cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 79   80   81   82   83 
Analisis Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Konvensional Dan Pendekatan Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fahriani Fahmi; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2494

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dengan pendekatan humanis yang menekankan pada prinsip restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis data sekunder dari penelitian serta kebijakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini menyoroti efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, sedangkan pendekatan konvensional masih relevan untuk menjamin kepastian hukum dan menangani kejahatan berat. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida yang menggabungkan kekuatan keduanya, melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara keadilan formal dan nilai kemanusiaan. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas aparat, perumusan pedoman nasional restorative justice, dan pengawasan implementasi agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi
Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Ninot; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2495

Abstract

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh
Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur Shelvia Sipa Hekin; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2497

Abstract

Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana pemboman ikan melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan perspektif peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat kendala utama dalam penyidikan, yaitu implementasi hukum yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, pembaruan fasilitas operasional, dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut
Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020 Patar Marojahan Sinurat; Simamora, Janpatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2610

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena berperan sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan konseptual antara asas legalitas, keadilan substantif, dan keadilan restoratif pada pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana berlandaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif serta metode konseptual dan perundang-undangan, dengan menelaah terhadap hukum primer, sekunder, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai fondasi normatif yang menjamin adanya kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.. Sementara itu, asas keadilan substantif menegaskan pentingnya penerapan hukum yang berlandaskan pada keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Keduanya memperoleh titik keseimbangan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 mencerminkan transformasi kelembagaan Kejaksaan dari institusi penuntutan yang bersifat formal menuju lembaga yang progresif, berkeadaban, dan mengedepankan pemulihan nilai-nilai keadilan substantif dalam sistem hukum pidanamoderndi Indonesia
Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalam perspektif Fiqh Kontemporer Abdullah, Abdullah; Ayu Indah Lestari; Aklatul Fadilla Putri; Muhammad As’ad; Muhammad Juni Beddu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2755

Abstract

Pendidikan dalam Islam memiliki peran yang sangat fundamental, bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, pengembangan potensi fitrah manusia, dan pendekatan spiritual menuju kedekatan dengan Allah SWT. Kajian ini membahas konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang berpijak pada nilai-nilai ilahiah, etika, dan tujuan kemanusiaan. Pendidik dalam pandangan Islam tidak sekadar pengajar, melainkan juga sebagai murabbi, mu’allim, mu’addib, dan mursyid yang berfungsi membimbing, menanamkan nilai moral, serta menjadi teladan spiritual. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu berfitrah suci dengan potensi bawaan yang harus dikembangkan secara holistik. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dibangun atas dasar ukhuwah, mahabbah, dan ta’dzim yang menumbuhkan proses pendidikan yang penuh kasih, saling menghormati, dan transformatif. Penelitian ini juga menegaskan relevansi filsafat pendidikan Islam terhadap tantangan pendidikan modern, di mana integrasi nilai spiritual dan moral menjadi kunci utama untuk membangun pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia
Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik Devina Elysia Tri Anindya; Irayanti Nur; Muh. Rifqy Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2813

Abstract

Dalam perannya sebagai pendidik, dosen hukum tidak hanya bertugas menyampaikan teori dan praktik hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, objektif, dan berintegritas pada mahasiswa. Peningkatan kualitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan sejalan dengan etika profesi, agar dosen hukum mampu menjadi teladan sekaligus agen perubahan dalam dunia pendidikan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana etika profesi berkontribusi dalam membentuk kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik yang profesional dan bermoral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Keseluruhan peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma menunjukkan bahwa etika bukan hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan bagian inti dari profesi dosen. Etika menjadi arah untuk dosen bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi harus terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan mutu dosen sebagai pendidik. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga melekat pada kesadaran moral sebagian besar dosen yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam proses pembelajaran
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Analisis Peran Brigade Mobile Dalam Penegakan Hukum Pada Kerusuhan Massa Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum : Studi Satuan Brimob Polda Sumut Aldi Setiawan; Joharsah; Akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terhadap kerusuhan massa yang terjadi dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Fokus studi diarahkan pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sat. Brimob Polda Sumut), mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gangguan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memahami peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi selama pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (2) Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Brimob dalam menjalankan tugasnya dalam situasi kerusuhan massa serta dalam menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak individu yang menyampaikan pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob berperan penting dalam upaya penanganan kerusuhan massa, baik melalui tindakan preventif seperti pengamanan unjuk rasa, maupun tindakan represif yang proporsional saat terjadi eskalasi kekerasan
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2398

Abstract

Perkembangan pesat transaksi digital telah meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memunculkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar hukum preventif dan kuratif yang cukup kuat, namun implementasinya masih lemah akibat kebijakan internal platform yang tidak seimbang, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan BPSK, peningkatan akuntabilitas platform, serta regulasi turunan yang lebih tegas agar perlindungan konsumen di ruang digital semakin efektif dan berkeadilan.
Tradisi Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Nafilatus Syarifah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2440

Abstract

Tradisi kawin tangkap Sumba merupakan warisan budaya, yang mempunyai makna simbolik untuk menyatukan dua keluarga. Namun, praktik ini mulai menyimpang dari nilai-nilai adat yang sebenarnya, seiring berjalannya waktu seringkali dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  tradisi kawin tangkap dari perspektif hukum adat dan hukum positif, dan menelaah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin tangkap secara adat seharusnya tidak mengandung unsur kekerasan. Namun, karena perubahan sosial dan pemahaman yang salah, praktik ini justru menjadi bentuk pelanggaran hak asasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, diperlukan rekontruksi nilai-nilai tersebut. Selain itu diperlukan pengaturan peran negara dan lembaga adat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban

Page 81 of 104 | Total Record : 1031

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023