Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Pidana Terdahap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam) Rofiana, Reine; Mohas, Muhyi; Mega Jaya, Belardo Prasetya
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.474

Abstract

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur IUU Fishing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur IUU Fishing diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan IUU Fishing di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (reasonable bound) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.
SPEEDING UP JUSTICE: A CRITICAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF SPEEDY, SIMPLE, AND LOW-COST TRIALS IN INDONESIAN CORRUPTION CASES Ridwan, Ridwan; Mega Jaya, Belardo Prasetya; Jaya, Arizon Mega; Octavian, Ryan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i2.33385

Abstract

This article investigates the issue of delays in law enforcement's implementation of criminal law in corruption cases, particularly in relation to the principles of speedy, simple, and low-cost trials. Utilizing a normative legal method and statutory approach, alongside case studies, the study explores the persistent delays in the Indonesian criminal justice system despite the emphasis on these principles. Delays in the reading of indictments have raised suspicions and potential discrimination in the enforcement of corruption cases. The right of a defendant to a prompt resolution, as outlined in the Criminal Procedure Code aligning with the shift from an inquisitorial to accusatorial principle and human rights development, is highlighted. However, the findings reveal that these principles are not consistently and effectively applied in Indonesia's criminal justice system. Key issues identified include prolonged, complex, and costly law enforcement processes in corruption cases, as well as obstacles hindering the swift and cost-effective resolution of state losses. Discriminatory practices, though not overt, manifest in various stages of the legal process, impeding the realization of fast, simple, and low-cost justice. To address these challenges and ensure fair trials, law enforcement must prioritize ethical and moral considerations in their practices
The Effectiveness of the World Health Organization (WHO) in Overcoming the Covid 19 Pandemic Hilton Tarnama PM; Belardo Prasetya Mega Jaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.1990

Abstract

The Covid 19 outbreak has caused a lot of casualties. WHO as an international organization whose goal is to achieve health at the highest level has a responsibility to mitigate the spread of the virus and its victims. The authority possessed by WHO based on international law is effective in overcoming the covid 19 pandemic. All of the categorizations to assess the effectiveness of WHO can be fulfilled by WHO while showing that WHO has succeeded in overcoming the Covid 19 pandemic.
THE POLICY OF BANNING THE EXPORT OF RAW MATERIALS IN THE MINING SECTOR BY THE INDONESIAN GOVERNMENT FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL TRADE LAW Hilton Tarnama P.M.; Ade Marpudin; Belardo Prasetya Mega Jaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3333

Abstract

The management and utilization of natural resources by a country are manifestations of exercising national sovereignty. The Doctrine of Sovereignty is designed to provide equality among nations under the law to develop their countries towards prosperity and well-being. The policy of restricting and prohibiting the export of raw materials in the mining sector, such as nickel, gold, and tin, by the Indonesian government, is recognized under international law, particularly international trade law. This policy will bring beneficial impacts to Indonesia's economy. By having the capability to process natural resources independently, Indonesia can enhance its economic self-reliance, reduce dependency on imports, and improve the country's position in the global competition in the mining sector, ultimately leading to increased national revenue and providing greater well-being for the entire Indonesian population.
Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Belardo Prasetya Mega Jaya; Muhammad Rusli Arafat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i1.568

Abstract

The result of this research showed that universalism put human right (HAM) as universal values as formulated in International Bills of Human Rights. Human rights have been naturally owned by an individual. This is the universal nature of those rights where human rights are a natural rights theory and apply to anyone and everywhere. These rights cannot revoked by anyone, and also cannot be transferred from human to other human or regulated by the state. The State is obliged to fulfill those rights. In contrast to cultural relativism, which rejects the view of universal rights. Human rights must be placed in a particular cultural context in each country. Culture is the only source of legitimate rights or moral rules.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA DI WEWENGKON ADAT KESEPUHAN CITOREK SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN LEBAK Mega Jaya, Belardo Prasetya
Jurnal Pengabdian Dinamika Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/dinamika.v8i2.14234

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan KKM Online (Kuliah Kerja Mahasiswa) Universitas SultanAgeng Tirtayasa. Yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang ke wisata yang ada diWewengkon Adat Kesepuhan Citorek. Strategi pengembangan wisata di Wewengkon Adat Kesepuhan Citorekmenjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam keeksistensian suatu daerah, semakin terkenalnya wisataitu maka akan semakin dikenal pula daerah tersebut. Namun sejak adanya pandemic Covid-19 sektor pariwisatamenjadi terabaikan karena para wisatawan yang semakin sedikit untuk bepergian apalagi sejak adanya PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).Wisata alam yang ada di Wewengkon Adat Kesepuhan Citorek sendiri meliputi Gunung Luhur (Negri DiatasAwan), Gunung Keneng dan Kebun Stawberry. Daya tarik wisatawan dalam sektor wisata tentunya harusditingkakan supaya perekonomian masyarakat sekitar pulih kembali maka dari itu dibutuhkan suatu strategiyang dapat menarik wisatawan untuk datang ke wisata tersebut, banyak fasilitas–fasilitas yang harus ditambahkan seperti spot poto, fasilitas tempat camping, kamar mandi, sofenir, makanan khas Wewengkon AdatKesepuhan Citorek,dan juga perbaikan infrastrukturjalan.Untuk memperkenalkan wisatayang ada diWewengkon Adat Kesepuhan Citorek ini kita dapat mempromosikannya melalui sosial media yang ada, sepertiYoutube, Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok yang dikelola resmi oleh pihak pengelola wisata yang ada diWewengkon Adat Kesepuhan Citorek serta adanya parsitifasi mahasiwa KKM kelompok 4 Desa CitorekSabrang sendiri, pembuatan Video Vlog wisata menjadi salah satu kegiatan yang masuk ke dalam programutama dalam bidang tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh mahasiswa KKM kelompok 4 Desa CitorekSabrang.
The Palestinians’ Quest for Justice at the ICJ: The UNSC as a Stumbling Block? Hassan, Fareed Mohd; Sabaruddin, Nurul Azyani Zafirah; Yuliantiningsih, Aryuni; Arafat, Muhammad Rusli; Mega Jaya, Belardo Prasetya
Brawijaya Law Journal Vol. 11 No. 2 (2024): The Role Of Human Rights on ASIA Pacific Policies and Strategies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2024.011.02.01

Abstract

Human rights abuses occurring in Gaza, including civilian casualties, have been countlessly reported. Despite numerous resolutions presented, particularly to the United Nations (UN) Security Council (UNSC), data from the UN reveals that they have unfortunately been vetoed. South Africa initiated a legal action before the International Court of Justice (ICJ) accusing Israel of breaching the 1948 Genocide Convention—a treaty to which both nations are Parties to. Based on doctrinal analysis, this paper raises one big question; whether the UNSC, that is supposed to uphold international peace and security, will become a stumbling block in the quest for justice for the Palestinian and fails to serve its purpose? This paper argues that judging from Netanyahu’s statement that Israel will not follow and perform any ICJ’s decisions and the United States, being one of the UNSC permanent members will use any necessary measures within the UNSC to prevent such decision from being enforced. This paper concludes that the veto power within the UNSC hinders the pursuit of justice for the Palestinians and the ability of certain member states to veto resolutions creates challenges in the Council’s effectiveness and compromises its capacity to address the conflict for the pursuit of justice.
Coping with Globalization: Strategies to Promote Community Awareness and Engagement in Education Jaya, Belardo Prasetya Mega; Luthfia, Chaula; Nida, Qotrun; Rayhan, Ahmad; Hanif, Hamdan Arief; Romdoni, Muhamad
Probono and Community Service Journal Vol 3, No 2 (2024): Issue October 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v3i2.29252

Abstract

Efforts to improve access to and quality of education remain critical, yet gaps persist between theoretical initiatives and practical implementation, particularly in underdeveloped and marginalized regions. This study addresses the urgent need to enhance community awareness of education’s significance in navigating the challenges of globalization. Through community education and qualitative data collection, innovative strategies are introduced to engage local communities and promote active participation in educational activities. The approach emphasizes revitalizing educational awareness by identifying effective practices, implementing targeted interventions, and systematically evaluating their outcomes. These efforts aim to bridge the gap between awareness and action, fostering a culture of education that drives social and economic progress. By strengthening community involvement and improving the understanding of education’s transformative potential, this initiative contributes to sustainable development and positions education as a cornerstone for empowering future generations in an increasingly globalized world.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding) Mohas, Muhyi; Rofiana, Reine; Mega Jaya, Belardo Prasetya
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5004

Abstract

This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.      
METHOD AND PRINCIPLE OF MARITIME BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES WITH OPPOSITE OR ADJACENT COASTS (CASE OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE) Jaya, Belardo Prasetya Mega; Cahyani, Ferina Ardhi; Idris, Idris; Permata, Rika Ratna
Diponegoro Law Review Vol 7, No 1 (2022): Diponegoro Law Review April 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.762 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172

Abstract

In the practice the maritime boundary delimitations can cause the overlap of claims between states with opposite or adjacent coasts. Regarding the maritime boundary between Indonesia and Timor-Leste, there was never a maritime boundary between both States, so it needs a settlement of disputes of maritime boundary delimitation between both parties. Therefore, these research aims to explain the methods and principles that could be used in resolving maritime boundary delimitation dispute between state with opposite or adjacent coasts based on international law and analyze how obstacles and solution to solve maritime boundary delimitation dispute between Indonesia and Timor-Leste (East Timor). This research uses normative legal research and Empirical Research Methods. The results of the research show that: (1) the maritime boundary delimitation between Indonesia and Timor-Leste uses enclaving, equidistant, and three-step approach method. (2), Indonesia and Timor Leste have the potential to determine maritime boundaries in the three areas, namely the area to the north of the Oecusse (Ombai Strait), to the north of Timor Island (Wetar Strait) and to the south of Timor Island (Timor Sea). Timor-Leste will still get a maritime territory in District Oecusse but the extent would be negotiated with Indonesia first, while in the Wetar Strait, the territorial sea division of the two countries would consider the outer islands of both countries.
Co-Authors Aceng Asnawi Rohani Ade Marpudin Afandi Sitamala Ahadi Fajrin Prasetya Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Rayhan Akbar Ari Rangga Prabu Zulkifar Aldi Dwi Cahyo Aliyah Aliyah Alvandri Christian Rahmat Gulo Amirulloh Ahdad Anabela Callista Zahwa Andini Marwah Anditya, Ariesta Wibisono Anisa Lutfiah Annida Dwi Agustin Arafat, Muhammad Rusli Arizon Mega Jaya Asari Taufiqurrohman Asep Hakim Zakiran Aulia Rusdiana Awad Al Khalaf Azef Rahmat Hary Sapto Barora, Siti bin Mohd Rusli, Mohd Hazmi Bryan Alberto Chatri Pratiwi Ningrum Chelsea Tiara Septiani Malau Christian Sandy Pangestu Dani Wijaya Danial Danial Danial Danial Devano, Aldo Devi Rakhmatika Diah Prihartini Dini Dewi Heniarti Dwi Edi Wibowo Edi Setiadi Elly Nurmahlia Erika Febriani Fachrurozy, Azriel Fanny Khalifatu Zanah Febi Sasti Rahayu Ferina Ardhi Cahyani Fikry Nurhayadi Firanda Bery Amini Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Frisky Diaslestarie Gialdah Tapiansari Batubara Hairul Afandi Hanif, Hamdan Arief Hassan, Fareed Mohd Hera Susanti Hikmayatul Muslimah Hilton Tarnama P.M. Hilton Tarnama PM Hilton Tarnama Putra M Idris Idris Ignatius Gita Hernata Imani, Sarah Haderizqi Irfi Silvia Amanda Irma Suryani Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jefry Winter Luhut Hasudungan Justitia, Mentari Khairunnisa, Shofia Khoiruttamam Khoiruttamam Khotimah Estiyovionita Luthfia, Chaula Maharani, Dwi Gita Malida Hany, Elbirra Malik, Imam Ibnu Mareta Puspita Arianie Maulana Shihabudin Mentari Jastisia Meutia Irdina Khairunnisa Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Fasyehhudin Mokhamad Gisa Vitrana Muhamad Romdoni Muhammad Hasyim Abdullah Muhammad Ridwan Muhammad Rusli Arafat Muhammad Rusli Arafat Muhayaroh Muhayaroh Muhtasor Jidan Muhyi Mohas Muhyi Mohas Mulkiah Nurazizah Muyassaroh Muyassaroh Nasrul Hidayat Nida, Qotrun Norma Risca Pratiwi Novia Bella Alifvia Nur Sahroniah Nurikah, Nurikah nurlela Sari Nuryati Solapari Octavian, Ryan Prasetya, Ahadi Fajrin Puput Adela Rafdi Altaf Rahman, Yogi Muhammad Raissa Tsabitha Rara Anggraeni Nur Afifah Ratna Januarita Ratu Anggita Aprilia Regina Permatadewi Tantiany Gunawan Reine Rofiana Rena Yulia Ridho Pangestu Taufik Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rika Ratna Permata Rima Oktavian Rio Primus Rofiana, Reine Rully Syahrul Mucharom Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Sabaruddin, Nurul Azyani Zafirah Shofia Khairunnisa Siti Nur Aisah Solapari, Nuryati Suciati, Ranila Sulastri Sulastri Suriaamadja, Toto Tohir Surya Anom Sutriyani Adinda Putri Taufiqurrohman, Asari Tiara Destia Herman Trixi Karinina Dewi Sindhutomo Utami, Kery Wafdaa Taaz Hafsari Putri Wardatun Naddifah Wartoyo, Franciscus Xaverius Widya Jusu Adeningtyas Wilda Riva Fadhilah Yeliana Septiani Noor Yoga Yuniadi Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yoshi Daud Shimada Yuliatiningsih, Aryuni