cover
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
Model Mitigasi Banjir Kota Bekasi untuk Resiliensi Perkotaan Fitriyati, Novia; Arifin, Hadi Susilo; Kaswanto, Regan Leonardus; Marimin, Marimin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1090-1096

Abstract

Bekasi, sebagai kota besar dengan jumlah penduduk mencapai 3,08 juta jiwa pada tahun 2020, menghadapi tantangan banjir yang semakin parah setiap tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk 2,7% per tahun dan ruang terbuka hijau yang hanya tersisa 16% dari luas wilayah, alih fungsi lahan terus memperburuk dampak banjir. Pada Februari 2021, banjir menggenangi 94 titik di Bekasi dengan kedalaman mencapai 2,5 meter di beberapa area permukiman, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan banjir semakin membebani anggaran, mencapai Rp74 miliar dari APBN dan Rp6,7 miliar dari APBD pada tahun 2020. Upaya mitigasi yang ada, seperti 37 polder dan normalisasi saluran, terbukti belum efektif, karena luas genangan terus meningkat setiap tahun. Pendekatan mitigasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh sangat dibutuhkan agar kota tidak semakin rentan. Policy brief ini menawarkan solusi berupa model mitigasi banjir berbasis resiliensi yang menggabungkan intervensi struktural dan nonstruktural serta meningkatkan peran masyarakat dan kolaborasi antarlembaga. Model ini diharapkan mampu menciptakan Bekasi yang lebih tangguh, mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir, dan mendukung keberlanjutan kota dalam jangka panjang.
Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Aman Di Kalimantan Barat Bokasa, Muhamad Dodi; Nindyantoro; Pramudita, Danang; Alfiah, Siti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1101-1105

Abstract

Stunting merupakan kondisi yang ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama seribu hari pertama kehidupannya. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap tinggi badan anak dan berkorelasi dengan penurunan kemampuan kognitif serta produktivitas di masa depan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kalimantan Barat tercatat sebesar 24,5%, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya mencapai 21,5%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk mengurangi angka stunting melalui intervensi yang berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi aman. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi seperti rendahnya akses terhadap air bersih, tingkat kepemilikan jamban oleh rumah tangga masih sangat minim, serta kurangnya awareness masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program-program seperti WASH, SAHABAT, FINWASH4UC, dan PRESISI telah diterapkan, tetapi efektivitasnya terhalang oleh masalah infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, seperti kolaborasi pentahelix, pelaksanaan program Training of Trainer (ToT) berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA), serta pendekatan edukasi kesehatan yang berlandaskan Health Belief Model (HBM) untuk memastikan keberhasilan dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Barat.
Mengatasi Krisis Konservasi: Melindungi Keanekaragaman Padang Lamun di Indonesia Kurniawan, Fery; Ismet, Meutia Samira; Darus, Robba Fahrisy
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1097-1100

Abstract

Sebanyak 16 jenis lamun ditemukan di Indonesia, yang mana 14 jenisnya masih dapat ditemukan di lapang. Jenis Ruppia maritima dan Halophila beccarii berstatus hilang dan tidak pernah dilaporkan kembali penemuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan padang lamun di Indonesia masih jauh dari kata sempurna dan bahkan mengalami kegagalan. Penemuan Ruppia brevipedunculata menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi jenis, pemetaan sebaran, kondisi, dan konservasi padang lamun di Indonesia sangat minim. Berbeda halnya dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove, kegiatan dan kebijakan pengelolaan terhadap kedua ekosistem ini sangat masif, baik skala nasional maupun lokal. Ditambah lagi belum jelasnya kewenangan pengelolaan kawasan danau air asin, yang menjadi lokasi penemuan jenis R. brevipedunculata ini. Kondisi-kondisi seperti ini akan mempercepat kepunahan lamun dan biota laut lainnya yang berasosiasi dengan lamun. Maka dari itu, kebijakan pengelolaan dan konservasi lamun penting untuk disegerakan dengan pendekatan teknokratik dalam perumusannya. Penyusunan kebijakan dan strategi implementasi harus berbasis ilmiah, sehingga meminimalisir kegagalan dalam pengelolaan dan konservasi lamun di Indonesia.
Redirecting Kebijakan Input Pertanian untuk Mengembangkan Agribisnis Beras yang Inklusif dan Berkelanjutan Suprehatin, Suprehatin; Tinaprilla, Netti; Fariyanti, Anna; Harmini, Harmini; Yanuar, Rahmat; Putri, Tursina Andita; Herawati, Herawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1106-1114

Abstract

Sebagai komoditas strategis nasional, beras dalam konteks sistem agribisnis masih menghadapi tantangantermasuk pada subsistem usahatani dan jasa pendukung (kebijakan). Beragam faktor eksternal sepertiperubahan harga input-input pertanian dan adanya risiko produksi memengaruhi keputusan petani dalampenggunaan input dalam usahatani padi. Dinamika perubahan dan risiko tersebut berdampak pada kenaikanbiaya usahatani padi dan akhirnya ke pendapatan yang diperoleh petani Indonesia. Dalam sepuluh tahunterakhir, biaya usahatani padi cenderung meningkat dengan proporsi komponen biaya usahatani padi yangdinamis baik antar waktu maupun wilayah sentra produksi. Oleh karena itu, redirecting kebijakan inputpertanian sangat penting agar dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan dankesejahteraan petani padi secara keseluruhan. Lebih lanjut redirecting kebijakan tersebut diperlukan untukpengembangan agribisnis beras yang inklusif dan berkelanjutan.
Transformasi Pertanian Melalui Teknologi: Tantangan, Penyebab, dan Solusi Terpadu Setiyowati, Titis Wahyu
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1115-1120

Abstract

Upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi topik penting, terutama jika dihubungkan dengan penggunaan teknologi pertanian yang belum optimal. Permasalahan yang terjadi dalam optimalisasi penggunaan teknologi pertanian adalah belum tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terpadu di tingkat lokal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) rekomendasi kebijakan baru yang dapat penulis usulkan, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Informasi Pertanian Nasional (SIPN) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Digitalisasi dan Standarisasi Data Pertanian (DSDP). Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kebijakan pertanian tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Urgensi Penyusunan Kerangka Hukum Pelaksanaan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) di Perairan Indonesia Solihin, Akhmad; Hari Kushardanto; Ray Chandra Purnama
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1121-1125

Abstract

Ancaman kelangkaan ikan global menyoroti pentingnya konservasi untuk mencapai perikanan berkelanjutan. Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) menjadi alternatif inovatif di luar kawasan konservasi resmi, mendukung target konservasi laut Indonesia sebesar 30% pada 2045. OECM mengelola wilayah dengan batas jelas untuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pendekatan jangka panjang, namun implementasinya terkendala regulasi yang belum memadai, ketidakpastian hukum, dan pengakuan hak masyarakat pesisir yang beragam. Penetapan OECM dapat melibatkan berbagai pihak, seperti desa, masyarakat adat, swasta, dan militer, dengan pengelolaan yang kolaboratif dan inklusif. Untuk efektivitasnya, diperlukan kerangka hukum yang kuat guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan sinergi lintas sektoral. Dengan regulasi yang mendukung, OECM dapat memperluas konservasi laut Indonesia, meningkatkan keberlanjutan ekosistem, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.
Teknologi Genomik sebagai Pilar Utama Kebijakan Perkebunan Nasional Afandi, Frendy Ahmad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1126-1132

Abstract

Teknologi sangat berperan penting terhadap produktivitas faktor produksi suatu negara agar dapat terkonversi menjadi Produk Domestik Bruto (PDB). Efisiensi mekanisme pasar, inovasi, dan kreativitas juga membutuhkan sentuhan teknologi. Dengannya strategi pembangunan dapat dirubah dari berbasis sumberdaya alam menjadi berbasis industri berteknologi tinggi ataupun jasa sehingga terjadi transformasi ekonomi yang baik. Pemanfaatan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia dalam penentuan kebijakan prioritas (pembangunan hulu dan hilirisasi perkebunan). Adapun penggunaan teknologi dilakukan dengan pemanfaatan data genomik dalam pengembangan pembibitan komoditas perkebunan unggul. Rekomendasi kebijakan prioritas perkebunan adalah komoditas kelapa sawit, karet, dan gula. Kebijakan penguatan hulu disarankan untuk komoditas kelapa sawit, karet, dan kopi. Adapun untuk hilirisasi disarankan untuk komoditas karet, kopi, kelapa, cokelat, teh, dan tembakau. Pemanfaatan data genomik dalam pengembangan pembibitan dilakukan dengan tahapan mengetahui karakteristik kebutuhan komoditas yang disukai pasar, mengidentifikasi genom benih lokal yang mendekati karekteristik benih primadona, dan memperbanyak benih dengan pendekatan teknik kultur jaringan ataupun embrio somatik.
Revitalisasi Kelembagaan menuju Transformasi Sistem Perbenihan Padi yang Berkelanjutan Suprehatin; Ulpah, Amalia; Setiawan, Catur; Putri, Tursina Andita; Hakim, Rizqi Imaduddin; Rangganis, Syafira Aulia
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1133-1140

Abstract

Penggunaan benih padi berkualitas mendorong peningkatan produktivitas padi dan stabilitas pangan sehinggadapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Meskipun demikian, sistem perbenihan padi di Indonesiamasih menghadapi tantangan serius termasuk subsistem kelembagaan. Oleh karena itu penting dilakukanrevitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan yang mencakup (1) reposisi kembali peran KementerianPertanian dalam menjamin ketersediaan benih sumber, (2) penguatan balai benih tingkat provinsi dankabupaten, (3) penguatan balai pengawasan dan sertifikasi benih, (4) penguatan produsen benih termasukpadi lokal, (5) transformasi BUMN perbenihan padi, (6) pengembangan sistem perbenihan berbasismasyarakat, dan (7) digitalisasi data perbenihan. Tujuh rekomendasi revitalisasi kelembagaan perbenihan paditersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, distribusi, danpengawasan benih sehingga dapat mentransformasi sistem perbenihan padi yang berkelanjutan dan padaakhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.
Membangun Sinergi Desa-Kota: Strategi Kebijakan untuk Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan Kriswantriyono, Agit; Suhardjito, Didik; Sumardjo, Sumardjo; Suseno, Sugeng Heri; Tanjung, Dahri; Tjondro, Tjondro; Wulandari, Yulia Puspadewi; Mubarokah, Ulfah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1141-1148

Abstract

Pengembangan agribisnis komoditi utama di wilayah pedesaan perlu difasilitasi dengan kebijakan yang kondusif yaitu, misalnya infrastruktur pendukung pemasaran seperti jaringan mobile. Secara on farm, para pelaku telah memiliki kapabilitas dalam menghasilkan produk komoditi, namun sering menghadapi kendala terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu intervensi yang mengangkat bargaining position nya akan sangat membantu. Upaya meningkatkan keterkaitan desa-kota harus juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku di desa. Berdasarkan penelitian ini action yang diarahkan pada peningkatan keterkaitan desa-kota selain meningkatkan keterkaitan desa-kota tersebut, juga meningkatkan pendapatan para pelaku di desa.
Inovasi Sekolah dalam Membangun Karakter Generasi Muda Djibu, Mudrikatul Jannah; Indi Ayu Maretia; Yulina Eva Riany
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1149-1153

Abstract

Pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Meskipun upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah sudah dirumuskan dan sudah mulai dijalankan, namun tantangan besar berupa keterbatasan sumber daya, waktu, dan pengelolaan teknologi yang belum optimal muncul sebagai hambatan. Sistem pendidikan karakter yang ada saat ini belum cukup efektif, karena kurangnya keseimbangan antara pembelajaran akademik dan karakter, serta masih minimnya pelatihan untuk guru terkait implementasi pendekatan pendidikan karakter yang relevan dan kontekstual. Sehingga, perlu adanya kebijakan yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang lebih seimbang disertai peningkatan kapasitas guru dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Selain itu, kolaborasi yang lebih kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan karakter secara holistik. Dengan perhatian dan intervensi yang tepat terkait masalah ini, Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Filter by Year

2019 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue