cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 86   87   88   89   90 
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Partij Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT Jessica Eunike Lauwoie; Ernesta Uba Wohon; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2548

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta partij terkait praktik pinjam pakai nama (nominee) dalam perjanjian sewa tanah di Desa Sedeoen, Kabupaten Rote Ndao yang dijadikan jaminan hutang di Bank NTT, dengan latar belakang ditemukannya dua akta sewa menyewa identik namun dengan pihak penyewa berbeda; menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif karena akta tersebut batal demi hukum melanggar Pasal 1320 dan 1335–1337 KUHPerdata, berpotensi melanggar Pasal 266 KUHP serta Pasal 15, 16, 38, 39, dan 40 UUJN sehingga disimpulkan bahwa notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365–1366 KUHPerdata dan Pasal 65 UUJN, serta perlu kehati-hatian dan pengaturan tegas pemerintah untuk melarang praktik nominee dalam penguasaan tanah oleh WNA.
Integrasi Nilai Islam Dalam Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Upi: Menggali Ilmu Untuk Kemanfaatan Umat Dan Lingkungan Fida Ismaturrohman; Nabila Primasty Putri; Farhan Sebastian; Zyxa Yusran Yoga Tryaza; Jenuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2552

Abstract

Perkembangan pesat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada abad ke-21 menuntut lulusan Teknik Mesin untuk tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan amanah manusia sebagai khalifah fil ardhi. Penelitian ini bertujuan menutup kekosongan kurikuler dengan memasukkan nilai-nilai Islam, khususnya Khalifah (tanggung jawab ekologis) dan Maslahah (kemanfaatan sosial), ke dalam inti pembelajaran rekayasa. Penelitian mendefinisikan indikator operasional nilai-nilai tersebut, menilai sejauh mana kurikulum PTM UPI telah menginternalisasikannya, dan merancang model kurikulum terpadu yang tervalidasi. Menggunakan metode campuran dengan desain Sequential Explanatory, penelitian ini memadukan Systematic Literature Review (SLR), studi kasus kualitatif (analisis dokumen dan wawancara), serta survei persepsi mahasiswa. Hasil menunjukkan komitmen institusional UPI yang kuat, didukung tata kelola berkualitas dan pengakuan bintang 5 untuk tanggung jawab sosial. Implementasi nilai Islam terlihat melalui mata kuliah PAI/Etika Profesi dan Tridharma yang menghasilkan Teknologi Tepat Guna (TTG) berkelanjutan, misalnya mesin pengolah sampah non-listrik, yang merealisasikan prinsip Istishlah dan menghindari Tabdzir. Model kurikulum terintegrasi ini berhasil membentuk insinyur yang kompeten secara teknis sekaligus memiliki kesadaran spiritual, siap menjalankan peran sebagai khalifah fil ardhi dengan fokus pada keberlanjutan umat dan lingkungan.
Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Penyewa Atas Sengketa Hak Sewa Tanah yang Tidak Terdaftar di BPN Aulia Ananta Syahidah; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2554

Abstract

Penelitian ini membahas kewajiban pemilik lahan terhadap penyewa dalam masalah hak sewa tanah yang tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa banyak perjanjian sewa tanah di Indonesia dilakukan secara informal tanpa pendaftaran resmi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik lahan, posisi hukum penyewa tanah dalam sudut pandang hukum agraria, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika terjadi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum primer terdiri dari UUPA, KUH Perdata, dan peraturan mengenai pendaftaran tanah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyewa berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun perjanjian tidak terdaftar. Namun, kedudukan hukum penyewa menjadi sangat lemah karena hak sewanya tidak memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya asas publisitas. Penyelesaian konflik dapat dilakukan baik melalui cara non-yudisial seperti mediasi ataupun melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa perlu adanya perubahan aturan agar pendaftaran perjanjian sewa tanah menjadi suatu kewajiban hukum, bukan sekadar opsi, serta betapa pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum penyewa dalam sistem agraria Indonesia.
Rekonstruksi Islam Modern di Lebanon: Interaksi antara Agama, Negara, dan Gerakan Sosial Muh. Ilham Majid Dohe; Susmihara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2556

Abstract

Kajian ini membahas dinamika sejarah Islam modern di Lebanon sebagai hasil interaksi kompleks antara kolonialisme, struktur politik sektarian, dan perubahan sosial internal komunitas Muslim. Latar belakang penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa sejak berakhirnya kekuasaan Ottoman dan awal Mandat Prancis, Lebanon membentuk sistem politik konfensional yang membagi kekuasaan berdasarkan agama. Struktur ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan politik, justru melahirkan sekterianisme dan ketimpangan sosial yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri proses pembentukan negara Lebanon, mengidentifikasi tokoh serta gerakan kunci dalam perkembangan Islam modern, dan menganalisis kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pendidikan Islam di Lebanon kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode historis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah literatur terhadap sumber-sumber akademik dan dokumen sejarah modern Timur Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Sayyid Musa al-Sadr, Muhammad Husayn Fadlallah, dan Hassan Nasrallah berperan penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial umat Islam, khususnya komunitas Syiah. Gerakan Amal dan Hezbollah menjadi instrumen utama transformasi sosial dan politik. Lembaga Islam seperti al-Mabarrat Foundation dan Imam Sadr Foundation turut memperkuat peran pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, Islam modern Lebanon merupakan bentuk negosiasi antara tradisi dan modernitas yang menjadikan agama tidak sekadar sistem keyakinan, tetapi juga fondasi moral dan sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di tengah realitas politik sektarian.
Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Azima Amalia; Dewani Romli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2560

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah umumnya berlaku selama masa iddah tiga kali siklus haid bagi wanita yang tidak hamil dan sampai melahirkan bagi wanita yang sedang mengandung. Namun, tanggung jawab ini dapat diperpanjang setelah masa iddah apabila berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip moral dalam hukum Islam. Integrasi antara hukum positif dan syariah menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian bukan sekadar formalitas hukum, melainkan manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan Cahyani Tute; Fenty U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2563

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik. Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Sistem Pengawasan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Sebagai Instrumen Perwujudan Sustainable Environmental Recovery Nor Alfisyahr
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2564

Abstract

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana lingkungan hidup untuk mendukung pemulihan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan BPDLH sebagai instrumen perwujudan sustainable environmental recovery dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teoretis. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana konstruksi hukum sistem pengawasan BPDLH dalam kerangka pengelolaan dana lingkungan hidup?; (2) Bagaimana efektivitas sistem pengawasan BPDLH dalam mewujudkan sustainable environmental recovery?; dan (3) Apa kendala dan upaya optimalisasi sistem pengawasan BPDLH? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPDLH dibangun melalui mekanisme pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan kapasitas sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan sistem pengawasan, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan mekanisme pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi publik yang lebih inklusif.
Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akbar Hidayatullah Daud; Agung Prayuda Yahya; Ramadhan Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2565

Abstract

Di Indonesia, sertifikat tanah merupakan dokumen sah yang menyatakan kepemilikan atas hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, sertipikat sering kali menjadi objek penyiaran di pengadilan akibat adanya cacat administratif atau yuridis dalam proses penerbitannya. Mengetahui dampak putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap pencabutan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tujuan penelitian ini. Adapun rumasan masalah yang digunakan, Pertama bagaimana penerapan hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dan mekanisme pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. Kedua, dampak pembatalan sertipikat hak milik atas tanah bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan yakni empiris di mana mengetahui secara langsung di lapangan akibat yang ditimbulkan terhadap pembatalan hak milik atas tanah di Gorontalo. Hasil penelitian ditemukan dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hakim menggunakan peraturan – peraturan terbaru yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Dampak yang dirasakan dari pembatalan secara langsung dan tidak langsung juga dirasakan oleh subjek hukum yang terlibat langsung di dalamnya.
Legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi Perseroan Terbatas: Analisis Konflik Normatif, Administrasi, dan Pajak di Indonesia Amalia, Rafika; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2566

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dasar hukum perdata dan administrasi yang mengatur pengakuan dan batasan penggunaan Virtual Office atau Virtual address sebagai alamat resmi PT dan persyaratan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT yang menggunakan VO / VA. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan regulasi sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang mengatur domisili PT dan penggunaan VO di Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi PT adalah sah, namun beroperasi di bawah rezim bersyarat yang kompleks. Meskipun hukum perseroan memberikan landasan formal, kepatuhan fiskal yang ketat berfungsi sebagai penentu utama legalitas operasional. Kebutuhan akan ruang fisik nyata menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan akuntabilitas Wajib Pajak Badan.
Efektivitas Penanggulangan Kasus Narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah terhadap Dinamika Penegakan Hukum dan Upaya Preventif di Kabupaten Tolitoli Moh Ikbal; Dian Ekawaty Ismail; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2567

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dinamika penegakan hukum serta upaya preventif dan rehabilitasi. Data empiris menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus narkoba yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, menandakan pengaruh jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dan kesulitan aparat dalam mengoptimalkan pengawasan wilayah yang luas dan rawan. Selain upaya represif, program preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda telah dijalankan, namun perlu dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif dan cakupan yang lebih luas. Di sisi rehabilitasi, meski telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena tingginya angka kekambuhan, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik dan sinergis antar lembaga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat, serta dukungan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli

Page 88 of 104 | Total Record : 1031

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023