cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 80   81   82   83   84 
Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2445

Abstract

The development of digital technology has transformed the way individuals are identified and recognized in modern legal systems through the emergence of digital identities. This study formulates two main issues: the legal status of digital identities in the Indonesian legal system and the form of legal protection provided to digital identity holders against potential misuse of personal data. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials used include the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 concerning Digital Population Identity. The analysis was conducted deductively by examining the theory of legal protection, the principle of legality, and the concept of legal personhood in the digital context. The results of the discussion indicate that digital identities have received normative recognition as part of an individual's legal status. However, the effectiveness of legal protection remains weak due to the suboptimal implementation of the principles of transparency, accountability, and data security by electronic system administrators
Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Perjudian di Kabupaten Belu Antonius Padua Untung; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2453

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022–2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat
Program Bimbingan Psikososial dengan Teknik Reframing bagi Klien Penyalahgunaan Narkoba Habibulloh, Ahmad; Equatora, Muhammad Ali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2456

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan psikososial dengan teknik reframing bagi klien penyalahgunaan narkoba di IPWL Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung, serta mengidentifikasi efektivitas dan hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, klien menunjukkan perilaku tertutup, pesimis, tidak memiliki arah hidup, dan mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Setelah mengikuti program bimbingan psikososial dengan teknik reframing, klien menunjukkan perubahan positif seperti pola pikir yang lebih terbuka, meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, serta kesiapan untuk kembali menjalani peran sosial secara sehat dan produktif. Program ini terbukti efektif dalam mendukung proses pemulihan psikososial klien. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan jumlah tenaga profesional, rendahnya pemahaman awal klien terhadap proses rehabilitasi, serta masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat
Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Implementasi Fungsi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Muhamad Aldi; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2457

Abstract

Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan Dewan memiliki peran vital dalam memfasilitasi fungsi legislasi DPRD untuk membentuk perda yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan UU 23/2014, UU 12/2011, PP 12/2018, Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2/2019, dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan pembentukan peraturan daerah dalam implementasi fungsi legislasi DPRD Kota Cilegon dan bagaimana peran badan pembentukan peraturan daerah dalam proses pembentukan perda kepemudaan di Kota Cilegon. Metode penelitian ini menggunakan kualitiatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder melaui hasil observasi, wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa peran bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan perda kepemudaan nomor 10 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon cenderung belum optimal dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam proses hingga pembentukan perda kepemudaan
Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah Putri, Brilian Sabila Anjani; 'Adnan, Moch. Badrus Sholahidin; Multazam, Amar; Rohman, Baitur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2461

Abstract

Perpindahan agama setelah pernikahan menimbulkan persoalan hukum dan syariah yang serius karena mengganggu stabilitas keluarga serta perlindungan keturunan, sehingga membutuhkan kajian mendalam melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pernikahan pasangan yang salah satunya pindah agama dengan menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui studi literatur terhadap ayat Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama mengenai dampak hukum perpindahan agama setelah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat mengganggu keseimbangan spiritual, keharmonisan emosional, dan kepastian hukum dalam keluarga sehingga menimbulkan mudarat bagi pasangan maupun anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa fasakh melalui pengadilan agama dapat menjadi solusi syar’i untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta memastikan perlindungan iman, kesejahteraan jiwa, dan keberlangsungan keturunan sesuai tujuan maqashid syariah
Analisis Yuridis Akta Jual Beli Tanah Berbasis Sertipikat Pengganti Yang Terbit Berdasarkan Itikad Tidak Baik : Studi Kasus 185/Pdt.G/2022/PN Sgr Erinda Fiskaria Jelahu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2462

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tanah sebagai aset sosial, ekonomi dan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas dasar itikad tidak baik sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keabsahan akta jual beli tanah yang didasarkan pada sertipikat pengganti yang diterbitkan melalui itikad tidak baik serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat berdasarkan sertipikat pengganti yang cacat hukum tidak memenuhi unsur kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga keabsahannya secara hukum dapat dibatalkan. PPAT memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keaslian dan legalitas sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta, bukan hanya sekedar memenuhi aspek administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat oleh BPN serta kehati-hatian PPAT guna mencegah penyalahgunaan sertipikat pengganti dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan
Figur Si Doel Dan Reduksi Simbol PDIP Terhadap Konstruksi Persepsi Pemilih Dalam Kemenangan Pramono Anung Dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 Bram Setiawan; Hestiana Kiftia Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2464

Abstract

Pramono Anung dan Rano Karno telah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta masa jabatan 2025-2030. Kemenangan pasangan calon nomor 03 ini dalam Pilkada Jakarta 2024 mendapat sorotan karena strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tim pemenangan yang menonjolkan figur Si Doel dan mereduksi simbol-simbol PDIP untuk memengaruhi persepsi pemilih. Hal ini terlihat pada atribut kampanye yang digunakan, tidak ditemukan warna merah maupun lambang banteng yang merupakan simbol partai PDI-P. Penulis menganalisis tim pemenangan sengaja menaikan figur Si Doel dan mereduksi simbol PDIP. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotika untuk menelaah strategi komunikasi politik yang memperkuat identitas Si Doel tokoh fiksi dalam serial Si Doel Anak Sekolahan (1994-2003) dan tujuan reduksi simbol PDIP. Laporan ini dilengkapi hasil wawancara dengan para informan, yakni pemilih Pramono- Rano
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Hussein Alaydrus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia, khususnya potensi, manfaat, serta tantangan regulasi yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus serta regulasi komparatif dari negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA memiliki potensi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, mengurangi beban peradilan, dan mendorong reformasi tata kelola korporasi, namun penerapannya membutuhkan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan ketat agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. DPA dapat menjadi instrumen efektif penegakan hukum korporasi di Indonesia jika didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif dan implementasi yang akuntabel

Page 82 of 104 | Total Record : 1031

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023