cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 28   29   30   31   32 
Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstraction of Justice) Esa Nurillah; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 93-99
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.93-99

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana bagi pelaku yang menghalangi penyidikn dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi penyidikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif (1) Pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan yaitu “tindakan tersangka atau terdakwa menghalang-halangi proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap peradilan, pengaturannya dapat dijumpai pada Hukum Pidana Materiil yang dimana pengaturan dalam KUHP. Maka dari itu diketahui bahwa dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana memang tidak mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan. (2) Sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan dapat dilihat sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengumpulkan barang bukti ataupun keterangan saksi ataupun korbannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan yurisprudensi tersebut, terdapat dan terlihat kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delilk obstruction of justice, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maipun penuntutan terhadap suatu perkara pokok” yang terjadi pada saat itu.
Implementasi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum 1-7
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.1-7

Abstract

Ngerampag (perampasan) merupakan salah satu pamidanda sanksi adat berupa tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang menyita/mengambil alih kepemilikan properti suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Di Desa Adat Sulahan krama mendapatkan hak untuk mengelola tanah ayahan desa yang berujung terjadinya pengerampagan tanah ayahan desa.Adapun permasalahannya yaitu, bagaimana hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan? dan bagaimana fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa dalam awig-awig Desa Adat Sulahan? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan dan menganalisis fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa. Metode yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer melalui narasumber informan dan data sekunder dari bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini yaitu menjelaskan hak penguasaan terhadap tanah ayahan desa dan fungsi sanksi ngerampag terhadap tanah ayahan desa.
Efektivitas KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum 100-105
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.100-105

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Daerah sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum (untuk selanjutnya disebut dengan ABH) jumlahnya terbilang cukup banyak. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan bagaimanakah faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak? Metode yang digunakan yakni metode empiris dan bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menyatakan KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dikatakan belum maksimal atau mencapai sasaran, dimana dalam salah satu tugas yaitu melakukan sosialisasi tidak berjalan dengan baik.
Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal Kartika Dita Ayu Rahmadani; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 106-113
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.106-113

Abstract

Terdapat kerentanan yang dapat dialami oleh seseorang berusia dini yaitu anak – anak dalam lingkup tindak pidana, yang dapat menjerat anak sebagai korban maupun pelaku. Suatu kebijakan diversi akan diberikan oleh penyidik jika anak yang menjadi pelaku berusia 12 tahun, akan diserahkannya anak tersebut kepada orang tua serta walinya. Rumusan permasalahan ini, 1 bagaimana pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 2 bagaimana peran jaksa dalam kebijakan diversi sebagai pengalihan peradilan formal? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan undang-undang. Simpulan dari penelitian ini yaitu pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peran jaksa dalam kebijakan diversi yaitu jaksa harus melihat masalah dari berbagai sudut pandang pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN YYK. Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 74-80
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.74-80

Abstract

Berkembangnya zaman pada era globalisasi ini membuat karakter anak menjadi semakin memprihatinkan. Aktivitas kenakalan anak semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan oleh kurangnya perhatian serta kasih sayang dari keluarga khususnya orang tua. Seperti banyaknya kasus klitih. Rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak? Dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2021/PN Yyk? Penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif. Pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak diatur dalam 170 KUHP Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. Dalam hal ini orang tua selaku kunci utama dalam menekan perbuatan klitih perlu memberikan edukasi terhadap anak sejak dini serta pihak berwenang dalam hal ini harus bisa memberikan efek jera terhadap perbuatan klitih sehingga perbuatan ini dapat ditekan.
Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam Galu Putri Fatia; I Nyoman Putu Budiartha; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum 34-40
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.34-40

Abstract

Perbuatan hukum dimana seseorang mengangkat anak dari sepengetahuan orang tua kandungnya dan hal tersebut sah secara hukum disebut dengan Pengangkatan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat. Pengaturan pengangkatan anak tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam karena KHI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal warisan melalui wasiat wajibah. Kajian dalam penelitian ini berupa apakah adanya suatu akibat dari hukum dalam pengangkatan anak dalam kacamata Hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak membahas mengenai syarat yang diperlukan dalam adopsi anak. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yakni tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada Pasal 209 KHI.
Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak I Wayan Wira Jaya Udaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 55-60
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.55-60

Abstract

Penyembunyian terhadap pelaku kekerasan seksual memiliki pengertian yaitu bahwa perbuatan pelaku kekerasan seksual diketahui oleh seseorang dan seseorang itu melakukan penyembunyian terhadap identitas pelaku atau fisik pelaku untuk menghindari proses penyidikan atau jalur hukum. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menurunkan, mendegradasi, mengganggu dan/atau merusak kemampuan reproduksi seseorang. Permasalahannya adalah 1)Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak? dan 2)Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak?. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan masalah hukum. Ketentuan penyembunyian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam pasal 221. Sanksi pidana terhadap pelaku penyembunyian kekerasan pada wanita dan anak yaitu diantaranya sanksi pidana kurungan penjara dan sanksi denda. Pemerintah harus lebih memberi efek jera baik bagi oknum perseorangan atau kelompok, dan masyarakat harus melihat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung) Ni Kadek Lia Listia Dewi; I Wayan Wesna Astara; I Made Sepud
Jurnal Analogi Hukum 14-20
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.14-20

Abstract

Di bali ketika anak perempuan belum melangsungkan pernikahan ia berhak mendapat Harta warisan dari orang tua nya secara penuh berbeda hal nya jika ia sudah menikah Sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kalaupun ada hal tersebut hanya berupa jiwa dana berupa tetadan (harta bawaan dari orang tua nya) pemberian tersebut berdasarkan keikhlasan dan kemampuan orang tua nya dan tidak dapat ditentukan besarnya Jadi sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktek yang diterapkan oleh masyarakat dengan teori yang ada. Permasalahannya yaitu : 1.) Bagaimanakah Kebijakan pemberian jiwa dana kepada anak perempuan menurut hukum waris adat bali ? dan Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat bali di desa kutuh ? tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris dengan mengamati permasalahan yang hendak digunakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kesimpulan dari observasi ini yaitu dengan adanya pengaturan mengenai pemberian hak mewaris terhadap anak perempuan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kesetaraan hak anak laki- laki serta anak perempuan dengan harapan tidak terjadinya diskriminasi.
Pola Penggarapan Tanah Pertanian Absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Ni Luh Putu Eka Kusumawati; Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum 41-47
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.41-47

Abstract

Tanah absentee merupakan tanah yang letaknya jauh dari tempat tinggal pemiliknya. Masyarakat yang tinggal di kota memiliki tanah di desa yang diusahakan oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil mengakibatkan pengelolaan tanah yang tidak efisien dan mengakibatkan sistem eksploitasi. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana pola penggarapan tanah pertanian secara absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli?, (2) Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah absentee?. Metode yang digunakan adalah metode empiris. Terdapat 2 (dua) pola penggarapan tanah absentee di desa kintamani yaitu pola penggarapan dengan biaya produksi dalam pengolahan tanah pertanian ditanggung semua oleh si penggarap dan biaya produksi dalam pengolahan tanah pertanian ditanggung sebagian dari pemilik tanah dan sebagian lagi ditanggung oleh penggarap lahan tersebut. Sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah absentee di Desa Kintamani yaitu tidak tertulis/lisan dengan berdasarkan rasa kepercayaan. Penting bagi pemilik yang berjauhan dari letak tanahnya untuk dapat mengolah tanah mereka sendiri dan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan antara pemilik tanah dan petani penggarap sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis.
Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Ni Nyoman Rina Desi Lestari; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 8-13
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.8-13

Abstract

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pelaku tindak pidana pembunuhan menawarkan diri menjadi justice collaborator, tentunya terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. bagaimana derajat kesaksian seorang justice collaborator dan hakim dalam melihat atau menimbang keterangan mana paling masuk akal dari justice collaborator yang digunakan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Per UU dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui studi literatur. Adapun digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus justice collaborator dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap justice collaborator sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya.

Page 30 of 47 | Total Record : 463

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue