Garuda - Garba Rujukan Digital

Tradisi Perang Topat Sebagai Akulturasi Agama dan Budaya: Masyarakat Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ., Marjan; Hariati, Sri
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.157

Tradisi Perang Topat ini dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam yang berdomisili di Desa Lingsar pada waktu dan tempat yang bersamaan, yaitu di Taman Lingsar (Pura Lingsar), Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Di dalam Taman Lingsar ini terdapat dua jenis kegiatan ritual keagamaan dari dua kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Metode yang dipakai khususnya masalah Tradisi pada masyarakat Lingsar, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan berhadapan langsung dengan responden guna memperoleh data yang valid, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dari subyek itu sendiri, khususnya pada Perang Topat itu sendiri.Hasil yang diperoleh bahwa dalam Perang topat ini merupakan tradisi leluhur yang harus tetap di jaga dan jalankan, karena jika tidak demikian maka mereka meyakini akan mendapatkan sebentuk balak (bencana) dari tuhan karena tidak bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syariâ€™at Islam Hariati, Sri
JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.207

Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui keberadaan komunitas Wetu Telu dan mengetahui bagaimana dinamika transisi komunitas Wetu Telu dalam pelaksanaan keyakinan syarâ€™at Islam. Di Dusun sangiang Desa kumbang Kecamatan masbagik Lombok timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan subyek penelitian antara lain, tokoh adat Wetu Telu, tokoh agama Wetu Telu dan masyarakat Wetu Telu serta tokoh agama, tokoh masyarkat wetu lima dan aparatur desa seperti kadus, kepala desa. Komunitas Wetu Telu yang ada di Dusun Sangiang Desa Kumbang Masbagik saat ini masih dalam proses verifikasi kepelaksanaan syariâ€™at Islam, keberadaan mereka sangat minoritas tapi sebagian mampu bertahan di atas masifnya proses verifikasi oleh para pendakwah.

Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Hariati, Sri
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6614

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA. rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA?. Jenis penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana PMA Nomor 11 tahun 2007 adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam tugasnya, KUA menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya untuk sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di KUA dan untuk meningkatkan pemahaman keberadaan Pembantu PPN dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pernikahan, KUA terus mengadakan pembinaan melalui diskusi dan konsultasi baik secara langsung maupun via hand phone dan juga melalui pertemuan tiga bulan sekali dengan Pembantu PPN.

EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN Hariati, Sri
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1544

This study aims to determine and analyze the basic principles of the operation of State Sharia Securities (SBSN) in Indonesia and to determine the existence of State Sharia Securities (SBSN) as one of the financing instruments. The formulation of the problem to be discussed is how are the basic principles of the operation of State Sharia Securities (SBSN) in Indonesia and how is the existence of State Sharia Securities (SBSN) as one of the financing instruments. The type of normative legal research, the approach method includes a statute approach, a conceptual approach, analyzed by the method of data analysis collected then processed and analyzed qualitatively, namely data analysis and legal interpretation. The research results show that its operations use the principles of ijarah, mudharabah, musyarakah and istisna', with general principles based on the principle of halal, and avoiding prohibited investments, gharar, usury and maysir, which prohibit investment activities and the existence of State Sharia Securities as financing and investment instruments can be seen from the mechanisms and stages of the SBSN or state sukuk instruments, which conclude that the position of State Sharia Securities in the legal system in Indonesia has the same position as conventional securities.

INOVASI-INOVASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Hariati, Sri; Astuti, Alfiani Dwi; Patmawati, Susi Anita
Phinisi Integration Review Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v8i2.74895

Revolusi Industri mendorong dunia pendidikan untuk bertransformasi seiring dengan kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem siber-fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk inovasi pendidikan yang relevan, efektif, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan digital, khususnya di tingkat pendidikan menengah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, ditemukan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada akses teknologi, melainkan juga pada kepemimpinan sekolah, kesiapan guru, dan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Berbagai inovasi seperti pembelajaran berbasis proyek digital, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta teknologi immersive seperti Virtual Reality (VR) menunjukkan dampak positif terhadap keterlibatan dan kualitas pembelajaran. Namun, hambatan seperti kesenjangan digital di wilayah 3T dan kurangnya integrasi nilai-nilai lokal masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, inovasi pendidikan masa depan perlu mengintegrasikan aspek teknologi, pedagogi, dan nilai-nilai humanistik untuk membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.Industrial Revolution encourages the world of education to transform along with technological advances such as artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and cyber-physical systems. This research aims to identify relevant, effective, and contextualized forms of educational innovation in facing digital challenges, especially at the secondary education level in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach based on a literature study, it was found that the success of innovation depends not only on access to technology, but also on school leadership, teacher readiness, and organizational culture that supports change. Various innovations such as digital project-based learning, utilization of Learning Management System (LMS), and immersive technologies such as Virtual Reality (VR) show positive impacts on learning engagement and quality. However, barriers such as the digital divide in 3T areas and the lack of integration of local values remain key challenges. Therefore, future educational innovations need to integrate aspects of technology, pedagogy and humanistic values to build an inclusive and sustainable learning ecosystem in the digital era.

PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Hariati, Sri
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8927

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Asuransi merupakan hasil dari peradaban manusia, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pengaturan hukum asuransi syari’ah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan polis dana asuransi syari’ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pengaturan asuransi syariah saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992, Kepmenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksananya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana dalam polis asuransi syari’ah dengan menggunakan akad bisnis dan akad tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta’awun, cooperation, al-amanah, al-ridha, larangan riba, maisir, larangan ghara .

Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Hariati, Sri
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6614

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA. rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA?. Jenis penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana PMA Nomor 11 tahun 2007 adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam tugasnya, KUA menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya untuk sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di KUA dan untuk meningkatkan pemahaman keberadaan Pembantu PPN dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pernikahan, KUA terus mengadakan pembinaan melalui diskusi dan konsultasi baik secara langsung maupun via hand phone dan juga melalui pertemuan tiga bulan sekali dengan Pembantu PPN.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara Hariati, Sri
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/7bbf5k91

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dituntut menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian di kalangan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa izin perkawinan dan perceraian PNS melalui dua lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menilai efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kasus terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang melanggar izin perkawinan dan perceraian masih belum efektif. Terdapat ketimpangan antara norma hukum yang bersifat imperatif dengan praktik penegakan di lapangan. BAPEK berperan penting dalam memeriksa dan memutus keberatan atas hukuman disiplin, namun keterbatasan dalam implementasi keputusan serta lemahnya pengawasan menyebabkan rendahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan peningkatan konsistensi penegakan hukum agar penyelesaian sengketa kepegawaian dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel.

Sharia Mediation as an Alternative Model of Sharia Banking Dispute Resolution Haeratun, Haeratun; Hariati, Sri
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v3i6.9943

The resolution of conflicts or disputes in society refers to the principle of freedom that benefits both parties. The parties can offer dispute resolution options with intermediaries of community leaders, banking mediators, or mediators from Bank Indonesia, especially related to Islamic banking disputes. Out-of-court mediation is a process of peaceful dispute resolution that is commonly used by the community and mediated by a neutral third party. The purpose of this study is, first, to explain the model of Sharia banking dispute resolution through Sharia mediation outside the court, second, to explain the implementation in the practice of Sharia banking dispute resolution outside the court. Research methods include normative/doctrinal research type. The result of this study is that the Sharia banking dispute resolution model through Sharia mediation in a non-litigation manner is considered to be more able to accommodate some of the weaknesses of the litigation model and has provided a better solution because mediation has many elements in common with the consensus deliberation mechanism which is the spirit of dispute resolution in Indonesian society. Meanwhile, the data collection technique in this study is carried out using several stages starting with the collection of secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation. These legal materials were obtained through the search of several laws and regulations related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation on a non-litigation basis.

Law Enforcement of Civil Servants Who Violate Marriage/Divorce Permissions Hariati, Sri; Haeratun
International Journal of Law Analytics Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijla.v2i1.1492

Regarding sanctions for civil servants who divorce without obtaining prior permission, they are applied in terms of law enforcement for civil servants who prohibit divorce permits in Article 15 of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants apparently still very weak, this is proven by two government employees who violated disciplinary regulations because they entered into a second marriage without permission from their superiors, only one person has been sentenced to discipline, and there are two female civil servants who served as first and second wives. Those who divorce without permission from officials have not been given any sanctions by the authorized officials.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search