Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.234

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal La Sociale Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Advances in Community Services Research SASI

Muhammad Rinaldy Bima

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 1036340

Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum Nur Yusriyyah Bakhtiar; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules

Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak Sary Zettira Shyafril; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis penerapan penyanderaan (gijzeling) dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Kanwil DJP Sulselbartra telah melaksanakan penyanderaan (gijzeling) di beberapa KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra dan upaya tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan penerimaan pajak namun masih belum optimal disebabkan terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyanderaan (gijzeling) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Sulselbartra diantaranya berupa kurangnya sumber daya manusia, sangat terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan penyanderaan (gijzeling), kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah serta tidak kooperatif dan proses yang masih panjang dikarenakan harus berkordinasi dengan instansi pemerintahan terkait untuk menitipkan penanggung pajak yang disandera. The research objective to analyze the application of hostage taking (gijzeling) in an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West and Southeast Sulawesi and what factors influence it. The type of research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the Regional Office of DJP Sulselbartra has carried out hostage-taking (gijzeling) in several KPP Pratama in the Regional Office of DJP Sulselbartra and these efforts have a significant impact on increasing tax revenues but are still not optimal because there are factors that become obstacles in taking hostage (gijzeling) as an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of DJP Sulselbartra including a lack of human resources, very limited budget in the implementation of hostage taking (gijzeling), taxpayer awareness is still very low and uncooperative and the process is still long due to having to coordinate with relevant government agencies to entrust hostage tax bearer.

Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Ardianto Ardianto; A. Muin Fahmal; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1524

Tujuan penelitian menganalisis bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat yang menjadi unsur hukum tata negara darurat dan menganalisis wewenag dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bencana alam diakategorikan dalam Hukum Tata Negara darurat karena termasuk salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana biasaanya. Peristiwa bencana alam berpotensi besar mehilangkan dan memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara salah satu unsur-unsur suatu Negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah; (2) Tujuan tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. The research objective is to analyze the natural disasters categorized as emergencies which are an element of emergency constitutional law and to analyze the authority and responsibility of the government in dealing with disasters. This research was conducted using normative juridical. The results of this study indicate that (1) natural disasters are categorized in the Emergency Constitutional Law because they are one of the things that cannot be handled by state apparatus as usual. Natural disasters have the potential to eliminate and destroy or at least make temporarily incapacitate one of the elements of a country, namely territory (sea, air and land), population and government activities; (2) The objectives of the government's responsibility for natural disaster management according to Law Number 24 of 2007 include guaranteeing the fulfilment of the rights of communities and refugees affected by disasters, protecting people from the effects of disasters, reducing disaster risk and integrating disaster risk reduction with development programs, as well as allocating natural disaster management funds through the stages of implementing natural disaster management in the form of pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita Rasyid, Zulfa Rismana; Pawennei, Mulyati; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sumber data primer yaitu data yang bersifat orisinil yang di peroleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa menggunakan upaya preventif, pre-entif dan represif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor Gowa yaitu faktor Substansi Hukum, Penegak hukum, Sarana/ Prasarana, Budaya Hukum, dan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police and the factors that influence the enforcement of Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police. This research uses empirical legal research with a primary data source approach, namely original data obtained directly from sources in the field. The results of this research show that: (1) The effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse among women in the Gowa Police using preventive, preventive and repressive measures (2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in among women in the Gowa Resort police, namely legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, legal culture and society.

Co-Authors A Wari Andani A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Sudarman Kantao Aan Aswari Abbas, Ilham Abd Rahman Abdul Rahman Ade Savirah Mahmud Adri Eddyanto Pontoh Amar Bachti Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Mutmainnah Andi Risma Andi Risma Ardianto Ardianto Arifyansyah Nur Aswari, Aan Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Buana, Andika Prawira Dhermawan, Dhiky Eka Eman Rosi Firabi AS, Rayhanah Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih, Hardianto Hasbuddin Khalid Imran Eka Saputra Jacob, John Tumba Jefrianto Jefrianto La Ode Husen Lauddin Marsuni Lusy Fradina Ma'ruf Hafidz Medina Medina Muh. Azham Ilham Muhajiin Muhajirin Muhammad Elis Winandar Muhammad Kamal Muhammad Kamal Muhammad Kamal Muhammad Rizhal Djunu Mulyati Pawennei Nashihah, Indah Ismy Nur Fadillah Juanda Putri Juanda Nur Yusriyyah Bakhtiar Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rahmat Rahadi Ramadhani, Rezky Aulia Rasyid, Zulfa Rismana Ridwan R, Muhammad Risdesenta Gafaldi Sahar Riska Musdarniati Riskamusdarniati Riskamusdarniati Rizki Ramadani Salim Basamalah Salle, Salle Salmawati Salmawati Saraswathi, Debby Cahya Ainun Sary Zettira Shyafril Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sutiawati Sutiawati Syahruddin Nawi Tahwin Alamsyah Thalib, Hambali Yunita Sukma Yusril Mahendra

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Journal of Lex Theory (JLT)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Theory (JLT)