cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara Negara Non Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Sarina Riyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2748

Abstract

Arus pengungsi yang masif telah menjadi isu global yang krusial, menciptakan dilema kompleks bagi negara transit seperti Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan mengkaji implikasinya terhadap stabilitas keamanan nasional dengan membandingkannya pada negara non-pihak lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan jalan tengah yang pragmatis dengan membentuk kerangka kerja kemanusiaan yang formal dalam kemitraan dengan UNHCR. Pendekatan ini lebih terstruktur dibandingkan model keamanan ad-hoc Malaysia, namun tidak se-terpusat pada negara seperti Mekanisme Penyaringan Nasional di Thailand. Meskipun kebijakan ini efektif mengelola risiko keamanan jangka pendek dan menjaga citra internasional Indonesia, sifatnya sebagai solusi sementara menciptakan kerentanan jangka panjang, termasuk situasi terkatung-katung bagi pengungsi dan potensi gesekan sosial.
Tinjauan Hukum Administratif Dan Hak Deteni di Indonesia Untuk Dalam Status Pengungsi Sarina Riyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2749

Abstract

Posisi Indonesia sebagai negara transit pengungsi yang signifikan, meskipun tidak menjadi negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, menciptakan dilema hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum administratif yang mengatur proses bagi deteni untuk memperoleh status pengungsi serta mengkaji pemenuhan hak-hak fundamental mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum administratif yang fragmentatif dan dualistik, ditandai oleh konflik norma antara UU Keimigrasian yang berorientasi keamanan dengan Peraturan Presiden yang berlandaskan kemanusiaan. Pendelegasian Penentuan Status Pengungsi kepada UNHCR yang disertai lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan inefisiensi sistemik dan kekosongan hukum, terutama bagi Final Rejected Persons (FRP) yang menghadapi penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Kerangka yang timpang ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak deteni, khususnya hak atas kepastian hukum dan kesehatan yang terancam oleh masalah sistemik seperti kelebihan kapasitas di rumah detensi
Pemahaman dan Preferensi Ibu Pada Produk Kosmetik Halal Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar Ahmad, Nur Isra'; Supriadi; Muhammad Ashdaq; Diarti Andra Ningsih; R Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2792

Abstract

Pertumbuhan industri kosmetik halal mengalami peningkatan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar dan menjadi salah satu pasar utama. Permintaan terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman semakin meluas, tidak hanya pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga pada kosmetik dan perawatan tubuh. Meski demikian, perhatian akademik terhadap kosmetik halal khusus untuk anak masih minim, padahal anak-anak juga menggunakan produk perawatan tubuh dan pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh orang tua, terutama ibu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemahaman dan preferensi ibu terhadap produk kosmetik halal anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan melibatkan 10 ibu yang memiliki anak usia 3–7 tahun yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu di Kecamatan Manggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu di Kecamatan Manggala memiliki pemahaman dan preferensi yang mendalam terhadap produk kosmetik halal anak, ditunjukkan melalui pilihan yang konsisten dan loyal pada merek terpercaya, serta peran aktif dalam membentuk pola konsumsi halal sejak dini. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi edukasi dan kebijakan yang mendukung konsumsi halal sejak usia dini.
Digitalisasi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Makassar Supriadi; Sufiani Zahra; Muhammad Sabian Rafif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2812

Abstract

Fenomena penelitian ini adalah transformasi digital perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberi kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi melalui BSI Mobile. Isu yang muncul yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan syariah, risiko keamanan digital, serta persaingan dengan bank konvensional. Penelitian ini menyoroti bagaimana digital banking BSI membangun kepercayaan nasabah sekaligus memperkokoh eksistensi perbankan syariah di era modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana layanan digital banking di BSI mampu memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah serta mengidentifikasi kontribusinya dalam membangun kepercayaan terhadap layanan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan postpositivisme dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan digital banking di BSI KC Makassar melalui BSI Mobile memudahkan nasabah dalam membuka, memperbarui, hingga menutup rekening secara digital dengan verifikasi sidik jari dan identitas. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transaksi sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah melalui unsur kompetensi, kebaikan hati, dan integritas yang saling melengkapi sehingga membangun loyalitas nasabah serta memperkokoh eksistensi perbankan syariah di era digital. Implikasinya, BSI perlu terus memperkuat teknologi, keamanan, dan inovasi layanan agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Era Dany, Bina; Aulia Cahyanti, Nazwa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2819

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme upaya hukum keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), dengan focus pada studi kasus putusan nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Pengaturan hukum penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam hukum psitif di Indonesia; bagaimana upaya hukum keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen; dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalm putusan Nomo 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif yuridis mengenai dasar hukum, prosedur, serta batas batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus keberatan terhadap putusan BPSK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statue Approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK merupakan instrument korektif yang sensial dalam sistem peradilan konsumen, guna menjamin tegaknya prinsip keadlian dan kepastian hukum. Dalam putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, majelis hakim menyatakan pembatalan putusan BPSK karena terbukti adanya pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil.
Pemikiran Buya Hamka terhadap Peradaban Sosial Islam Maya Inayati Sari; Leni Sumarni; Putri Anggriani; Mujitahid; Ainun; Munah; Hamidah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2890

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh urgensi memahami kembali pemikiran Buya Hamka tentang peradaban sosial Islam di tengah tantangan global dan dinamika sosial keagamaan kontemporer. penelitian ini bertujuan menganalisis konsep peradaban sosial Islam menurut Hamka, integrasi nilai Islam dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta relevansinya bagi masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis karya primer seperti Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, dan Sejarah Umat Islam, serta karya sekunder yang mengkaji modernisasi dan moderasi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memandang peradaban sosial Islam sebagai entitas dinamis yang dibangun atas prinsip tauhid, moderasi, keadilan, dan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, serta mampu merespons konteks sosial Indonesia yang plural dan multikultural. Temuan ini mengimplikasikan perlunya revitalisasi nilai-nilai moderasi dan etika sosial Islam dalam kebijakan pendidikan, pembangunan sosial, dan penguatan harmoni antarumat beragama
Penyumpahan Calon Advokat di Pengadilan Tinggi Banten Mayang Sari; Wika Hardika Legiani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2418

Abstract

Artikel ini membahas mekanisme penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten sebagai langkah awal menuju profesionalisme dalam dunia hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada staf kepaniteraan muda hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penyesuaian dengan teknologi terbaru, penggunaan Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) telah meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelantikan. Penerapan standar yang ketat memastikan bahwa advokat yang lahir dari proses ini memiliki kemampuan yang mumpuni dan siap menghadapi tantangan dalam lingkup hukum. Selain itu, calon advokat juga menerima pelatihan serta bimbingan penting untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka. Kesimpulannya, proses pelantikan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, tetapi juga mendukung perubahan yang lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas dijadikan prioritas utama dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas. 
Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato Nur Fadhilla Haluta; Erman I. Rahim; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2471

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi kampanye politik ke ruang digital selama Pemilu 2024, yang membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan akun anonim. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam mengawasi kampanye di media sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Metode penulisan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan. Hasil menunjukkan bahwa Bawaslu Pohuwato telah aktif melakukan pengawasan melalui edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan aplikasi Gowaslu, namun masih terkendala keterbatasan SDM, regulasi yang belum rinci, serta sulitnya melacak akun anonim. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lebih erat dengan platform media sosial.
Transformasi Digital dan Internalisasi Ideologi Islam Berkemajuan dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah Aulia Nabila Realisti; Janera Almasahni; Triono Ali Mustofa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2486

Abstract

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara gerakan keagamaan dan sosial, termasuk Muhammadiyah, dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam melalui platform digital. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang strategis bagi perluasan dakwah, penguatan literasi ideologis, dan aktualisasi gagasan Islam Berkemajuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah menginternalisasikan prinsip-prinsip ideologinya melalui aktivisme digital serta bagaimana transformasi tersebut berkontribusi terhadap gerakan sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menganalisis dokumen resmi Muhammadiyah (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah), jurnal ilmiah, dan media dakwah daring. Analisis dilakukan melalui tahapan seleksi sumber, validasi, dan interpretasi data menggunakan teori Cyber-Islamic Environment dan konsep literasi ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital meningkatkan efektivitas dakwah dan memperkuat literasi ideologis warga Muhammadiyah, sekaligus memperluas partisipasi dalam program sosial dan kemanusiaan. Kajian ini juga menemukan bahwa transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan ideologi Islam Berkemajuan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian dakwah digital dan ideologi Islam; secara praktis, memberikan arah pengembangan literasi, etika, dan kaderisasi digital Muhammadiyah di masa depan.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Kejahatan Siber Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Aplikasi Game Roblox Nurhikma Resky Rahmadani; Rizky Amelia; Shevira Amelia Putri; Rosnila Nur Ramadhannia; Reno Mandala Putra; Maharani Galuh Pratiwi; Neneng Lestari; Sunaryo, Sunaryo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2501

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi anak-anak, khususnya melalui platform permainan daring seperti Roblox. Meskipun dirancang sebagai media edukatif dan hiburan, Roblox menyimpan potensi risiko kejahatan siber seperti eksploitasi seksual, cyberbullying, dan child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum orang tua dalam mencegah kejahatan siber terhadap anak di bawah umur melalui aplikasi game daring seperti Roblox, serta menilai efektivitas regulasi nasional dan literasi digital dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan PP TUNAS. Teori Routine Activity dari Cohen dan Felson digunakan untuk menekankan peran orang tua sebagai capable guardian dalam mencegah kejahatan daring. Kajian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pembahasan yuridis yang secara spesifik menyoroti peran hukum orang tua dalam pengawasan aplikasi game daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengawasan dapat berimplikasi hukum, dan bahwa regulasi belum efektif tanpa dukungan literasi digital yang memadai.

Page 87 of 104 | Total Record : 1031