cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 94   95   96   97   98 
Pengaruh Influencer Endorsment, Harga dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Gamis Brand Elzatta Hijab Nara Aurelia Agustin; Arie Hendra Saputro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2678

Abstract

Penelitian ini berawal dari intensifnya penggunaan Influencer dalam strategi pemasaran yang maraknya dilakukan oleh brand-brand, termasuk pada industri busana muslim yang memiliki nilai pasar yang besar diindonesia sebagai negara yang bermayoritas agama islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh influencer, harga, dan brand image terhadap keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan mengaplikasikan beragam sumber serta teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer endorsement berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan nilai t = 3,385 dan p = 0,001. Variabel harga juga terbukti signifikan, ditunjukkan oleh nilai t = 5,000 dan p < 0,001. Sementara itu, brand image tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dengan nilai t = –0,408 dan p = 0,684. Secara simultan, ketiga variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian berdasarkan uji F, dengan F = 78,866 dan p < 0,001. Penelitian ini menegaskan strategi pemasaran berbasis influencer dan penetapan harga memiliki kontribusi lebih dominan dalam mendorong keputusan pembelian konsumen dibandingkan Brand Image.
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Sherly Kartika Devi; Lilis; Achmad Nazril; Rico Anggara Eddiyatama Putra; Hasanah Ina; Nazwa Anabella; Nasywa Kayla; Safar Nasa; Dian Ardianti; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2680

Abstract

Kegiatan sosialisasi bertema “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja” ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, moral, dan sosial di kalangan mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menjadi permasalahan serius yang memerlukan langkah preventif melalui pendekatan edukatif dan humanis. Metode kegiatan dilakukan secara deskriptif- edukatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif, melalui penyampaian materi hukum, kesehatan, dan sosial mengenai dampak narkotika, serta strategi pencegahannya. Materi disampaikan melalui presentasi dan diskusi interaktif tanpa melibatkan tes medis, dengan fokus pada peningkatan pemahaman peserta terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta nilai-nilai moral dan karakter remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap bahaya narkotika dan pentingnya pencegahan meningkat secara signifikan. Peserta mampu memahami hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan penurunan moral, gangguan kesehatan mental, dan konsekuensi hukum. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa upaya pencegahan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, bermoral, dan berintegritas. Melalui sinergi berbagai pihak, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat ditekan dan generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.
Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan dan Mekanisme Kerja BPN Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Overlapping Ownership Zhafira Sarah Revi; Arrie Budhiartie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2681

Abstract

Sengketa pertanahan akibat overlapping ownership (tumpang tindih kepemilikan) merupakan persoalan serius yang mengancam kepastian hukum dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) hadir sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan dan mekanisme kerja BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat overlapping ownership serta hambatan yang dihadapi oleh BPN dalam menyelesaikan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah BPN mempunyai kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, Perpres No. 48 Tahun 2020, dan Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN melalui Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Akan tetapi, terdapat hambatan yang dihadapi BPN dalam melaksanakan kewenangan dan menyelesaikan sengketa pertanahan akibat overlapping ownership, yakni hambatan dari aspek kelembagaan berupa jumlah petugas BPN yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani serta keterbatasan kompetensi SDM, aspek teknis meliputi persoalan sistem peta pertanahan dan digitalisasi data, dan aspek sosial hukum mencakup rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan: Indonesia Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2024: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023) Ismaidar; Bambang Fitrianto; Zulfa Almira; Ahmad Irham Tajhi; Susanto; Zefri Ansari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan perkara tersebut berfokus pada frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Pemilu yang dinilai diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif melalui telaah terhadap putusan MK serta kajian literatur terkait teori penafsiran hukum, hak konstitusional warga negara, dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pemilu. Hasil penelitian menemukan bahwa hakim MK melakukan penafsiran bersyarat dengan memperluas makna syarat usia yang dimaksud, sehingga membuka peluang bagi calon presiden/wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Penafsiran ini dinilai berdampak pada dinamika perkembangan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia, karena memberi ruang kepada representasi generasi muda dalam kontestasi politik nasional.
Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Atala Syahlina Saputri; Hasna; Heni Wardana; Rahma L; Prisma Fatma Sari; Riski Juliana Sahara; Sunaryo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2686

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi cara untuk menjaga kebebasan anak dalam mengungkapkan pandangan mereka, khususnya terkait penangkapan ratusan anak yang terjadi saat demonstrasi menolak peningkatan tunjangan anggota DPR pada tanggal 25 hingga 29 Agustus 2025 di Jakarta. Selain itu, studi ini juga menilai dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh anak-anak tersebut. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya peran anak dalam berpartisipasi dalam aksi protes, yang dianggap sebagai salah satu cara mereka untuk mengungkapkan pendapat. Namun, mereka seringkali menghadapi tindakan represif yang dapat berpengaruh buruk terhadap status mereka sebagai individu dan subjek hukum yang rentan. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan menggunakan studi kasus dan analisis hukum berdasarkan dokumen hukum serta laporan dari lapangan. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak, dengan penekanan pada perspektif Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam konteks normatif, penelitian merujuk kepada UUD 1945 Pasal 28 yang menjamin kebebasan berekspresi, UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlakuan khusus bagi anak dengan pendekatan yang memperhatikan hak-hak mereka. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga advokasi lain yang mencatat adanya penangkapan dan penahanan ratusan anak di berbagai lokasi selama aksi demonstrasi pada Agustus 2025, termasuk tindakan represif yang berpotensi melanggar hak dasar anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun anak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka, diharapkan pihak berwenang memperhatikan prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran lebih jauh terhadap anak-anak yang terlibat dalam aksi tersebut.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar di Kabupaten Sintang Nur Hana Azizah; Eny Nur Aisyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2687

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena balap liar yang melibatkan anak di Kabupaten Sintang melalui perspektif kriminologi, dengan menyoroti kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menggambarkan balap liar sebagai kenakalan remaja tanpa menelaah secara mendalam peran kepolisian dalam pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab keterlibatan anak dalam balap liar serta menganalisis efektivitas patroli Cipta Kondisi (Cipkon) sebagai upaya preventif dan edukatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui wawancara dengan Polres Sintang, anak pelaku, dan orang tua, serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam balap liar dipengaruhi oleh tekanan kelompok sebaya, lemahnya pengawasan dan komunikasi keluarga, serta ketiadaan ruang ekspresi positif bagi remaja. Kepolisian Resor Sintang menerapkan patroli Cipkon dan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pembinaan, edukasi, serta keterlibatan orang tua dibandingkan sanksi represif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian kriminologi anak dengan menegaskan bahwa pencegahan kenakalan remaja memerlukan sinergi antara kepolisian, keluarga, sekolah, dan komunitas untuk memperkuat kontrol sosial dan nilai moral sejak dini
Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam Kuhp Baru: Reformasi Vs Pengingkaran Hak Hidup Absolut Muhammad Zaki Mubarok; Muhammad Husni Mubarok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2688

Abstract

KUHP baru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkenalkan mekanisme baru dalam penerapan hukuman mati melalui konsep masa percobaan dan komutasi (perubahan hukuman). Mekanisme ini diproyeksikan sebagai langkah humanisasi hukum pidana dan upaya reformasi sistem pemidanaan nasional. Namun, penerapan tersebut menimbulkan paradoks mendasar antara semangat reformasi dan pengingkaran terhadap prinsip hak hidup yang bersifat absolut sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep hukuman mati bersyarat dalam KUHP baru, meninjau implikasinya terhadap prinsip non-derogable rights, serta mengkaji sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar merepresentasikan perubahan paradigma keadilan restoratif atau justru memperkuat eksistensi hukuman mati dalam bentuk baru. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pasal-pasal relevan serta perbandingan dengan praktik internasional, penelitian ini menemukan bahwa konsep percobaan dan komutasi masih menyisakan ambiguitas filosofis dan yuridis. Meskipun dikemas dalam narasi reformasi, penerapannya tetap menunjukkan resistensi terhadap penghapusan total hukuman mati dan berpotensi menjadi bentuk legitimized perpetuation terhadap pelanggaran hak hidup.
Dampak Kebijakan KPU Lombok Timur terhadap Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024: Strategi Peningkatan Muh. Khairul Fatihin; Suriadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur terhadap kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Fokus utama kajian adalah menilai strategi kelembagaan KPU dalam menghadapi tantangan digitalisasi, peningkatan partisipasi publik, serta sinergi antar-lembaga demi mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan komisioner KPU Lombok Timur, Tokoh, pemilih, akademisi, pemantau, dan perwakilan partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Lombok Timur telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital seperti KPU Satu Data, Sidalih, Sipol, dan Sirekap sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, responsivitas terhadap masukan dari masyarakat dan lembaga pengawas seperti Bawaslu juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan pelayanan. Meski demikian, tantangan seperti regulasi teknis yang turun tidak tepat waktu dan isu validasi pendaftaran calon panitai adhoc masih perlu mendapat perhatian. Penelitian ini merekomendasikan penguatan prosedur operasional standar (SOP), peningkatan koordinasi kelembagaan, serta perbaikan sistem pelaporan dan evaluasi sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang kepemiluan. KPU Kabupaten Lombok Timur juga mengadakan podcast dalam meningkatkan pemahaman publik tentang demokrasi dan pemilihan umum.
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya Di Desa Wisata Bumi Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten Bella Sa’idah Hoerul Nisa; Shezy Solevina Putri; M. Alif Mahesa Tanujiwa; Rahma Erliana Anastasya; Tiara Zahira Salsabila; Nadia Khumairatun Nisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2691

Abstract

Melunturnya budaya lokal di tengah globalisasi menjadi tantangan krusial yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan desa wisata sebagai alat pelestarian budaya dan penggerak ekonomi. Desa Wisata Bumi Tirtayasa di Kabupaten Serang merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam upaya melestarikan budaya Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya di Desa Wisata Bumi Tirtayasa, Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study tipe instrumental tunggal dari Creswell, yang mengeksplorasi peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator berdasarkan teori Pitana dan Gayatri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan sebagai motivator melalui pendekatan inklusif. Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menyediakan infrastruktur dan pelatihan. Peran sebagai penggerak diimplementasikan melalui pengawasan dan inovasi permainan tradisional. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti sikap apatis masyarakat, kapasitas pemerintah yang terbatas, dan yang paling krusial adalah disorientasi konsep.

Page 96 of 104 | Total Record : 1031

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023