cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 87   88   89   90   91 
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo Inayah Dzulhijjah Asril; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.
Evaluasi Konsep Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia di Tengah Dinamika Industri Kreatif Digital Aditiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2569

Abstract

Penelitian ini membahas konsep dan implementasi doktrin fair use dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan industri kreatif digital yang pesat. Konsep fair use diatur dengan pendekatan kategorikal yang masih memiliki kelemahan dalam menghadapi fenomena konten dinamis seperti remix, sampling, parodi, serta karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini mengkaji tantangan yang timbul dari ketidakjelasan batasan fair use sehingga sering disalahgunakan sebagai pembenaran pelanggaran hak cipta. Isu penting lainnya adalah peran dan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi serta mencegah pelanggaran hak cipta, yang belum diatur secara tegas dalam regulasi. Selain itu, perkembangan teknologi AI menghadirkan persoalan hukum baru terkait perlindungan dan batasan fair use. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis komparatif untuk memberikan rekomendasi penguatan regulasi agar perlindungan hak cipta tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan industri kreatif digital. Hasil penelitian menegaskan perlunya revisi undang-undang yang adaptif, penegakan hukum efektif, dan edukasi publik dalam menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan
Efektivitas Proses Ganti Rugi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Proyek Tol Yogyakarta - Bawen : Studi di Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Basuki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2571

Abstract

Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap total perekonomian Indonesia memperoleh perhatian strategis dalam pengembangan infrastruktur, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Yogyakarta–Bawen yang tercantum dalam Permenko Nomor 7 tahun 2023. Proyek tol dengan panjang 75,12 km yang terbagi dalam enam seksi ini turut berdampak pada wilayah Kabupaten Magelang, khususnya Desa Pancuranmas yang terdampak di dua dusun, yaitu Dusun Joho dan Dusun Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme ganti rugi dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat Desa Pancuranmas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama masyarakat merasa puas terhadap nominal ganti rugi, kualitas pelayanan, serta transparansi dan keterbukaan informasi selama proses musyawarah. Kedua muncul kekhawatiran dari masyarakat yang masih dapat bertahana terkait akses mobilitas masyarakat nantinya pasca pembangunan proyek selesai. Kemudian yang ketiga terhadap waktu pencairan ganti rugi dinilai kurang efektif karena pelaksanaannya tidak merata dan cenderung acak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi dan percepatan dalam sistem pencairan ganti rugi guna memperkuat kepercayaan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terdampak
Analisis Yuridis dan Praktis Surat Berharga Cek sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Fajar Putra Hanifah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2573

Abstract

Kemajuan pesat dalam sektor bisnis mendorong pelaku usaha untuk mencari metode pembayaran yang efisien, sederhana, dan aman. Dalam aktivitas perusahaan dan perdagangan, tuntutan terhadap kepraktisan dan keamanan dalam proses pembayaran semakin meningkat. Saat ini, penggunaan uang tunai tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan, sebab telah tersedia alternatif berupa surat berharga yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran tunai maupun kredit. Pemanfaatan surat berharga dalam arus transaksi keuangan mempertimbangkan unsur kepraktisan, perlindungan, nilai prestise, serta potensi investasi. Dalam praktiknya, surat berharga memungkinkan transaksi berlangsung tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau perampokan. Sistem ini juga menjamin bahwa hanya pihak yang sah yang dapat menggunakan surat tersebut, mengingat ada prosedur khusus dalam penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan surat berharga menjadi solusi yang dipilih oleh para pelaku usaha untuk mempercepat dan menyederhanakan arus pembayaran secara aman.
Analisis Kecakapan Hukum Debitur di Bawah Usia 21 Tahun dalam Pelaksanaan Akad Kredit Menurut Hukum Perdata Indonesia Ismaidar; Bambang Fitrianto; Graha Ananda Zugusti Lubis; Maya Sari Novita; Faruq Rozy; Iman Irdian Saragih; Rohasiholan Doloksaribu; Angga Sahputra Sirait
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit menurut hukum perdata Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan hukum para pihak. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang baru dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, debitur di bawah usia 21 tahun yang belum menikah dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk akad kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah usia 21 tahun tanpa persetujuan orang tua atau wali hanya memiliki kekuatan hukum bersyarat, yakni dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Temuan ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) bagi lembaga keuangan dalam proses penyaluran kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Pemenuhan Hak Beragama dan Penolakan Gereja Toraja di Sungai Keledang Samarinda Rizky Amelia; Nuralifah Tasya; Nurhikma Resky Rahmadani; Rosnila Nur Ramadhannia; Maharani Galuh Pratiwi; Reno Mandala Putra; Sunariyo, Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2575

Abstract

Penelitian ini mengkaji penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh jemaat, pembangunan gereja tetap tertunda akibat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan investigatif, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin hak beragama kelompok minoritas. Penolakan yang tidak didasarkan pada hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana perlindungan. Kajian ini menawarkan sudut pandang hukum yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menjawab persoalan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk
Foundation Controversy as a Tool for Misuse of Loopholes Funds in Foundation Settings in Indonesia Febrianty, Yenny; Suciani Putri, Viorizza; Pransisto, Johamran; Heridah, Andi; Kasim, Aksah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2576

Abstract

This study analyses the use of foundations as mechanisms for financial diversion and highlights the legal shortcomings in the regulation of foundations in Indonesia, leading to insufficient oversight and public accountability. Recent incidents, including the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and the PPATK's disclosures regarding 176 philanthropic institutions, suggest that certain foundations function as front organisations to conceal or misdirect funds from unclear sources. This study utilises a normative juridical methodology, employing statutory, conceptual, and case approaches. It focusses on examining Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its derivative laws, and the management practices of social funds in charitable organisations. The findings of the study reveal that foundation supervision in Indonesia is insufficient, as the supervisory body provides guidance without audit authority, and external oversight by the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs is restricted to administrative functions lacking substantive audits. Agency fragmentation, insufficient consequences, and the lack of public disclosure requirements increase the likelihood of legal form misuse. The supervisory system necessitates reform via the alteration of foundational rules, the implementation of digital public audits, and the strengthening of fiduciary obligations and good governance principles within positive law. This research highlights the necessity of integrating legal standards with social norms to establish governance defined by transparency, accountability, and integrity, thereby restoring public trust in non-profit organisations in Indonesia
Perbandingan Protokol Palermo Dan UU TPPO Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia Agustino Marselino Susu; Yustinus Pedo; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2577

Abstract

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Indonesia mengadopsi Protokol Palermo melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), namun perbedaan ketentuan memengaruhi perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis kesesuaian kedua instrumen hukum. Hasil menunjukkan Protokol Palermo menegaskan pengecualian unsur “persetujuan” bagi korban anak dan menekankan mekanisme perlindungan serta kerja sama internasional, sedangkan UU TPPO belum mengaturnya secara eksplisit. Kesimpulannya penelitian ini harmonisasi kedua instrumen belum optimal, sehingga perlindungan korban belum maksimal, dan revisi UU TPPO serta peningkatan kapasitas aparat diperlukan.
Tanggung Jawab Negara-Negara Peluncur Terhadap Sampah Luar Angkasa Menurut Instrumen Hukum Luar Angkasa Adika Joseph Andrean Djawa; Yohanes Arman; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2578

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara-negara peluncur terhadap sampah luar angkasa berdasarkan instrumen hukum luar angkasa, yaitu Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976, serta kaitannya dengan prinsip Common Heritage of Mankind. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana bentuk tanggung jawab negara peluncur dalam pengelolaan dan pengurangan sampah luar angkasa serta penerapan prinsip warisan bersama umat manusia dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas peluncuran satelit telah memperbesar jumlah sampah luar angkasa, sementara mekanisme tanggung jawab negara peluncur masih bersifat sukarela tanpa penegakan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pengelolaan luar angkasa yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Common Heritage of Mankind
Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Rifki Ismail; Ahmad; Erman I. Rahim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2580

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses verifikasI. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.

Page 89 of 104 | Total Record : 1031

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023