cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 95   96   97   98   99 
Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand I Komang Ary Dharma Putra; I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2692

Abstract

Pemerkosaan sebagai tindak pidana mencerminkan pelanggaran martabat manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional Indonesia dan Thai Penal Code untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual serta cakupan perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menganalisis substansi kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan formulasi yang lebih progresif melalui perluasan definisi pemerkosaan, pengakuan pemerkosaan dalam perkawinan, penekanan pada persetujuan, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sedangkan Thai Penal Code memberikan perlindungan setara berbasis gender namun tetap berorientasi retributif. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa reformasi KUHP Nasional menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan berorientasi korban yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern
Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang Iyang Yanuar; Sigit Kamseno; Muhamad Yusar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2693

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law menjadikan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan hukum (das sein), terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim, dengan fokus pada dua putusan berbeda dari majelis hakim yang sama. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh diskresi hakim, ketidaksesuaian antara SEMA No. 4 Tahun 2010 dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025, serta kurangnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Narkotika sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta keadilan substantif. Reformulasi pedoman yudisial diperlukan untuk menjamin hak rehabilitasi dan perlindungan HAM bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Revolusi Penyelesaian Sengketa Digital: Transformasi Sistem Peradilan Melalui Online Dispute Resolution di Era Ekonomi Digital Harun Setiawan Hatibie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2694

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia telah menciptakan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Sistem peradilan konvensional belum mampu mengakomodasi karakteristik unik sengketa digital, terutama yang memerlukan penyelesaian lintas wilayah tanpa kehadiran fisik. Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan ini. Namun, implementasi ODR di Indonesia menghadapi tantangan regulasi yang belum spesifik, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap mekanisme ini. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi terkait pengembangan ODR. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi perlindungan konsumen, UU ITE, dan aturan arbitrase, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital. Dengan dukungan regulasi komprehensif dan kapasitas teknologi yang memadai, ODR berpotensi merevolusi sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, memperluas akses keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Nilai-Nilai Anti Kekerasan dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik tentang Manajemen Konflik Ummi Sa'adah; Hamidullah Mahmud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2697

Abstract

Konflik adalah salah satu bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial, apabila tidak dikelola secara tepat maka dapat berkembang menjadi kekerasan dan perpecahan. Dalam Islam, Al-Qur’an memberikan pedoman yang komprehensif untuk mengelola konflik secara damai, adil dan beretika. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai anti kekerasan dalam perspektif Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir tematik (maudhui) dengan menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai Al-Qur’an dalam manajemen konflik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain pendekatan studi literature (library research). Data dikumpulkan dari buku-buku akademik, artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema anti kekerasan dan manajemen konflik dalam Islam. Artikel ini menemukan bahwa Al-Qur’an menolak segala bentuk kekerasan karena sangat bertentangan dengan prinsip rahmatan lil’alamin. Temuan nilai-nilai anti kekerasan dalam artikel ini meliputi negosiasi, tabayyun, musyawarah, tahkim dan islah. Kelima nilai ini berfungsi sebagai instrument manajemen konflik Islami yang berorientasi pada keadilan, perdamaian dan kemaslahatan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut membentuk paradigm manajemen Qur’ani yang menolak dengan tegas pendekatan represif serta menumbuhkan budaya damai yang konstruktif, dialogis dan solutif ditengah masyarakat multicultural.
Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2698

Abstract

Digitalisasi prosedur perdata di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan melalui kemudahan akses informasi dan efisiensi proses hukum. Namun, kelompok rentan, seperti difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau kecil, seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan sistem peradilan berbasis digital. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas untuk difabel, infrastruktur teknologi yang buruk di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital. Artikel ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap kelompok rentan, dengan fokus pada peran pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki potensi besar untuk mempercepat akses keadilan, implementasinya perlu disertai dengan perbaikan infrastruktur, desain sistem yang lebih inklusif, dan pelatihan literasi digital untuk kelompok rentan. Rekomendasi utama mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan aksesibilitas digital bagi difabel, serta program pelatihan literasi digital di daerah terpencil.
Analisis Yuridis Terhadap Strategi Flash Sale Sebagai Dugaan Praktik Predatory Pricing Dalam Platform E-Commerce di Indonesia Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo; Dewa Ayu Putri Sukadana; Ketut Elly Sutrisni; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2699

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong lahirnya strategi pemasaran agresif seperti flash sale yang memunculkan problem yuridis terkait batas antara promosi sah dan dugaan praktik predatory pricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan flash sale dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Kajian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan dengan regulasi Tiongkok untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika harga dalam ekosistem digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma dalam menentukan unsur “harga sangat rendah dengan maksud menyingkirkan pesaing,” karena mekanisme harga di platform digital dipengaruhi oleh algoritma dan kebijakan sistemik, bukan semata kehendak individual pelaku usaha. Temuan ini menegaskan bahwa flash sale berpotensi menjadi instrumen eksklusi pasar ketika dilakukan secara masif oleh pelaku usaha dominan, sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan regulasi dan peran KPPU dalam memastikan praktik perdagangan digital berlangsung secara adil dan kompetitif
Integritas Solidaritas Dalam Menyikapi Konflik Agraria Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Sengketa Tanah Di Dago Elos Elza Sabillah; Tri Hastomo Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2703

Abstract

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi di Indonesia dan konflik ini terjadi juga di daerah Bandung yaitu Dago Elos. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hubungan solidaritas dalam konflik agraria di Dago Elos. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui sumber literatur yang relevan dan wawancara terhadap tiga orang yang bersedia menjadi responden penelitian ini, dengan keriteria: 1) Warga bandung; 2) Mengetahui dan memahami konflik yang terjadi. Penelitian ini ditemukan bahwa solidaritas yang terbangun dalam konflik ini sangat kuat, dukungan yang terjadi hadir akibat memiliki rasa yang sama di latarbelakangi dengan tanah nenek moyang dan persamaan nasib yang di alami. Para responden membantu banyak hal untuk menentang konflik agraria agar tidak dimenangkan oleh pihak yang tidak semestinya.
Tantangan dan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Menghadapi Disrupsi Era Digital Ahmad Izzuddin Faqih; Mu'alimin; Mukaffan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2704

Abstract

Disrupsi era digital telah menciptakan tantangan kompleks dalam implementasi peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang idealnya mencakup dimensi mu'allim (pengajar ilmu), murabbi (pembina karakter), dan mursyid (pembimbing spiritual). Isu ini penting dikaji karena adanya kesenjangan antara konsep holistik pendidikan Islam dengan realitas praktik pendidikan di sekolah umum yang terfragmentasi dan terkendala digital. Evaluasi terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan celah signifikan berupa kurangnya sintesis yang memadai antara filsafat pendidikan Islam klasik dengan tantangan kontemporer di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan multidimensi yang menghambat implementasi trilogi peran guru PAI serta merumuskan strategi reaktualisasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis sumber primer kitab klasik dan sumber sekunder literatur kontemporer melalui teknik content analysis. Temuan novelty penelitian mengungkap konfigurasi tantangan epistemologis, struktural, dan sosio-kultural yang saling memperkuat, serta menawarkan kerangka strategis integratif berupa transformasi peran guru menjadi "mursyid digital". Rekomendasi yang diajukan mencakup level konseptual (redefinisi otoritas guru), metodologis (model blended learning), dan kebijakan (pengembangan kurikulum integratif), dengan rekomendasi untuk penelitian lanjutan berupa verifikasi empiris model yang diusulkan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Postpartum Depression Anita Setyaningsih; I Puti Edi Rusmana; Anak Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2708

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh postpartum depression (PPD). Permasalahan PPD sering kali diabaikan dalam hukum pidana karena dianggap murni sebagai gangguan psikologis, padahal kondisi ini dapat memengaruhi keadaan jiwa ibu hingga mengurangi kemampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum pidana Indonesia memandang tanggung jawab pidana bagi ibu yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga akibat PPD, dengan pendekatan hukum pidana dan viktimologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postpartum depression dapat memengaruhi unsur mens rea dalam tindak pidana, khususnya dalam menentukan adanya kesalahan (schuld). Ibu yang mengalami PPD dapat mengalami penurunan kesadaran dan kontrol emosional, sehingga dapat mengurangi tanggung jawab pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dari perspektif viktimologi, ibu tersebut juga dapat dipandang sebagai korban sekunder dari kondisi biologis dan psikologisnya yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata hukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dengan postpartum depression harus menekankan keadilan restoratif dengan prioritas pada penanganan medis dan pemulihan psikologis di samping tanggung jawab hukum
Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital Tika Andarasni Parwitasari; Ismunarno; Supanto; Riska Andi Fitriono; Rehnalemken Ginting; Sulistyanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2711

Abstract

Artikel ini mengkaji urgensi peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital dalam penggunaan media sosial guna mencegah kejahatan siber seperti kontaminasi nama baik, hoaks, pelanggaran privasi, dan kebencian kebencian. Fokus utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah meningkatnya jumlah kasus hukum terkait media sosial di Indonesia, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan hukum dari perilaku berani. Artikel ini mencoba melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan-undangan dan konteks untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik digital. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan konstitusional dalam Pasal 28E dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut masih kurang. Akibatnya, media sosial sering disalahgunakan untuk tujuan penyebaran hukum seperti penyebaran informasi palsu atau kontaminasi nama baik secara berani. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan dalam mendorong perilaku berani yang bertanggung jawab.

Page 97 of 104 | Total Record : 1031

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023