk membayar pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi sosialisasi dan edukasi penggunaan e-Filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak generasi muda
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Dengan Pelaku Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Djody Indra Nugraha; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2404

Abstract

Fenomena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu menjadi masalah sosial dan hukum yang memerlukan penanganan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan memperoleh alat bukti yang sah, minimnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, serta keterbatasan fasilitas dan tempat pembinaan bagi pelaku anak di bawah umur. Selain itu, lemahnya kontrol sosial keluarga dan menurunnya pendidikan moral generasi muda turut menjadi faktor penyebab meningkatnya tindak kekerasan oleh geng motor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, BAPAS, tokoh adat, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pembinaan remaja agar tidak terlibat dalam tindakan kriminal serupa
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024) Azahra Qanita Aisylabiba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2416

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menghadapi tantangan serius, terutama yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi. Meskipun negara tujuan menjanjikan penghasilan tinggi, banyak PMI mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan secara penuh sejak tahun 2016, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diberangkatkan secara ilegal pasca moratorium. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dari sumber-sumber resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berkontribusi dalam menekan pengiriman resmi, namun belum mampu mengatasi peredaran jaringan pengiriman ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural juga belum optimal karena minimnya kerja sama bilateral dan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan. Kesimpulannya, kebijakan moratorium perlu diperkuat melalui sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan perdagangan orang dan penguatan peran negara dalam diplomasi perlindungan migran
Implementasi Hukum Ketatanegaraan Dalam Pemerintahan Indonesia Yusrina Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2417

Abstract

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antarlembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan Hukum Tata Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengungkap berbagai kendala utama yang muncul, serta merumuskan strategi adaptif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dilengkapi dengan studi doktrinal terhadap sumber hukum primer serta analisis komparatif guna menelaah praktik hukum di negara lain. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kerangka Hukum Tata Negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, hambatan struktural seperti praktik korupsi, lemahnya fungsi pengawasan lembaga yudikatif, serta pertentangan antara kebijakan pemerintah dan prinsip hak asasi manusia masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada perubahan struktural, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi melalui independensi lembaga negara, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan peningkatan kesadaran politik publik
Analisis Dampak Impor Logam Terkontaminasi Cesium-137 terhadap Implementasi Prinsip ESG di Indonesia Shilvya, LIke Olivia; Adonara, Firman Floranta; Adiwibowo, Yusuf; Kumalasari, Nuzulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2420

Abstract

Kasus impor logam yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di Indonesia mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap arus barang berisiko tinggi serta kurangnya sinergi antarinstansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak masuknya logam radioaktif terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menelaah tanggung jawab hukum korporasi dalam peristiwa kontaminasi di kawasan industri nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan memadukan analisis normatif terhadap Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2024 dan kajian empiris berdasarkan data media, laporan kebijakan, serta hasil penyelidikan resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi menyebabkan logam bekas mengandung radiasi berbahaya dapat masuk ke rantai pasok industri, memunculkan risiko serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan stabilitas sosial. Implementasi prinsip ESG di sektor industri logam juga belum berjalan optimal karena masih rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi prinsip ESG dalam kebijakan impor logam untuk mewujudkan keberlanjutan dan keamanan industri berisiko tinggi di Indonesia
Strategi Implementasi Kebijakan Kearsipan Digital Pada Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah Fadhila Khairunisa Azizah; Ridwan Rajab
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan kearsipan digital di lingkungan Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Biro Umum Kemendikdasmen. Analisis data mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip di Kemendikdasmen belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan literasi digital, optimalisasi komunikasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas unit, serta integrasi sistem kearsipan digital dengan aplikasi nasional seperti SRIKANDI. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan kearsipan digital yang lebih efektif di instansi pemerintah
Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SMP Negeri 24 Samarinda Asya Noor Adha; Novyra Fitriany Karno; Sukma Ayuningsih; Lusiawati Dwimega Utami; Meisa Purnama Ayu; Dewi Triesta Nabila; Nabila Ratu Adelia; Cindi Aulia; Nabila Pasya Aisyah; Clara Ridha Nur Sinta; Sunariyo Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2424

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan sering tidak terlaporkan karena rendahnya edukasi dan keberanian siswa untuk bersuara sebagai kelompok yang paling rentan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum siswa SMP Negeri 24 Samarinda melalui sosialisasi interaktif mengenai pengenalan, pencegahan, dan pelaporan kekerasan seksual sesuai UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah sosialisasi tatap muka dengan pendekatan edukatif-deskriptif melalui pemaparan materi, diskusi, permainan edukatif, tayangan video, serta evaluasi melalui kuis dan tanya jawab yang melibatkan 88 siswa kelas VIII. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang bentuk kekerasan seksual, batasan tubuh, keberanian berkata tidak, serta prosedur pelaporan yang tepat, sementara mahasiswa berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator hukum yang menyampaikan materi secara sederhana dan mudah dipahami. Implikasi kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum sejak dini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendorong keberanian siswa melapor, dan memperkuat implementasi UU TPKS sebagai upaya preventif perlindungan anak

Page 79 of 104 | Total Record : 1031

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023