cover
Contact Name
Kerisman Halawa
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285297738787
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal ABDIMAS MUTIARA
ISSN : 27227758     EISSN : 27227758     DOI : -
Jurnal ABDIMAS MUTIARA diterbitkan oleh Program Studi : Sistem Informasi Fakutas Sains dan Teknologi Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagai media untuk menyalurkan pemahaman tentang asfek - asfek multidisiplin ilmu bidang Teknologi, Kesehatan dan Sosial berupa hasil pengabdian kepada masyarakat. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan seperti tercantum pada halaman belakang (petunjuk untuk penulis). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,017 Documents
Sosialisasi Peran Public Relations dalam Peningkatan Citra di Kantor Hukum Rolando Marpaung Rachel Mia L. Lbn. Toruan; Nurhawati Simamora; Mega Sihombing; Agata Ines Zebua; Exmin Man Jaya Laia
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public relations sebagai proses yang berkelanjutan harus terus berjalan mengingat lingkungan suatu organisasi juga bergerak secara dinamis. Hubungan antara sebuah perusahaan atau organisasi dengan publiknya juga dipengaruhi oleh situasi internal maupun ekstrenal perusahaan. Public relations terus berusaha untuk menjaga dan memelihara agar hubungan perusahaan dengan publiknya terus berjalan kondusif dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Public relations merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan seperti kantor hukum , bisa dikatakan bahwa kesuksesan sebuah kantor hukum bergantung pada bagaimana perusahaan / kantor hukum tersebut mengatur kegiatan atau aktivitas public relationsnya. Aktivitas public relations dari sebuah perusahaan/ kantor hukum merupakan salah satu upaya untuk mencari dan menganalisa apa yang diinginkan oleh masyarakat yang berada di sekitar perusahaan/kantor hukum. Dengan kegiatan atau aktivitas public relations seperti itu, maka masyarakat sekitar kantor hukum akan merasa diperhatikan. Rahmat yang merupakan staff  di kantor hukum juga merangkap sebagai humas perusahaan menjelaskan kalau segala bentuk kehumasan baik internal maupun eksternal dilaksanakan oleh dirinya. Oleh karena itu, inti dari sebuah kegiatan public relations adalah untuk mengetahui apa yang menggerakkan dan mempengaruhi sikap seseorang yang memungkinkan terbentuknya opini yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian terhadap perusahaan tersebut.
KENALI BAHAYA JAMUR PADA ROTI: EDUKASI PENYIMPANAN MAKANAN YANG AMAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 13 MEDAN Zebua, Winda Irawati; Sipayung, Apriska Dewi; Siahaan, Maniur Arianto; Marti Silfia; Adinda M Purba; Putri Maria P Siregar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jam.v6i2.6103

Abstract

Roti merupakan salah satu makanan pokok alternatif yang banyak dikonsumsi masyarakat karena praktis dan memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Namun, roti termasuk makanan yang mudah rusak karena rentan terhadap pertumbuhan jamur, terutama jika disimpan dalam kondisi lingkungan yang kurang tepat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMA Negeri 13 Medan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jamur pada roti tawar, khususnya suhu dan lama penyimpanan, serta bahaya kesehatan yang ditimbulkan jika mengonsumsi roti yang telah terkontaminasi jamur. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah edukasi dan eksperimen sederhana. Roti disimpan dalam tiga kondisi suhu yang berbeda (suhu ruang, suhu dingin, dan suhu panas) dan diamati selama lima hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu berperan penting dalam kecepatan pertumbuhan jamur; suhu hangat mempercepat, sementara suhu dingin memperlambat pertumbuhan jamur. Siswa juga diberi penyuluhan mengenai mikotoksin seperti aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus sp. dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa, ditunjukkan oleh peningkatan skor dari pre-test ke post-test. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membentuk kesadaran siswa untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan serta memahami pentingnya penyimpanan makanan yang baik dan benar.
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS br. Ginting, Milawati; Br Surbakti, Nenni Lestari; Siregar, Rizka Hilda; Ginting Suka, Beril Syahputra; Tesalonika Br Tarigan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jam.v6i2.6126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas di kantor notaris, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam operasional keuangan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting, tim pengusul memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana, serta pengelolaan anggaran dan perpajakan sesuai regulasi. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyusunan materi, pelatihan langsung, pendampingan, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta telah memahami penerapan prinsip akuntabilitas, pentingnya sistem pencatatan yang terstruktur, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Diharapkan, kegiatan ini mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan bagi kantor notaris, sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan legal masyarakat. Latar belakang: Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan adalah aspek penting dalam operasional kantor notaris untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dana. Namun, banyak kantor notaris menghadapi tantangan dalam pencatatan keuangan dan pemenuhan regulasi, yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang terstruktur dan profesional, meliputi perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan evaluasi, guna meningkatkan efisiensi, keberlangsungan, dan kepercayaan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan dapat diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan yang optimal sesuai standar profesi dan regulasi, sehingga meningkatkan kompetensi dan daya saing kantor notaris dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan: Tujuan melakukan kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat dapat memahami pentingnya perencanaan keuangan yang disertai legalitas hukum. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum-keuangan serta mengenalkan peran notaris sebagai pihak netral yang membantu masyarakat dalam menyusun dokumen legal terkait keuangan secara tepat dan sah. Metode: Metode pelaksanaan pengabdian ini diterapkan untuk kantor notaris dalam pemahaman strategi pengelolaan keuangan. Tahapan pengabdian ini meliputi: (1) tahap pra pengabdian (observasi dan asesmen, penyusunan materi, dan koordinasi dengan mitra); (2) tahap implementasi (melakukan pelatihan dan workshop, pendampingan langsung, serta bimbingan teknis atau konsultasi lanjutan); (3) tahap analisis dan kesimpulan. Hasil: Mitra dapat menerapkan pembukuan harian dengan format yang lebih terstruktur, membuat laporan keuangan bulanan yang disusun dan diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, serta semakin meningkatkan kesadaran mitra tentang pentingnya audit internal untuk mencegah fraud. Kesimpulan: Peserta mulai memahami materi penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dan efektif terutama dalam memisahkan asset pribadi dan kantor. Peserta juga sudah memahami sistem pembukuan yang terstruktur, pentingnya laporan keuangan berkala yang memenuhi standar transparansi, dan pemahaman teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung efisiensi pencatatan keuangan
RAHIM SEHAT, KELUARGA HEBAT, YUK IVA TEST! Sidabukke, Ida Ria R; Yunida Turisna Simanjuntak; Julia Mahdalena Siahaan; Pinkan Soraya; Serly Pangaribuan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jam.v6i2.6139

Abstract

Keluarga Hebat berlandaskan pada ketahanan, adaptasi, dan kesejahteraan, selaras dengan BKKBN yang menekankan keluarga sejahtera, sehat, mandiri, harmonis, dan bertakwa melalui Delapan Fungsi Keluarga (Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi & Pendidikan, Ekonomi, Pembinaan Lingkungan). WHO juga menegaskan peran keluarga sebagai unit dasar masyarakat dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan individu, mencakup kesehatan ibu & anak, pengendalian penyakit, kesehatan jiwa, serta perilaku dan lingkungan sehat. Reproduksi Sehat didefinisikan sebagai kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh terkait sistem dan proses reproduksi. Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 mengatur upaya kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup, termasuk kesehatan seksual dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS). WHO menekankan pendekatan siklus hidup, meliputi kesehatan maternal, KB, IMS, kesehatan remaja, kanker organ reproduksi, infertilitas, dan kekerasan berbasis gender. Kanker serviks, kasus kanker tertinggi kedua di Indonesia dan penyebab kematian utama perempuan global, sangat berkaitan dengan Human Papilloma Virus (HPV), virus menular seksual utama. Data menunjukkan prevalensi IMS dan masalah reproduksi wanita yang tinggi. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan melalui IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat), metode yang terjangkau dan direkomendasikan WHO, terutama di negara berkembang. Meskipun efektif dan memungkinkan strategi 'screen-and-treat', kesadaran masyarakat akan pentingnya IVA Test masih rendah.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut Marpaung, Rolando; Muzwar Irawan; Leo Hidayat Fatala Gea; Shentice Mendrofa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.
Sosialiasi Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Jaksa di Kelurahan Paya Pasir Siringo-ringo, Anderson; Sherhan; Dermawati Simanullang; Jamarson Zebua
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran Jaksa dalam menangani sanksi pidana pencurian dengan pemberatan di kelurahan paya pasir.
Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Calilia Rani Marbun; Zerima Hutapea
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembuktian Rekam Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Kelurahan Medan Kota Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Lismari Crisnawanti Luaha; Yurniwati Halawa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam norma hukum, tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat disebut malpraktik medis apabila dipenuhi unsur-unsur tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Malpraktik dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Dalam tesis ini, malpraktik dilihat dari perspektif kelalaian dalam ranah hukum pidana. Untuk membuktikan adanya kelalaian dalam suatu tindakan medis yang menimbulkan malpraktek yang merugikan pasien, baik berupa luka-luka maupun kematian, diperlukan alat bukti. Rekam medis merupakan berkas medis yang harus ada dalam proses pelayanan medis. Pengabdian kepada masayarajkat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam kasus malpraktik. Apakah dokumen tersebut dapat digunakan untuk membuktikan malpraktik dan seberapa kuatkah itu? Spesifikasi penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual melalui pemahaman konsep, pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rekam medis memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti surat serta petunjuk dalam kasus malpraktek. Hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh persepsi penyidik Polri menunjukkan bahwa rekam medis berkedudukan sebagai alat bukti surat, dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tanpa menyebutkan jenis alat buktinya.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Yang Melakukan Kriminal Di Polsek Helvetia Sijabat, Togar Sahat Manaek; Rolando Marpaung; Petrusman Adilman Buulolo; Yuni Florinda Sinabutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenai sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Aparat Desa Terhadap Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Kecamatan Medan Helvetia Simanjuntak, Marihot; Muzwar Irawan; Jon Robert Saragih; Peri Putri Mei Handayani Ziliwu
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adat adalah tanah yang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pindah milik tanah dengan cara jual-beli hanya memerlukan persetujuan dari kepala desa. Kemudian, dibuat surat jual-beli yang dicatat di kertas segel atau kwitansi untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah adat. Dokumen ini sering disebut surat keterangan tanah oleh kepala desa, namun hal ini dapat menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi langkah utama dalam penyelesaian masalah tanah adat dengan cara melepas tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam hukum perdata, tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Peran Kepala Desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Page 93 of 102 | Total Record : 1017