cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hajairin
Contact Email
hajairinbima91@gmail.com
Phone
+6285237644315
Journal Mail Official
fundamental.ejournal@umbima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/jf.v13i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 118 Documents
 5   6   7   8   9 
Peraturan Keimigrasian Terkait Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Kasus Pengendalian Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali Muhammad, Fadil; Aidul Fitriciada Azhari; Absori
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.169

Abstract

Bali selaku salah satu pusat pariwisata yang ada di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kunjungan Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang datang ke Bali diatur melalui Izin Tinggal yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksana dari peraturan tersebut. Pasca Pandemi COVID-19, kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali melonjak pesat dan kembali membawa Bali selaku salah satu daerah pariwisata di Indonesia yang menjadi atensi internasional dalam sektor pariwisata. Hal ini membuat Bali selaku Daerah Pariwisata perlu memperhatikan terkait Izin Tinggal Warga Negara Asing yang datang ke Bali, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya kunjungan Orang Asing selaku Wisatawan Mancanegara ke Bali secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu selaku daerah pariwisata yang terkenal, Bali perlu menjadi contoh dalam pembuatan dan penerapan peraturan yang bisa memberikan kendali penuh terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali demi kebaikan dan kebermanfaatan bersama dan demi terjaganya pariwisata di Bali, sebagaimana yang akan dianalisis oleh penulis terhadap Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2023 Tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara sebagai peraturan yang terbitkan pasca pandemi dalam mengatur Orang Asing yang berada di Bali.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Djusfi, Apri Rotin; Eza Aulia; Jefrie Maulana
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.170

Abstract

Bergabungnya individu-individu dalam suatu partai politik lokal, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalan waktu berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu-individu tersebut. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak yang tidak menerima keputusan dari mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan. Tidak adanya penyebutan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik lokal di dalam peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di Aceh menimbulkan tafsir yang berbeda terkait badan peradilan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dan untuk itulah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh perlu disempurnakan melalui revisi.
Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram Yulinda, Deva; Lalu Supriadi Bin Mujib; Baiq Ratnah Mulhimmah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.173

Abstract

Pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram dimaksudkan untuk mengetahui disparatis putusan permohonan dispensasi pernikahan dapat membantu menekan angka pernikahan dini dengan pendekatan hukum tanpa bersinggungan dengan aturan dan norma lainnya yang berlaku dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dan untuk menganalisis perspektif mashlahat terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi di pengadilan Agama kelas 1A Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode empiris dengan mengkaji praktik dispensasi sebagai sebuah praktik hukum dari diberlakukannya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan pengumupulan informasi menggunakan Teknik wawancara mendalam. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, dispensasi nikah yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Mataram dari sisi Mashlahat mengandung makna dan nilai di dalamnya. Keyakinan hakim berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta dan keterangan dalam persidangan tentu menghadirkan sebuah kesimpulan yang komprehensif dalam memutuskan suatu permohonan.
Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI Ilham; Gufran; Waliyudin; Adnan; Raisul Amin Loamena; Muh. Fitrah, Muh. Fitrah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.176

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana model konsepsi Hak Asasi manusia dalam pemenuhan Hak konstitusional warga Negara di Desa karampi yang belum teraliri oleh Sinyal dengan telaah konstitusi pasal 28F UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsepsi Hak Asasi manusia dalam pemenuhan Hak konstitusional warga Negara di Desa karampi yang belum teraliri oleh Sinyal. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif- analitis, dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, apabila HAM telah beralih menjadi Hak Konstitusional, maka kedudukan dan penjaminan Hak tersebut lebih kuat di bandingan dengan HAM yang tidak di atur dalam Konstitusi. Jika di tinjau berdasarkan pasal 28F UUD NRI 1945, melalui kata setiap orang berhak untuk mengakses Informasi demi pengembangan diri dan lingkungannya, maka berdasarkan doktrin Hak Konstitusional, bahwa pemenuhan akan Hak Konstitusional warga Negara di Desa karampi tersebut menjadi lebih Kuat, walaupun pada kenyataannya jaminan Hak konstitusional warga negara di Desa karampi tidak di penuhi sebagaimana harusnya. Orisonalitas penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang berupaya untuk meneliti hal yang sama, sehingga perlu kiranya peneliti mengangkat topik ini.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan Satria Nugraha, Yogi; Rusdjijati, Retno; Abdul Hakim, Hary; Chrisna Bagus Edhita Praja; Muhammad Prasetyo Wicaksono; Daffa Adi Praditama
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang bagi pekerja informal dalam pemenuhan akses kesehatan. Isu terkait pemenuhan hak tenaga kerja di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja informal. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam hal pemenuhan hak pekerja informal belum sesuai yang diharapkan dalam menjamin hak-hak pekerja informal di Indonesia khususnya dalam mendapat jaminan kesehatan dikarenakan pekerja informal tidak terorganisir, tidak diatur, dan seringkali tidak terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjamin adanya hak dari para pekerja sektor informal di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin hak-hak pekerja meliputi jaminan asuransi kesehatan, payung hukum, pemberdayaan lingkungan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial.
Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif Anggit Wasesa Praja; Andy Apriansah; Burhanuddin Susamto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah, dimana dalam ketentuan hukum positif menjadi hak asuh ibu. Putusan hakim yang akan dianalisis sesuai keputusan No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah karena ibu telah menikah lagi dengan pria lain secara siri sehingga anak ditelantarkan dan keduanya sering mengalami keributan yang menimbulkan efek negatif kepada anak karena ibu menghalangi ayah bertemu dengan anaknya. Sementara hakim yang menggunakan pertimbangan tekstual cenderung memutus hak asuh anak kepada ibu berlandaskan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusam hakim Pengadilan Agama No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr apabila ditinjau dari hukum progresif maka putusan tersebut telah mengedepankan kepentingan anak untuk menjaga tumbuh kembangnya dan menghasilkan nilai keadilan bagi anak dan orangtua.
Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Razak, Askari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.185

Abstract

Efektivitas pengaturan mengenai pemilihan umum yang mampu memberikan sanksi yang adil dan sesuai dalam setiap pelanggaran pemilihan umum yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku dapat menentukan keberhasilan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel. Lawrence M. Friedman menjelaskan unsur-unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan penelitian konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Hasil dari penelitian ini adalah struktur hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum masih mempunyai kendala yang berkaitan pada dalam upaya proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dari segi substansi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan. Serta dari segi budaya hukum baik penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum dan masyarakat sebagai pemilih belum sepenuhnya menyadari hakikat atau tujuan pemilihan umum. Sehingga penegakan hukum dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum efektif berdasarkan pada tinjauan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.
Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Tantimin; Agustin, Indri Ceria; Situmeang, Ampuan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.188

Abstract

Dalam konteks Terorisme di Indonesia, pandangan terhadap terorisme memiliki nuansa yang berbeda dari mayoritas pandangan global. Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini berkaitan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya dengan tindakan menggunakan kekerasan. Penelitian ini berjenis empiris sama dengan studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, terkait, jurnal, hasil penelitian artikel serta mempelajari bahan-bahan tertulis dari data BNPT RI dan artikel terdahulu menggunakan jenis data sekunder sedangkan pengumpulan data diperoleh dari, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menggunakan jenis data primer. Sumber data sekunder dan primer diperoleh dari beberapa pihak termasuk data yang dimiliki oleh BNPT RI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan, tanggung jawab, dan kewenangan BNPT RI dalam mengatasi aksi radikal terorisme, selaras dengan UU No. 5 Tahun 2018, mencakup: a. Membentuk regulasi, strategi, dan program nasional di sektor pencegahan terorisme; b. Mengoordinasikan badan pemerintahan berkenaan dengan tata laksana dan eksekusi regulasi pencegahan terorisme; c. Mengimplementasikan regulasi tersebut melalui satuan tugas yang mencakup elemen-elemen instansi pemerintahan terkait, sejalan dengan peran, fungsi, dan wewenang masing-masing. BNPT RI sebagai leading sector. Dengan program-program dari BNPT RI, maka akan mempersempit ruang gerak kelompok radikal terorisme. Adapun implementasi peran BNPT RI dalam penanggulangan radikal terorisme, yaitu 1) Program Sinergisitas dalam Mencegah Terorisme, 2) Mewujudkan Sinergi untuk Indonesia Harmoni, dan 3) Strategi Membangun Perdamaian Global dalam Penanggulangan Terorisme.
Kebijakan Hukum Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Bima-NTB Irawansah, Didik; Ridwan; Nasrullah; Kasmar
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.191

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Model Kebijakan Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Daerah Bima, serta menawarkan model pembangunan berkelanjutan yang tepat untuk Bima Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian, hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil dan Temuan, Arah kebijakan pemanfaatan Kawasan hutan untuk pertanian jagung selama ini salah dipersepsikan. Masyarakat setempat cenderung memanfaatkan Kawasan hutan yang dilindungi untuk terpenuhi produksi jagung, akibatnya banjir dan kerusakan lingkungan selalu terjadi. Sedangkan kebijakan penanggulangan selama ini tidak juga diarahkan pada pengawasan dan pencegahan kerusakan Kawasan hutan, hal ini dinilai antara program pemerintah dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dianggap relevan, akibatnya angka kerusakan lingkungan Kawasan hutan semakin hari semakin kritis. Kebijakan yang ditawarkan dalam penataan pembangunan kedepan sebagai bentuk pengendalian kerusakan Kawasan hutan yaitu Pencabutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang sudah terbit di dalam Kawasan hutan serta Pemberian sangsi administrasi berupa denda terhadap pelaku-pelaku perusakan Kawasan hutan di Bima Nusa Tenggara Barat.
Transplantasi Hukum Ekonomi Syari`ah di Indonesia Iksan; Zuhrah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.201

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transplantasi hukum yang terjadi pada proses pembentukan hukum perbankan syariah, dan bagaimana solusi alternatif transplantasi pada hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian filosofis dengan menggunakan data sekunder yang berbasis pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah terbukti melakukan transplantasi hukum terutama pada perbankan-perbankan syariah yang sudah lama eksis di negara-negara lain di dunia muslim, seperti di mesir, pakistan, malaysia, arab saudi dan lain-lain. Dan salah satu hal yang menjadi solusi agar perbankan syariah ini mampu menjawab tantangan riba pada perbankan adalah dengan melakukan transplantasi hukum zakat kedalam hukum perbankan syariah.

Page 7 of 12 | Total Record : 118

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue