cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
Contact Email
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281221003683
Journal Mail Official
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Fakultas Hukum
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24610798     DOI : https://doi.org/10.52447/sr.v6i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum STAATRECHTS adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia. Jurnal Hukum STAATRECHTS terbit 1 tahun 2 kali, pada periode bulan Juni dan bulan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 79 Documents
 4   5   6   7   8 
Penghentian dan Kelanjutan Status Tersangka Pra Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung Prasetyo, Cahyo Eko; Fernando, Youngky
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8716

Abstract

Artikel Praperadilan merupakan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Penelitian ini membahas bagaimana penghentian atau kelanjutan status tersangka diputuskan melalui lembaga praperadilan dalam konteks peradilan pidana terpadu, dengan menelaah dua putusan penting dari Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kasus dan analisis perbandingan. Fokus utama terletak pada aspek legalitas proses penyidikan, standar bukti permulaan yang cukup, serta kewenangan hakim praperadilan dalam memutus permohonan yang diajukan oleh tersangka. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara kedua pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, yang berdampak pada hasil akhir penetapan status tersangka. Hal ini menunjukkan urgensi reformasi dalam mekanisme praperadilan, termasuk gagasan pembentukan sistem praperadilan terpadu yang lebih terstruktur dan seragam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembakuan standar hukum dan peningkatan peran pengawasan yudisial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Green Industry Dalam Remasterplan Kawasan Industri Pulogadung Khalimi Khalimi; Duma Hutapea
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9202

Abstract

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan kawasan industri berkelanjutan melalui sejumlah kebijakan strategis, seperti Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024. Kebijakan ini secara tegas mengedepankan prinsip industri hijau dan perlindungan lingkungan. Kawasan Indutri Pulogadung saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan remasterplan dengan focus pada green industry. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan sosiologis, merupakan pendekatan gabungan yang mengkaji hukum dari dua sisi, secara normative atau hukum sebagai system kaidah tertulis, doktrin dan peraturan dan secara sosiologis yaitu hukum sebagai fenomena social nyata yang dipengaruhi oleh Masyarakat. Tujuan dari artikel ini Adalah untuk melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan green industry dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung. Diperoleh Kesimpulan bahwa Kawasan Industri Pulogadung sebagai sentra industry hijau membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk dapat menjadi Kawasan green industry sebagaimana dicanangkan dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung.
Analisis Yuridis Hak Cipta Musik dalam Karya Sinematografi (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat) Okky Rachmadi Soekristyanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Marten Arnoldus Rehabeam Manongga
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9680

Abstract

Putusan judex facti dalam Perkara Hak Cipta Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat memicu ketegangan yuridis mengenai status musik tanpa teks yang diintegrasikan ke dalam karya sinematografi. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya misinterpretasi terhadap Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana hakim menganggap musik "melebur" menjadi aset milik produser film, sehingga meniadakan hak ekonomi pencipta asal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analisis putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik tanpa teks tetap merupakan ciptaan yang mandiri dan otonom, sehingga integrasinya ke dalam film seharusnya tunduk pada rezim lisensi sinkronisasi, bukan pengalihan kepemilikan otomatis. Penafsiran tekstual hakim terhadap Pasal 33 ayat (1) terbukti mengabaikan prinsip sistematis dan teleologis dalam perlindungan hak cipta. Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya hakim niaga menerapkan penafsiran hukum yang lebih holistik dengan memisahkan identitas hukum pre-existing works dari karya sinematografi guna menjamin kepastian hak ekonomi pencipta serta menjaga ekosistem manajemen kolektif royalti di Indonesia.
Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Wajib Pajak Nicholas Josua Sandi; Demson Tiopan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9676

Abstract

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 menghadirkan batas bebas pajak sebesar lima ratus juta rupiah untuk UMKM orang pribadi, namun menimbulkan paradoks antara kepastian dan keadilan hukum. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kepastian hukum dalam pengenaan pajak final UMKM dari aspek normatif, temporal, dan implementatif; serta akibat hukumnya terhadap perwujudan keadilan bagi wajib pajak dari aspek distributif dan prosedural. Analisis dilakukan terhadap UU HPP No. 7/2021 dan PP No. 55/2022 menggunakan content, comparative, dan critical analysis. Temuan menunjukkan bahwa pertama, UU HPP memberikan kepastian normatif namun menghadapi legal vacuum pada perpanjangan fasilitas pasca 2024; kedua, meskipun ada kemajuan distributif melalui batas bebas Rp500 juta, persistensi horizontal inequity (UMKM pribadi vs badan hukum) dan vertical inequity (tarif berbasis omzet tanpa profitabilitas) tetap problematik. Penelitian menyimpulkan sistem perpajakan UMKM memerlukan reformasi komprehensif berupa revisi PP No. 55/2022 dengan sunset clause eksplisit, harmonisasi perlakuan UMKM, dan pengembangan tarif berbasis laba presumtif spesifik sektor untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia Nur Mailinda; Dyah Ersita Yustanti
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9681

Abstract

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian kesatuan dari hak asasi manusia yang menuntut pemenuhan aktif dari negara dalam pemenuhannya. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup meneyeluruh dalam mengatur kesehatan reproduksi, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hingga peraturan pelaksananya, dalam praktik masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasinya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum semata belum menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi secara berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah menunjukkan komitmen normatif melalui pembentukan regulasi yang mengatur kesehatan reproduksi secara berjenjang. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksetaraan akses layanan, stereotip gender, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan reproduksi.
Ambivalensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Pada Rumpun Kekuasaan Eksekutif Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Aby Hartanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9677

Abstract

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dilandasi kebutuhan menghadirkan lembaga penegak hukum yang independen dalam menangani kejahatan korupsi. Namun pasca revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan mendasar dalam desain kelembagaan KPK yang menimbulkan ambivalensi kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ambivalensi kewenangan KPK dan dampaknya terhadap independensi lembaga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK menciptakan ambivalensi kewenangan yang termanifestasi dalam kontradiksi antara klaim independensi normatif dengan subordinasi struktural dalam rumpun eksekutif. Perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas, dan pembatasan kewenangan telah menurunkan efektivitas KPK dalam penindakan korupsi sebesar 45% berdasarkan data kinerja 2020-2023. Penelitian menyimpulkan bahwa ambivalensi kewenangan KPK berimplikasi pada pelemahan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan untuk mengembalikan sifat state independent anti-corruption agency.
Koneksitas Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 214K/MIL/2014 dan Pengaturan Koneksitas dalam KUHAP 2025 Warih Anjari; Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9682

Abstract

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat  dan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk anggota TNI yang tunduk pada  yurisdiksi peradilan Militer.  Putusan Nomor MA Nomor 214 K/Mil/2014 merupakan putusan  tindak pidana penipuan baik pelaku maupun korban anggota TNI dengan kerugian yang tidak terkait kepentingan militer.  Masalah dalam tulisan ini: Apakah koneksitas dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014?; dan Bagaimanakah pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan pendekatan perundang-undangn dan kasus. Teori yang digunakan adalah unsur tindak pidana dan   koneksitas. Hasil penelitiannya adalah Koneksitas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014, karena kedudukan pelaku dan korban merupakan anggota militer, namun  kerugian bersifat pribadi tidak terkait dengan kepentingan militer.     Pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan adanya pembaharuan berupa proses rebalancing of jurisdiction antara peradilan umum dan peradilan militer yang meliputi, fleksibiltas penentuan peradilan; perkuatan  koordinasi antar aparat penegak hukum; dan penekanan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi yang merupakan ciri sistem peradilan modern.
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan pada Tata Kelola Hukum Provinsi Sumatera Selatan Nehemia Indrajaya; Cecep Suhardiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9679

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas kerangka regulasi dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan dengan menelaah keselarasan norma nasional dan peraturan daerah, serta menilai kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana ekologis yang bersifat berulang. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi sebenarnya telah tersedia melalui perpaduan undang-undang, peraturan daerah, dan pedoman operasional, namun efektivitasnya bergantung pada sinkronisasi antar-instrumen hukum dan kejelasan pembagian kewenangan. Analisis implementasi mengungkapkan bahwa walaupun terdapat upaya respons cepat, deteksi dini, serta program mitigasi seperti pembangunan kanal blocking dan restorasi gambut, frekuensi kebakaran hutan dan lahan, serta banjir musiman tetap tinggi sehingga menunjukkan lemahnya aspek pencegahan. Tantangan utama mencakup fragmentasi koordinasi, keterbatasan pengawasan lapangan, minimnya penegakan hukum, serta ketidakseimbangan anggaran yang lebih banyak terserap pada penanganan darurat dibanding pencegahan. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola berbasis risiko melalui integrasi data, penguatan instrumen sanksi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan secara adaptif dan berkelanjutan.

Page 8 of 8 | Total Record : 79

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 1 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 2 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 2 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Staatrechts More Issue