cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Articles 2,416 Documents
Pengaruh Media Digital Artstep Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X di SMK Pab 8 Sampali Galih Raka Siwi; Samsidar Tanjung; Cindy Rizky Salsabila; Ita Salsalina Br Ginting
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media digital, yaitu Artstep guna melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas X di SMK PAB 8 Sampali. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PAB 8 Sampali. Sampel menggunakan teknik Random sampling sebanyak 60 siswa. Kelas X-TKJ 2 sebagai kelas eksperimen menggunakan media digital Artstep, sedangkan kelas X-TKJ 1 sebagai kelas kontrol menggunakan media Power Point (PPT). Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen yaitu Pretest-Posttest Control Group Desain yang mana dalam pelaksanaannya kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara random. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar. Diperoleh hasil uji normalitas dan uji homogenitas yaitu sampel berdistribusi normal dan keduanya bersifat homogen. Dengan menggunakan uji-t diperoleh hasil uji hopotesis dua sampel yaitu (2.521) > (1.671) dengan dengan signifikan 0,05. Rata-rata hasil belajar pada siswa kelas eksperimen sebesar 76.33, sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol sebesar 68.33. Terlihat jelas bahwa kedua kelas memiliki perbandingan hasil yang signifikan, penggunaan Media Digital Artstep terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X TKJ-2 SMK PAB 8 Sampali terbukti mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar, sesuai dengan hasil uji hipotesis.
Kepemimpinan Transformasional Dalam Membangun Tim Unggul: Rekrutmen Sumber Daya Manusia Di Pesantren Rintisan Mohammad Fadol Ilahi; Eka Diana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam membentuk proses rekrutmen tenaga pendidik pada pesantren rintisan, serta mengidentifikasi dinamika dan permasalahan yang muncul dalam praktik tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi bahwa banyak pesantren rintisan belum memiliki sistem rekrutmen yang terstruktur, sehingga proses seleksi tenaga pendidik cenderung bersifat informal dan belum berbasis pada standar profesional yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di Pesantren Rintisan Darul Fawaid Ilmiyah Besuk Probolinggo. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan arah rekrutmen tenaga pendidik. Proses seleksi tidak hanya berfokus pada kompetensi akademik, tetapi lebih menekankan pada aspek komitmen, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi terhadap budaya pesantren. Selain itu, rekrutmen dilakukan secara fleksibel dan informal melalui diskusi kolektif, tanpa didukung oleh sistem administratif yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik rekrutmen lebih bersifat berbasis nilai daripada berbasis sistem. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen tenaga pendidik di pesantren rintisan didasarkan pada “ketahanan ideologis dan adaptasi kultural”, yang menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan tenaga pendidik dalam lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme seleksi kultural dalam membentuk identitas organisasi.
Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Asas Proporsionalitas Angga Novranata; Nashriana Nashriana; Artha Febriansyah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16651

Abstract

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal penerapan sanksi yang harus memperhatikan asas proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan, implementasi, serta perwujudan Asas Proporsionalitas dalam pemidanaan anak berbasis prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Metode penelitian hukum normatif dilakukan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, dengan pendekatan Perundang Undangan, Konseptual, dan Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasinya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pengadilan Negeri Penajam menunjukkan adanya disparitas putusan yang tajam serta inkonsistensi penerapan asas proporsionalitas. Perwujudan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak yaitu melalui penerapan konsep Proporsionalitas Fungsional-Prospektif yang menuntut agar proporsionalitas tidak lagi dimaknai secara matematis sebagai kesetaraan antara beratnya perbuatan dengan lamanya pidana, melainkan sebagai kesesuaian antara jenis sanksi dengan fungsi pemulihan anak dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi ini mensyaratkan adanya rekonstruksi regulasi yakni dengan mereformulasi Pasal 81 ayat (6) UU SPPA untuk memberikan klausul pengaman berupa kewenangan hakim menjatuhkan pidana lebih berat secara terukur.
Analisis Tata Kelola Pengawasan Belanja Sosial Dalam Upaya Akselerasi SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) Di Kota Surabaya Muhammad Bimo Anggoro Bramantya; Ghaisan Adimaulana Latif; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengawasan belanja sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, belanja sosial menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sosial di Kota Surabaya telah diimplementasikan melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, bantuan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data penerima bantuan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta potensi ketidaktepatan sasaran. Penguatan sistem pengawasan yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas belanja sosial. Hal ini diharapkan mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dualisme Kedudukan Hak Guna Usaha: Perspektif Keterbukaan Informasi Publik dan Kontrak Bisnis Shinta Pangesti; Prisca Octavia Rumokoy; Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16700

Abstract

The Dualism of the Legal Status of Land Cultivation Rights: The Principle of Public Information Disclosure and Business Contracts. This study aims to analyze the Supreme Court’s decision in the Judicial Review (PK) ruling Number 61 PK/TUN/KI/2020 concerning the dispute over information on Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) between Forest Watch Indonesia and the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The main focus of this research is to examine HGU from the perspectives of agrarian law and contract law. The method used in this study is normative juridical with a qualitative analytical approach. The statute approach and case approach are employed to examine the Supreme Court decision and the legal norms that form the basis of law in Indonesia. A dualism arises between business actors and the public: business actors view HGU as private, while the public perceives it as public. The results of the study indicate that Forest Watch Indonesia was not at fault in requesting information from the Ministry of ATR/BPN, and the Ministry itself cannot be held entirely at fault either. Reconstruction is therefore necessary to prevent conflict dualism.
Pengaruh Tekanan Sosial Media, Gaya Hidup Hedonis, Kontrol Diri dan Sosial Ekonomi Keluarga Tehadap Perilaku Keuangan Mahasiswa M Wahyu Ilham Syahputa; Nova Yanti Matanari; Jholant Bringg Luck Amelia Br Sinaga; Selvie Sianipar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16746

Abstract

Tujuan dari kajian ilmiah berikut adalah untuk menganalisis bagaimana tekanan media sosial, gaya hidup hedonis, kontrol diri, serta sosial ekonomi keluarga terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Dengan menggunakan survei terhadap 105 responden, penelitian ini menerapkan teknik kuantitatif, dengan 100 sampel yang memenuhi syarat. Kuesioner skala likert digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan media sosial, gaya hidup hedonis, kontrol diri, dan sosial ekonomi keluarga berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Secara parsial variabel tekanan media sosial dan gaya hidup hedonis tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
Urgensi Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Kota Pasuruan Berbasis SDGs 16 Alifatu Azwa Shoima; Nayshira Rieva Candra; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 16 di Kota Pasuruan, dengan fokus evaluasi pada periode 2021-2025. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode library research dan analisis deskriptif berbasis data sekunder, meliputi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, portal transparansi pemerintah daerah, serta literatur ilmiah pengawasan keuangan publik. Hasil studi menunjukkan adanya pola penggunaan anggaran yang tidak konsisten dengan kecenderungan penumpukan pengeluaran pada triwulan IV. Pencapaian pendapatan cenderung stabil dalam rentang 97-106%, tetapi pengawasan dari Inspektorat masih bersifat reaktif dan adminisitratif. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang hanya 78,5% dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 90% serta dominasi temuan administratif yang mencapai 56,3%. Keadaan ini menghalangi penciptaan nilai publik dan mengurangi efektivitas manajemen. Oleh karena itu direkomendasikan integritas kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC) serta akselerasi adopsi sistem E-Audit untuk transformasi pengawasan menjadi preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Jaminan Fidusia di Kota Ternate (Studi Kasus pada Pegadaian Kelurahan Bastiong) Riski Dwi Setiawan; Rusdin Alauddin; Suwarti Suwarti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16794

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam jaminan fidusia di Kota Ternate, khususnya pada Pegadaian Kelurahan Bastiong. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (non-doktrinal) dengan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui data primer berupa wawancara dan observasi, serta didukung data sekunder dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan teknik content analysis, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi jaminan fidusia pada Pegadaian telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap debitur dinilai belum optimal karena kurangnya transparansi informasi terkait proses eksekusi dan hak-hak debitur. Selain itu, potensi wanprestasi dapat terjadi apabila prosedur yang telah ditetapkan tidak dijalankan secara konsisten.
Penyuluhan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pihak Real Estate dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pemahaman Hukum Pembuktian melalui Radio Maria Indonesia Joy Zaman Felix Saragih; Ricky Banke; Rolib Sitorus
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16796

Abstract

Sengketa di bidang real estate merupakan salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, perjanjian jual beli properti, maupun pelaksanaan kontrak antara para pihak. Permasalahan tersebut sering muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku real estate mengenai aspek hukum, khususnya terkait hukum pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku real estate dalam memahami hukum pembuktian bertujuan untuk memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya alat bukti, jenis-jenis alat bukti, serta langkah-langkah penyelesaian sengketa secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penyuluhan hukum dengan memanfaatkan media radio, yaitu melalui siaran di Radio Maria Indonesia dengan model komunikasi dua arah. Dalam pelaksanaannya, narasumber menyampaikan materi dari studio radio, sementara para pendengar dari berbagai wilayah dapat berpartisipasi secara langsung melalui sesi tanya jawab secara interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku real estate memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum pembuktian, pentingnya dokumen dan alat bukti dalam transaksi properti, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum. Selain itu, masyarakat juga memahami peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum serta mengawasi pelaksanaan transaksi di bidang real estate.
Keseimbangan Hak Atas Informasi dan Privasi dalam Pengelolaan Data Pribadi Pejabat Publik Riska Tri Oktavianti; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai benturan kepentingan antara pemenuhan hak atas informasi publik dan perlindungan privasi dalam konteks pengelolaan data pribadi di Indonesia, serta mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang ideal agar transparansi tidak melanggar hak asasi individu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analistis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan (seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menilai sinkronisasi norma dan implikasi yuridis dari perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menentukan batasan yang jelas antara hak privasi dan kepentingan publik. Meskipun instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi telah tersedia, namun implementasinya sering kali menimbulkan tumpang tindih antara kewajiban transparansi publik dan hak atas privasi. Keseimbangan antara kedua hak ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan kepentingan umum, pengelolaan data pribadi harus tetap mengacu pada mekanisme klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka guna memastikan akuntabilitas tanpa mencederai hak privasi individu yang berlebihan.