cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 96   97   98   99   100 
Integration of Ibn Khaldun’s Islamic Education Thought and the Role of Technology in Realizing Value Based Learning in the Digital Era Irwan Suwandi; Muhammad Ardiansyah; Moch. Romli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2713

Abstract

In the current era, the development of information and communication technology is progressing rapidly, significantly influencing the field of education, particularly Islamic education. The integration between Islamic values and technology has become an essential necessity to ensure that Islamic education does not fall behind or become overtaken by modernization. This scientific journal aims to examine the thoughts of Islamic education from the perspective of classical Islamic educational philosophy, particularly that of Ibn Khaldun, and to analyze the role of technology as a medium, tool, and instrument of education in the context of digitalization. This study employs a qualitative method through a literature review of relevant classical and contemporary sources. The results of the study show that technology serves as an effective means of transforming Islamic values in alignment with the principles of ethics, Islamic morality, and holistic educational thought according to Ibn Khaldun. Thus, the synergy between Islamic thought and technology can strengthen and accelerate the goals of Islamic education namely, to develop insan kamil (a complete human being) who is faithful, knowledgeable, possesses strong character, and is capable of adapting in this digital era.
Regulatory Gaps and Legal Enforcement Challenges on Deepfake Pornography as a Form of Digital Sexual Violence in Indonesia Theodora Kristina Boleng; Adi Nur Rohman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2714

Abstract

The emergence of deepfake pornography, a development closely linked to artificial intelligence, has transformed the landscape of digital sexual assault. Perpetrators may employ machine learning algorithms to falsely portray a victim as being pornographically engaged without their consent or awareness. This research aims to examine the effective legislative frameworks addressing deepfake pornography in Indonesia, considering digital evidence and cross-border jurisdictions, and to evaluate the challenges encountered by law enforcement. This study utilises a normative juridical framework alongside qualitative analytical methods to analyse case studies, including incidents at Udayana and Semarang Universities in 2025, as well as pertinent legal sources such as the ITE Law, TPKS Law, and PDP Law. The study's findings indicate that the lack of standards and inadequacies in rule coordination persist as issues within Indonesia's legal system. TPKS and PDP have yet to tackle digital manipulation through artificial intelligence, whereas ITE has concentrated on the dissemination of ethical content. Moreover, law enforcement's efficacy is hindered by the absence of a national AI laboratory, limitations on digital forensic capabilities, and challenges in international coordination. Legal reform is essential to tackle these concerns; it must include new regulations concerning synthetic media offences, enhance digital forensics capabilities, and adopt victim-centered justice concepts to protect and restore victims' rights in the digital domain.
Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Harga Saham: Studi Empiris pada PT Kimia Farma, Tbk Periode 2014 - 2023 Anggie Regiesta; Listri Herlina; Ilham Winar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2715

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya rasio keuangan sebagai indikator fundamental dalam memprediksi dinamika harga saham pada perusahaan farmasi yang memiliki karakteristik industri yang kompleks dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk periode 2014–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan verifikatif melalui analisis regresi linear berganda yang didahului uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA, NPM, dan CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi 33,9% yang menggambarkan bahwa rasio keuangan tetap memiliki daya prediksi terhadap pergerakan harga saham meskipun sensitivitasnya menurun akibat faktor eksternal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa investor perlu mempertimbangkan rasio keuangan secara komprehensif bersama indikator makroekonomi lainnya agar keputusan investasi lebih akurat dan berkelanjutan
Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham Afrisyal Chandra Permana; Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2716

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak sebagai subjek hukum serta menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan individu yang memiliki hak dasar untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, baik di ranah domestik maupun publik. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan mengaitkannya dengan instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan anak sebagai subjek hukum telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, negara sebagai duty bearer berkewajiban untuk memperkuat sistem perlindungan hukum anak melalui pendekatan berbasis HAM yang menekankan prinsip non-discrimination, best interest of the child, serta right to participation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Dompet Digital di Indonesia Alvian Reza; Afrisyal Chandra Permana; Diego MPS; Malik Maulana Ibrahim; Farahdinny Siswajhanty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2717

Abstract

Kemajuan teknologi telah mengubah secara drastis cara kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam ranah hukum, revolusi ini secara khusus memengaruhi bagaimana seseorang membuat perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian. Contoh utamanya adalah kontrak elektronik yang dipakai pada kegiatan jual- beli dan sewa-menyewa secara online. Kontrak elektronik yang ada harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dan memfasilitasi pelaksanaannya. Di karenakan hal tersebut, penting untuk memahami secara spesifik bentuk aktual dari kontrak elektronik yang dimaksud dalam regulasi tersebut. Studi yang kali lakukan ini menggunakan metode hukum, dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, pandangan ahli hukum serta norma-norma hukum yang berlaku. Secara definitif, kontrak atau perjanjian elektronik adalah tindakan yang dilakukan oleh publik melalui sistem atau jaringan elektronik. Contoh konkret dari kontrak ini meliputi transaksi e-commerce (misalnya di Tokopedia atau Shopee), pemesanan layanan transportasi daring (seperti Gojek dan Grab), dan keterlibatan dalam lelang resmi secara daring.
Implikasi Hukum Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Echa Cristi; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2719

Abstract

Tulisan ini mengkaji konsekuensi hukum akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi di pengadilan terhadap prinsip itikad baik dan efektivitas penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa mediasi wajib ditempuh dalam setiap perkara perdata, dengan kehadiran para pihak sebagai prasyarat pokok. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisis norma hukum, asas itikad baik, dan praktik mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi tersebut, hakim dapat menilai pihak yang absen tidak beritikad baik, sehingga gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) atau bahkan dijatuhi putusan verstek terhadap pihak tergugat yang absen. Sebaliknya, jika ketidakhadiran disertai alasan sah (misalnya sakit atau tugas dinas yang dibuktikan secara resmi), umumnya hakim mengizinkan mediasi dijadwal ulang agar penyelesaian damai tetap dapat ditempuh. Ketiadaan satu pihak secara signifikan melemahkan efektivitas mediasi. Mediasi efektif memerlukan dialog dan negosiasi antar semua pihak, tanpa kehadiran salah satu pihak, proses damai praktis terhenti dan sengketa beralih kembali ke litigasi penuh. Dampak ini tidak hanya menambah beban peradilan, tetapi juga melanggar asas kesetaraan kedudukan pihak dan prinsip itikad baik, karena pihak yang hadir kehilangan kesempatan menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih tegas, seperti pedoman Mahkamah Agung tentang kriteria alasan sah ketidakhadiran, sistem pemanggilan elektronik yang terdokumentasi, serta sanksi proporsional yang memperhatikan asas keadilan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak untuk hadir dalam mediasi dan menjaga esensi itikad baik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang Andini Kariza; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2720

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi sebagai mitra penting dalam kegiatan perdagangan daring. Namun, maraknya kasus kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan ekspedisi terhadap kerugian materil dan immaterial yang timbul akibat kelalaian dalam pengiriman barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ekspedisi didasarkan pada prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Diperlukan reformulasi kebijakan dan pengawasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen jasa ekspedisi.
Budaya Organisasi Sebagai Fondasi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lembaga Pengembangan SDM Pemerintah Daerah Papua Barat Annifa Kapitan; Roberth Kurniawan Ruslak Hammar; Maria Yertas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2721

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Barat. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas aparatur sipil negara, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan terutama dalam aspek koordinasi, inovasi pelatihan, dan konsistensi kinerja pegawai. Penguatan budaya organisasi menjadi kunci penting bagi peningkatan efektivitas lembaga, karena nilai-nilai bersama yang kuat dapat membentuk perilaku kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif. Seluruh populasi sebanyak 53 pegawai BPSDM dijadikan responden melalui teknik sampling jenuh. Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis skala Likert yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,721 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,520. Artinya, 52% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh budaya organisasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya kepemimpinan, motivasi, dan sistem penghargaan. Temuan ini memperkuat teori Robbins dan Judge (2011) serta Schein (2010) bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman perilaku kolektif yang membentuk karakter kerja dan komitmen pegawai. Budaya kerja yang berorientasi hasil, disiplin, dan kolaboratif terbukti mampu meningkatkan efisiensi, tanggung jawab, serta adaptabilitas terhadap perubahan sistem kerja di lingkungan birokrasi daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar manajemen BPSDM Papua Barat memperkuat internalisasi nilai-nilai inti organisasi melalui pelatihan perilaku kerja, pembinaan berkelanjutan, dan sistem penghargaan berbasis budaya kinerja. Pengembangan budaya inovatif dan digitalisasi pelatihan juga perlu diintegrasikan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi lembaga pemerintah lain di Indonesia Timur dalam membangun budaya organisasi yang efektif untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negera Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama Berth Ellys Seawy Bisay; Yohanes Damaskus Resi; Nopenas Sinaga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2722

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya disparitas kinerja antarpegawai meskipun regulasi dan sistem pengawasan telah diterapkan secara formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jumlah responden sebanyak 72 orang ASN yang dipilih melalui teknik saturated sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,682 menunjukkan bahwa 68,2% variasi kinerja ASN dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 31,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan sistem penghargaan. Di antara kedua variabel independen, disiplin kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja dengan nilai koefisien β = 0,451 dan signifikansi 0,000. Temuan ini memperkuat teori Human Resource Management yang menempatkan disiplin sebagai instrumen pengendali perilaku dan motivasi sebagai penggerak internal pegawai. Penelitian ini juga mendukung implementasi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur publik. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat sistem pembinaan ASN berbasis penghargaan dan motivasi, sekaligus meningkatkan kedisiplinan kerja melalui supervisi dan keteladanan pimpinan. Dengan sinergi antara motivasi personal dan disiplin struktural, diharapkan kinerja ASN di daerah dapat meningkat secara berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Penerapan Metode Linear Programming Untuk Optimalisasi Produksi Roti Dalam Memaksimalkan Laba Pada Usaha Mommy Roti Manokwari Listiyani Basori, Erika; Roberth Kurniawan Ruslak Hammar; Budiman; Manuel Lambi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2723

Abstract

Pertumbuhan industri roti di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan produk pangan olahan di kalangan masyarakat urban. Salah satu pelaku usaha di sektor ini adalah Mommy Roti Manokwari, sebuah usaha kecil menengah yang berlokasi di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, yang menghadapi tantangan dalam menentukan jumlah produksi optimal guna memaksimalkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kombinasi produksi yang menghasilkan laba maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, seperti bahan baku, waktu, dan tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif-verifikatif dengan penerapan Linear Programming metode Simpleks. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data simulatif digunakan untuk pemodelan matematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi produksi optimal terdiri atas 60 unit roti tawar, 40 unit roti cokelat, 35 unit roti keju, 25 unit roti selai, dan 30 unit roti manis campuran dengan total produksi 190 unit per hari dan laba maksimum sebesar Rp 521.000. Sumber daya yang menjadi kendala utama adalah tepung terigu dan waktu produksi yang telah mencapai kapasitas maksimal. Penerapan metode Linear Programming terbukti efektif dalam membantu pengusaha menentukan strategi produksi yang efisien dan berbasis data. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM di bidang bakery di Papua Barat dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profitabilitas usaha.

Page 98 of 104 | Total Record : 1031

 96   97   98   99   100 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023